Ditemukan 2029 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-04-2013 — Putus : 23-08-2013 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg Tanggal 23 Agustus 2013 — Drs. H. USEP HENDRAJAT WAHYU
82 — 120
82 — 120
kepalaSatker selaku penanggung jawab satuan kerjayang melaksanakan dan berkewajibanmemujudkan suatu visi dan misi kementrianuntuk itulah instansi tersebut memperolehanggaran ;Bahwa dalam Pengeluran uang Negara harusAdanya kesepakatan ; Dalam pengeluaranuang harus dipertimbangkan barang/jasadengan kualitas yang baik ; Pembayarandilakukan setelah barang diterima ;Bahwa Yang dimaksud dengan kerugianNegara Berkurangnya asset Negara karenasuatu perbuatan melawan/melanggar hukum ,lalai ataupun force majeur
Register : 03-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 7 / Pid. Sus - Tpk / 2015 / PN Dps Tanggal 24 Juni 2015 — Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH
750 — 659
750 — 659
azas hukum yang dibolehkan yaitusurat dirjen perbendaharaan keuangan negara sejak tahun 2007 ;Bahwa benar Pertimbangan surat dirjen tersebut selakupejabat teknisoperasi selaku acuan ;Bahwa benar bukti pro forma itu menjadi bukti asli setelah kontrakselesai dan ada serah terima dalam berita acara serah terima ;Bahwa benar Pola akhir tahun berbeda, itu bisa dilakukan jika adasituasi tidak normal, dicontohkan aceh, jogya ;Bahwa benar kondisi tidak normal dalam pengelolaan keuangan itukondisi force majeur
bukan dekat dengan akhir tahun anggaran ;Bahwa benar ahli menerangkan, Surat Edaran tentang langkahlangkah akhir tahun setiap tahun diperbaharui ;Bahwa benar Kondisi tidak normal itu force majeur, semuaketentuan disusun untuk kondisi normal ;Bahwa benar ahli menerangkan harus ada dana, perikatan, ketikaseseorang melalukan pengadaan barang dan jasa, bagaimanamemperoleh barang dengan harga wajar, caranya, kwalitas yangbagus perbandingan, maka dibuatlah perhitungan sendiri, dalampengadaan tanah harga
;Bahwa ahli menerangkan, seorang pimpinan punya kewenangan yaatau tidak, jika penentu keputusan dalam pengelola keuangan, diaharus punya kewajiban menyatakan kesalahan ;Bahwa ahli menerangkan anggaran ini terikat dalam periode, dalamkontrak ada klausul, dalam alasan alasan tertentu tidak tepat waktu,pihak pertama atau kedua atau force majeur, kesalahan pihak keduaada mekanisme nya yaitu denda maka kontrak tidak selesai tepatwaktu maka didenda, denda punya batas waktu, denda 1 per milperhari tidak
Register : 05-12-2016 — Putus : 21-04-2017 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 263/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY Tanggal 21 April 2017 — Penuntut Umum:
NUR HALIFAH, SH
Terdakwa:
EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH Bin BAMBANG HERMANTO
593 — 341
NUR HALIFAH, SH
Terdakwa:
EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH Bin BAMBANG HERMANTO
593 — 341
Konkritnya, bahwa motif pengelolaan perum tidaksematamata diarahkan untuk mencari keuntungan, melainkan bahwa dalampelaksanaan penyelenggaraan tugastugas pemerintah yang ditugaskan kepadalembaga tersebut, lembaga tersebut dapat memperoleh manfaat/ keuntungan ;Bahwa Menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahkekurangan asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeur.
ditimbulkan dari fakta diatas maka Negara Republik IndonesiaCq Perum BULOG di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Madura mengalamikerugian negara sebanyak 1.504.716,07 Kg Netto senilai Rp. 12.109.488.469,38,(dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribuempat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen) ;Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai,ataupun karena force majeur
Register : 23-09-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn Tanggal 10 Februari 2016 — - TUFUL ZUHRI SIREGAR, ST.MPH
158 — 598
158 — 598
Bahwa jika dalam pengadaan barang, ternyata barang tersebut ada dan barangtersebut berada diluar negeri akan tetapi tidak bisa masuk ke Indonesia karenaalasan dari negara tersebut, maka hal tersebut adalah merupakan force majeur. Bahwa didalam Perpres tidak ada diatur mengenai jika barang tersebut adadiluar negeri dan tidak bisa masuk ke Indonesia karena alasan negara tersebut,dan untuk itu ahli tidak bisa memberikan pendapat.
