Bahwa, Penggugat telah memberi keterangan palsu pada gugatan Perkara Nomor : 05/G/2014/PTUN.Bdg pada halaman 3 tentang bahwa Penggugat adalah pemilik hak atas1(satu) hamparan tanah yang terdiri atas 3 (tiga) bidang ........ berdasarkan a. SertipikatHak Milik Nomor 2120..... b. Sertipikat Hak Milik Nomor 2121....... c. Sertipikat HakMilik Nomor 2122.....) (lihat bukti T.JUDIntv 5 dan 6) ;2.

diketahui, saksikemudian melaporkan kehilangan sertifikat dengan maksud untuk menguruspenggantiannya ke Kantor Badan Pertanahan Nasional;Bahwa keempat Sertifikat itu objek tanahnya adalah lokasi tanah yang maudikelola pasirnya;Bahwa saksi melapor kehilangan sertifikat ke Kantor BPN Bandung Barat danminta diterbitkan serttifikat baru, pada bulan Februari ibu saksi (YETIGUMELAN) meninggal dunia dan 2(dua) bula kemudian TerdakwaSUCIWATI dan suaminya (saksi TEDDY HENDRA) datang ke BPN dandibilangnya saksi memberi

keterangan palsu, oleh karena itu saksi melapor kePolisi;Bahwa Terdakwa SUCIWATI dan saksi TEDDY HENDRA datang ke BPNmenyampaikan bahwa sertifikat ada sama mereka;Bahwa setelah Terdakwa SUCIWATI dan saksi TEDDY HENDRA datang keBPN menyampaikan bahwa sertifikat ada sama mereka, pihak BPN kemudianmarah kepada saksi dan mau lapor saksi memberi laporan palsu karena ternyataSertifikat yang saksi laporkan hilang tersebut ada pada Terdakwa SUCIWATIdan saksi TEDDY HENDRA;Bahwa benar saksi TEDDY HENDRA bilang

Penggugat Dalam Rekonpensi pada akhirnyamengakui menerima akan tetapi Putusan Perkara tersebutmenghukum Pelapor telah menerima dan Terlapor Tidak BandingHalaman 11Putusan Praperadilan Nomor 23/Pid.Prap/2019/PN.Bdg atas putusan tersebut karena telah terlanjur memberi KeteranganPalsu melalui dalil Jawaban dalam Konpensi dan gugatan dalamRekonpensi pada Perkara perdata dimaksud.14.Bahwa demikian juga Keterangan palsu) yang menyatakanPenundaan Pembayaraan PPJB tertunda karena diBlokir adalahtelah Terbukti memberi

Keterangan palsu dalam Akta autentik karenaakibat dari keterangan Blokir tersebut telah mengakibatkan danmenimbulkan Sanksi Hukum kepada Pelapor dimana GugatanPenggugat/Pelapor dinyatakan bukan wanprestasi.Bahwa berdasarkan Uraian Fakta Hukum dan kronologis Peristiwa Pidanayang dilaporkan PEMOHON, Analisa Yuridis kami uraikan sebagai berikut:IL.B.ANALISA YURIDIS TERHADAP PERISTIWA PIDANA TENTANGPasal 266 KUH.

(memasukipekarangantanpaijin) KU H P dan Pasal 266(memberi keterangan palsu / KUHP,Bahwa surat PPAT Penggugat, ditanda tangani oleh Ketua RT 03 yaitu Tauhid bukan ditanda tangani oleh Ketua RT 08, jadi lokasi tanahPenggugat bukan didalam wilayah tanah Tergugat dan II , karenawilayah tanah milik Tergugat dan Il adalah wilayah RT 08 .

