Manusia Polri angka 5 huruf b, yang memilikikewenangan untuk menerbitkan surat keputusan PTDH untuk pangkat Aiptu kebawah adalah Kapolda;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Penggugat adalah Anggota Polri yangberpangkat Bripda dengan Jabatan Brig SAT SABHARA, di kesatuan PolresNagan Raya (vide Bukti P3=Bukti T28), dalam hal ini wilayah Polres NaganRaya tersebut masuk ke dalam wilayah Kepolisian Daerah Aceh, sehingga jikadihubungkan dengan Panduan Tekhnis

Dwi Jaya, kalau audit BPK semua para pihak dipanggil,intinya bahwa kami hanya melaksanakan LHABPK dan Instruksi Gubernur saja; Bahwa Saksi hanya dilibatkan pada proses unmizing saja, kalau menyangkutprosedur lelang kewenangan ULP dan menyangkut tekhnis kewenangan bagianSaksi selaku PPK;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan masingmasing Kesimpulannya dalam Persidangan tanggal 5 November 2018, dan untukmempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebutsebagaimana

Perencanaan InstitutTeknologi Surabaya dan berdasarkan hasil test tersebut dari 20 biji pavingyang telah diambil secara acak oleh pihak lembaga independent tersebut secarateknis keseluruhan paving masuk dalam mutu K400.2122Za242Bahwa berdasarkan hasil uji pemeriksaan kuat tekan concrete paving yangtelah dilakukan oleh laboratorium beton dan bahan bangunan InstitutTeknologi Sepuluh Nopember, dengan nomor 331TPav02/LB3/X/'13,tertanggal 4 Oktober 2013, tersebut secara pengujian mutu dapat di simpulkansecara tekhnis

Jadikalau didaerah itu ada yang namanya retribusi;Bahwa tekhnis pelaksanaan pemungutan PNBP di masingmasing Kementerian,sebenarnya kita bisa kembali lagi kepada pemungutan PNBP dan hal ini samadengan di pajak, didalam pajak ada dikenal istilah pungutan pajak Self AssessmentSystem (SAS), Official Assesment System (OAS) dan With Holding. Kalau selfAssesment itu si wajib pajak menghitung sendiri, melapor dan menyetor.

Spesifikasi tekhnis pengadaan Tinta Sidik Jari untuk Pemilu Legislatif untuktahun 2004 adalah := Nama generik adalah tinta sidik jari untuk Pemilihan Umum (indelibleelection ink/poll ink) sebagai tanda khusus seperti dimaksud pasal 92(1) dan (2) UU No. 12/2003.27= Penggunaan tinta adalah untuk memberi tanda pada jari telunjuk bagipemilih yang telah menggunakan hak pilihnya, sehingga dapat dicegahpemberian suara ganda.= Komposisi tinta secara tekhnis dikenal sebagai tinta khusus yangmengandung bahanbahan

kesimpulan yang diambil oleh Termohon tersebut pada halaman 32angka 5.1.2 yang menyatakan : mengetatkan persyaratan pengalaman importdengan keharusan memiliki sertifikat API, untuk meluluskan 4 (empat)konsorsium yaitu Terlapor I, Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor IXadalah kesimpulan yang salah dan menyesatkan.Bahwa Pemohon (Terlapor VIII) memiliki sertifikat API adalah untukmemenuhi syarat atas surat keputusan KPU No. 09.A/SK/KPU/TAHUN 2004tanggal 5 Februari 2004 tentang Penetapan Spesifikasi Tekhnis

Dalam mengirimkan surat tersebut sudah melampirkandokumen pendukung antara lain:v Rincian Kelebihan Penerimaan PNBP berdasarkan realisasiT.A 2009v RAB dan TOR penggunaan dan kegiatan yang diusulkanBahwa benar Secara tekhnis penyusunan anggaran untukpenggunaan sisa target PNBP dilakukan oleh Kepala BagianPerencanaan, termasuk dalam menyusun RAB, saksi sendiri tidakpaham apakah sudah menyebutkan luasan tanah atau hargatanahnya, hanya saja yang saksi tahu pada saat saksimenandatangani surat Nomor: 606

NENGAH NAWA menerangkan bahwa dia pernah dihubungi olehsaksi secara lisan untuk membuatkan surat keterangan hargatanah di Desa Jinengdalem, adalah keterangan yang tidak benar,karena terkait dengan tekhnis pengusulan revisi DIPAdilaksanakan oleh Kabag Perencana sehingga saksi tidakmengurusi halhal detail terkait dengan kelengkapan pengusulan,apalagi sampai meminta surat kepada Kades Jinengdalem.> Bahwa benar hasil atau jawaban pusat tentang pengusulan revisiDIPA saat itu selanjutnya saksi mendapatkan

