Ditemukan 1873 data
19 — 19
Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriPalembang pada halaman 18 alenia keempat, bahwapengajuan gugatan perkara ini termasuk prematur, sebaiknyadiajukan setelah ada putusan perkara kasasi tersebut, agartidak terjadi tumpang tindin putusan, adalah keliru, karenaobjek gugatan tanah perkara ini sudah digusur dan mau dibuatperumahan, sesuai sewaktu diadakan Pemeriksaan Setempat(PS), dan dikuasai oleh keponakan dari Terbanding / semulaTergugat bernama Drs.RIDUAN, yang mendapat kuasa dariTerbanding
137 — 83
RegisterNomor : 398 K/ TUN/2013 tanggal 22 Oktober 2013, telah dinazegelen dandilegalisir diberi tanda P5 ;Foto Copy Surat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional KantorPertanahan Kota Medan, Nomor : 615/12. 71200/IV/2015 tanggal 16 April2015, yang menyatakan Sertifikat atas nama Tandeanus, BSC (i.c PemohonPraperadilan ) yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 1869/Padang BulanSelayang , Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan tidak benar tumpangHalaman 14 dari 21 Putusan No. 16/Pra.Pid/2016/PN.Mdn10.11.tindin
42 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
riil yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Pemohon Kasasi jelasberasal dari ukuran 7.000 meter persegi yang kemudian dipecah menjadi 4(empat) bagian adalah jelas asal usulnya dan letaknya jelas karenaberbatasan sebelah Timur dengan Yusran dan sebelah Barat denganGerson Aliman yang kemudian saat ini dimiliki dan dikuasai oleh saksi Hajilberahim Seman, sementara tanah milik Termohon Kasasi asal berukuran10.000 meter persegi dengan demikian jika "dianggap" quod non (dalamtanda kutip) terjadi tumpang tindin
NURSUUD, SH
Tergugat:
GUBERNUR KEPALA DAERAH TIMGKAT I PROPINSI KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA
85 — 16
menerangkan setelah uji coba tanamanserail wangi tidak berlanjut lagi di atas tanah sengketa kemudiandibangunsebuah gedung kerohanian.Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah orangtua Penggugat digantirugi oleh pihak lain;Bahwa setahu saksi tanah sengketa tidak pernah diperjual belikan kepadaHalaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Padt.G/2019/PN Smrpihak manapun .Bahwa setahu saksi lahan peternakan seluas sekitar 5 (lima) hektar milikPemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak ada bertumpah tindin
328 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
BATtumpang tindin dengan kawasan TNKSBahwa setelah Bagan Kerja/Rencana Kerja Tahunan (RKT) dibuatlalu kKaryawan PT.BAT yaitu Mandor Survey yaitu saksi Taswin Bin Suherimembentuk Tim Survey untuk lokasi Air Madu dengan anggota Mas'ud,Pardi, Mardi dan Suprapto dan lokasi Lubuk Sukay Joni, Opang, danWazirman serta lokasi Pematang Panjang Timnya terdiri dari Salam,Khairul Saleh, Nuredi, Sulaiman dan Sutarno pada saat pelaksanaannyatim tersebut hanya dibekali peta lokasi.
SETYOBUDI HANDAYANI.Hasil penelaahan terhadap peta yang kedua ini tidak menunjukkan adanyatumpang tindin dengan kawasan TNKS.
89 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Tergugat III/BPN OKI untuk membatalkan sertifikat tanah atasnama Tergugat yang tumpang tindin dengan tanah milik Penggugat yaitu:1) SHM Nomor 67 tanggal 26012005, SU.03/Pedu/2005 tanggal 26012005;2) SHM Nomor 66 tanggal 26012005, SU.02/Pedu/2005 tanggal 26012005;3) SHM Nomor 69 tanggal 26012005, SU.05/Pedu/2005 tanggal 26012005;4) SHM Nomor 71 tanggal 26012005, SU.07/Pedu/2005 tanggal 26012005.5) SHM Nomor 79 tanggal 26012005, SU.15/Pedu/2005 tanggal 26012005.6) SHM Nomor 80 tanggal 26012005
Bahwa apabilaPenggugat menyatakan bidang tanah sebagaimana disebutkan dalam 17(tujun belas) sertifikat hak milik tersebut adalah tumpang tindin dengantanahnya Penggugat, maka menurut hukum pemilik sertifikat hak miliktersebut, yaitu Fenny, Helen dan Basarudin haruslah disertakan sebagaipihak Tergugat dalam perkara a quo;Hal. 22 dari 40 hal. Put.