1955 28; Biro Hukum dan HumasBadan Urusan AdministrasiMahkamah AgungRI# #2. barang siapa dalam pengangkut ternak yang diwajibkan memakai paspengantar, pada waktu mengangkut dengan sengaja memakai pas yangdiberikan untuk ternak lain, seolaholah diberikan untuk yang diangkut.BAB IXSUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSUPasal 242(1) Barang siapa dalam keadaan di mana undangundang menentukan supayamemberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepadaketerangan yang demikian, dengan sengaja memberi

keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun olehkuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjarapaling lama tujuh tahun.(2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana danmerugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidanapenj ara paling lama sembilan tahun.(3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan diharuskan menurutaturanaturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.(4) Pidana

masukkandalam surat permohonan cerai atau pisah meja dan ranjang, atau dalamsurat permohonan pailit, keterangan keterangan tentang tempat tinggalatau kediaman tergugat atau penghutang, padahal diketahui atausepatutnya harus' diduganya bahwa keteranganketerangan itutertentangan dengan yang sebenarnya, diancam dengan pidana penjarapaling lama satu tahun.(2) Diancam dengan pidana yang sama ialah si suami (istri) yang mengajukangugatan atau si pemiutang yang memasukkan permintaan pailit, yangsengaja memberi

keterangan palsu kepada pengacara yang dimaksudkandalam ayat pertama.Pasal 394Ketentuan pasal 367 berlaku hagi kejahatankejahatan yang dirumuskan dalambab ini kecuali yang dirumuskan dalam ayat kedua pasal 393 bis, sepanj angkej ahatan dilakukan mengenai keterangan untuk mohon cerai atau pisah mejadan ranj angPasal 395(1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskandalam bab ini, hakim dapat memerintahkan pengumuman putusannya dan Biro Hukum dan HumasBadan Urusan AdministrasiMahkamah

T1 sd T3 tentangPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang dibuat dan di tandatangani oleh ParaPenggugat dengan Tergugat, menerangkan bahwa para Penggugat terikathubungan kerja dengan status sebagai karyawan tetap, dan dalam perjanjiankerja waktu tidak tertentu tersebut yaitu pada pasal V ayat (3) huruf b tentangPemutusan Hubungan Kerja menyebutkan /ka Pihak Kedua melakukanpelangaran integritas seperti tindakan korupsi, menerima pembayaran dan atauperjamuan yang tidak sah dari relasi perusahaan, memberi

keterangan palsu dan. mmsebagainya ;Menimbang, bahwa bukti T4 sd T12 tentang surat pernyataan dariHalaman 64 dari 64 Putusan Nomor: 167/Pdt.SusPHI/2016/PN .Bdgkaryawan Tergugat yang menerangkan bahwa yang membuat pernyataantersebut telah menerima uang dari pihak ketiga dalam melakukan pekerjaannyadengan cara uang diterima dari sopir pada saat bongkar muat barang dengan carauang tersebut ditaruh disuatu. tempat yang kemudian baru pekerjamengambilnya, dan faktanya hal yang sama telah dilakukan juga

KaluPenggugat memiliki ahlak dan pengajaran islam yang baik harusnyaPenggugat mengetahuinya;5. bahwa, Tergugat menolak dan membantah replik No. 1 strip 4 dan 6,Penggugat juga telah berbohong dan memberi keterangan palsu baikdalam surat gugatan maupun replik yang menyatakan bahwa Tergugattidak pernah memberi nafkah dan Tergugat seperti orang numpang hidupyang tidak memikirkan apapun, tidak membayar listrik untuk workshop nya,tidak memberi nafkah dan sebagainya yang berkaitan dengan materi danfasilitas

Yang jelas sangat sulit dibayangkan bagaimana kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara, apabila sesuka suka orangmelanggar PJB yang dikeluarkan Notaris, memberi keterangan palsu kepadapenyidik, memfitnah orang lain, menyerang nama baik dan kehormatannya,tanpa adanya sangsi hukum baik perdata maupun pidana.Bahwa, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis HakimPengadilan Tinggi Yokyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini agarmengabulkan gugatan Penggugat.

Kissaya dengan alasan mamak mau pergi kalian ikut tidak sehingga putriputri sayatidak mau tidur di rumah kami atau istri sudah pergi duluan ke suatu tempatsebelum saya sampai di Asahan hal tersebut berdasarkan keterangan dari Ibumertua dan Abang/Kakak Ipar, dan ibu Mertua dan Abang Ipar dan juga KakakIpar selalu memberi keterangan palsu ketika saya tanya keberadaan istri danputriputri saya Sepertinya mereka juga ingin menjauhkan saya denga istri danputriputri Saya, namun saya selalu menerimanya karena