M.Ak untuk membahas usulan DIPArevisi tersebut ke Jakarta ke tim Dirjen Anggaran, dalamHal 124 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dpspembahasan tersebut intinya adalah memverifikasi data dukungyang disyaratkan oleh Dirjen Anggaran untuk terbitnya DIPArevisi, dan saat itu hasil verifikasi sudah terpenuhi, dan akhirnyarevisi DIPA ke7 Tahun 2010 turun dan ditetapkan pada tanggal25 November 2010.Bahwa benar pada saat mengajukan usulan ulang tersebut,urusan tekhnis tersebut saksi tidak

PNBP 2010 revisi setelah ditambahkandengan kelebihan realisasi target dan sisa optimalisasipenggunaan penerimaan PNBP tahun anggaran yang lalu; Copy DIPA Undiksa 2010 revisi terakhir (ke5) Data pendukung RKAKL PNBP revisi penambahan pagu 2010Bahwa benar anggaran yang diusulkan untuk pengadaan tanahdalam RKAKL sebagai data dukung dalam surat tersebutditerangkan sebesar Rp.7.097.260.000 untuk luasan 34.210m2.Anggaran belanja tanah permeternya sebesar Rp.200.000/m2atau Rp.20.000.000/are.Bahwa benar tekhnis

Surat No.1961/0903/HT&PT tanggal 3122014yang dikeluarkan Kepala Kantor BPN JakartaBarat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);: Surat dari Kepala Kantor BPN Jakarta Barat tentangPertimbangan Tekhnis Penatagunaan TanahNo.954/40031.73/XV2014 tanggal 24 Nopember2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);: Surat dari Kelurahan Tanjung Duren SelatanNo.14/1.711 2 tanggal 7 Nopember 2014 tentangrekomendasi dari kelurahan dimana pada saatdikeluarkan surat ini, tanah a quo tidak dalamkeadaan sengketa (fotokopi sesuai

., dan Kementerian Perindustrian RI.) adalahsalah dan melanggar hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia atauberdasarkan unsur hara yang dicantumkan dalam label kemasan tidakmemenuhi SNI atau persyaratan tekhnis yang diberlakukan secara wajib.e Bahwa yang dimaksud STANDAR adalah : persyaratan teknis atausesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusunberdasarkan Konsensus semua pihak / Pemerintah / keputusan internasionalyang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan

Bukti P9 berupa foto copy Persetujuan Dinas Tata Ruang danPermukiman PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI tentang Aspek TataGuna Lahan No. 591.4/TGL.02/DISTARKIM/1/2013;Menunjukan bahwa diatas tanah Pemohon tersebut akan dibangun pabrikKemasan dari kertas dan percetakan yang persetujuan prinsip lokasi untukpembangunan pabrik kemasan dari kertas dan percetakan yang dikeluarkanoleh Badan Perencanaan Pembangunan Bekasi (BPPD) dan juga sudah terbitrisalah pertimbangan tekhnis pertanahan dalam penerbitan ijin

;b.Evaluasi tekhnis ;c.Evaluasi hargaBahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pelelangan (BAHP) Nomor:12/PPBJJK/DPU.TT/2013 tanggal 03 Juni 2013 saksi MUHAMMAD YUSUF,Halaman 10 dari 125 Putusan Nomor 66/Pid.SusTPK/2020/PN MdnST selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat pembuat Komitmenmenunjuk CV.Safitri sebagai pemenang dalam pekerjaan Lanjutan Pembuatantanggul sei padang tahun 2013 dengan nilai penawaran sebesarRp.1.457.889.000, (satu milyar empar ratus lima puluh tujuh juta delapan ratusdelapan

Evaluasi tekhnis ;c.

danpersyaratan pendirian, pendirian apa pendirian bangunan kecuali kalauHalaman 40 dari 72 Halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtrizin operasional izin aktifitas ittukan beda lagi, itu izin pendirian dan izinbangunan;Bahwa kalau memang tidak memenuhi izin operasional sebuahaktifitas pondok tentu itu ada teguran dari pejabat yang berwenang,kalau itu sifatnya kewenangan dari Walikota maka Walikota yangmenegur, kalau itu sudah didelegasi kepada Departemen Agama makaDepartemen Agama atau Dinas Tekhnis

membangun Jety/ Dermaga, Terdakwa berkonsultasi denganDinas Lingkungan Hidup Kota Bima dan menanyakan mengenai perizinanpembangunan Jety/Dermaga tersebut, dimana DLH Kota Bima menjelaskan untukmembangun Jety/ Dermaga, terdakwa harus memiliki UKL/ UPL untuk selanjutnyadiajukan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB;Bahwa setelah adanya UKL / UPL maka selanjutnya sekitar akhir bulan Februari2020 UKL/UPL tersebut diajukan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB untukdibahas lebih lanjut bersama instansi tekhnis

