Ditemukan 3400 data
219 — 48
adalah lakilaki 2 kalibagian dari perempuan.e Bahwa orang kaya tidak mungkin tidak punya harta.Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam tidak ada yang bertentangan dengan AQuran itu termasuk penjabaran, jadi laki laki 2 kali bagian perempuan dan rincianhukum waris sudah jelas diatur dalam AlQuran ketika seseorang menghembuskannafasnya yang terakhir, maka harta waris pewaris harus dibagi kepada seluruh ahliwarisnya.Atas pertanyaan kuasa Tergugat.Bahwa kalau harta warisan belum dibagi kepada ahli warisnya sangsi
213 — 90
Bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki amunisi untukdijual dan sangat tergiur dengan hasil yang akan didapatapabila bisa mendapatkan amuni untuk dijual oleh Saksi Il,maka Terdakwapun menghubungi Saksi sebagai BintaraPanjaga Gudang Senjata Brigif 20/20/IJK/3 Kostrad danmeminta amunisi yang ada di gudang untuk dijual, Terdakwamenyadari bahwa sebenarnya perbuatan itu salah dan tidakdibenarkan oleh aturan hukum serta tahu akibat yang akanditimbulkan dan sangsi hukum yang akan diterima apabilaketahuan
1.Andi Suwutu
2.Asep
3.Cartima
4.Surip
5.Warsono
6.Warma
7.Tira
8.Buang
9.Wati
10.Waluyo
11.Mulyani
Tergugat:
1.PT. Cirebon Energi Prasarana
2.Suhaji
3.Muhamad Mui
4.Tarno
5.Dul Fitri
6.Karwija
Turut Tergugat:
1.Badan Pertanahan Kabupaten Cirebon
2.Pemerintah Kecamatan Astanajapura
3.Pemerintah Desa Kanci
4.Notaris Wati Musilawati S.H.
146 — 14
Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari Tergugat I, makatidak berlebihan jika Majelis Hakim mengenakan sangsi uang paksa(dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiapketerlambatan dalam melaksanakan putusan ini;11.
169 — 103
Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui danmenyadari bahwa perbuatan yang melanggar kesusilaan yangdilakukan terhadap orang yang termasuk keluarga besar TNI adalahmerupakan perbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunyadapat dikenakan sangsi pemidanaan dan pemecatan dari dinas Militer,namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanyasifat kesengajaan pada diri Terdakwa.2.
Pembanding/Terdakwa : Nurwito, SPd bin Musadi Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
Pembanding/Terdakwa : Patah bin Kusrin Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
Pembanding/Terdakwa : Wajib bin Bejo Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
Pembanding/Terdakwa : Abdul Malik bin Jaiman Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Nurwito, SPd bin Musadi Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Patah bin Kusrin Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Wajib bin Bejo Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Abdul Malik bin Jaiman Diwakili Oleh : Nurwito, SPd bin Musadi
96 — 52
No.83/PID.SUS.TPK/2013/PT SBY.September 2012, serta memori banding dari Pembanding / Penuntut Umum tanggal14 Nopember 2012, sedang Para Pembanding / Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding / Penuntut Umumpada pokoknya keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang 2/3 lebih ringan darituntutan pidana Pembanding / Penuntut Umum merupakan sangsi yang belumsebanding dengan perbuatan
60 — 14
sama yaitu : Mengingatkan kembali bahwatambak Pemohon sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, tidaksesuai dengan tata ruang, melanggar zonasi dan budidaya airpayau,Bahwa yang Ill Peringatan oleh Pemkab isinya yaitu : BahwaPemerintah Kabupaten akan melakukan penertiban terhadaptambak udang yang ada di tanah pesisir;Bahwa ada yaitu Peringatan dari Kantor Bupati pada tanggal 30Maret 2015 yang isinya peringatan/teguran Memperingatkankepada saudara agar menghentikan dan membongkar usahatambak;Bahwa sangsi
