menetapkan status barang sitaanNarkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktianperkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,kepentingan pendidikan dan pelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dandihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwastatus barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika selain dirampas untukNegara, dapat juga dimusnahkan;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika dan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini dapat dirampas untukNegara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan

Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B1098/0.3.18/Enz.1/08/2021 tertanggal 25 ## Agustus 2021 yangditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut selaku PenuntutUmum yang menetapkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu)buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabudigunakan untuk pembuktian perkara;Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Pili2.

menetapkan status barang sitaanNarkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktianperkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,kepentingan pendidikan dan pelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 101 ayat (1)UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dandihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwastatus barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika selain dirampas untukNegara, dapat juga dimusnahkan;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika dan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini dapat dirampas untukHalaman 28 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN PlwNegara jika

Urut 61Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkansisanya digunakan untuk pembuktian digunakan untuk pembuktianberdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika Kepala KejaksaanNegeri Palangka Raya No.

Mengembalikan barang sitaan berupa mobil merk Daihatsu Pick Up Boxdengan Nopol 8375 BC atas nama Jhon dan Nomor mesin DDB9422 dandan Nomor Rangka MHKP3CA1JCK029864 Tahun pembuatan 2012 warnabiru metalik kepada yang berhak ;6.

.01/2017/BNNKTT tanggal 30 Oktober 2017 PerihalPermohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti, diberi tanda bukti T18;Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor540/Pen.Pid/Sit/2017/PN.Tbt tanggal 3 Nopember 2017, diberi tanda buktiT19;Fotokopi Surat BNNK Tebing Tinggi kepada Kepala Kejaksaan NegeriTebing Tinggi Deli Nomor : B/793/X/Ka/Pb.01/2017/BNNKTT tanggal 27Oktober 2017 Perihal Permohonan Penetapan Status Barang Bukti, diberitanda bukti T20;Fotokopi Surat Ketetapan Status Barang

Sitaan Narkotika Nomor79/N.2.14/Euh.1/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017, diberi tanda bukti T21;Fotokopi Surat Perintah Penahanan NomorSP.Han/12/XI/Ka/Pb/2017/BNNKTT tanggal 1 Nopember 2017, diberi tandabukti T22;Fotokopi Berita Acara Penahanan hari Rabu, tanggal 1 Nopember 2017sekira pukul 15:00Wib yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon,diberi tanda bukti T23;Fotokopi Pemberitahuan Penahanan kepada keluarga melalui expedisiyang diterima dan ditanda tangani oleh istri Pemohon pada tanggal

Juli 2017 dan telahmendapatkan persetujuan penyitaan barang bukti oleh Ketua PengadilanNegeri Palangka Raya berdasarkan Penetapan Nomor 418/Pen.Pid/2017/PN Plk tanggal 24 Juli 2017 dan terhadap barang bukti tersebut kemudiandilakukan penyisihan barang bukti yaitu 11 (sebelas) pack untukkepentingan laboratorium, 11 (sebelas) pack untuk pembuktian dipersidangan dan 84 (delapan puluh empat) untuk dimusnahkan hal inisesuai dengan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Rayamengenai Status Barang

Sitaan Jenis Kosmetik Nomor: TAP1420/Q.2.10/Euh.1/08/2017 tanggal 10 Agustus 2017 dan Berita AcaraHalaman 25 dari 30 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2017/PN PikPenyisinan Benda Sitaan/Barang Bukti yang dilakukan Penyidik tanggal 15Agustus 2017;Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang disita kemudian dilakukanpemusnahan akan tetapi dalam Surat Ketetapan Nomor:S.TAPSita/84.g/VIII/2017/Ditresnarkoba tentang Pemusnahan Barang Bukti/BendaSitaan Kosmetik tanggal 14 Agustus 2017 dan pemberitahuan pemusnahanbenda

Jambi dan sisanya seberat 3,17 gram berdasarkan surat ketetapanstatus Barang sitaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari bahwa 3 gramdilakukan pemusnahan yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 18 agustustahun 2016 dan 0,17 gram digunakan untuk kepentingan persidangan denganpermufakatan jahat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:Halaman 3 dari 30 halamanPutusan Nomor 167/Pid.Sus/2016/PN MbnBahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 11.30 Wibsaksi MEGA di telephon

Ruang kerja yang tidaktransparan, maka pintunya harus terbuka.Ayat (2)Yang dimaksud dengan pejabat setempat adalah Keuchik ataunama lain, kepala dusun atau nama lain.Pasal 13Cukup jelas.Pasal 14Cukup jelas.Pasal 15...Pasal 15Cukup jelas.Pasal 16Ayat (1)Yang dimaksud dengan menyimpan di sini tidak termasuk untukpetugas Rumah Barang Sitaan Negara.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 17Cukup jelas.Pasal 18Cukup jelas.Pasal 19Cukup jelas.Pasal 20Cukup jelas.Pasal 21Cukup jelas.Pasal 22Cukup jelas.Pasal 23Cukup

Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktianperkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,kepentingan pendidikan dan pelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 101 ayat (1)UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas danHalaman 26 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Plwdihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwastatus barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika selain dirampas untukNegara, dapat juga dimusnahkan;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika dan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini dapat dirampas untukNegara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan

MELIA SEHATSEJAHTERA, menyerahkan barang bukti barang sitaan kepada SAT.RESKRIM BANJARMASIN berupa : Produk kesehatan MELIAPROPOLIS jumlah 19 botol" Serta 1 (satu) lembar copy suratPENGUMUMAN, PEMBERITAHUAN dan PERINGATAN dari sdr. SIRRAPRAYUNA & ASSOCIATES (Kuasa Hukum PT. MELIA SEHATSEJAHTERA) tanggal 18 Juni 2013.

Bahwa Pelawan membeli tanah objek eksekusi Putusan Nomor :41/Pdt.G/1991/PN.Pbr Jo Nomor : 44/Pdt/1992/PTR Jo Nomor : 158K/Pdt/1994 Jo Nomor 3997 K/Pdt/2000 dan objek tanah tersebut melekatsita jaminan diatasnya pada tahun 1992 dari Rio Pranajaya pada tahun2013 sebagaimana yang Pelawan nyatakan dalam Gugatan Perlawanan,sehingga jelasjelas berdasarkan hukum jual beli tersebut batal demihukum (null and void) dan status barang kembali dalam keadaan semula(status quo) sebagai barang sitaan dan peralinan

Menetapkan Status Barang Sitaan (Barang Bukti) Berupa : 3 (tiga) paket besar Narkotika Golongan Jenis Ganja Kering yang dibalut denganmenggunakan Lakban Kuning dengan berat keseluruhan 3119,04 (tiga ribu seratussembilan belas koma nol empat) Gram, 6 (enam) Bungkus paket sedang Narkotika Golongan Jenis Shabu yang dibungkusdengan Platik Klip Bening dan dimasukan lagi ke dalam Plastik Klip Bening dan 2(dua) paket kecil Narkotika Golongan jenis shabu yang dibungkus dengan PlastikKlip bening dengan berat

Peringatan II Nomor 478 / MLK / 12, tertanggal 26 Juni 2012, yang isinya untuksegera menyelesaikan seluruh tunggakan sebesar Rp. 56.932.582, selambat lambatnya 7 harisejak surat ini diterima harus segera menyelesaikan kewajiban Penggugat kepada Tergugat I,dan jika Penggugat tidak juga menyelesaikan kewajiban tersebut maka Tergugat I akanmelakukan upaya Aanmaning dan Eksekusi Jaminan ke Pengadilan Negeri setempat sesuaidengan ketentuan hukum Indonesia ; Dan berdasarkan Pasal 200 HIR (1) Penjualan barang

sitaan dilakukan dengan perantaraankantor lelang atau, menurut pertimbangan ketua atas keadoan, oleh juru situ itu atau orang Yangcakap clan dapat dipercaya, ditunjuk oleh ketua clan tinggal di tempat penjualan itu atau disekitar tempat itu serta berdasarkan Pasal 224 HIR menyebutkan Grosse dari akta hipotek dansurat utang yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya berbunyi "Demikeadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" berkekuatan sama dengan keputusan hakim ;5.

ini dan Tergugat III menolakseluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap halhalyang secara tegas diakuinya;Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalildalil gugatan Para Penggugatkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III;Bahwa Sertifikat Hak Milik No.25/Kalibata Kalibata seluas 1.957 m2 yangterletak di Jalan Raya Pasar Minggu, Kalibata Timur, Pancoran, JakartaSelatan telah dilelang oleh Tergugat IV pada tanggal 27 Juni 1983sesuai dengan surat Keputusan Penjualan Barang

Sitaan JaminanNomor KEP.26/KPN/PBS.A4/1983 atas permintaan Tergugat Illmelalui surat Nomor S.002/WPN.06/1983 tanggal 20 Juni 1983 dantelah ditetapbkan Tergugat V sebagai pemenang lelang sebagaimanaRisalah Lelang No.76 tanggal 27 Juni 1983.

perkara ini, Tergugat IV menolak seluruhdalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap halhal yang secarategas diakui Tergugat IV;2.Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalildalil gugatan Para Penggugatkecuali yang secara tegas diakui kKebenarannya oleh Tergugat IV;3.Bahwa Sertifikat Hak Milik No.25/Kalibata seluas 1.957 m2 yang terletakdi Jalan Raya Pasar Minggu, Kalibata Timur, Pancoran, Jakarta Selatantelah dilelang oleh Tergugat IV pada tanggal 27 Juni 1983 sesuaidengan surat Keputusan Penjualan Barang

Sitaan Jaminan KetuaPanitia Urusan Piutang Negara NomorKEP.26/KPN/PBS.A4/1983 atas permintaan Tergugat HI melalui suratNomor S.002/WPN.06/1983 tanggal 20 Juni 1983 dan telah ditetapkanhal 67 dari 123 hal put.

