Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 22-11-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 13-10-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1267/Pid.B/2016/PN Jkt.Sel
Tanggal 14 September 2017 —
126 — 343
  • milik sebanyak 58 sertifikat di atas tanah tersebut dengannama pemegang sertifikat beroeda dengan nama pemegang SK Kinagterdahulu.Bahwa setahu saksi kemungkinan terjadinya penerbitan Sertifikat tersebutdikarenakan SK kinag yang ada kurang lengkap atau akurat.Bahwa datanya tidak ada di kantor saksi melainkan ada di Kantor BPNwilayah tanah tersebut yaitu BPN Depok.Bahwa saksi tidak pernah melihat aslinya hanya fotocopynya sajaBahwa lokasi tanah saksi pernah melihat pada bulan Januari 2015 dansecara tekhnis
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 08-12-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 102/PID.B/2010/PN.SMDA
Tanggal 8 Desember 2010 — DR.Ir. SATRIO TJAROKO UTOMO, Msc Bin WALKIATMO
92 — 13
  • SubBipHut Samarinda sebagaimana daftaryang diberikan oleh Departemen Kehutanan~ danPerkebunan;Bahwa dalam penjualan mobil tersebut,sebelumnya semua unit mobil di periksa olehpihak Departemen Kehutanan dan Perkebunanselanjutnya berdasarkan perjanjian pihak PT.Astra International Tbk berkewajiban menyerahkanmasing masing mobil tersebut ke daerah /alamat penerima sebagaimana daftar yangdiberikan oleh Departemen Kehutanan danPerkebunan yang salah satunya sebagai penerimaadalah SubBipHut Samarinda;Bahwa tekhnis
Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Umum
Register : 19-03-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 67/Pid.B/2019/PN Pwt
Tanggal 29 Mei 2019 — Penuntut Umum:
YOSEF SIMBOLON
Terdakwa:
NGATINO Bin ATMOSUNARTO
94 — 14
  • Ciomas Adi Satwa Pusat di Jakarta sebagaiFinance Accounting; Bahwabenar, secara tekhnis DO bisa keluar atas perintah dari Sales;Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019./PN Pwr.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-04-2015 — Upload : 21-05-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 20/Pid.Sus-Tpk/2014/PN Gto
Tanggal 1 April 2015 — AHMAD HASAN
108 — 15
  • AHMADHASAN dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan Jalan Merdeka diKabupaten Boalemotidak memenuhi standar keselamatan, pemasangan yangdilakukan oleh Terdakwa AHMAD HASAN tidak sesuai dengan standarkeselamatan pengguna jembatan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerjayang telah diperhitungkan secara tekhnis sehingga dapat menyebabkan bangunanroboh atau rusak yang dampaknya dapat membahayakan keselamatan penggunajembatan, yaitu :a.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 14-08-2018 — Putus : 27-12-2018 — Upload : 07-02-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr
Tanggal 27 Desember 2018 — Penuntut Umum:
FAJRIN IRWAN NURMANSYAH,SH.
Terdakwa:
Drs. HAJAMUDDIN MM.
78 — 57
  • 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian Pembayaran , tanggal 9 Januari 2016
  • 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat Nomor: 02 Tahun 2013, tanggal 14 Februari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat T.A 2013, yang telah dilegalisir.
  • 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Meneteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 03 Tahun 2013 , tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan T.A. 2013, yang telah dilegalisir.
  • 1 (satu) bendel Laporan Triwulan III Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Energi Pedesaan Kab.Sumbawa Barat Tahun 2013.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 19-07-2024 — Putus : 06-11-2024 — Upload : 18-11-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks
Tanggal 6 Nopember 2024 — Penuntut Umum:
1.FATHIR BAKKARANG, S.H.
2.FAISAL, S.H.
3.JAPAR PILA, S.H.
Terdakwa:
MOH. IRFAN SYARIEF, S.E BIN SYARIFUDDIN (TERDUGA)
101 — 102
  • Surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/ 18/ 2022 tentang penetapan pejabat pelaksana tekhnis kegiatan lingkup secretariat daerah Tahun anggaran 2022;
  • Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/ 77/ 2022 Tentang pelimpahan Sebagian kewenangan pengguna anggaran lingkup secretariat daerah Kab. Jeneponto
  • Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Jeneponto Nomor : 900/ 2/ 2022, Tentang penetapan pejabat penatausahaan keuangan sekrearait daerah kab.
    Jeneponto Nomor : 900/ 01/ 2022, tentang penetapan pejabat pelaksana tekhnis Kegiatan lingkup secretariat daerah kab. Jeneponto tahun anggaran 2022
  • Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 821/524/2021, tanggal 31 Desember 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan administrasi melalui penyetaraan dari jabatan administrasi dilingkungan pemerintah Daerah.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 24-10-2024 — Putus : 08-01-2025 — Upload : 09-01-2025
Putusan PN BENGKULU Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl
Tanggal 8 Januari 2025 — Penuntut Umum:
DENNY WIJAYA, S.H.