Register : 16-09-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
MALIDIN.S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM.Alm
356 — 360
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
MALIDIN.S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM.Alm
356 — 360
atau atas nama Wisnu Afrianto, Jelaskanmenurut saudara apakah keadaan tersebut telah menimbulkankerugian negara karena telah beralinnya tanah atau lahan milikpemerintah kota Bengkulu kepada pihak lain dengan cara dijualkemudian dibuat perumahan untuk keuntungan depeloper ataupengembang maka Ahli berpendapat sebagai berikut:e Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugianNegara adalah kekurangan asset/ Kekayaan Negara karenasuatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupunkarena force majeur
Putus : 28-10-2014 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145 PK/PID.SUS/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 — RUDI WIBISONO, S.E., DIPL., INTL.,BANKING
141 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
KPP bukan disebabkan karenakeadaan memaksa atau darurat/force majeur, misalnya terjadi krisisekonomi dan sebagainya, melainkan adanya keinginan PT. KPP untukmembobol dana Bank Mandiri ;6. Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban Terdakwa seharusnyamencegah terjadinya pengucuran kredit yang tidak sesuai aturan sehinggaharus dipertanggungjawab atas terjadinya pembobolan dana Bank Mandirioleh PT.
Register : 01-02-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg Tanggal 21 Juni 2016 — OKTOFIANUS J SELAN Alias OKTO
146 — 90
146 — 90
dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidakmelawan hukum, sehingga hal tersebut bertentangan dengan perlindungan danjaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam ketentuan Pasal 28 Dayat (1) UUD 1945 ;Menimbang, bahwa menurut Marwan Effendy dalam bukunya Korupsidan Pencegahan halaman 102, suatu kontrak kerja konstruksi dapat dipandangsebagai perbuatan melawan hukum (wedderechtelijkheid) apabila perbuatantersebut bukan disebabkan faktorfaktor natural (act of god) yang lazim disebutforce majeur
Register : 23-09-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 25-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn Tanggal 10 Februari 2016 — - KAMSIR ARITONANG,SE
194 — 41
194 — 41
Bahwa jika dalam pengadaan barang, ternyata barang tersebut ada dan barangtersebut berada diluar negeri akan tetapi tidak bisa masuk ke Indonesia karenaalasan dari negara tersebut, maka hal tersebut adalah merupakan force majeur. Bahwa didalam Perpres tidak ada diatur mengenai jika barang tersebut adadiluar negeri dan tidak bisa masuk ke Indonesia karena alasan negara tersebut,dan untuk itu ahli tidak bisa memberikan pendapat.
