Nomor 3192 K/Pdt/2016Diana Chairuddin, padahal Akta Notaril Nomor 28/L/II/2007 tanggal 28Februari 2007 tersebut dibuat dinadapan Notaris/PPAT Frederik Taka Waron,S.H. sehingga seharusnya Notaris/PPAT Frederik Taka Waron, S.H. jugaturut digugat sebagai pihak dalam perkara a quo;Bahwa, terhadap keharusan Notaris/PPAT yang membuat suatu akta yangakan dimintakan untuk dibatalkan untuk turut dijadikan sebagai pihak dalamsuatu perkara, telah dengan tegas dinyatakan dalam YurisprudensiMahkamah Agung RI

banding (dahulu Tergugat dan Tergugat Il)adalah kreditur yang beritikad baik sehingga harus dilindungioleh hukum.Para pemohon banding berpegang pada pernyataan danjaminan jaminan yang diberikan didalam perjanjian hutang piutang dan dokumen keuangan lainnya yang menyatakanbahwa Almarhum Susanto Lim telah mendapatkan seluruhotorisasi dan persetujuan yang diperlukan untukmenandatangani perjanjian hutang piutang dan dokumenkeuangan lainnya (termasuk akta personal guarantee yangdibuat dalam bentuk akta notaril

Akta Jual beli No.05/05/DLG/JB/III/2005 tanggal 01 Maret 2004adalah cacat hukum, tidak sah dan harus batal demi hukum karena: WIRANTO ( suami Penggugat Rekonpensi ) adalah orang yangtidak bisa melihat / buta sejak lahir sehingga tidak bisa membacahuruf latin maupun tanda tangan dan surat kuasa untuk menjualtanah tersebut dibuat dibawah tangan dan tanpa persetujuan pihakister WIRANTO, serta untuk menjual tanah harus dengan suratHalaman 14, Putusan Nomor 461/Pdt/2018/PT SMG.kuasa jual berbentuk Akta Notaril

Bgr Hal. 1010.bangunan 70 M2, luas tanah 135 M2 tanpa alas hak sehingga dalil Penggugat yangtelah menyatakan Tergugat janji akan dibuatkan perjanjian jual beli ataupun akta jualbeli secara notaril hanyalah dalil Penggugat yang telah menempati rumah milikTergugat yang terletak di Jalan Baru Cimanggu Rt O01/Rw 008 Kelurahan KedungJaya, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor dengan luas bangunan 70 M2, luas tanah135 M2 selama kurang lebih 20 tahun hanya membayar Rp. 52.500.000, (lima puluhdua juta lima

Ber Hal. 28Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim,Penggugat telah dapat membuktikan bahwa dalam transaksi jual beli antara Penggugat danTergugat atas tanah obyek sengketa namun Tergugat tidak pernah menepati janjinyamelaksanakan kewajibannya yang telah Tergugat janjikannya dengan dibuatkan PerjanjianJual beli ataupun Akta Jual Beli secara notaril sampai dengan diterbitkannya buktikepemilikan tanah seluas 70/135 M2 atas nama Penggugat ;Menimbang, bahwa dengan demikian

Makaberdasarkan ketentuan tersebut dalam pembuatanperjanjian pembiayaan menurut hukum dibuatdengan akta notaril sebagai akta otentik yangartinya akta yang didalam bentuk yangditentukan undangundang yang dibuat ataudihadapan pegawai yang berkuasa (pegawaiumum)untuk itu, ditempat dimanaaktanya dibuat(vide: Pasal 1868 KUHPerdata).

Menyatakan pembuatan akta notaril yangmenggunakan surat kuasa dalam hal pemberianjaminan secara fidusia terhadap barang yangdibeli dengan angsuran bertentangan denganhukum, 8. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan = isiputusan terlebih dahulu meskipun adaupaya verzet, banding, kasasi, atau peninjauankembali.9. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugianPenggugat sebesar Rp. 387.900.000, (tiga ratudelapan puluh tujuh juta sembilan ratus riburupiahrupiah)10.

Setelah beberapa lama baru dibuat pengakuanhutang secara Notaril pada tanggal 24 Agustus 2009. Dan juga disuruhFRENKY SO membuat pernyataan di bawah tangan tertanggal 24 Agustus2009 dan sekaligus FRENKY SO meminta cek sebanyak 3 (tiga) lembarnilai nominal 2 (dua) lembar masingmasing benilai Rp 250.000.000,00 (duaratus lima putuh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar bernilai Rp3.000.000,00(tiga rarus juta rupiah).