Terbanding/Penggugat I : PT. LINTAS KHATULISTIWA UTAMA
Terbanding/Penggugat II : KOPERASI RAPAK JAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR ATR , BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI TIMUR
Turut Terbanding/Tergugat IV : BUPATI KUTAI TIMUR
223 — 116
maka permohonan Hak Guna Usaha tersebut dikabulkan denganditerbitkannya Surat Keputusan a quo sebagaimana telah Tergugat Iljelaskan dalam Pokok Perkara angka 3 di atas.Mengenai dalil Para Penggugat yang menyebutkan bahwasanya denganadanya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik IndonesiaNomor 138/HGU/BPN RI/2009 menyebabkan luas tanah izin lokasi ParaPenggugat menjadi berkurang dan tidak dapat kelola untuk kelapa sawitplasma mengandung arti bahwa Para Penggugat menganggap terjaditumpang tindin
Dalil Penggugat tersebut bukanlah serta mertaHalaman 47 dari 161 putusan Nomor 119/PDT/2020/PT SMRmembuktikan bahwa telah terjadi tumpang tindin lahan sebagaimanadidalilkannya.Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Gugatan yang diajukan Penggugattidak didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dan mengadaada,yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.Di sisi lain Penggugat tidak mampu menunjukkan secara hukum, manaperbuatan Tergugat IIl yang dinyatakan sebagai melanggar hukum
Bahwa berdasarkan bukti P.1 & P.214 berupa Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 43HGUSPN RI2009 diketahui arealyang dikatakan tumpang tindin adalah seluas 2.349 Ha yangmerupakan tanah objek terperkara (2.269 ha) dalam perkara aquosekaligus juga merupakan areal yang telah dikeluarkan/dilepaskan (enclave)oleh Tergugat II dan Tergugat Ill berdasarkan permohonan TERGUGAT. PEMBANDING.I.
Dan berdasarkan buktibukti sebagaimana tersebut di atasdiketahul bahwa titiktitikk koordinat yang pada lokasi tanah objek terperkaramemiliki tumpang tindih hanya pada izin lokasi milik Tergugat dan Penggugat serta sama sekali tidak memilki tumpang tindin dengan Penggugat II.
Rapak namun sekarang karena sudah ada perubahan PenetapanBatas Desa berada di Desa Cipta Graha Bukit Makmur Kecamatan Kaubun danKecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur, seolah olah tanah Obyekpenyitaan telah terbukti sebagai menindin Tanah sengketa yang didalilkanmerupakan Hak Para Terbanding semula Para Penggugat sementara pada saatdiletakkan Sita Jaminan pada tanggal 30 Maret 2020 obyek sengketa yang didalilkanPara Terbanding semula Para Penggugat belum terbukti dan belum dinyatakantumpang tindin
19 — 9
Bahwa sebelum dilangsungkan perkawinan dalam gugatan Penggugat poin2 yang menjelaskan status Penggugat adalah Janda dan Tergugat duda namuntidak dijelaskan status tersebut berdasarkan putusan Pengadilan nomor berapadan tahun berapa sehingga jelas kedudukan para pihak agar nantinya tidakterjadi tumpang tindin status hukum yang bersangkutan, karena legal formalstatus para pihak tidak jelas sehingga kami nilai pengadilan akan kesulitandidalam menentukan status hukumnya sebagai dasar diputuskannya perkaraini
24 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.2376 K/Padt/2010masalah tumpang tindin penguasaan/kepemilikan tanah akan tetapiTergugat Il sama sekali tidak memberikan solusi dan atau keputusan atascerobohan/kekeliruan yang sangat fatal tersebut ;Bahwa kecerobohan/kekeliruan yang sangat fatal yang dilakukan olehTergugat Il atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No.3023 An.