Berdasarkan UndangUndangNomor 36 tahun 2003 tertanggal 18 Desember Tahun 2003, menugaskanPejabat Bupati Samosir untuk membentuk Perangkat Daerah yang meliputiSekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan lembaga tekhnis daerah, dan unsurperangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dankemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan;Menindaklanjuti Surat permohonan masyarakat melalui 7 kelompokmasyarakat Desa Partungko Naginjang tertanggal 12 November 2003, danhasilnya pada

. $5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPATA 2010 APBNP Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA2010 Nomor : 0006/02504.1/2010.Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan MadrasahDirektur Pendidikan Islam TA. 2010.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/479/2010tentang Pembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana PendidikanIslam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27 Juli 2010.202122232422627282930313233343036Spesifikasi

Agama tahun 2010 (Pagu Ese.I dan Ese.II)Fotocopy Surat Direktur Pelaksana Anggaran kepada para masingmasingKPA Satker No. $5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPATA 2010 APBNP Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA2010 Nomor : 0006/02504.1/2010.181920212223242526ZT28293031323334Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan MadrasahDirektur Pendidikan Islam TA. 2010Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/479/2010tentang Pembentukan Tim Tekhnis

No. 2272 K/Pid.Sus/201414617181920212D,2024226Zed2829303132,33Fotocopy Surat Direktur Pelaksana Anggaran kepada para masingmasingKPA Satker No. $5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPATA 2010 APBNP Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA2010 Nomor : 0006/02504.1/2010.Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan MadrasahDirektur Pendidikan Islam TA. 2010Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/479/2010tentang Pembentukan Tim Tekhnis Peningkatan

No. 2272 K/Pid.Sus/201421017181920212D,2024226Zed2829303132,33Fotocopy Surat Direktur Pelaksana Anggaran kepada para masingmasingKPA Satker No. $5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPATA 2010 APBNP Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA2010 Nomor : 0006/02504.1/2010.Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan MadrasahDirektur Pendidikan Islam TA. 2010.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/479/2010tentang Pembentukan Tim Tekhnis Peningkatan

saudara Herman Taufik; Bahwa saksi mengetahui kegiatan SPP PNPM tahun anggaran 2015namun pada waktu itu saksi tidak lagi menjabat sebagai PUOK sudahdigantikan saudara Sukril Jamil berdasarkan hasil kesepakatan MADKhusus; Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan hasil Indentifikasi Tim SuratTugas Nomor : 090/03/ST/KRJ/2015 berisi pernyataan para Kepala Desabahwa tidak ada perguliran dana PNPM SPP TA. 2015 diwilayah mereka,dan yang menjadi pedoman didalam kegiatan PNPM SPP TA. 2015 yaituPTO (petunjuk tekhnis

lisan ke BPMPD untuk langkah apa yang diambilselanjutnya setelah itu terbit Surat Bupati Nomor 140/108/BPMPDK/2015 tanggal 23 Juni 2015 perihal Laporan SPP Non prosedural yangdilakukan oleh UPK; Bahwa sepengetahuan saksi Camat Herman Taufik mempunyaikewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kinerja dariseluruh tim UPK ; Bahwa tidak dibenarkan untuk kegiatan PNPM SPP TA. 2015peminjaman itu dapat dilakukan individual tanpa adanya kelompokdikarenakan bertentangan dengan PTO (petunjuk tekhnis

TentangKenaikan Pangkat PNS di Lingkungan BPK RI a.n ALI SADLI.2 (dua) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie PetikanKeputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa KeuanganNomor:14/SK/VIIIVIII.1/2/1999, Tanggal 25 Februari 1999Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS Pada PelaksanaBPK RI a.n ALI SADLI beserta lampirannya.1 (satu) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie NotaPersetujuan Tekhnis

TentangKenaikan Pangkat PNS di Lingkungan BPK RI a.n ALI SADLI.2 (dua) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie PetikanKeputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa KeuanganNomor:14/SK/VIIIVIII.1/2/1999, Tanggal 25 Februari 1999Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS Pada PelaksanaBPK Rl a.n ALI SADLI beserta lampirannya.1 (satu) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie NotaPersetujuan Tekhnis

Masalah tersebut antara lain belumbisa mencetak Flow Chart, RTGS belum bisa interface, penerapan PSAK 50dan PSAK 55, dan permasalahan pada transaksi ATM.2) Terdapat 4 permasalahan core banking syariah yang harus diselesaikan olehPT SCC.3) Terdapat 252 item spesifikasi tekhnis yang tidak sesuai dengan kondisiaktual.e Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 dilaksanakan pembayaran tahap VIIsebesar Rp 1.196.800.000, kepada PT Sigma Cipta Caraka.

