Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 28-02-2020 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 2 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
IMAWATI,SH.MH
Terdakwa:
HUKMA.
330228
  • Penyaluran BantuanSosial Secara Non Tunai ; Peraturan Mentri Keuangan RI No.228/PMK.05/2016, tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.254/PMK.05/ 2015,tentang belanja Bantuan Sosial ; Permensos No.10/HUK/2016, tentang Mekanisme Penggunaan DataTerpadu Program Penanganan Fakir Miskin ; Permensos No.11 Tahun 2018, tentang Penyaluran Bantuan PanganNon Tunai ; Juknis penyaluran Bantuan Non Tunai PKH Tahun 2018 ; Perdirjen Penganan Fakir Miskin Nomor 6 / 4 / PER / HK.01/08/2018,tentang Petunjuk Tekhnis
Register : 25-09-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2014/PT BDG
Tanggal 22 Oktober 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Endang Supriatna, SH
Terbanding/Terdakwa : Deddy Kusriadi, A.Pi Bin O. Syamsudin
14362
  • Keterangan Ahli Sumargo, BE, SE, M.Si. selaku Tim Tekhnis dariDinas Bina Marga Kotamadya Cirebon .Kedua Ahli tersebut telah melakukan Audit Investigatif (pengecekan fisik)sesual dengan keahlian masing .3.
Register : 22-12-2016 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan PN REMBANG Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Rbg.
Tanggal 21 Juni 2017 — - WASIMAN. HS, dkk melawan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, DSP Unit Pasar Rembang, dkk
15712
  • sembilan puluh enamribu rupiah);17.Dengan Bahwa mendasarkan dalildalil sebagaimana tersebut datas adalahmerupakan FAKTA HUKUM YANG NYATA DAN TIDAK TERBANTAHKANjika pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas Tanah Sengketasebagaimana Risalah Lelang Nomor 1602/2016 tertanggal 20 Septemberadalah telah sesuai telah sah dan tidak berntentangan dengan ketentuanhukum yang berlaku sehingga terhadapnya tidaklah dapat dibatalkandengan alasan apapun (Vide Petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana Buku Il Pedoman Tekhnis
Register : 27-08-2010 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 17-04-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 32/G/2010/PTUN.SMD
Tanggal 3 Maret 2011 —
282201
  • Ridlatama Trade Powerindo telah ada SP 3 dariKepolisian ; Bahwa saksi tidak tahu hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Daerah(Bawasda) ;Saksi Kedua bernama ARMIN, ST , yang menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa saksi ikut dalam proses pembuatan telaahan staf ; Bahwa Hasil telaahan staf disampaikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda)Kabupaten Kutai Timur ; Bahwa indikasi saksi ikut dalam proses pembuatan telaahan staf tersebut adalahpada tanggal 22 April 2010 diadakan rapat dengan dinas tekhnis
Register : 19-09-2018 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Bna
Tanggal 6 Mei 2019 — Penggugat:
HAJI TAMZIL AL KADRI
Tergugat:
1.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.Pejabat Pembuat Komitmen
3.PT Aceh Lintas Sumatera
11716
  • Bahwa perusahaan Penggugat dinyatakan lulus pada saat dilakukandilakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan Harga, oleh Tergugat yaituvKelompok Kerja (POKJA) 10 ULP Nanggroe Aceh Darussalam KementrianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2018,perusahaan Penggugat menduduki peringkat nomor 2 (dua) dengan nilaipenawaran sebesar Rp 9.328.589.000,00, (sembilan milyar tiga ratus duapuluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)..
Register : 14-08-2017 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 25/G/2017/PTUN.JPR
Tanggal 8 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
531421
  • Namun yang saksi alami bahwa setelahadanya permohonan dari salah satu perusahaan dipersilahkan.Diikuti sama tim tekhnis kami kelapangan untuk survey. Nantisetelah yang bersangkutan ingin masuk kewilayah itu baruberurusan dengan masyarakat hak ulayat untuk mendapat ijin.Pelepasan hak ulayat tersebut.