Terdakwa:
ADDRI ANUGERA Alias AAN Bin M. ZEN ZAILANI (Alm)
10 — 4
  • Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Selaku Pengguna Anggaran Nomor 011 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Staf Pengelola pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021.
46. Asli Surat Keputusan Plt.
Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Nomor 017 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Staf Pengelola pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021.
49. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Fisik Nomor: 530/90/Perpin/ BA/2021 Tanggal 28 Desember 2021.
50.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 10-01-2018 — Upload : 07-02-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 454/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 10 Januari 2018 — WASIMAN. H.S dkk lawan . PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk DSP UNIT PASAR REMBANG dkk
59 — 48
  • sembilan puluhenam ribu rupiah);17.Dengan Bahwa mendasarkan dalildalil sebagaimana tersebut datas adalahmerupakan FAKTA HUKUM YANG NYATA DAN TIDAK TERBANTAHKANjika pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas Tanah Sengketasebagaimana Risalah Lelang Nomor 1602/2016 tertanggal 20 Septemberadalah telah sesuai telah sah dan tidak berntentangan dengan ketentuanhukum yang berlaku sehingga terhadapnya tidaklah dapat dibatalkan denganalasan apapun (Vide Petunjuk Mahkamah Agung sebagaimanaBukullPedoman Tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-10-2012 — Putus : 18-06-2013 — Upload : 11-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 P/HUM/2012
Tanggal 18 Juni 2013 — FRONT PEMBELA ISLAM vs PRESIDEN RI;
339 — 703 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • merujuk pada ketentuan Pasal 100 UndangUndang Nomor 12 Tahun2011, maka kedudukan Keputusan Presiden a quo merupakan kebijakan Presidenyang dimaknai sebagai peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan UndangUndang atau Peraturan Pemerintah.4 Dengan demikian bahwa anggapan Para Pemohon yang menjadikan Pancasiladan UUD 1945 sebagai batu uji dalam pengujian Keputusan Presiden No. 3Tahun 1997 merupakan anggapan yang keliru dan tidak tepat karena kedudukanPancasila dan UUD 1945 bukan sebagai norma hukum tekhnis
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 27-05-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 13-07-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 8/PID.TPK/2020/PT JMB
Tanggal 13 Juli 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SUYADI, SH Bin MINTO WIYONO Diwakili Oleh : sertiansyah
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Medi Santoni, SH
316 — 135
  • Melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuankeuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan tekhnis;h. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan dan bagi hasilpajak daerah dan retribusi daerah untuk desa;i. Mengawasi pengelolaan keuangan desa;j. Mengawasi pendayagunaan aset desa;k. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunanpartisipatif Desa. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, bertentangan dengan :1.
    Dinas PMDKab.Tebo pada Pasal 4 ayat 1 dan 2 Tugas terdakwa adalah membantuBupati dalam penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakandaerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa,Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan Pembinaan Pemerintahan Desa,Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Tekhnologi tepat guna perdesaan,Pengembangan Kelembagaan Desa dan Ketahanan Sosial BudayaMasyarakat Desa sesuai ketentuan Perundangundangan.Dan mempunyai Fungsi sebagai berikut : perumusan kebijakan tekhnis
    Pemberian bimbingan tekhnis dan supervisi dibidang pemberdayaan dandesa. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakatdan desa. Pelaksanaan administrasi pemberdayaan masyarakat dan desa.Halaman 16 dari 226 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2020/PT JMBPelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasdan fungsinya.Bahwa berawal sdr.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-02-2013 — Putus : 24-10-2013 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Oktober 2013 — 1. SUSILAWATI WIJAYA NG. 2. ALI HANDOJO, 3. RUDY HANDOJO, 4. EFIE HANDOJO, 5. AGUS HANDOJO, Lawan 1. LIU DJAN SEN, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN RI. Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 3. KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN, 4. SIDIK TANUDJAJA, 5. NOTARIS JONY FREDERIK BERTHOLD TUMBELAKA SINJAL, 6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN RI. Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BANTEN Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG,
