Bahwa Objek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 327/DesaTangga Batu I, penerbitan tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur Nomor :217/Tangga Batu 1/2018 tanggal 5 November 2018, luas 13.510 M2, atasnama SUDIRMAN SITORUS, penerbitannya dilakukan TERGUGAT telahtumpang tindin dengan tanah didalam Gambar Peta yang menjadilampiran Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam Putusan PengadilanNegeri Tarutung Nomor. 48/1963/Perdata/P.N tanggal 8 November 1963,yang sudah sejak lama menunjukkan bagian tanah

Bahwa Objek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 327/DesaTangga Batu I, penerbitan tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur Nomor :217/Tangga Batu 1/2018 tanggal 5 November 2018, luas 13.510 M2, atasnama SUDIRMAN SITORUS, penerbitannya dilakukan Tergugat telahtumpang tindin dengan tanah didalam Gambar Peta yang menjadilampiran Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam Putusan PengadilanNegeri Tarutung Nomor. 48/1963/Perdata/P.N tanggal 8 November 1963,yang sudah sejak lama menunjukkan bagian tanah

Hal inidapat diketahui dari pertimbangan Majelis Hakim yang mempergunakanhasil pemeriksaan setempat sesuai dengan penunjukkan titiktitik batas olehTermohon Kasasi sesuai dengan bukti Surat P.3 (fotokopi Surat UkurSementara Tahun 1982) ;Bahwa jika benar telah terjadi tumpang tindin sesuai metode pembuktian diatas, maka ada tanah yang secara fisik dikuasai oleh Pemohon Kasasi/Tergugat Il Intervensi yang diakibatkan oleh bergesernya patokpatokpembatas antara Sertipikat Hak Milik obyek sengketa dan Sertipikat

Apabila dalam sertipikat ada data yangsalah maka Kepala Kantor Pertanahan bisa melakukan perbaikan atasdata yang salah dan bukan mencabut sertipikatnya ; Bahwa apabila terjadi tumpang tindin tanah di lapangan makapemecahannya adalah harus ada permohonan untuk rekonstruksi ulangpengembalian batas ; Bahwa tumpang tindih surat ukur tidak mungkin terjadi, yang terjadiadalah perbedaan batas tanah karena Kantor Pertanahan tidakmelakukan pemecahan surat ukur melainkan pemecahan sertipikat ; Bahwa apabila

Dalam hal terjadi tumpang tindin WIUP, maka Bupati Morowaliharus memperhatikan:e Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral No. 1453K/29/MEM/2000tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan TugasPemerintah Di Bidang Pertambangan Umum (untukselanjutnya disebut sebagai Kepmen ESDM No.1453/2000), yang menyatakan:Hal. 18 dari 148Hal.

Pada tanggal 18 November 2014, Bupati Morowalimenerbitkan Keputusan Bupati Morowali No.188.4.45/KEP.0243/DESDM/2014, tertanggal 18 November2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi PT Bintang Delapan Wahana (untuk selanjutnyadisebut sebagai Keputusan Bupati Morowali No. 0243); Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali No. 0243 tersebut,maka IUP Operasi Produksi PT BDW tidak berlaku lagi,sehingga WIUP Operasi Produksi Penggugat (PT DIM) tidaklagi tumpang tindin dengan WIUP Operasi

Putusan No. 19/G/2016/PTUN.PL12.Bahwa dalam menyelesaikan konflik tumpang tindin WIUP OperasiProduksi Penggugat (PT DIM) dengan WIUP Operasi Produksi PTBDW, Tergugat seharusnya membatalkan IUP Operasi ProduksiPT BDW dan bukan melakukan penciutan terhadap WIUP OperasiProduksi Penggugat (PT DIM) berdasarkan Obyek Sengketa;Keputusan Tergugat menciutkan WIUP Operasi Penggugat (PTDIM) berdasarkan Obyek Sengketa, jelas bertentangan denganhukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku dan/atauasasasas

Dengan kata lain, seharusnya Tergugatmembatalkan WIUP Operasi Produksi milik PT BDW, yangmenumpang tindin WIUP Operasi Produksi Penggugat; Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti Obyek Sengketa telahbertentangan dan/atau melanggar ketentuan perundangundanganyang berlaku, dalam hal ini ketentuan Pasal 2 ayat (1) KepmenESDM No. 1453/2000 Jo. ketentuan Pasal 44 ayat (4) PP No.23/2010 Jo. angka 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral danBatubara No. 01.E/30/DJB/2016, tanggal 5 Januari 2016; Obyek

