Ditemukan 3977 data
MUSLIM, SH
Terdakwa:
RUSTAM
324 — 96
emas di Distrik Minyambouw, Kabupaten Pegunungan Arfak danKampung Aibow, Distrik Catubow, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi PapuaBarat, sehingga lokasi tersebut bukan termasuk Wilayah Pertambangan; Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahapeksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw,Kabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow, Kabupaten PegununganArfak, Provinsi Papua Barat, maka kegiatan tersebut tergolong PETI(Pertambangan Tanpa Izin) dan melangar
126 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan katalain, Tergugat mengendalikan TCUP secara keseluruhan dan ketikaTergugat memerintahkan agar TCUP menyetujui danmelaksanakan pengalihanpengalihan tersebut, Tergugat secaralangsung menyetujui terciptanya pembebanan atas sahamsaham yang dialihkan dengan melangar hak Penggugat untuktidak memiliki pembebanan apa pun atas sahamsaham RTM atauRTP;2.15.5. Oleh karena itu, Tergugat bertanggung jawab atas pelanggarantersebut;Kesalahan pada pihak Tergugat2.16.
70 — 12
MUH KASIM adalah sebagai penjual ikan di PasarPangkep;e bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan baik yangberupa foto maupun fisik barang bukti;e bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangilagi perbuatannya yang telah melangar hukum tersebut;e bahwa terdakwa sudah sering sakitsakitan dan masih mempunyai tanggungankeluarga;Menimbang, bahwa untuk mendukung alat bukti dalam perkara ini, dipersidangan telahdiajukan dan diperiksa barang bukti
Terbanding/Tergugat : HUMUNTAL SILITONGA
247 — 172
Pada hasil Investigasi Jaminan tersebut hanya sebidang tanahtanpa unit bangunan diatasnya.Bahwa Tergugat telah melangar Pasal 97 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas berbunyi Pengurusan Sebagaimana dimaksudpada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi, dengan itikad baikdan penuh tanggung jawab.
154 — 82
Kesalahan di sini dalam arti luas yakni meliputipertanggungjawaban pidana ;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengandakwaan alternative kumulatif yaitu KESATU Pertama melanggar Pasal 378 KUHP joPasal 65 ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggatr Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP; Dan KEDUA, melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1)KUHP, Dan KETIGA melangar Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;Menimbang, bahwa
20 — 4
Seharusnya Tergugat sebagai seorang PNS merasa malukarena telah lebih dari 5 tahun telah pindah dari rumah kontrakan tidakmengurus surat pindah dan masih memakai alamat tersebut, apalagidengan jelas Tergugat sebagai PNS telah melangar UndangUndangtentang administrasi kKependudukan yaitu memakai alamat fiktif.Menolak dengan tegas jawaban Tergugat dalam eksepsi nomor 4dengan alasan yang dinamakan kabur adalah pokok perkara,sedangkan alamat dan indentitas merupakan kompentensi pengadilandan kompentensi
Pembanding/Penggugat II : HAPIZ BAHARSAH M. ARGHUBI Diwakili Oleh : SUKMA BAMBANG SUSILO, SH. dan REKAN
Pembanding/Penggugat III : RIZA BADARSAH Diwakili Oleh : SUKMA BAMBANG SUSILO, SH. dan REKAN
Pembanding/Penggugat IV : FAHMI KADARSAH Diwakili Oleh : SUKMA BAMBANG SUSILO, SH. dan REKAN
Pembanding/Penggugat V : NOVIA ISFANDIARI Diwakili Oleh : SUKMA BAMBANG SUSILO, SH. dan REKAN
Pembanding/Penggugat VI : RENA ASTRIANI Diwakili Oleh : SUKMA BAMBANG SUSILO, SH. dan REKAN
Terbanding/Tergugat I : Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pemalang
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang
131 — 126
Bahwa karena penerbitan Hak Pakai Nomor 77 tahun 1991 atasnama Tergugat (Pemerintah daerah Kabupaten Pemalang) adalah cacathukum, yakni karena salah prosedur dan/atau salah penerapanPeraturan Perundangundangan dan/atau salah subjeknya, hal iniberakibat hukum bahwa penguasaan tanah OBJEK SENGKETA olehTergugat (Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang) adalah tidak sahdan melangar hukum.