Masalah tersebut antara lain belumbisa mencetak Flow Chart, RTGS belum bisa interface, penerapan PSAK 50dan PSAK 55, dan permasalahan pada transaksi ATM.2) Terdapat 4 permasalahan core banking syariah yang harus diselesaikan olehPT Sigma Cipta Caraka.3) Terdapat 252 item spesifikasi tekhnis yang tidak sesuai dengan kondisiaktual.e Bahwa ternyata system CBS dari PT SCC juga bermasalah di mesin IBMAS 400 seri 820 sehingga PT Bank Jateng terpaksa membeli mesin baruIBM AS 400 seri P V senilai Rp 35 milyar

Terdapat 252 item spesifikasi tekhnis yang tidaksesuai dengan kondisi aktual.halaman 137 dari 160 Putusan Nomor 118/Pid.SusTPK/2014/PN Smg.e Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 dilaksanakan pembayaran tahap VIIsebesar Rp 1.196.800.000, kepada PT Sigma Cipta Caraka atas kebijakandari Direksi, maka kelangsungan perjanjian CBS antara BPD Jateng denganPT Sigma Cipta Caraka di closing pada tanggal 30 Desember 2011 melaluiBerita Acara Penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Dirut PTBPD dan Presdir

Sehingga atas addendum pekerjaantersebut tidak ada jusifikasi tekhnis; Bahwa pelaksanaan pekerjaan ternyata tidak dilakukan oleh PT.LampiriRelis KSO, melainkan oleh PT. Likotama Harum, namunsetahu Pejabat yang berwenang (PA, PPTK maupun PembantuPPTK dan MK) semua yang bekerja di lapangan adalah orang dariPT. LampiriRelis KSO; Bahwa untuk tahap pembayaran baik PC01 sampai dengan PC08,seluruhnya dimasukkan ke dalam rekening kepada Ir. TRISNO ARIOSUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUSANTO (PT.

Dokumen addendum pekerjaantersebut dibuat oleh ISNAINI JAUHARI, ST pada bulan Maret 2014,namun tanggal dibuat mundur yaitu 01 Juli 2013 yang ditandatangani Ir.SYAIFUL ARHAM, M.Si setelah pensiun yaitu 04 September 2014.Sehingga atas addendum pekerjaan tersebut tidak ada jusifikasi tekhnis; Bahwa pelaksanaan pekerjaan ternyata tidak dilakukan oleh PT. LampiriRelis KSO, melainkan oleh PT.

SYAIFUL ARHAM, M.Si setelah pensiun yaitu 04 September 2014.Sehingga atas addendum pekerjaan tersebut tidak ada jusifikasi tekhnis;Bahwa pelaksanaan pekerjaan ternyata tidak dilakukan oleh PT. LampiriRelis KSO, melainkan oleh PT. Likotama Harum, namun setahu Pejabatyang berwenang (PA, PPTK maupun Pembantu PPTK dan MK) semuayang bekerja di lapangan adalah orang dari PT. LampiriRelis KSO;Bahwa untuk tahap pembayaran baik PC01 sampai dengan PCO08,seluruhnya dimasukkan ke dalam rekening kepada Ir.

GdeINDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SHselaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMANGEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH selaku Peserta dan lampiran Daftar HadirPemilik Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SEselaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunanyang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;g 2 (dua) lembar asli Berita acara Evaluasi Penawaran Tekhnis Nomor: BA.2331/

GdeINDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SHselaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMANGEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH selaku Peserta dan lampiran Daftar HadirPemilik Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SEselaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunanyang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;g 2 (dua) lembar asli Berita acara Evaluasi Penawaran Tekhnis Nomor: BA.2331/BP3TKIDPS

GdeINDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, 1 WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SHselaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, INYOMAN GEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH selaku Peserta dan lampiranDaftar Hadir Pemilik Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYOSAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir PanitiaPengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;g 2(dua) lembar asli Berita acara Evaluasi Penawaran Tekhnis Nomor: BA.2331/BP3TKIDPS

denganmenyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikansesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan,atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukanTerdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :> Bahwa Terdakwa PRIYO RAHARJO diangkat menjadi PegawaiNegeri Sipil berdasarkan Petikan keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat Jawa Tengah Nomor : 821.2 / 21161 / 1986 tanggal 31Januari 1986, yang kemudian sejak tahun 2009 ditugaskan sebagaiKepala Unit Pelayanan Tekhnis

karenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya,atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janjitersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan Terdakwadengan cara antara lain sebagai berikut :> Bahwa Terdakwa PRIYO RAHARJO diangkat menjadi PegawaiNegeri Sipil berdasarkan Petikan keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat Jawa Tengah Nomor : 821.2 / 21161 / 1986 tanggal 31Januari 1986 yang kemudian sejak tahun 2009 ditugaskan sebagaiKepala Unit Pelayanan Tekhnis