Nomor: 1067 K/Pid/201160belum lahir, sehingga pertimbangan Judex Facti tersebut sungguh tidakmengesankan atau tidak mencerminkan pertimbangan Hakim yang arif, jujur danbijaksana ;7 Melalui memori ini kami bermohon kepada Judex Juris, bahwa Judex Facti hinggaputusan perkara a quo dijatuhkan, tidak pernah pernah mau menjawabpermohonan Penuntut Umum untuk "penetapan saksi sebagai Tersangka/Terdakwa karena telah memberi keterangan palsu di depan persidangan" untuksaksi Charles Chandra Sihombing, dengan

Bahwa dengan modus operadi, yakni dengan memainkan dan memberi keterangan palsu dalam akta otentik, telah menjadikan PT. Prabu Tirta Jaya Lestari sarana Pencucian Uang (Money Loundry) bagi Terpidana DPO Sugiarto Wiharjo dan keluarganya. Yang mana sampai saat ini Direksi PTPrabutirta Jaya Lestari masih tetap mengirimkan dana dari hasil keuntungan perseroan sebesar 50 % (lima puluh persen) kepada Terpidana DPO Sug!

Pusungunaung telah memberi keterangan palsu, terkaitdakwaan Kesatu Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) UndangUndang RINomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal64 Ayat (1) KUHP, di mana melakukan tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal45 Ayat (1) jo Pasal 24 Ayat (3) UndangUndang RI No.11 Tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 310 Ayat (2) KUHP atauPasal 335 Ayat (1) Ke1 KUHP;Bahwa bukti

Bahkan dengan membuat keterangan hilang atas keempat CekBCA yang belum dicairkan olen Penggugat, maka Tergugat II telah pulamelakukan tindak pidana memberi keterangan Palsu dalam suatu akta otentik.In casu laporan kehilangan cek pada kepolisian.

dibuktikan lain danapabila ada kekeliruan didalamnya bisa diperbaiki, contohnya apabilaKepala BPN menandatangani Sertifikat, namun belakangan diketahui kalauisinya tidak benar, maka Kepala BPN yang menandatangani sertifikattersebut tidak akan dilaporkan, akan tetapi sertifikat tersebut dapatdibatalkan sama halnya dengan Lurah selaku pejabat, begitu juga ketikaseseorang yang memberikan keterangan ternyata keterangannya tidakbenar, karena tidak atau atau tidak sengaja ini juga tidak dapatdikategorikan memberi

keterangan palsu, contohnya seseorang ditanyakamu lahir hari, tanggal, bulan dan tahun berapa, dan dijawab hari Senintanggal 10 Nopember 1980, namun setelah pulang kerumahnya danmenanyakan kepada ibunya dan ibunya menjawab kalau kamu lahirnya hariSabtu, maka karena dia lupa maka tidak dapat dihukum karenamemasukkan keterangan yang tidak benar;Bahwa menurut Ahli kalau Akta berbeda dengan Surat, karena didalampasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP berbicara tentang surat dan bukan aktaHalaman 39 dari 66

LP /220/XII/2009 atas nama pelapor Nurhayati Shigeno,SH.MH.Dalam sangkaan memberi keterangan palsu) dalam akta otentiksebagaimana yang diatur dalam pasal 266 Junto 263 KUHP.Setelah Tergugat diperiksa tidak ada unsur sangkaan yang dilaporkanPenggugat di Polresta Kediri. Akhirnya Polresta Kediri mengeluarkan SsuratPenetapan Pemberhentian Penyidikan (S P 3) pada tgl 11 Agustus 2011.Dengan No. SPPP/88a/VIII/2011 KASATRESKRIM Polresta Kediri.