70 — 18
sama yaitu : Mengingatkan kembali bahwatambak Pemohon sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, tidaksesuai dengan tata ruang, melanggar zonasi dan budidaya airpayau,Bahwa yang Ill Peringatan oleh Pemkab isinya yaitu : BahwaPemerintah Kabupaten akan melakukan penertiban terhadaptambak udang yang ada di tanah pesisir;Bahwa ada yaitu Peringatan dari Kantor Bupati pada tanggal 30Maret 2015 yang isinya peringatan/teguran Memperingatkankepada saudara agar menghentikan dan membongkar usahatambak;Bahwa sangsi
406 — 76
baik baginahkoda dan kapal tersebut ;Bahwa sesuai aturan kapal barang tersebut hanya boleh mengangkutpenumpang dalam hal ini awak kapal sebanyak 12 orang ;Bahwa pada dasarnya kapal boleh mengangkut penumpang asal telahdisediakan fasilitas yang layak untuk penumpang dimaksud dan harus adapersetujuan dari syahbandar ;Bahwa secara umum dengan Surat Edaran Dirjen perhubungan berupamaklumat pelayaran tersebut jelas telah dllanggar kapal tersebut denganmengangkut penumpang tersebut ;Bahwa adapun bentuk sangsi
I WAYAN GENIP, SH
Terdakwa:
Gede Sukaraga
173 — 125
Amertha dengan meminjammeminjam namanama orang laindalam pengajuan permohonan pinjaman pada Bumdes yang selanjutnyasetelah dana pinjaman cair dipergunakan sendiri oleh terdakwa;Bahwa orangorang yang namanya dipinjam oleh Pak GEDESUKARAGA adalah: LUH PUTU AYU WALIASTITI; GEDE SUMIKA; KADEK SUMADANA; PUTU SUTARMI; GEDE MERTAYASA;Mekanisme pengajuan permohonan pinjaman adalah sebagai berikut: Nasabah Pemohon Membuat surat permohonan, Surat Perjanjiankredit, membuat surat pernyataan bersedia menerima sangsi
10.000.000,(sepuluh juta rupiah); Bahwa yang bersangkutan tahu namanya di pakai untuk pinjaman kreditpada Bumdes, setelah cair uang dibawa kerumahnya oleh terdakwa;Halaman 30 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPk/2021/PN Dps Bahwa seharusnya yang mengangsur adalah Terdakwa, terakhir barudiangsur oleh terdakwa setalah 2 tahun macet; Mekanisme pengajuan permohonan pinjaman adalah sebagai berikut: Nasabah Pemohon membuat surat permohonan, Surat Perjanjiankredit, .membuat surat pernyataan bersedia menerima sangsi
53 — 14
Bahwa karena Pemohon dan keluarganya tidak maumenyelesikan permasalahan pada poin 10 di atas secara baikbaik,maka pada tanggal 10 Januari 2018, Termohon melayangkan suratpengaduan ke BKD Kota Payakumbuh, dan dalam hasil pemeriksaanBKD Kota Payakumbuh, Pemohon benar telah melakukan nikah sirridengan ISTERI SIRI PEMOHON dan ISTERI SIRI PEMOHON tersebutterkena sangsi dari BKD Kota Payakumbuh karena menikah tidaksesuai aturan perkawinan bagi PNS, maka karena itu lah sebenarnyaPemohon berkeinginan kuat
73 — 13
Setiap pelanggaran kode etik ini akan dikenakan sangsi sesuai ketentuan yangDalam hal pengurus yang melakukan penyimpangan keuangan sampai batas yangditentukan belum dapat menyelesaikannnya, maka akan diselesaikan melalui prosesBahwa PNPMMP Kecamatan Pasawahan dari TA. 2009 s/d TA. 2012 mendapatkanAnggaran sebesar Rp. 3.500.000.000, (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yangberasal dari APBN sebesar Rp. 2.800.000.000, (Dua milyar delapan ratus jutadari APBD sebesar Rp. 700.000.000, ( tujuh ratus juta
88 — 27