.: 755 Tahun 1980 atas nama Penggugat a quo telahterjadi pula tumpang tindin dengan alas hak berupa Sporadik Nomor:593/387/SKT/DSS/192013, atas nama 2 (dua) orang dalam 1 (satu) suratyaitu Tergugat V (yaitu orang yang bernama: ABDUL HADI) dan TergugatVI (yaitu orang yang bernama: ARDIANSYAH) adapun tanah yangdikuasainya yaitu dengan ukuran dan atau luas sebagai berikut:1. Sebelah Utara dengan ukuran: 18 Meter, berbatasan: rencana jalan.2.

tidak kenal dengan Tergugat III FAISAL, kenal denganTergugat IV MUHAMMAD RESWAN, tidak kenal dengan Tergugat VABDUL HADI, tidak kenal dengan Tergugat VI ARDIANSYAH dan kenaldengan Tergugat VII SEPTI ARIYANTI tetapi tidak ada hubungan keluargadan tidak terikat hubungan kerja, Bahwa Saksi pernah diberi kuasa oleh Tergugat pada tanggal 15Nopember 2014 untuk mengurus tanah milik Tergugat yang berada diJalan Taruna Praja, Kelurahan Sungai Sipai, Kecamatan MartapuraKabupaten Banjar karena terjadi tumpang tindin

Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tertanggal 27November 2020 diketahui bahwa benar diatas tanah milik PenggugatHalaman 41 dari 52 Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.JPRterdapat tumpang tindin sebagian dengan sertipikat hak milik atas namaDrs. KARTUM dan sertipikat hak milik atas nama Ny.

bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas,Pengadilan berpendapat Tergugat terbukti tidak melakukan penyelidikan riwayatbidang tanah objek sengketa dengan benar dan tidak dapat membuktikan petadan daftar isian dari bidangbidang tanah yang bersangkutan untukHalaman 48 dari 52 Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.JPRdipublikasikan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1, Pasal 6, Pasal 18 ayat(1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang PendaftaranTanah sehingga menyebabkan tumpang tindin

SBM), Saksi Tommy Rantau Simangunsong selaku Kepala Cabang PTSBM, Terdakwa Samson Monggesang selaku kepala desaManyula,Terdakwa Sofyan Dg Manessa selaku perwakilan dari pemiliktanah membicarakan masalah tanah yang akan dibeli oleh PT SBM,kemudian Saksi Effendi menanyakan kepada Terdakwa SamsonMonggesang, Terdakwa Sofyan Dg Manessa apakah tanah tersebut tidakbermasalah dan dijawab oleh Terdakwa Samson Monggesang, TerdakwaSofyan Dg Manessa bahwa lokasi tanah tersebut tidak ada masalah, tidaktumpang tindin

demikian sejak pembebasansampai dengan sekarang Tergugat sama sekali tidak pernah mengajukankeberatan atau klaim atas pelaksanaan Pembebasan Tanah oleh Penggugat,adapun setelah Penggugat membebaskan dan sebagai pemegang hak secarasah, tidak memanfaatkan untuk mendirikan bangunan, areal tanah tersebutmemang dipergunakan untuk areal penyangga dan penyerapan air sehinggasengaja dibiarkan untuk tumbuh lebat menjadi hutan kembali ;Bahwa tanah yang diakui Tergugat dengan ukuran 400 m x 400 m,terjadi tumpang tindin

Gugatan Para Penggugat kabur, bahwa dalildalil Para Penggugatdalam gugatannya adalah kabur karena Para Penggugat telah kelirudengan menggabungkan perkaraperkara yang memiliki sifat dan dasarhukum acara yang berbeda ke dalam satu gugatan;Eksepsi Tergugat IV: Gugatan Para Penggugat kabur, bahwa gugatan Para Penggugattidak disusun secara sistematis, tumpang tindin dan tidak jelas yangmengakibatkan gugatan a quo menjadi kabur;Eksepsi Turut Tergugat VI: Gugatan Para Penggugat mengenai kompetensi absolut

III sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:Gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel)Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan para Tergugat merupakanperbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak berdasar, karenaPenggugat tidak mampu menguraikan perbuatan apa yang telah dilakukanoleh para Tergugat yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.halaman 13 dari 18 halaman perkara nomor 49/PDT/2019/PT PTKBahwa gugatan Penggugat tidak jelas, terutama mengenai SPT yangdikeluarkan oleh Desa seolaholah timbang tindin

Kasandikromo (Ginah);Petitum tersebut jelas tumpang tindin karena menuntut mengenaikeabsahan/penetapan waris, sedangkan titel dan posita gugatanmengenai perbuatan melawan hukum, dengan demikian gugatankabur dan tidak jelas karena terdapat kontradiksi antara titel, posita,dan petitum;4. Bahwa oleh karena titel, dalil posita dan tuntutan yang kabur dan tidakjelas tersebut, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakantidak dapat diterima;Tentang objek sengketa tidak jelas:1.