Register : 23-04-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN BENGKALIS Nomor 165/Pid.Sus/2015/PN.Bls
Tanggal 9 Juli 2015 — FADLY BIN HARIANTO ALIAS AFAD
599
  • Dan atas pekeijaan Ahlitersebut Ahli bertanggung jawab kepada kepala sub Direktorat pengawetan danpemanfaatan jenis d Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati DirektoratJenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementrian LingkunganHidup dan KehutananBahwa tugas pokok Ahlisecara umum selaku Kepala Seksi pengembangansumber daya Genetik adalah membuat prencanaan, program, analisis danbimbingan tekhnis terkait konservasi pengembangan genetik di bidangKonservasi Keanekaragaman HayatiBahwa Ahli
Register : 22-10-2019 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 26-05-2020
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb
Tanggal 18 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
17670
  • Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar, maka sudah seharusnya21.selama proses pemeriksaan perkara ini dilakukan harus tetap dilakukanpengelolaan terhadap tanaman sawit yang ada diatas lahan sengketa sesuaidengan tekhnis perkebunan, untuk menghindari kerugian yang semakin besar,meliputi kegiatan pemeliharan, panen TBS, melakukan penjualan TBS.Bahwa alasan harus tetap dilakukan pengelolahan terhadap tanaman sawityang ada diatas lahan sengketa adalah untuk menghindari kerugian yang lebihbesar
Register : 17-09-2013 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN BINJAI Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.BJ
Tanggal 13 Nopember 2014 — AGUS, dahulu bernama Agu, Dkk Lawan SETIA, alias Asuk dahulu bernama Theng Kaw, Dkk
19030
  • Sedangkan tentang tekhnis pelaksanaanpanggilan sidang dilakukan secara sah dan patut telah pula diatur dalamBuku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi PengadilanMahkamah Agung RI tahun 2004 menyebutkan:"Panggilan disampaikan kepada pihak yang dipanggil itu sendiri ditempat tinggalnya. Relaas panggilan harus ditandatangani oleh yangdipanggil.
Register : 01-07-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 75/PDT/2019/PT YYK
Tanggal 6 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat I : FORESTRIENA ANOM SARI B.
Terbanding/Tergugat I : Nyonya Endang Supriyatiningsih yang dalam hal ini Kapasitasnya Sebagai Wali dari Nona Diyes Restu Ratnaningsih
Terbanding/Tergugat II : Wagiman
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah RI Cq. MenteriDalam Negeri RI Cq Gubernur Prop. D.I Yogyakarta Cq. Bupati Cab. Sleman Cq. Camat Depok Kecamatan Depok Kab.Sleman Cq. Pemerintah Desa Caturtunggal
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. D.I. Yogyakarta Cq. Kantor Pertanahan Kab. Sleman
Turut Terbanding/Penggugat II : IRVINIA BUDINING ARUM S.
Turut Terbanding/Penggugat III : ARIO DAMAR PRIOJATI
7348
  • Bahwa mendasarkan dalildalil sebagaimana tersebut datasadalah merupakan FAKTA HUKUM YANG NYATA DAN TIDAKTERBANTAHKAN jika pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atasTanah Sengketa sebagaimana Risalah Lelang Nomor 215 /2015 tertanggal30 Juli 2015 adalah telah sah, sesuai dan tidak berntentangan denganketentuan hukum yang berlaku sehingga terhadapnya tidaklah dapatdibatalkan dengan alasan apapun (Vide Petunjuk Mahkamah Agungsebagaimana Buku Il Pedoman Tekhnis Adminstrasi dan Peradilan PerdataUmum
Register : 24-06-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 12-09-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
ADE SOLAHUDIN, SH., MH
Terdakwa:
WAHYONO alias OJONG bin MUADI
13676
  • Terorisme dipahami sebagai kejahatan extra ordinarycrime dan terorganisir yang membutuhkan penanganan khusus, oleh karenanyadiperlukan tekhnis penanganan perkara yang utuh, dimulai dari pembentukanideologi; perbuatan permulaan; perbuatan perencanaan; perbuatan pelaksanaan danpasca kejadian, sehingga dari keterangan saksisaksi,keterangan ahli, alat bukti surat,alat bukti petunjuk, dan keterangan Terdakwa sendiri serta data, rekaman atauinformasi, yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan
Register : 29-04-2008 — Putus : 23-04-2009 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 138/PDT.G/2008/PN.JKT.PST
Tanggal 23 April 2009 —
9328
  • maka dapat dipastikan bahwa Penggugat tidak akan mengalamikerugian Materiil berupa pengeluaran biaya pembentukan tim due diligence yangterdiri dari USD 140.000 ( seratus empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) dansebesar Rp. 140.000.000, ( seratus empat puluh juta rupiah) yang antara lain timdue diligence tersebut mempunyai tugas untuk melaksanakan ; (i) Survei lokasidengan cara menyewa mesin drilling (bor) guna memastikan kandungan cadangantambangnya, (ii) mengeluarkan biaya pembelian alatalat tekhnis
Register : 19-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369 K/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA AIR LIMAU VS BUPATI BANGKA BARAT;
148164 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal inidikarenakan ketentuanketentuan yang masih membutuhkanperaturan pelaksananya tersebut adalah mengenaihalhalterkait dengan materimateri yang masin memerlukanpenjelasan tekhnis dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Apakah Badan Permusyawaratn Desa (BPD) adalahmerupakan Badan Tata Usaha Negara?