19 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemegang obyek sengketa) ;10.Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 kuasa hukumPenggugat kembali mempertanyakan secara lisan tindak lanjutpenerbitan Sertipikat Hak Milik Penggugat yang telah diukur denganGambar Ukur Nomor 64/2009, Nib.14.09.05.01.02896 tertanggal 07Januari 2009, dan sket lokasi seluas 15.000 m2 kepada pihak Tergugatmelalui Saudara Subagio sebagai juru ukur pada Kantor Pertanahan KotaSingkawang, oleh saudara Subagio menyatakan bahwa tanah Penggugattelah terjadi tumpang tindin
186 — 53
Bahwa untukmencegah adanya putusan yang tumpang tindin atau bertentangandengan proses hukum pidana yang telah berjalan terlebih dahulu, makaseharusnya gugatan a quo menunggu putusan pengadilan terkait apakahterdapat pemalsuan data dalam penerbitan obyek sengketa dan obyeksengketa II. 2292222 nono nnn nn nn nnn ncn cn cn nn ncn nc nsecBahwa tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan tata usaha negaraatas obyek sengketa dan obyek sengketa Il meskipun belum adaputusan pidana terkait apakah ada tindak
208 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan bahwa Tergugat Ill telah tidak secara teliti dan cermatmemeriksa kelebihan luas permohonan perpanjangan hak pakaiTergugat IIl dengan cara antara lain tidak menghadirkan Penggugatsebagai orang yang menguasai tanah perbatasan sehingga terjaditumpang tindin penguasaa tanah antara Tergugat dan Penggugat;5.
97 — 43
. 2 diatas, maka tanahyang terdapat pada objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 adalah tanahyang berasal dari hak milik Lalu Padelan sesuai Pipil No. 1165 Percil.263 atas nama Lalu Padlan, dan sesuai Surat Keterangan Tanah NomorSKT.8/WPJ.14/KB.03/1991 serta diatas tanah tersebut Tergugatpulatelah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1077 tanggal 7Desember 1999 dan Sertipikat Hak Milik No. 1148 tanggal 16 Maret2001, sehingga dengan demikian Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa2 menjadi tumpang tindin
144 — 75
Drs.Sunanto yangdiduga tunpang tindin dengn SHGB No. 19/Cilincing an.
Sunantoyang diduga tumpang tindin dengan Sertipikat Hak GunaHalaman 43 dari 75 halaman Putusan Nomor : 212/G/2016/PTUNJKT.4. Bukti T45.
terbit padatanggal 27 Januari 1999 (bukti P2) yang tumpang tindin sebagian dengan SHGBNo. 19/Cilincing atas nama YAYASAN DAYA BESAR seluas 23.200 M?
45 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa kedua Sertifikat Hak Milik Nomor 04597 dan Nomor 04922,yang diterbitkan oleh Tergugat II telah terjadi tumpang tindin denganSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 840 milik Penggugat yangsudah diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Desember 2032 lebihdulu terbit dibandingkan dengan kedua Sertifikat Hak Milik milikTergugat yang baru diterbitkan pada sekitar tahun 2007 dan tahun2008;5.
48 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Sertipikat Hak Milik yang dimiliki Penggugat terdapat perbedaanatau saling tumpang tindin karena Tergugat menerbitkan Sertipikat HakMilik terdapat pada wilayah Kelurahan Gunung Sari, KecamatanRappocini atau dikenal Sertipikat Hak Milik Nomor 26110/KelurahanGunung Sari, Kecamatan Rappocini, tertanggal 12 September 2012,Surat Ukur Nomor 07184/2012, tanggal 08 Agustus 2012, seluas 451m?