MUHADJIR sebagaimana keterangan objek pajak untuk ketetapan PajakBumi dan Bangunan Nomor : 1517 tanggal 2 April 1990, sedangkantanah Termohon kasasi/Pembanding terletak jauh di Petakerawangan/Blok 1,sehingga telah terjadi tumpang tindin atas penerbitan objek sengketa a quoyang berada diatas tanah milik Pemohon kasasi ;5.Bahwa dengan demikian menurut hukum KTUN oleh Tergugat atas objeksengketa s/d VIl a quo, secara Prosedural dan substansi materi jelascacat hukum, karena Tergugat tidak cermat dan

Rahman, M.Si, yangmenyatakan tidak ada tumpang tindin antara tanah para Tergugat/Pembanding Il dan dengan tanah Penggugat/Terbanding, makaketerangan Saksi Ahli Drs. H.

Terbanding semulaPenggugat sebagaimana bukti P1 berupa Sertipikat Hak Milik nomor 114tertanggal 30 Desember 1983 dan terbukti fakta bahwa objek tanah sengketaadalah merupakan bagian dari tanah milik Pembanding semula Tergugat sebagaimana bukti T. 1 berupa Sertifikat Hak Milik nomor 657 tertanggal 29Juli 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan TingkatBanding berpendapat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 114 Tahun 1983 atasnama Zainaria Terbanding semula Penggugat tidak tumpang tindin

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat , Il,Ill, maka menimbulkan kerugian bagi Penggugat, terutama Penggugat tidakbisa meningkatkan surat menjadi Sertifikat Hak Milik, karena terjaditumbang tindin surat Penggugat dan Tergugat I, oleh karena itu suratYahya / Tergugat I, harus dibatalkan;8. Bahwa oleh karena tanah seluas + 4.906 M, adalah milik Penggugat, daritanah keseluruhan + 5.083 M?

Dalam hal perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya PemerintahDaerah terlebin dahulu memberi Peringatan , Il dan Ill serta diberikesempatan kepada Perusahaan untuk membela hak dankepentingannya sebelum dilakukan pencabutan/pembatalan IUP;Bahwa dasar penolakan permohonan Para Penggugat oleh Tergugat lebihdisebabkan oleh adanya tumpang tindin di atas lahan menjadi KPPenggugat dengan Perusahaanperusahaan yang telah diberikan IzinUsaha Pertambangan oleh Tergugat, padahal perusahaanperusahaantersebut

kemungkinan sepeda motor yang mereka kendarai melewatijalur jalan lain sehingga bertabrakan dengan sepeda motor korban;Bahwa saksi membenarkan fotofoto maupun barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;Bahwa yang saksi tahu, saat itu korban jatuh agak jauh dari sepeda motornya,tetapi bagaimana kondisinya saksi kurang tahu karena saksi sendiri juga dalamkeadaan luka dan sakit akibat kecelakaan tersebut;Bahwa pada waktu itu terdakwa jatuh bersamasama dengan saksi dan merejaterjatuh saling tumpang tindin

Namun oleh Tergugat II diletakan/ditaruhatau dibuat tumpang tindin dengan lokasi tanah a quo milik Penggugat,harus dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh karenanyaharus dibatalkan dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak berharga dantidak mengikat Tergugat sebagai pemilik tanah;12.

Menyatakan putusan yang dimohonkan eksekusi oleh La Ede adalahputusan Non Executable, karena adanya keterkaitan utang La Ede lebihbesar dibandingkan sita eksekusi yang dimohonkan dan/atau menundapelaksanaan eksekusi Sampai putusan perdata No. 28/Pdt.G/2018PN Bauberkekuatan hukum tetap dengan harapan tidak tumpang tindin eksekusiantara klien kami dengan saudara La Ede oleh Pengadilan Negeri Baubau;2.

Sus/2019keliru dan tidak tumpang tindin dalam proses pembuatan SuratPernyataan Tanah (SPT) ataupun status tanah lainnya;Bahwa menurut pengetahuan Terdakwa, hutan produksi boleh sajadigarap oleh masyarakat tetapi tidak boleh dibuatkan sertifikat.Pengetahuan Terdakwa sesuai dengan keterangan ahli Ferdinan Adinoto;Bahwa peran Terdakwa adalah memfasilitasi pertemuan denganmasyarakat di kantor desa membicarakan pembuatan Surat PernyataanTanah (SPT) yang akan dipecah menjadi 1 (satu) SPT terdiri 2 (dua

Oleh karena TergugatRekonvensi telah dihukum untuk membayar napkah iddah kepadaPenggugat Rekonvensi selama masa iddah (3 bulan), agar pembayaran 1/3dari gaji Tergugat Rekonvensi tidak tumpang tindin dengan napkah iddahyang diterima Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim sepakatmenetapkan pembayaran 1/3 dari gaji tersebut dibayarkan kepadaPenggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi setelan habis masaiddah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumdi atas, maka tuntutan Penggugat