58 — 33
  • Ditegaskan yang pada pokoknyabahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan tidakHal 99 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Selhanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan padahakhak lainnya, seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa, danlainlain.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR danbuku Pedoman Tekhnis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum danPerdata Khusus, Buku Il, Edisi 2007, dapat ditarik
    diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri JakartaSelatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tertanggal 10 September 2009 joPutusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 134/PDT/2010/PT.DKI, tertanggal 27Mei 2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 300 K/PDT/2011, tertanggal 5Juli 2011 (bukti T14 s/d bukti T16), adalah Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), maka Para Pembantahbukanlah merupakan pihak ketiga sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 195ayat (6) HIR dan buku Pedoman Tekhnis
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 09-03-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 20/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat:
Nuih Herpiandi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
Linda Sahara
225 — 125
  • .1118/Kelurahan Karanganyar, SHM No. 1119/ KelurahanKarangayar, SHM No. 1120/Astanaanyar, SHM No.1121/Astanaanyar, dan SHM No. 561/KelurahanBraga;Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan KotaBandung, tanggal 20032020;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat PengadilanNegeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor:W.11.U1/221/HK.02.02/IV/2018, tanggal 4 April2018, Hal: Penjelasan Pengesahan Status AbhliWaris;Fotokopi sesuai dengan Hasil Ketikan Penggugat,Lampiran Pedoman Tekhnis
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer
Register : 27-01-2014 — Putus : 13-05-2014 — Upload : 31-10-2014
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 20-K/PM III-16/AD/1/2014
Tanggal 13 Mei 2014 — SERTU NUR AMIN
165 — 81
  • Gowa, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.Bahwa Saksi pada tanggal 5 Juli 2013, menjabat sebagaiPengawasan dan Bimbingan Tekhnis Pertambangan dan energiKab.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 20-06-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto
Tanggal 20 Juni 2017 — - Ir. HENDRITIS SULISTIYANI SALEH, M.Si.,M.Sc
238 — 230
  • Taufik Bakari, SST. selaku Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) dalam berkas terpisah dan telah diputus oleh Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 8/Pid.SusTPK/2016/PNGtlo tanggal 9 Februari 2017dan saksi AKIHITO LAMATO, ST. selaku PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan) dalam berkas terpisah dan telah diputus oleh PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 6/Pid.SusTPK/2016/PN Gtlo tanggal 9 Februari 2017 untuk Pekerjaan Pematangan LahanTerminal
    Taufik Bakari, SST. selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) dalam berkas terpisah dan telah diputus oleh PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 8/Pid.SusTPK/2016/PN Gitlo tanggal 9 Februari 2017dan saksi AKIHITO LAMATO, ST. selakuPPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) dalam berkas terpisah dan telah diputusoleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor :6/Pid.SusTPK/2016/PN Gtlo tanggal 9 Februari 2017 untuk Pekerjaan PematanganLahan
    Taufik Bakari, SST. selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) dalam berkas terpisah dan telah diputus oleh PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 8/Pid.Sus44TPK/2016/PN Gitlo tanggal 9 Februari 2017dan saksi AKIHITO LAMATO, ST. selakuPPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) dalam berkas terpisah dan telah diputusoleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor :6/Pid.SusTPK/2016/PN Gtlo tanggal 9 Februari 2017 untuk Pekerjaan PematanganLahan
    diperiksa dan telahditandatangani oleh PPTK, sehingga menurut saksi yang melaksanakanpekerjaan adalah AKIHITO LAMATO,ST selaku PPTK , sedangkan timpengawas adalah Rusman Bitala untuk tahun 2013 dan untuk tahun 2014adalahRusman Bitala dan Muhamad Ikbal, A,Md ; Bahwa RAB (Rencana Anggaran Biaya) tahun 2013 ditandatangani oleh PPTK,sedangkan RAB tahun 2014 ditandatangani oleh KPA dan saksi selaku pembuatRAB ; Bahwa untuk membuat RAB seharusnya ada standarisasi harga, volume dangambar serta spesifikasi tekhnis
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 19-07-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 3 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
RADEN PRABOWO AJISASMITO, SH.MH.