Putus : 06-09-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby Tanggal 6 September 2016 — RADEN ABDUL GAFUR / R. ABDUL GAFUR ;
KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG
265 — 66
265 — 66
yaitu sebagaimana tercantum dimcatatan pembukuan, untuk asset dalam bentuk barang (bukan uang) nilai pastidimaksud diperoleh dari perhitungan atau taksasi yang dinyatakan oleh lembaga /institusi yang berkompeten untuk melakukan perhitungan dengan menggunakanharga (pasar) yang berlaku pada saat kerugian negara dimaksud terjadi ; Menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnyaasset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force majeur
Register : 19-08-2014 — Putus : 12-01-2015 — Upload : 28-05-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 72/Pid.Sus/2014/PN.Bdg Tanggal 12 Januari 2015 — DEDE HUTMAN DJUNAEDI
108 — 13
108 — 13
barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai. 222o,,Sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi DeputiBidang Investigasi BPKP, kerugian kKeuangan negara adalah berkurangnya kekayaannegara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluarkemampuan manusia (force majeur
Register : 30-01-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg Tanggal 20 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
DEDE SUTISNA, SH., MH
Terdakwa:
MUHAMAD NURDIANSYAH bin DADANG SADELI
267 — 47
DEDE SUTISNA, SH., MH
Terdakwa:
MUHAMAD NURDIANSYAH bin DADANG SADELI
267 — 47
SHMyakni :tanah seluas 7.320 m2 dasar SHM Nomor : 614 atas namaMUSLIH AHMAD.tanah seluas 935 m2 dasar SHM Nomor : 407 atas namaMUSLIH AHMAD.tanah seluas 2.450 m2 dasar SHM nomor : 406 atas namaMUSLIH AHMADBahwa ketiga tanah tersebut pada saat permohonan sedangdalam proses balik nama kepada Muslin Ahmad namun sudahada Covernote dari Notaris dan saat ini telah dibalik namaCondition of economy (kondisi ekonomi)Bahwa yang diperhatikan adalah kondisi diluar KOHIPPI yangmana terlihat tidak ada keadaan force majeur
Register : 19-08-2014 — Putus : 12-01-2015 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 73/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg Tanggal 12 Januari 2015 — ADI MUTIARA, A.Md bin MUHIDIN
85 — 13
85 — 13
Sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang InvestigasiDeputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yangada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang danatau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (force majeur).Bahwa Dasar penugasan melakukan penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas perkara tersebut adalah adanya
Putus : 05-06-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto Tanggal 5 Juni 2015 — - Dr. TRIYANTO S. BIALANGI, M.Kes
171 — 25
171 — 25
(harus item demi item tidak boleh secara global dalammenentukan harga alkes); bahwa proses kerjasama antara Baharudin dari PT Sani Tiara Prima dengan PT Maros CA danPT Sinergi SS dalam hal penyusunan daftar harga yang dikirim ke Kantor Dinas Kes, Terdakwatidak mengetahuinya dan Tdw tidak mengarahkannya; bahwa proses pembangunan gedung RSUD ZUS itu belum selesai juga, padahal batas waktupenyelesaian akan berakhir, sehubungan hal itu Terdakwa, karena hal itu force majeur sehinggaunt pekerjaan intalasi
Register : 16-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST. Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana
- TAFSIR NURCHAMID
335 — 84
335 — 84
Kewajiban PPK/Pemilik Pekerjaan tersebut tidak perlumenunggu audit BPK;Bahwa ketentuan mengenai addendum boleh dilaksanakan jika dalamkeadaan force majeur dan tidak merubah lingkup pekerjaan. Tapi jikapenambahan seenaknya sendiri, maka hal itu tidak diperbolehkan;Bahwa mekanisme addendum harus didahului dengan rapat dannegosiasi, dan setelah dirasakan perlu addendum, maka ditandatanganikontrak addendum.
Putus : 13-08-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1019 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 13 Agustus 2014 — HANSEN
328 — 213 — Berkekuatan Hukum Tetap
328 — 213 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1019 K/Pid.Sus/2014Bahwa pertimbangan judex facti sebagaimana dimaksud Butir 6 dan Butir 7 diatas menjelaskan kondisi Force Majeur sebagaimana dimaksud dalam Pasal1245 KUHPerdata yang menyebabkan PT. FIG tidak dapat dituntut biaya, bunga,dan ganti rugi.