PT.INTEGRA PRIMA COAL (PT. IPC ),Diwakili oleh TAN DRAMA
Termohon:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
209 — 511
IPCtelah terjadi tumpang tindin Kepengurusan/Direksi PT. IPC tersebut,namun obyek sengketa yang diterbitkan Termohon hanya didasarkanpada surat permohonan dari PT. IPC dan terkait dengan tumpangtindih Direksi bukanlah kewenangan Termohon untukmenyelesaikannya, tetapi penyelesaian tumpang tindihKepengurusan/Direksi PT. IPC harus diselesaikan secara interen PT.IPC sendiri.
84 — 31
Putusan Perkara Nomor: 178/G/2014/PTUN.Sby.6.7.1885 No. 220 ( dasar seharusnya penerbitan obyek sertipikatPenggugat) disana tidak terjadi tumpang tindin sebagian; Bahwa dengan ini Penggugat menyampaikan bahwa sertipikatHak Milik no. 129 (milik Penggugat) yang terbit tanggal 01031994 Gambar Situasi tanggal 1031994 Nomor 283/1994 seluas3.080 M2 telah menumpang disebagian area sertipikat Hak MilikNomor 35 Desa Kertasada Kecamatan Kalianget yang terbittanggal 12061968 atas nama : Hadji Zainy (Zafni)
Shaleh pernahmenerima permohonan pengukuran ulang mengajukan ukur ulang; Bahwa sebelumnya pengukuran ulang persiapan yang Saksisiapkan Pertama membawa dokumen data fisik, yang kedua kitaanalisa, kita pelajari terlebih dahulu, setelah mempelajarinyadokumendokumen gambar ukur saya kesimpulan sebelumkelapangan dilakukan pemetaan pengukuranan, setelahkelapangan hasilnya terjadi tumpang tindin antara SU No. 235ditumpangi oleh 129 sebagian ; 2200222 0Bahwa menurut Saksi berdasarkan data yang Saksi liat
FERDINAN TELIA MUNTHE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG
158 — 79
Griya Riatur Indah adalah cacat hukum administrasi dalampenerbitan karena Tergugat tidak meneliti data Juridis atau data fisiktanah sehingga terjadi tumpah tindin hak atas tanah di atas tanah milikPenggugat oleh karena itu telah bertentengan dengan Pasal 106Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan HakAtas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan adalah sebagai berikut :Pasal 107 Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud
Menimbang, bahwa alasan hukum yang mendasari eksepsi tentangkompetensi absolut yang diajukan Tergugat adalah dalil GugatanPenggugat pada halaman 5 (lima) point 1 dan halaman 6 (enam) point 6serta Replik Penggugat pada halaman 1 alinea ke2 yang pada pokoknyamenyatakan perolehan tanah Penggugat dan klaim kepemilikan Penggugatatas bidang tanah yang tumpang tindin dengan sebagian bidang tanahSertipikat HGB objek sengketa harus dibuktikan terlebih dahuluHal. 32 dari 42 halaman Putusan Perkara No. 92/G
JONNY
Tergugat:
1.HARDIANTO RAMLI alias SONG BOEN
2.LIE MEI
3.LIE PIN
Turut Tergugat:
1.HASAN
2.HUSIN
3.SJOFIAN RAMLI Alias SYOFYAN
4.LIE HOA Alias LILY
5.LIE YEN
6.SJOFIAN RAMLI Alias SYOFYAN d/h bernama SONG BU
20 — 5
di Jakarta,sesual dengan Akta Peninjauan Kembali, Nomor02/PK/PM/PDT/2020/PN.Mdn, tanggal 21 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, sehingga untukmenghindari adanya tumpang tindin putusan dalam perkara aquodikemudian hari, maka Pemohon memohon agar sudi kiranyapelaksanaan Eksekusi berupa penetapan bagian masingmasingahliwaris sebagaimana diuraikan dalam point 4 dan 5 amar putusanPengadilan Tinggi Medan Nomor : 366/PDT/2017/PTMDN, tanggal 16Januari 2018 dapat ditunda