berbeda dengan aturanhukum yang harus dilaksanakan;Bahwa yang jadi dasar keluarnya Himbauan adalah karena adanya aturan yangtidak dijalankan;Bahwa yang dimaksud dengan Insentif adalah memberikan upah ataupenghargaan atas pekerjaan dan isentif diterma oleh orang ikut dalamkegiatan;Bahwa roh atau jiwa dari suatu himbauan melekat, apabila suatu himbauantersebut pelaksanaan suatu yang benar dan pelaksanaan peraturan yang sudahada sebelumnya harus ditaati;Bahwa tidak melaksanakan himbauan tidak ada sangsi
.09/Pid.B/TPK2012/PN .PDG.Bahwa benar yang jadi dasar keluarnya Himbauan adalah karena adanya aturan yangtidak dialankan;Bahwa benar yang dimaksud dengan Insentif adalah memberikan upah ataupenghargaan atas pekerjaan, dan insentif diterima oleh orang ikut dalam kegiatan;Bahwa benar roh atau jiwa dari suatu himbauan melekat, apabila suatu himbauantersebut pelaksanaan suatu yang benar dan pelaksanaan peraturan yang sudah adasebelumnya harus ditaati;Bahwa benar tidak melaksanakan himbauan tidak ada sangsi
jabatan ataupun karena mempunyai kedudukan;Menimbang, bahwa penyalah gunaan ini dilakukan dengan bertujuan untuk mendapatkankeuntungan baik bagi dirinya maupun bagi orang lain seperti pada unsur ke dua dari pasal 3 UUTindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa telah menyalahgunakan jabatannya,kewenangan, kesempatan maupun sarana yang ada padanya sebagai seorang Pegawai Negeri /Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai;Menimbang, bahwa tidak melaksanakan himbauan tidak ada sangsi
86 — 47
Maka dari itu Tergugat meminta MajelisHakim untuk memberikan sanksi kepada Penggugat untukmenyerahkan bagian penjualan mobil tersebut jika sudah terjualdengan harga seharusnya disertai sangsi sebesar 2x harga jualdikarenakan Bagian Tergugat telah ditahan Penggugat selama ini.Tuduhan bahwa Tergugat lalai memenuhi dan menjalankan putusandalam perkara sangat tidak benar. Justru Penggugat telah lalaimenjalankan putusan perkara No 1680/Pdt.G/2017/PA.DpkHm. 15 dari 64 hal. Put.
343 — 85
pelaksanaan putusanya dapat dilakukandengan upaya paksa berupa sita eksekusi atas hartaharta/aset Tergugat gunapemenuhan isi putusan ini oleh karenanya petitum angka 6 haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatanPenggugat dikabulkan sebagian ;DALAM REKONVENSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi yangpada pokoknya adalah mengenai sikap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensiterhadap Serikat Pekerja yang dikaitkan dengan pelanggaran dan sangsi
53 — 10
dahulu (uitvorbaar bij vooraad),agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;3 Menyatakan batal demi hukum jualbeli yang dilakukan antara Terguat.I danTergugat.II, serta memerintahkan Tergugat.I dan Tergugat.II secara tanggungrenteng untuk menyerahkan kembali Sertipikat Hak Milik (SHM) N0O.666/K.Kedungturi, kepada Penggugat;4 Menghukum Tergugat.I dan Tergugat.II dengan memberikan sangsi
460 — 169
rapat tidak diberitahukan sangsikalau tidak menjual produk reksadana, karena cabang di Surabaya cukupbagus dan selalu melebihi target ;e Bahwa Produk reksadana yaitu produk yang dikeluarkan managerinvestasi diluar Bank itu dan castmen dananya bisa ditempatkan di obligasidll;e Bahwa Saksi katakan kepada para nasabah sebelum menyetujui danmenyepakati bahwa produk ini tidak dijamin oleh pemerintah itu rawan,saksi katakan rawan ; Bahwa pada tanggal 29 Pebruari 2008 rapat untuk membahasreksadana ada sangsi
pada waktuitu krisis global, banyak nasabah yang mencairkan dananya ;e Bahwa terakhir itu reksadana 90 % berubah menjadi Discretionary Fund,discretionary fund itu bisa diinvestasikan seluasluasnya oleh managerinvestasinya ;41e Bahwa reksadana bisa dijual di seluruh cabang bank Century padaawalnya brosurbrosur / formulirformulir didistribusikan ke cabangcabang,dan saksi juga ditelpon oleh pak Robert untuk menjual juga dengan adanyaSurat Edaran ;e Bahwa brosurbrosur dari Antaboga ;e Bahwa tidak ada sangsi