Debitor) dan Penggugat selaku Pemberi Fasilitas Kredit dariPerjanjian kredit (Kreditor) tersebut ;Bahwa Perjanjian Fasilitas Kredit tersebut dimulai pada yanggal 23 Oktober2014, yang mana Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengikatkandiri dalam suatu PERJANJIAN KREDIT, dimana Penggugat selaku Kreditormemberikan Pinjaman Kredit untuk modal kerja sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat selaku Debitur (penerima PinjamanKredit) Perjanjian Kredit ini dituangkan dalam Akta Notaril

oleh Tergugat dan Tergugat II dengancara pembelian kontan.Bahwa lbu Penggugat telah membeli kios No. 4 sesuai dengan petabangunan kios yang dibuat oleh Tergugat dan Tergugat II, dan lbuPenggugat telah membayar lunas kepada Tergugat dan Tergugat II hargapembelian kios no.4 yang dibeli oleh lbu Penggugat tersebut.Bahwa Tergugat dan Tergugat II membuat Jualbeli dengan lbu Penggugatatas kios no. 4 yang berada dikompleks Siantar Plaza & Deli TheatrePematangsiantar tersebut dalam bentuk Surat Perjanjian Notaril

lebih dari 2 (dua) bulan angsuran, berturutturut atautidak berturut baik karena hutang pokok, bunga, denda, provisi, danbiayabiaya atau tidak berturut baik karena hutang pokok, bunga,Halaman 12 dari 20 halaman Putusan No. 148/PDT/2017/PT.BTNdenda, provisi dan biayabiaya lainnya sehubungan dengan danberdasarkan akta perjanjian kredit dan/atau berdasarkan perjanjianperjanjian lainnya yang dibuat antara debitur dan bank termasukperubahannya dan/atau penambahannya dan/atau perpanjangannya,baik secara notaril

Modal tersebut pada nomor 5 di atasdari Penggugat sebesar harga sisa (residual value) dalam jumlah yang telahdisepakati bersama sebagaimana tercantum dalam seluruh Perjanjian tersebut;VI Tergugat II Dan Tergugat III Bertindak Sebagai Penjamin Hutang Tergugat IKepada Penggugat;1314Bahwa guna menjamin pelaksanaan kewajiban Tergugat I kepada Penggugat,maka Tergugat II telah mengajukan diri sebagai Penjamin sesuai bukti AktaJaminan Penanggungan Hutang nomor 3 tanggal 12 Januari 2005 yang dibuatsecara Notaril

Bahwa jual beli tersebut berdasarkan Akta Notaril yang sah, sehingga jualbeli tersebut sah secara hukum;7.

Merbabu) yang dibuat denganAkta Notaril adalah sah secara hukum;5. Menyatakan tindakan Pemerintah Kabupaten Magelang (Tergugat) danPT. Merbabu (Turut Tergugat l) yang tidakmenyampaikan/memberitahukan secara jelas akan penjanjian yangdibuat antara Tergugat dan Turut Tergugat tentang keberadaan PlazaMuntilan kepada Para Penggugat adalah tindakan perbuatan MelanggarHukum dan Tergugat dan Turut Tergugat ;6.

Merbabu ) yang dibuat dengan Akta Notaril adalah sahsecara hukum, sementara dalam posita, Para Penggugat tidakpernah mendalilkan atau mempermasalahkan mengenai sahtidaknya sertifikat HGB yang dipegang oleh Para Penggugat danjual beli yang dilakukan Para Penggugat dan PT MerbabuHalaman 40 Putusan No. 103 / Pdt / 2016 /PT SMGsehingga terdapat kontradiksi antara Posita dengan Petitum yangmengakibatkan Petitum Gugatan tidak jelas.4.

, mengerti,mengetahui dan sepakat dengan perjanjian konsumen ini.Bagaimana mungkin penggugat mengatakan bahwapenggugat tidak sepakat akan perjanjian pembiayaan konsumendan hendak membatalkan secara sepihak ini padahal Penggugatsendiri telah menandantangani halaman per halaman perjanjianini ketika membaca apa yang teruraikan di setiap halaman tersebut,apalagi perjanjian jaminan fidusia sebagaimana Akta Jaminan FidusiaNomor 59 tersebut ditandatangani oleh Pengugat maupun Tergugatdalam sebuah Akta Notaril

Letak obyek sengketa berada di Kabupaten Sidenreng Rappang danPenggugat Asli (Principal) berdomisili di Kabupaten Sidenreng Rappang,namun Surat Kuasa Khusus dari Penggugat yang bertindak sebagaiKuasa Hukum tidak memperoleh legalitas dari Pemerintah setempatatau Notaris (Notaril) di Kabupaten Sidenreng Rappang ;5.4.

Letak obyek sengketa berada di Kabupaten Sidenreng Rappang danPenggugat Asli (Principal) berdomisili di Kabupaten Sidenreng Rappang,namun Surat Kuasa Khusus dari penggugat yang bertindak sebagaiHalaman 17 dari 60 halaman Putusan No.18/G/2016/PTUN.Mks.Kuasa Hukum tidak memperoleh legalitas dari Pemerintah setempatatau Notaris (Notaril) di Kabupaten Sidenreng Rappang ;5.2.

Bahwa, berdasarkan dokumen dokumen palsu tersebut diatas, Ramlis Sidi RusliTaher (Tergugat ID) berhasil mengalihkan/menjual belikan Objek Sengketadengan cara jual beli secara Notaril kepada Budi Harsono (Tergugat III) sesuaidengan Akta Jual Beli No. 919/66/1990 tanggal 6 Oktober 1990 yang dibuat olehNy. Masnah Sari, S.H sebagai PPAT/Notaris di Bogor (Tergugat IV).9.