Putus : 19-05-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 02/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.Ptk Tanggal 19 Mei 2015 — IWAN JAYA, SH.,MM
226 — 47
226 — 47
adalah BPK RI dan BPKP bukan Penuntut Umum;Bahwa Menurut pendapat saksi ada batasan kesalahan terdakwa jika dilihatdari tupoksinya dan dilihat dari Fungsinya jika terdakwa menjalankantugasnya sesuai Tupoksinya maka yang bersangkutan benar jika tidak sesuaidengan Tupoksinya maka yang bersangkutan salah;Kemudian ahli akan menambahkan keterangan dipersidangan yang menerangkanbahwa:Bahwa hukum pidana berbicara secara teori hukum pidana;Bahwa seseorang tidak bisa dihukum pidana dikarenakan :Ada Force majeur
Register : 30-01-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg Tanggal 13 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
DEDE SUTISNA, SH., MH
Terdakwa:
KOMARUDIN, S. Par Bin ISRO
420 — 48
DEDE SUTISNA, SH., MH
Terdakwa:
KOMARUDIN, S. Par Bin ISRO
420 — 48
Condition of economy (kondisi ekonomi)Bahwa yang diperhatikan adalah kondisi diluar KOHIPPI yang manaterlihat tidak ada keadaan force majeur yang akan menghambatKOHIPPI untuk membayar jika diberikan kredit Bahwa benar tahapantahapan terkait pemberian kredit modalkerja dari BJB kepada KOHIPPI senilai Rp.17.500.000.000,(tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) pada tahun 2012adalah:1.
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
894 — 215
894 — 215
penyelenggaraan Pon yangdikelola di Riau) dan itu diturunkan menjadi sebesar Rp.100.000.000.000, (seratus milyar rupiah) karena ada keadaan darurat;Bahwa kalau ada permintaan untuk mengurus dana Pon itu ke APBNtidak bisa lagi, kalau akan dimasukan dalam anggaran yang akandatang itu acara Ponya sudah habis dan itu tidak mungkin ; Bahwa saksi sudah mengatakan itu tidak mungkin dan tidak adacelahnya dan DIPApun sudah keluar sebagian ; Putusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR707Bahwa anggaran Post majeur
itu anggaran berncana alam, saksi tidaktahu peruntukan anggaran yang diurus oleh Lukman Abbas untuk anggaran post majeur ;Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada Lukman Abbas bahwaSetya Novanto telah menunggu terdakwa selama 2 minggu tetapiTerdakwa tidak nongol ; Bahwa tidak ada Setya Novanto mengarahkan kepada Lukman Abbasagar Lukman Abbas megurus anggaran itu kepada saksi ; Bahwa sampai sekarang saksi tidak ada berkomunikasi denganterdakwa ; Bahwa terhadap keterangan Lukman Abbas kalau ia menyerahkanuang
Putusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR708Bahwa dalam pengurusan itu saksi bertemu dengan Kahar Muzakir5 kali ketemu terus kecuali pada waktu mengantarkan surat karenabeliau tidak ada saksi titiokan sama staf ahlinya Wihaji ; Bahwa dari 6 % yang diminta oleh Kahar Muzakir, pertama saksisudah diberikan 850.000 US Dollar kemudian dia minta lagi dansaksi penuhi 200.000 US Dollar sekitar 2 minggu setelah penyerahan uang 850.000 US Dollar ;Bahwa Kahar Muzakir mengatakan ada peluang untuk anggaranpost majeur
Register : 03-02-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA
554 — 132
554 — 132
Bank DKI tidak akan mengalami kerugian, kecualiada force majeur atau Debiturnya wanprestasi.9) Saksi SETIORINIBahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik keterangan saksisendiri;Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan;Bahwa keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP benar;Bahwa pada Tahun 2012 dan 2013 saksi bertugas sebagai Risk Officerdan Officer di unit Risiko Kredit I.Bahwa tugas pokok saksi selaku Risk Officer Grup Manajemen ResikoKredit
Register : 17-06-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 55/Pid.SUS/TPK/2016/PN.Jkt.Pst Tanggal 8 Nopember 2016 — Pidana Korupsi
- HENDRI KARTIKA ANDRI
238 — 50
238 — 50
Bank DKI tidak akanmengalami kerugian, kecuali ada force majeur atau Debiturnyawanprestasi.Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : BB53,BB55,BB55A dan dibenarkan oleh Terdakwa;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;SAKSI BOYKE ADRIAN, SE., M.AB:Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita AcaraPemeriksaan di Penyidik;Bahwa sejak 11 Januari 2010 s.d 10 Februari 2011 pernah menjabatselaku Analis Kantor Pusat Departemen Risiko dan Kebijakan KreditGrup Komersial sesuai