154 — 46
tahun2003 harus memenuhi sistim gugur dan ekonomis misalnya kalau50tidak memenuhi syarat lelang harus digugurkan dan nilaiadministrasi gugur dulu tehnis / biaya harus memakai bobotpekerjaan ;Bahwa dalam kwalifikasi panitia tidak boleh ambil kebijakan ;Bahwa dokumen kwalifikasi berdasarkan dokumen kwalifikasiharus dibuktikan kwalifikasi nyata nyata sesuai alat, tenaga ahidan kantor ;Bahwa dari kwalifikasi harus ada pembuktian yang dilakukanpanitia yaitu seperti jenis barang atau merk dan typenya ;Bahwa sangsi
pengguna barang bisa sanksi administrasi yaknidigugurkan sebagai pemenang ;Bahwa Kepres 80/2003 termasuk peraturan UU yang melanggarbisa dijatuhi sangsi ;Bahwa surat dari menteri benar secara substansi secaratemporer tenggang waktu surat salah karena terlambat ;Bahwa surat atas nama Menteri Keuangan bertentangan surat KPAmelaksanakan yang bikin surat yang jalankan ;Bahwa atasan KPA adalah PA dan atasan Sekjen adalah Menteri;Bahwa pengadaan lift harus diatur dalam kontrak sepertirencana kerja, klausula
SARAH ,E BUKORSYOM, S.H.
Terdakwa:
NIKEN NURHALIA RAMADHANTI
167 — 87
pembayaran dana taktis tersebut karenaSaksi selaku PPAT tidak bisa menolak ketika /ist dana taktis diserahkankepada staf Saksi, setelah /ist tersebut Saksi terima, maka saksi berkewajibanharus membayar dana taktis tersebut.Halaman 21 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Mnk Bahwa Saksi menerangkan yang mewajibkan Saksi untuk membayar danataktis tersebut adalah Bendahara Penerima kantor pertanahan Kota SorongTerdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti.Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu apakah ada sangsi
Bahwa Saksi menerangkan tidak ada kemudahan walaupun PPAT telahmembayarkan dana taktis tersebut namun Saksi sebagai staf hanya mengikutisaja karena sebelumnya juga sudah di wajibkan untuk membayar dana taktistersebut.Halaman 26 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Mnk Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu ada sangsi/denda jika tidakmembayarkan dana taktis kepada pihak BPN karena Saksi belum pernah tidakmembayarkan.
57 — 35
sebagaimana Surat Panggilan NomorB/6066/XI/RES.1.24/ 2018/Satreskrim tanggal 30 November 2018.Namun perkara tersebut dihentikan karena tidak sesuai dengankeadaan yang sesungguhnya, dan dianggap tidak cukup bukti;Pemohon dilaporkan LSM Wahana Komunikasi Rakyat (WKR), kePerum Perhutani dengan surat tertanggal 28 Agustus 2018, perihalpemohon tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada termohon,namun karena pemohon memiliki buktibukti kebalikan dari laporantersebut maka pemohon tidak mendapatkan sangsi
1.Tajuddin, S.H. MH
2.Yusnaeni, S.H.
3.Agus R. Senjaya, S.H.,M.H
4.IPUTU ERRYC SUNAS ARINTAMA, S.H
5.Sitti Darniati, S.H.
Terdakwa:
SUMARNI Binti LA SIHANA
127 — 68
Nomor 169/Pid.B/LH/2021/PN RahBahwa ditetapkan sebagai kawasan Hutan Konversi oleh Balai KonservasiSumber Daya Alam yang berwenang masalah hutan konversi tersebut;Bahwa dengan menggunakan alat GPS untuk menentukan bahwa wilayahtersebut merupakan kawasan hutan konversi;Bahwa untuk mengangkut kayu wajib untuk semua yang punya hasil kayuuntuk mengangkut kayunya, karena untuk keperluan apapun untukmengangkut kayu tersebut perlu ada nota angkutanya;Bahwa sanksinya kalau tidak ada nota angkutanya adalah sangsi