Terdakwa:
ST YULIUS SOEYOED Bin SINGODIREJO
146 — 38
  • dalam mengelola pinjaman bergulir agar sesualdengan kebijakan dan ketentuan yang telah dibuat oleh LKM/BKM.Melakukan pengawasan / pemeriksaan terhadap seluruh kegiatanpengelolaan pinjaman bergulir baik di UPK maupun KSM;Bekerjasama dengan LKM / BKM, relawan dan perangkat desauntuk mensosialisasikan kegiatan pinjaman bergulir;Bekerjasama dengan relawan dan para perangkat kelurahan/desauntuk membantu pengumpulan angsuran pinjaman.Tanggungjawab pengawas sesuai dengan yang dituangkan dalampetunjuk tekhnis
    Mitra Usaha Mandiri Desa Gondangmanisadalah sebagai berikut :a.Menerima, mengolah, mengidentifikasikan jenis pengaduan dariwarga masyarakat terhadap kinerja BKM;Menyampaikan kepada pengurus BKM untuk dilakukanmusyawarah penyelesaiannya terhadap pengaduan yangdisampaikan oleh warga masyarakat Desa Gondangmanis;Menyampaikan hasil musyawarah penyelesaiannya kepada wargamasyarakat pengadu;Membangun sikap dan perilaku masyarakat untuk membangunkepercayaan terhadap kinerja BKM.Sesuai dengan petunjuk tekhnis
    persidangan.Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakanketerangannya tersebut benar dan sesuai dengan keterangan yang diberikandi persidangan.Bahwa r saksi sebagai Kepala Desa Gondangmanis Kecamatan BaeKabupaten Kudus periode tahun 20132019.Bahwa dalam struktur Kepengurusan BKM saksi menjabat sebagai DewanPenasehat dan Pengawas UPK dan BKM Mitra Usaha Mandiri DesaGondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus sejak saksi menjabatsebagai kepala Desa Tahun 2007.Bahwa berdasarkan petunjuk tekhnis
    mengelola pinjaman bergulir agar sesuaidengan kebijakan dan ketentuan yang telah dibuat oleh LKM/BKM.Melakukan pengawasan / pemeriksaan terhadap seluruh kegiatanpengelolaan pinjaman bergulir baik di UPK maupun KSM;Bekerjasama dengan LKM / BKM, relawan dan perangkat desa untukmensosialisasikan kegiatan pinjaman bergulir;Bekerjasama dengan relawan dan para perangkat kelurahan/desa untukmembantu pengumpulan angsuran pinjaman.Sedangkan tanggungjawab pengawas sesuai dengan yang dituangkan dalampetunjuk tekhnis
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 30-05-2024 — Putus : 26-09-2024 — Upload : 18-11-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks
Tanggal 26 September 2024 — Penuntut Umum:
1.MUH HENDRA S, S.H
2.ANDI ARDIAMAN, S.H
4.KARTIKA KARIM, S.H
5.AHMAD NURHUDA TRISULO S.A, S.H.
6.FINIE OPAULINE EKA PUTRI, S.H
7.AHMAD NURHUDA TRISULO S.A, S.H.
8.LITAMI APRILIA, S.H.
9.ANDI FADLAN ABUDZAR GIFARI, S.H
10.RAMA HADI, S.H
11.BUDI UTOMO, S.H
Terdakwa:
PAHRI
44 — 49
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menyatakan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) rangkap Petunjuk Tekhnis
Pengadilan PA BANJARBARU Perdata Agama
Register : 20-02-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 11-09-2018
Putusan PA BANJARBARU Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Bjb
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 23
  • Bahwa untuk tekhnis pengasuhan akan diserahkan kepada kedua belahpihak berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak baik secara fisik,mental, dan spiritual anak;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut, para pihakmenyetujul dan sepakat mengenai hak asuh kedua anak tersebut dan tekhnispengasuhannya mengutamakan kepentingan anak;Putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Bjb Halaman 50 dari 59 HalamanMenimbang, bahwa maka berdasarkan kesepakatan tersebut untukkepastian hukum dan kemaslahatan bagi para
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 12-12-2017 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 06-06-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 22 Maret 2018 — Penggugat:
KUKUH SUGIARTO, S.T.
Tergugat:
Pokja Kab Lombok Tengah
249 — 137
  • fotokopi dari fotokopi );Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentangETENDERING ( fotokopi dari fotokopi );Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Republik Indonesia NO: 31 /PRT/M/2015Tentang Perubahan ketiga Peraturan MenteriPekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentangstandar dan pedoman tentang standar dan pedomanpengadaan pekerjaan kostruksi dan jasa konsultasi( fotokopi dari fotokopi ) ;Peraturan Kepala LKPP Nomor 14/2012 TentangPetunjuk Tekhnis
Pengadilan PN BAUBAU Pidana Khusus
Register : 29-01-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN BAUBAU Nomor 25/Pid.B/LH/2020/PN Bau
Tanggal 19 Maret 2020 — Penuntut Umum:
MUSRIHI, SH.
Terdakwa:
SUAIB Alias ALI BIN RUHAM
387 — 31
  • Tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 sebagai staf KanwilKehutanan Provinsi Sulawesi Selatan ; Tahun 2001 sampai dengan 2003 sebagai staf Dinas KehutananProvinsi Sulawesi Selatan ; Tahun 2004 sampai dengan 2016 sebagai staf BalaiPengawasan Pemanfaatan Peredaran Hasil Hutan (PB3HH) WilayahDaratan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara ; Tahun 2017 sampai dengan saat ini sebagai Staf BalaiPenataan Kawasan hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi SulawesiTenggara ;* Mengikuti pelatihan pengawas tenaga tekhnis
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 14-05-2013 — Putus : 04-06-2013 — Upload : 23-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 654/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 4 Juni 2013 —
177 — 94
  • Buku Suplemen Hasil Rapat Kerja Tekhnis Mahkamah AgungRI dengan ParaKetua Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Badan Peradilan SeluruhIndonesia", yang diterbitkan oleh TUADA PIDUM Mahkamah AgungRI Tahun 1998Jo.