lain memakai surat tersebut seolaholah isinyabenar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkanHalaman6dari82 Putusan No. 21/Pdt/2015/PT.SMR.6262kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enamtahun.Dan Pasal 242 ayat (1)Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yangberbunyi:1 barang siapa dalam keadaan di mana undangundang menentukan supayamemberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada.keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi

keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanyayang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lamatujuh tahun.Bahwa dengan tidak masuknya Hardi Sumarto dan Ahmad Iskandar dalam DaftarKaryawan MPP/Pensiun PT.Badak NGL sebagai pensiunan tahun 2005, maka dalilTerbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II dapat terbantahkan sehinggaTerbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II tidak memiliki buktikebenaran akan

maka orang yangdiamankan dalam mobil dilepas oleh anggota Polisi; Bahwa hal tersebutmembuktikan unsur memaksa dan melawan tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan Penasihat Hukum Terdakwatersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para saksi dalam perkara aquo telahdisumpah di depan persidangan sesuai agamanya sebagaimana yang ditentukandalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, dimana pengucapan sumpah tersebutmengukuhkan kebenaran keterangan yang diberikan dan memperkecilkemungkinan saksi memberi

keterangan palsu atau bohong; Bahwa keterangansaksisaksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain dan barang bukti dipersidangan, sehingga diperoleh faktafakta hukum diatas, dimana ketiga orangyang diamankan tersebut adalah orang yang membawa sajam dan balok kayu;Bahwa Polisi memiliki tugas untuk menjaga ketertiban dan kelancaran saat adakonvoi, sehingga ketika melihat ada massa yang membawa sajam dan balok kayudi tempat yang tidak sSewajarnya, sudah menjadi tugasnya Polisi untukmengamankan orangorang

objekperkara yang terletak di Kelurahan Betung, dan juga sekaligusMENSUMIR Penggugat untuk membuktikan bahwa tanahtanahmana yang dikuasai Tergugat T , Il, Ill, IV, V, adalah terletak diKelurahan Betung.SEHUBUNGAN DENGAN PEMERIKSAAN SETEMPAT / PS ,mohonkiranya untuk dipertimbangkan ketentuan pasal 242 KUHPidanayang menyatakan ;Barang siapa dalam dalam keadaan dimana undangundangmenentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah ATAUmengadakan akibat hukum kepada keterangan yangdemikian,dengan sengaja memberi

keterangan palsu diatassumpah ,dengan lisan atau tulisan,secara pribadi ataumelalui kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu , diancamdengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.Bahwa adapun Tergugat T , Il, Ill, IV, V mendapatkan dan memilikitanah di Desa Bukit adalah dengan secara membeli, yaitu:Tergugat I (Sdr.

BuktiT.5 71Pidana Memberi Keterangan Palsu tanggal07 September 2010 ; Fotokopi Surat Forum Komunikasi WargaGerakan Penyelamatan Pulau Laut Nomor :005/GPPL/IX/2010 Perihal Tanggapan AtasJawaban Laporan tanggal 04 November2010 ; Fotokopi Berita tanggal 31 Juli 2013 yangdiambil dari lamanhttps://www.kompasiana.com/osievirginia/ majelishakimusiradvokattanpaberitaaCara sumpah5520a3248133114e7419fa48 ;Fotokopi Surat Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor73/KMA/HK.0O1/IX/2015 Klasifikasi Penting,Perihal

lain : 1) Rekomendasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah KotabaruNomor : 11/REK/A/II.0/2010 tanggal 3 April 2010 (vide buktiT.513)2) Surat yang ditujukan kepada Bapak Menteri KehutananRepublik Indonesia Perihal Permohonan Penolakan SegalaBentuk Alih Fungsi/Perubahan/Pinjam Pakai Kawasan HutanDi Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan,Desember 2010 (vide bukti T.517) ;3) Surat Forum Komunikasi Warga Gerakan Penyelamatan PulauLaut (GPPL) Nomor : 003/GPPL/IX/2010 Perihal LaporanTindak Pidana Memberi

Keterangan Palsu tanggal O07September 2010 (vide bukti T.566) ;Halaman 258 dari 274 halaman, Putusan Perkara Nomor: 5/G/2018/PTUN.

Apabila terjadi demikian,yaitu. realitanya baru akan dikerjakan tetapi dalam covernote sudahmenerangkan bahwa sudah dikerjakan, maka menurut Ahli dalam hal demikianNotaris dapat dikatakan memberi keterangan palsu dalam surat.

Apabila terjadi demikian,yaitu. realitanya baru akan dikerjakan tetapi dalam covernote sudahmenerangkan bahwa sudah dikerjakan, maka menurut saya dalam hal demikianNotaris dapat dikatakan memberi keterangan palsu dalam surat.