Putus : 27-08-2014 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 6/PDT.G/2014/PN Pdl
Tanggal 27 Agustus 2014 — YANA SURYANA, dkk Melawan 1. BUPATI PANDEGLANG 2. PT. TAMAN SARI RAYA
11828
  • tertuang dalam berita acaramengenai kesepakatan pembangunan, pengelolaan dan harga jual toko,kios, los dan lapak pasar menes kabupaten Pandeglang antara ketua FKPM(Forum Kerukunan Pedagang Pasar Menes) dengan Direktur UtamaPT.Taman Sari Raya.Bahwa sebelum diterbitkan Surat Rekomendasi dari DPRD KabupatenPandeglang, Surat Keputusan Bupati Pandeglang, Rekomendasi dari DinasPekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang, tentang pembangunan danpengelolaan Pasar Menes sebelumnya.Telah melalui kajian secara yuridis tekhnis
Register : 13-01-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Srl
Tanggal 8 Maret 2017 — DERAJAD Bin ZAINI;
474123
  • perkebunan ;Bahwa perusahan perkebunan yang ada diwilayah Kabupaten Sarolangunada 37 (tiga puluh tujuh) perusahaan. 36 (tiga puluh enam) perusahaanbergerak dibidang perkebunan sawit dan 1 (satu) perusahaan bergerakdibidang perkebunan karet luasan izinnya dari 30.000 sampai dengan200.000 Hektare, yang dikelola oleh masyarakat kurang lebih 50.000Hektare ;Bahwa untuk kegiatan perkebunan masyarakat secata finansial tidak ada,apabila kegiatan perkebunan nantinya sudah eksis dalam artian sudahdikelola secara tekhnis
Register : 21-10-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 12 Januari 2012 — H. YET DIMYATI, SE.MM
6014
  • Buku Bimbingan Tekhnis Ke Bina Margaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Peraturan Daerah KabupatenKarawang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010). Buku , Buku II dan Buku II! Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) Tahun 2010, khususnya untuk kegiatan pekerjaan peningkatan JalanBadami Pangkalan (15 Segmen) senilai Rp 8.700.000.000, (Buku DPA SKPD).
Register : 30-07-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Pkj
Tanggal 9 September 2019 — Pemohon:
1.H.ABD.MUIN
2.H.MUH.ABBAS. AT
3.HJ. SINGKE Binti TIBE
4.ABD. SAPA
5.RAODAH
6.H.LATTEH
7.SAKKA
8.AMBO TANG
9.SAIDA
10.SABIKE
11.ALIMUDDIN
12.ABD. SAMAD
13.H. ABD. RAUF
14.Hj. P.TOU
15.NABRIA
16.HJ. SALMIA
17.FATMAWATI
18.ASIS,B
19.SITTI AMINAH
Termohon:
1.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioanal BPN Kab.Pangkep
2.Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur
17752
  • Bahwa penentuan nilai harga tanah/sawah perumahan danperkebunan serta rumah tinggal serta segala yang ada diatasnya yangdilakukan oleh Para Termohon pada tanggal 7 Juli 2017 jauh dari nilaipenggantian wajar, mengingat tanah sawah, perumahan dan kebun milik ParaPemohon adalah tanah sawah tekhnis (Sawah pengairan) dan perkebunanyang produktif yang memiliki beberapa macam tanaman yang menghasilkansetiap tahunnya;Bukan hanya itu !
Register : 21-11-2017 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 246/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 7 Juni 2018 — ADE SUKANDA, dkk : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, dkk.
168554
  • MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Anggotayang penyelenggaraannya dialakukan oleh sebuah Badan Pelaksana;Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta tanggal 25102016, Nomor 206 Tahun 2016, tentangPanduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D dan Pulau E HasilReklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta telah mengaturPanduan Rancang Kota (Urban Design Guidelines) yang selanjutnyadisingkat PRK adalah Panduan bagi perencanaan kawasan yangmemuat uraian tekhnis
Putus : 13-07-2017 — Upload : 21-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Gto
Tanggal 13 Juli 2017 — - ASNAWI PAMOLANGO alias AWI
44849
  • pemantfaatan hutan yang berasal dari hutan alam, artinya bahwa kelolatata usaha dimulai dengan perizinan yang sahperencanaan penebangan(eLHC) TPn/TPk hutan (eLHP) TPK antara (eSKSHHK)industri primer (eSKSHHk) tempat penampungan (eSKSHHK olahan),dan semuanya ini setiap segmen diverifikasi oleh petugas penerbit yangmemiliki kualifikasi PHPL yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;Bahwa yang berhak untuk menerbitkan SIPUHH adalah orang yang telahmengikuti pendidikan yaitu seorang GANIS (Tenaga Tekhnis
Register : 16-01-2014 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 2/Pid.Sus/2014/PN.Plg
Tanggal 8 April 2014 — SUPRATMAN SAFOEAN Bin (Alm) SAFOEAN THOLIB
18536
  • adalah usaha peningkatan produksi padimelalui percepatan tanam padi pada daerah yang sering mengalami banjir denganmemberikan bantuan supaya hasil tanam dapat dipanen dengan baik dan untukmeningkatkan kualitas produksi pertanian dan untuk meningkatkan pendapatanpetani;Bahwa benar, terhadap kegiatan percepatan tanam Dinas Pertanian telahmengadakan pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa antara lain:Pengguna Anggaran Ir.Delfi Praputra;Kuasa Pengguna Anggaran Ir.Muchlis;PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis