Ditemukan 6290 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ruas ruis rup rugi rudi rupi rupo rupa
Penelusuran terkait : Permohonan Ijin rups Penetapan rups Pmh
Pengadilan PN Pulang Pisau Pidana Umum
Register : 15-03-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN Pulang Pisau Nomor 28/Pid.B/2019/PN Pps
Tanggal 17 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
I WAYAN GEDIN ARIANTA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.MIKHAN Bin YUSI OWONG
2.EDISON PENYANG Als DISON Bin IGIE PENYANG Alm
120 — 42
  • li>1 (satu) bundel fotocopy leges salinan akta Nomor 42 tahun 2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang pernyataan keputusan para pemegang saham PT AGRINDO GREEN LESTARI;
  • 1 (satu) lembar fotocopy leges surat Kemenkumham Nomor: AHU-AH.01.03-0119788 tanggal 22 Maret 2018 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT AGRINDO GREEN LESTARI;
  • 1 (satu) bundel fotocopy leges salinan akta Nomor 6 tahun 2018 tanggal 12 April 2018 tentang berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 09-12-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 24-12-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 945/Pdt.P/2021/PN Bdg
Tanggal 23 Desember 2021 — Pemohon:
1.Oey Soe Yang
2.merlin Hermawan
31 — 0
  • RUKUN SEJAHTERA MANDIRI masing-masing mendapatkan bagian :
  • HUANG THIEN HAUW alias JORDAN ANDERSON HUANG sebesar 20% (dua puluh/100);
  • HUANG JING HUI alias NATASHA ANGELINA HUANG dan HUANG THIEN WANG alias GERRARD ALEXZANDER HUANG, berdua sebesar 23% (dua puluh tiga/100);
    1. ermasuk atau meliputi mengikuti setiap RUPS (Rapat Umum Pemegang
      RW. 006/008, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung;
      • mengawasi/mengetahui setiap proses penjualan/pengalihan/ pelepasan, penyerahan, penghibahan serta penjaminan harta-harta anak-anak Para Pemohon yang belum dewasa yang akan dilakukan oleh Pemohon II selaku wali ibu baik terhadap harta-harta anak-anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum dewasa dan perbuatan hukum lainnya atas saham-saham bagian anak-anak Pemohon I dan Pemohon II termasuk atau meliputi mengikuti setiap RUPS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 09-08-2011 — Upload : 21-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 979 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 9 Agustus 2011 — PUDJO TJAHJONO
55 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 979 K/Pid.Sus/2010Pasal 81 ayat (1):Peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiapanggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksiditetapkan oleh RUPS ;Pasal 85 ayat (1) :Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuhtanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usahaperseroan. ;DASAR ANGGARAN DASAR PT WAHYU ABADI SESUAI AKTA NO.223 TANGGAL 31 AGUSTUS 1992, YAITU :Pasal 11, menyatakan1.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus Hak Cipta
Register : 22-11-2017 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 3_Pdt_Sus_HKI_2017_PN_Smg
Tanggal 5 Maret 2018 — PT. INTERS SPORTS MARKETING PT. GRAND ARTOS
628 — 227
  • ISM), dengan Nomor Akta Pendirian No. 02,tertanggal 05 Oktober 2010, yang dibuat dinadapan Notaris ZACHARIASOMAWELE, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahansesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Republik Indonesia Nomor : AHU09377.AH.01.01.Tahun 2011Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, tertanggal 23Februari 2011 dan selanjutnya telah dilakukan perubahan berdasarkan AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-11-2015 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 413 PK/Pdt/2015
Tanggal 24 Nopember 2015 — IKA YULIA, dk vs PT. TERIRA PRATIWI DEVELOPMENT
71 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Papilaya,SH.MA. menandatanganiSurat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 19 Oktober 2006tidak dimaksudkan sebagai pelepasan hak atas tanah (HGB) karena tidakdidasarkan pada RUPS atau Dewan Direksi;Oleh karena itu, keterkaitan DR. EW. Papilaya,SH.MA., dalam perkara inisangat erat dan merupakan bagian dari rangkaian kejadian (yang tidakterputus);Bahwa, pada angka 24 halaman 7 dalam gugatannya, Penggugat secarategas menyatakan : ...
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 16-09-2019 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 664/Pdt.G/2019/PN Mdn
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
1.TJOE KIM AN
2.AMELIA SYAHRENI ( Kuasa dari TJOE KIM AN)
Tergugat:
1.PT. BNI LIFE INSURANCE
2.PT. BANK NEGARA INDONESIA Persero Tbk Kantor Cabang Kuala Tanjung
265 — 77
  • Bahwa Tergugat merupakan suatu Badan Hukum dan/ atau Perseroanyang memiliki kantor pusat (head quarter) dan Direksi yang diangkatmelalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bertanggungjawab dan berhak untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan, serta mempunyai anggaran dasar yang mengaturtentang tempat kedudukan yang dijadikan sebagai alamat lengkap dan/atau domisili hukum Perseroan;3.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2016 — Rudolf Iman Santoso;
148 — 35
  • Tenjo Jayaberdasarkan Akta Kuasa Direksi Nomor 8 tanggal 07 Juni 2012.Bahwa telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. TenjoJaya yang dihadiri oleh HIUSMAN EFFENDI (mewakili WINIFRED HERAWATIdan RAYMON TIRTAJAYA) dan Ir. He. AHMAD MASOED LUTHFI (mewakiliDrs. NURSAL, ASKAR TEGUH PRIBADI dan Ir. H. SYUKRI AMIN) dalamrangka realisasi pembelian tanah HGU, dimana hasil RUPS tersebutmenyatakan bahwa disetujui penjualan aset PT.
    Tenjojaya di Desa Tenjojaya, Kecamatan Cibadak,Kabupaten Sukabumi.Bahwa pemberian Surat Kuasa tersebut tidak didahului dengan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan seterusnya pun tidak pernahdiadakan RUPS. Saat kuasa itu dibuat dan diberikan oleh TerdakwaRudolf Imam Santoso kepada saksi untuk saksi tanda tangani, tetapisaksi tidak pernah menginstruksikan pembuatan surat kuasa kepadaTerdakwa Rudolf Imam Santoso.
    Bogorindo Cemerlang pada bulanJanuari 2016 saat perkara ini ditangani oleh Kejaksaan dan RudolfImam Santoso sebagai Tersangka.Menimbang bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwaia keberatan terhadap keterangan:> Bahwa ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untukpembelian tanah eks HGU PT.
    Tenjojaya dan saksi AU BINTOROada dan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tersebut;36.Saksi HEROL AL HUDRIKeterangannya dibacakan dalam persidangan :Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam BAP, terkait masalahtanah eks HGUPT.
    Tenjojaya diawali dengandilakukan RUPS terlebih dahulu antara pemegang saham dan direksi;Bahwa sertifikat atas nama keluarga saksi sebesar 12 ha. adalah di luarluasan tanah 299 ha. yang dilepaskan haknya kepada PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 15 Desember 2017 — BONIFACIUS TJIPTOMO SUBEKTI
214 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (lihat ; barangbukti nomor urut 83 dan 84 halaman 38 dari 93 Putusan KasasiNo.1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010):1) Peninjauan Kembali tidak bisa dipaksa untukbertanggung jawab dalam jabatan Direktur PT Giri JaladhiWana, karena pada waktu Perjanjian Kerjasama itu berlakudan pada waktu tindak pidana korupsi itu terjadi padaOktober 2004 pemohon Peninjauan Kembali oleh RUPS PTGiri Jaladhi Wana dan disahkan dengan Akta Notariil NotarisAlang SH Notaris di Jakarta pada tanggl 6 Agustus 2003bukan lagi
    Pemohon Peninjauan Kembali tidak ikut serta dalam rapatpengelolaan tersebut, karena Pemohon Peninjauan Kembali oleh RapatUmum Pemegang Saham PT Giri Jaladhi Wana pada tanggal 31 Juli2003 telah berhenti sesuai RUPS dari jabatan Direktur PT Giri JaladhiWana dan disyahkan dengan Akta Notariil No.17 tanggal 6 Agustus 2003dibuat oleh Siti Rachma SH Notaris Pengganti Ny.BRAy.MahyastutiNotonagoro SH Notaris di Jakarta.