Selanjutnya Ketua PUPN menerbitkan SuratPerintah Penjualan Barang Sitaan melalui penjualan lelang atas agunanPT. Hanoda SHM Nomor 25/Kalibata termaksud sehinggga terlaksanalelangnya dan untuk mana hasil pelaksanaan lelang dipergunakanuntuk pembayaran hutang PT.

hukum acara perdata yang berkaitandengan penerapan hukum sita jaminan, mengacu pada ketentuan umumsebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 261 ayat (1) R.Bg, yang pada pokoknyabahwa penyitaan terhadap barang debitur selama belum dijatuhkan putusandalam perkara yang tujuannya adalah agar barang tersebut tidak digelapkanatau diasingkan oleh Tergugat selama proses persidangan berlangsung,sehingga pada saat dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntutoleh Penggugat dapat terpenuhi, dengan menjual barang

sitaan.

Tri Pandu Pelita.Namun dalam fakta yang terjadi, JO tersebut dipergunakan untukbekerjasama dengan pihak Dirjen Bea dan Cukai untuk menimbunbarangbarang terlarang berupa limbah B3 sebagai barang sitaan milikDirjen Bea dan Cukai tanpa sepengetahuan dan persetujuan dariTergugat.Fakta tersebut menunjukkan Penggugat telah salah dan melanggarketentuan yang diatur baik dalam perjanjian antara Penggugat danTergugat serta ketentuan dalam persetujuan JO, yaitu :e bekerjasama dengan Dirjen Bea dan Cukai tanpa

Kekhususan itu, terutama terletakpada objek barang sitaan dan kedudukan Penggugat atas barang itu:a. Hanya terbatas barang bergerak yang ada ditangan orang lain(Tergugat)b. Barang itu berada ditangan orang lain tanpa hak,c. Permintaan sita diajukan oleh pemilik barang itu sendiri agardikembalikan kepadanya.Selanjutnya ketentuan mengenai syarat Revindikatoir Beslag merujuk padaketentuan Pasal 226 HIR, yang menyatakan pada intinya sebagai berikut:1.

mengadilinya.Oleh karena itu pertimbangan hukum judex factie jelasjelas bertentangandengan peraturan tersebut; Bahwa Tergugat / Terbanding telah menerbitkan objek sengketa sertifikatinduk : HGB No. 42/Karang Sari tanggal 28 Juni 2002, HGB No.43/Karang Sari tanggal 28 Juni 2002, HGB No. 44/Karang Sari tanggal 28Juni 2002, HGB No. 53/Karang Sari tanggal 27 November 2002, HGB No.54/Karang Sari tanggal 27 November 2002, HGB No. 55/Karang Saritanggal 2 Desember 2002 berdasarkan lampiran akta jualbeli yangberstatus barang

sitaan dan harus tetap terlampir dalam berkas perkaradan didasarkan pada akta jual beli yang tidak sah, sehingga pertimbanganhukum judex factie yang menyatakan proses penerbitan sertifikatsertifikattersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan tidak termasuk objek tata usaha negara patut ditolak atau setidaktidaknya dikesampingkan;Bahwa judex factie telah melakukan kekeliruan dengan menyatakanbahwa gugatan Penggugat / Pembanding harus terlebih dahuludiselesaikan

tanggal 13 SEP 1995, diberi tanda bukti TT6;SURAT PAKSA Nomor SP1380/PUPNW.III/1995, tanggal 14 SEP 1995,diberi tandabukti TT7;Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS841/PUPNW.III/1995, tanggal 07 DEC 1995,diberi tanda bukti TT8a; Berita Acara Penyitaan Nomor BA841/PUPNW.III/SPS/1996, tanggal 25 Januari 1996,diberi tanda bukti TT8b;10 Surat ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Jakarta Timur, tanggal 12Pebruari 1995, Nomor S164/WPN.03/KP.01/P/1996, diberi tanda bukti11 Surat Perintah Penjualan Barang

Sitaan Nomor SPPBS 579/PUPNW.III/1996, tanggal12 Peb 1996, diberi tanda bukti TT10;12 Surat Pemberitahuan lelang tanggal 25 Jun 1996 Nomor S2414/WPN.03/KP.01/1996,diberi tanda bukti TT1 1a;13 Surat Pengosongan tanah/bangunan rumah, tanggal 25 Jun 1996 nomor S2415//WPN.03/KP.01/1996, diberi tanda bukti TT 1 1b;14 Surat Pengosongan tanah/bangunan ,tanggal 25 Jun 1996, Nomor S2416/WPN.03/KP.01/1996, diberi tanda bukti TT1 1c;15 Salinan Putusan Nomor 232/PDT.G/1998/PN.Jkt.Tim, diberi tanda bukti TT12