45 — 3
Penggugat dengan Tergugat I) dan tidak mengikat sama sekalidengan Pihak Ketiga yang membeli dengan itikad baik (Tergugat ID);GIl.134Gugatan Kabur (Exceptio Obscuri Libelli)Bahwa pada pokoknya dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat adalahkabur dan tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:Bahwa disatu sisi Para Penggugat mengakui, membenarkan dan tidak menuntutpembatalan atau tidak dinyatakan tidak sah terhadap adanya Perjanjian Kreditdengan Tergugat I yang telah dibuatnya, namun ia melangar
41 — 3
Wirajaya melalui bagian administrasipiutang dengan disertai nota faktur/nota tagihan ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidangan selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhisemua unsurunsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum,sehingga kepada Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atasperbuatannya ;Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara inidisusun secara alternatif yaitu melangar
HERMAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
ARMI ARKAN BIN NANDI SOPANDI
31 — 6
pihak yang berwenang.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan jenis dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar ketentuan pasal 197Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan atau keduamelanggar ketentuan pasal 196 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan atau ketiga melangar
ROY TUA HAKIM, SH
Terdakwa:
JUHRO Als JARWO KOPLING Bin HAMID
368 — 266
Bahwa gambar yang dikirimkan pemilik akunHalaman 16 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN RkbFaceboook messenger atas nama JARWO KOPLING kepada akunteman korban ada menampilkan alat kelamin atau alat genital korbanyang termasuk melangar Kesusilaan, dimana batasan larangan diaturdalam UU Pornografi;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanyaperkara tindak pidana informasi dan transaksi
32 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yulius Hendrydalam perkara ini, tidaklah melangar asasasas umumpemerintahan yang baik, sebagaimana pertimbangan hukumMajelis Hakim Tinggi (Judex Facti) pada PengadilanTinggi Palembang ;Peran Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan KuasaPengguna Anggaran hanyalah meneruskan pembayaranlangsung, apabila telah dipenuhinya semua syarat syaratadminstrasi yang diperlukan untuk itu.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AJIS SAIDO alias AJIS
103 — 83
pipetkaca dan 1 (satu) pcs sedotan warna putih yang juga diakui milik Terdakwa;Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) sachet plastik berisibutiran kristal bening tersebut sesuai hasil pengujian Laboratorium adalahnarkotika Golongan jenis Metamfetamin (shabu) sesuai UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli, memiliki dan membawanarkotika tersebut adalah untuk dikonsumsinya, maka perbuatan Terdakwatersebut bertentangan dan melangar
120 — 20
Menyatakan Terdakwa KODIR BIN (ALM) OMO Telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimanadalam dakwaan alternatif melangar pasal 368 ayat (1) KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalamTahanan serta menetapkan agar Terfdakwa tetap berada dalam tahanan;3.
MISWATI Binti ILYAS MANAP
Tergugat:
JAMALUDIN Bin KETE
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Kaur
88 — 58
Sah karena sudah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan ketentuanyang berlaku;Telah Memenuhi Norma Kepatutan;Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian;Tidak SewenangWenang;Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);~o a9 5Sertipikat Hak Atas Tanah dimaksud dan memiliki kKekuatan hukummengikat.3. Menetapkan bahwa TURUT TERGUGAT tidak melakukan perbuatanmelawan hukum.4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.ll.
34 — 18
pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harusdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yangdisusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke1 KUHP yang dengan demikian MajelisHakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta persidangan;Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melangar
SATRIO DWI PUTRA, SH
Terdakwa:
1.MUHAMMAD SAFTA FAHRIANSYAH Als ATA Bin M. IDRIS
2.MUHAMMAD ERICK WAHYUDA Als ERICK Bin SIGIT SANTOSO
26 — 6
pemeriksaanLaboratorium Forensik tersebut di atas, diperoleh fakta hukum yang menjadidasar bagi Majelis Hakim untuk menentukan apakah Terdakwa dapatdikualifikasikan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan PenuntutUmum;Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukanperbuatan pidana haruslah dibuktikan terlebin dahulu keseluruhan unsur pasalyang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Alternatif yaitu melangar
404 — 23
ayat (2) ) jo Pasal 21 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan EkosistemnyaJo Pasal 55 Ayat ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (2) UndangUndang Nomor 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengaturtentang ketentuan saksi pidana yang diberlakukan atau diterapkan terhadap perbuatanpidana yang melanggar Pasal 21 ayat (1), Perbuatan Pidana yang melanggar Pasal 21ayat (2), serta Perbuatan Pidana yang melangar
1498 — 581
adanya pembayaran TERMOHON kepadaPEMOHON setelah putusan perjanjian perdamaian (homologasi)tersebut disahkan, dan waktu 5 (lima) tahun sebagaimana putusanPerjanjian perdamaian (homologasi) aquo pada halaman 11 s/dhalaman 12 mengenai Rencana Perdamaian point 2 sub c bagianangka 8 belum terlewati (belum lewat waktu), maka unsur kelalaianatas kewajiban TERMOHON yang didalilkan oleh PEMOHON adalahbelum terpenuhi hingga permohonan ini diajukan, dengan demikianTERMOHON tidak bisa dikatakan lalai dan melangar
121 — 49
Penntut Umum mengajukan terdakwakepersidangan melalui surat dakwaan dalam bentuk surat dakwaan alternatif, maka MajelisHakim dalam mempertimbangkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan langsungmemilih salah satu dari dakwaan Jaksa Penntut Umum tesebut yang oleh Majelis Hakimdianggap paling mendekati kepada fakta fakta hukum yang telah dapat terbukti dalampersidangan ini.Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanJaksa Penuntut Umum yang kedua yang medakwa tedakwa melangar