    (Bukti Baru 6):Bukti Baru 06 tersebut mengungkapkan dan membuktikan :6.1 Bahwa St.Widagdo, Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana denganalamat Komplek BNI 1946 JI.Swadharma VI Nomor 34 Ulujami JakartaSelatan menerangkan bahwa ; Drs.Tjiptomo. pemohon PeninjauanKembali; Sudah diberhentikan dari Jabatan Direktur PT Giri Jaladhi Wanaoleh RUPS tanggal 31 Juli 2003 dan ditetapbkan dengan akta no.17tanggal 6 Agustus 2003 dibuat oleh notaris Siti Rachma SH notarispengganti Ny.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 31-07-2008 — Upload : 29-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68K/PIDSUS/2008
Tanggal 31 Juli 2008 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Medan ; ADELIN LIS
666 — 626 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keang Nam Development Indonesia yang masingmasing diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuaidengan Akta Notaris Nomor 53 Tanggal 10 Oktober 1994 di hadapanDjaidir, SH Notaris di Medan (masingmasing diperiksa dalam berkasperkara terpisah) serta saksi Ir. SUCIPTO L. TOBING selaku Kepala DinasKehutanan Kabupaten Mandailing Natal tahun 2000 s/d Tanggal 28Agustus 2002 dan saksi Ir.
    WASHINGTON PANE selaku Direktur Produksi dan Perencanaan PT.Keang Nam Development Indonesia yang masingmasing diangkat dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Akta NotarisNomor 53 Tanggal 10 Oktober 1994 di hadapan Djaidir, SH Notaris diMedan, baik sendirisendiri maupun bersamasama pada kurun waktutahun 2000 sampai dengan Januari 2006 bertempat di kelompok hutanSungai Singkuang Sungai Natal Kabupaten Mandailing Natal PropinsiSumatera Utara yang berdasarkan Pasal 84 (2) KUHAP Pengadilan
    Keang Nam Development Indonesia dan saksi Ir.WASHINGTON PANE selaku Direktur Produksi dan Perencanaan PT.Keang Nam Development Indonesia yang masingmasing diangkat dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Akta NotarisNomor 53 Tanggal 10 Oktober 1994 di hadapan Djaidir, SH Notaris diMedan, baik sendirisendiri maupun bersamasama pada kurun waktuTanggal 1 Oktober 2001 sampai dengan Tanggal 23 Januari 2006 atausetidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2001 sampai dengan2006 bertempat di
    WASHINGTON PANE selaku Direktur Produksi yang masingmasingdiangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai denganAkta Notaris Nomor 53 Tanggal 10 Oktober 1994 di hadapan Djaidir, SHNotaris di Medan, baik sendirisendiri maupun bersamasama pada kurunwaktu Tanggal 1 Oktober 2001 sampai dengan Tanggal 23 Januari 2006atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2001 sampai dengan2006 bertempat di kelompok hutan Sungai Singkuang Sungai NatalKabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 17-01-2022 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 11-02-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 39/PDT/2022/PT BDG
Tanggal 10 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : Irwan sucipto adi Diwakili Oleh : Yodi Leonardo, SH.
Terbanding/Tergugat I : Eva sumiati
Terbanding/Tergugat II : Muhamad imron hanafi
Terbanding/Tergugat III : Notaris & PPAT Siti Artati Noveriyah,SH
Terbanding/Turut Tergugat III : Josua wahidin ( Suami Tergugat I )
Terbanding/Turut Tergugat IV : Ester mariana
Terbanding/Turut Tergugat V : Direktur Pt bank mandiri (persero) tbk. SME Cirebon
Terbanding/Turut Tergugat VI : Kepala kantor BPN kabupaten cirebon
121 — 86
  • Oleh karenanya Direksiadalah pihak yang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarPengadilan.Di samping itu dalam pasal 98 ayat (3) UUPT juga diatur bahwakewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecualiditentukan lain dalam undangundang ini, anggaran dasar ataukeputusan RUPS.