Bahwa, berdasarkan dokumendokumen palsu tersebut diatas, Ramlis Sidi RusliTaher (Tergugat II) berhasil mengalihkan/menjualbelikan Objek Sengketadengan cara jualbeli secara Notaril kepada Budi Harsono (Tergugat II1) sesuaidengan Akta Jual Beli No. 919/66/1990 tanggal 6 Oktober 1990 yang dibuat olehNy. Masnah Sari, S.H sebagai PPAT/Notaris di Bogor (Tergugat IV).6.

Abdullah dengan Bo UbaSiti Hawa telah dibuatkan Akte Notaril di hadapan Camat Belo sebagai PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah dilegalisir oleh Camat Belo tanggal 21Juli 2010 yang berisi Para pihak dalam akta jual beli tersebut yaitu Sdr. AbidinAbdullah sebagai penjual dan Sdr. Bo uba Siti Hawa sebagai pembeli, telahsepakat melakukan perbuatan hukum jual bell tanah di hadapan saksiH.

BANK RAKYATINDONESIA (Persero), Tbk Cabang Sidoaijo (Tergugat) dengan bukti plafon kredit KMKBRI Lama (Perpanjangan) sebesar Rp 1.500.000.000, KMK BRI Baru (Suplesi) Rp500.000.000,Total Rp 2.000.000.000, (Dua Milyar) yang tertuang di Surat PenawaranPutusan Kredit (SPPK) Nomor: B. 108 6 IX/KC/ADK/03/1 1, pada waktu perjanjian kreditin ada addendum perjanjian kredit ini dibuat secara notaril melalui rekanan notaris BRIdengan klausal apabila sampai batas jangka waktu kredit ini berakhir (8 Maret 20118

Farouk Assegaf, SH telah ditingkatkan menjadi Surat KuasaNotaril untuk melakukan penjualan atas tanah terperkara termaksud metalui Sindhunata,SH Notaris di Surabaya dengan Akta Nomor : 81 tanggal 15 Juli 1994, dan sesuaidengan penjelasan dari Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia ( JATTM )Akta Notaril yang dibuat dengan dasar kuasa di bawah tangan adalah cacat hukum dantidak dapat dipergunakan untuk peralihan hak atas tanah ; 8.2.

Farouk Assegaf, SH tanpa seijin Penggugat telahditingkatkan menjadi surat kuasa notaril untuk melakukan penjualan atas tanah50terperkara melalui Notaris Sindhunatha, SH ; Bahwa ....40B ahwa kemudian H.

telahmenentukan bahwa proses jual beli tersebut harus dilakukan melalui pelelanganumum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundanganuntuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan.Bahwa patut diketahui bahwa hubungan hutang piutang antara ASENG LEUWdengan MUCHSIN DJIBRAN, adalah hubungan perikatan biasa non bankHalaman 21 dari 47 Putusan Nomor 81/PDT/2021/PT PALsehingga adalah sangat tidak tepat menempatkan istilan pemegang haktanggungan yang sudah barang tentu diikat secara notaril

memori bandingnya halaman 54 alinea keduamenyatakan : bahwa majelis hakim telah menentukan bahwa proses jualbeli tersebut haarus dilakukan melalui pelelangan umummenurut tata carayang ditentukan dalam perundangundangan untuk pelunasan piutangpemegang hak tanggugan.patut diketahui hubungan hutang piutang antaraASENG LEUW dengan MUCHSIN DJIBRAN, adalahHubungan perikatan biasa non bank sehingga adalah sangat tidak tepatmenempatkan istilah "pPemegang hak tanggungan yang sudah barang tentu diikatsecara notaril

barang modaltersebut pada Nomor 5 di atas dari Penggugat sebesar harga sisa(residual value) dalam jumlah yang telah disepakati bersamasebagaimana tercantum dalam seluruh perjanjian tersebut;Tergugat Il Dan Tergugat III Bertindak Sebagai Penjamin Hutang Tergugat Kepada Penggugat;13.14.Bahwa guna menjamin pelaksanaan kewajiban Tergugat kepadaPenggugat, maka Tergugat II telah mengajukan diri sebagai penjaminsesuai bukti Akta Jaminan Penanggungan Hutang Nomor 3 tanggal 12Januari 2005 yang dibuat secara Notaril

Herjonh (Ajuan) dengan Akta Notaril bersamasama denganKM Kawal Bahari Il selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 20 Desember2015 s.d. 20 Desember 2016; Bahwa, yang bertanggung jawab mengenai pengoperasian kapal baikpengangkutan dan adanya ABK yang tidak disijil adalah Sdr. Herjonh(AJUAN); 2222 ne nnn nnn nnn nnn nnn nnn noe nnn nn tee nee eon nnn nne ene nee ne Bahwa, saksi mengetahui KM. Kawal Baharil ditangkap oleh TNI ALsetelah ditelepon oleh Sdr.