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus
Register : 22-01-2018 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 25-09-2018
Putusan PN BATAM Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Btm
Tanggal 1 Maret 2018 — Penuntut Umum:
ZIA UL FATTAH IDRIS, SH
Terdakwa:
DIDIET NURIANTO
64 — 34
  • Selain itu BP Batam dan Bea Cukai jugatidak pernah mempersyaratkan izin edar dari BPOM dalam melakukanpengurusan perizinan dan permohonan kuota Impor ;Bahwa berdasrkan RUPS gaji pokok yang Terdakwa terima sebesarRp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah)/oulan. Untuk teknis penerimaan gajiTerdakwa menerima gaji tyang ditransfer olen Saksi HESTI dari rekeningperusahaan ke rekening milik Terdakwa ;Bahwa keuntungan PT.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum Penggelapan
Register : 04-08-2016 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 662/Pid.B/2016/PN Blb
Tanggal 24 Oktober 2016 — NITA ROSITA Binti JOKO SUDIOKO
78 — 28
  • Menetapkan agar Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000, (Duaribu rupiah).Setelah mendengar dan mempelajari Nota Pembelaan Penasehat HukumTerdakwa tertanggal 18 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwadari fakta fakta yang terungkap dipersidangan jelas terlihat bahwa Terdakwamelahirkan di LP dalam proses pemeriksaan, kedudukan hukum perusahaan aquo sebagai Perseroan Terbatas (PT) hanya diketahui berdasarkan papan namatoko sehingga tidak jelas siapa yang termasuk dalam RUPS
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-09-2016 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 102/Pdt.G/2016/PN Ptk
Tanggal 5 Desember 2017 — KHAIROEDIN PASARIBU lawan 1.HERU HARYANTO 2.Drs. HERMAWIHARNO. MSi
116 — 17
  • Fotocopy Salinan Akta No. 28 tanggal 31 Maret 2008 tentang PernyataanKeputusan RUPS Luar Biasa PT. Bank Persyarikatan Indonesia, yangdibuat dihadapan Notaris Adrian Djunini, SH di Jakarta Pusat, diberi tandaT.F7;8. Fotocopy Salinan Gubernur Bank Indonesia No.10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang PemberianIzin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi BankUmum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip SyariahPT Bank Sayriah BUKOPIN, diberi tanda T.I8;9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 26-06-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 26 Juni 2013 — HER CHAERUDIN, SE.MM
61 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HIERONYMUS SAKTYOPRANGGONO, SE, dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan danPembangunan), dibawah sumpah menerangkan, sebagai berikut :e Bahwa Saksi Ahli menerangkan, apabila dana komisisebesar 5% tidak diberikan dalam bentuk tunai kepadapelanggan, tetapi diberikan berupa kegiatan, maka dapatdilihat lagi dalam Surat Edarannya, apabila hal itudibolehkan dan sudah sesuai dengan Surat Edaran No. 41,maka tidak melanggar;e Bahwa Saksi Ahli menerangkan, BUMN bisa mengaturpengeluaran pendapatan sesuai dengan RUPS
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-01-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 41/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 28 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. PERUSAHAAN TORADJA disingkat PT. PERTO dahulu N. V. PERTO Diwakili Oleh : ANDJAR R SOEWARNO SH M HUM
Terbanding/Tergugat I : PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
259 — 593
  • Hal ini ditegaskan dalam Undangundangyang mengatur Perseroan Terbatas sebagaimana kami kutip di bawah ini :UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelahdikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 61 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen;Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Seluruh laba bersin setelah dikurangi penyisinan untuk cadangansebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepadapemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS;(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat Konpensi);Dengan demikian kami juga menolak secara tegas dalil PenggugatKonpensi dalam butir 26, 27, 31, 38 dan 51 gugatan Penggugat Konpensi:;Bahwa berdasarkan SK 62 Tahun 1961, yang beralin bukanlah sahamsaham dari Penggugat Konpensi namun hanya peralatan dan buruhsebagaimana kami kutip kembali di bawah ini :PT Perto menghentikan semua kegiatan
    Selanjutnya Pasal 71 ayat (2)Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa seluruh lababersih setelan dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang sahamsebagai dividn, kecuali ditentukan lain dalam RUPS;3. Bahwa Pengugat hingga saat ini tidak tercatat sebagai pemegangsaham pada Tergugat I, sehingga sangat tidak memungkinkan bagi RapatUmum Pemegang Saham PT Antam memberikan dividen/keuntunganperusahaan kepada Penggugat;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 24-09-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 378/B/PK/PJK/2013
Tanggal 24 September 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKASA MELATI
166 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 378/B/PK/PJK/2013Rugi Selisin KursKoreksi Positif Rugi Selisin Kurs sebesar Rp. 3.308.540.068,00Bahwa menurut Pemeriksa/Terbanding kerugian selisih kurs tersebut diakibatkandari selisin perhitungan saldo awal dan saldo akhir hutang dagang sebesarRp. 1.040.066,00 dan adanya konversi dalam seri B dengan kurs konversi sahamseri C, yang dapat diuraikan sebagai berikut :Bahwa dalam Akta Maria Anastasia Halim, SH Nomor 39 tanggal 14 Agustus2006 Tentang Pemyataan Keputusan RUPS Luar Biasa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1624 K/Pdt/2013
Tanggal 1 Oktober 2013 — Debora Vineska vs Tan Beng Phiau Dick, dk dan Nava Bharat (Singapore) Pte Limited, dkk
168 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Limited dalam kedudukannya sebagaimanadiuraikan di atas, dengan ini memutuskan danmenyetujui halhal sebagai berikut dibawah ini sebagaiKeputusan Rapat Pemegang Saham yang dibuatdengan mengadakan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS);Hal. 10 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.11.12.13.Bahwa segala yang termuat dalam uraian Akta PernyataanKeputusan Rapat PT.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 05-09-2016 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 08/HKI.Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Sby
Tanggal 5 September 2016 — PT. INTER SPORT MARKETING lawan PT. PARTHA STANA
473 — 145
  • menanggapisebagai berikut : Tergugat mohon Akta atas keabsahan Penggugat sebagai Badan Hukum yangdidirikan menurut hukum di Indonesia yang melakukan kegiatankegiatankeolahragaan di wilayah Indonesia maupun bekerja sama dengan organisasiHal 20 Putusan No.08/HKI.Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Sby.organisasi olahraga diluar negeri serta keabsahan bertindak sebagai Penggugatdalam mengajukan gugatan perkara aquo karena sampai dengan agendapersidangan kedua Penggugat tidak bisa menunjukkan Anggaran Dasarmaupun Akta RUPS
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perjanjian
Register : 14-09-2009 — Putus : 15-06-2010 — Upload : 20-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1463/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.
Tanggal 15 Juni 2010 — ADI GUNAWAN, m e l a w a n: PT. ALFA MEGA BATAM, LEO YUNIANTO SUTEDJA, PT. MENTENG GRIYA LESTARI, OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (“OTORITA BATAM”), PT. PULAU JAYA LESTARI,
200 — 94
  • oleh Direktur Utama Tergugat V ;Bahwa apabila menurut Penggugat tindakan Tergugat V yangmengembalikan lahan kepada Tergugat IV merugikan Penggugat, makaseharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat V melaluiPemegang Saham ;Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 61 UUPT yang berbunyi :1)Setiap Pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapPerseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karenatindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasanyang wajar sebagai akibat keputusan RUPS
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 09-11-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 21-01-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 692/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 17 Januari 2019 — KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN R.I (KLHK) >< PT.AGRO TUMBUH GEMILANG ABADI
475 — 622
  • M.01HT.010Tahun 2007, seharus Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat membedakanantara tempat kedudukan hukum perseroan dengan alamat tempat usahaperseroan;Menimbang, bahwa adapun jika terjadi putusan verstek adalah kelalaianTergugat sendiri, yang tidak mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) untuk mengadakan perubahan anggaran dasarnya, dan mengajukanpersetujuan kepada Menkumham RI, untuk didaftar di Sisminbakum Dijen AHUKemenkumham;Menimbang, bahwa perubahan tempat kedudukan Tergugat, harusberdasarkan
    hasil Rapat RUPS, dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia,sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 21 ayat (1), (2), (8) dan (4),UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengandemikian tempat dan kedudukan Tergugat yang terdaftar di Sisminbakum DitjenAHU Kemenkumham sekarang adalah bukan tempat kedudukan hukumTergugat, dan harus diperbaiki oleh Kemenkumham akibat kelalaiannya dapatmerugikan orang lain, karena tempat kedudukan hukum perseroan berbadanhukum sangat penting