Ditemukan 577 data
166 — 80
Bukti Keterangan Ahili ;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukanalat bukti Keterangan Ahi, yaitu :1. Ahli Dr. YENTI GARNASIH, S.H.,M.H.
1.Dedet Darmadi, SH
2.Umar Assegaf, SH
Terdakwa:
IIS WAHYUDI. ST Bin KAMISMAN
141 — 64
Simeulue, PPTK PUPR Kab.Simeulue, Pengawas Lapangan, PJPH rekanan pelaksana 19 Perusahaan,Pelaksana Lapangan (peminjam Perusahaan).Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Perhitungan Volume Kontrak(SURAT PERINTAH KERJA), Perhitungan Tim AHIli dan temukan selisih hasilpekerjaan ke 70 (tujuh puluh) paket kegiatan pemeliharaan jalan danjembatan Tahun Anggaran 2017 dengan pagu anggaran RpHalaman 133 dari 336 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2021/PN Bna10.790.000.000, (Sepuluh miliyar tujuh ratus sembilan puluh
146 — 38
Bahwa Jabatan Ahli pada Perwakilan BPKP Propinsi Gorontalo adalahselaku Auditor Muda, kemudian Ahili; Bahwariwayat pendidikan adalah :vSN ON OSAON%KN NONvSD Kenari Tinggi Ternate Tahun 19711977SMP Negeri 1 Ternate Tahun 19771981SMA Negeri 1 Ternate Tahun 19811984DII Jurusan Administrasi Keuangan UNHAS Tahun 19841987Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Diploma Ill Tahun 19891991.$1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi UNSRAT Manado Tahun20002002.Riwayat Pendidikan dan Pelatihan Ahli yaitu :Diklat
108 — 25
membangun ... sehingga tidak terjadi lagi atau tidak lagi adakorban jiwaBahwa Evaluasi bersamasama jika perlu, namn hal ini tidak dilakukan, sebabbagaimana menyelamatkan warga pesisir/ pemukiman, terjadi bencana 2021rapat tanggal 24Bahwa Kajian teknis (kerjasama dengan dinas terkait) dengan kadis PUdiusulkan perkuatan tembok pantai dengan 4 (empat) kegiatan (tembok pantai,saluran tebing di motoling dan ongkaw dan 11 kegiatan yang disetujui BNPB)Bahwa Dalam rapat tidak dihadiri oleh tim dari BMKG dan ahili
140 — 39
membangun ... sehingga tidak terjadi lagi atau tidak lagi adakorban jiwaBahwa Evaluasi bersamasama jika perlu, namn hal ini tidak dilakukan, sebabbagaimana menyelamatkan warga pesisir/ pemukiman, terjadi bencana 2021rapat tanggal 24Bahwa Kajian teknis (kerjasama dengan dinas terkait) dengan kadis PUdiusulkan perkuatan tembok pantai dengan 4 (empat) kegiatan (tembok pantai,saluran tebing di motoling dan ongkaw dan 11 kegiatan yang disetujui BNPB)Bahwa Dalam rapat tidak dihadiri oleh tim dari BMKG dan ahili
787 — 1763
Ini PT, kalau Ahli bicara misalnya alat ini punya Ahili, tidak ada hakorang lain di situ, mau dijual, digadaikan tidak masalah.
132 — 36
Surat Ijin dari DeperindagSurat Ijin Pedagang Alat Kesehatan (PAK)TUV & ISO utk USG Philips type HD 7, Patient Monitor Merk PhipilstypeMP 20, Central Monitor Merk PhilipsTenaga ahli USG & Patient monitor berisi CV, ljazah, sertifikat tenaga ahli,KTP tenaga ahli, NPWP tenaga ahili..
208 — 321
Qorina Konsultan Indonesiauntuk minta bantuan tenaga ahli dalam kegiatan konsultanpengawasan reguler (sedang) 2 (surat nomor 058/AdmTend/QKIVVIV2013 tanggal 19 juli 2013), atas surat tersebutkemudian Direktur Pusat Teknologi Industri Manufaktur (PTIMBPPT) membalas dengan surat Nomor190/P TIM/TIRBR/PT.00.01/07/2013 tanggal 23 juli 2013 perihalkonfirmasi Surat Permohonan Bantuan Tenaga Ahili..Balai Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi (MeppoBPPT).Saksi membuat surat PT.
423 — 144
terjadi apabila ada niat yang sama dan jumlahpelaku minimal 2 (dua) orang; Melakukan pembangunan terlebih dulu meskipun belum ada ijin tentunya tidakboleh.Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwayang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa memperkenalkan FITRADJAJA dengan BILLY SINDORO; Bahwa Terdakwa sering jalan bersama dengan FITRADJAJA PURNAMA diSurabaya; Bahwa Terdakwa mengenal FITRADJAJA PURNAMA karena dikenalkan olehteman Terdakwa; Bahwa FITRADJAJA PURNAMA ahili
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K.YUSTIKA DEWI,SH
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
ARYANTO PRAMETU
493 — 428
BPK apakah sepertiitu juga, tadi seperti yang saudara jelaskan bahwa Al itu auditor lah yangmelakukan dari A sampai Z kalau di PKN auditor itu di akhir, semuadidasarkan atas apa yang dikumpulkan oleh penyidik, sama kalau itumisalnya didorong ke BPK untuk audit PKN seperti itu jugaBahwa terkait adanya peraturan mahkamah agung tentang siapa yangberwenang mendeklare, di peraturan mahkamah agung itu yang berwenangmendeklare memang adalah BPK, tetapi yang melakukan audit itu apakahboleh BPKP menurut AHIli
105 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUKANDAR ;Pada bulan Agustus 2006 Terdakwa dengan menyalahgunakankewenangannya selaku Kepala Biro Hukum dan atau selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) memerintahkan BAHIR ROMSAH untukmembuat dokumen pencairan anggaran tersebut dengan menggunakanPutusan perkara baik perdata maupun Tata Usaha Negara yang telahberkekuatan hukum tetap dengan maksud akan dipergunakan untukinsentif pribadi Terdakwa maupun orang lain termasuk beberapa atasanTerdakwa, bukan untuk pembayaran honorarium, transport dan makanTenaga Ahili
150 — 137
Bahwa sepengetahuan Ahili,seorang auditor dalam melakukan pekerjaan harus mengikuti SOP yangsudah ditentukan BPKP, dan seorang auditor sebelum melakukantugasnya terlebih dahulu harus mengumpulkan dokumendokumen,keteranganketerangan yang cukup dari orangorang terkait ;Bahwa sepengetahuan Ahli, gelar perkara atau expose penting dilakukanuntuk melihat atau menggali dugaan ada tidaknya unsur melawan hukumatas kerugian Negara yang akan di audit, apabila auditor kesulitan dalammelakukan audit, contohnya
KHAIRUR RAHMAN SH
Terdakwa:
EFNI EFRIDAH,S.PD.M.PD
128 — 36
AC092488.Halaman446 dari 558 Perkara Nomor : 23/Pid.SusTPK/2021/PN.MdnMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, Ahili,keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut : Bahwa dalam kegiatan pengadaan buku panduan pendidik SD dan SMPTahun Anggaran 2020 pada Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi Sumberdananya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan alokasi danasebesar kurang lebih Rp. 2.400.000.000, (dua milyar empat ratus jutarupiah
123 — 35
Bahwa sepengetahuan Ahili,seorang auditor dalam melakukan pekerjaan harus mengikuti SOP yangsudah ditentukan BPKP, dan seorang auditor sebelum melakukantugasnya terlebih dahulu harus mengumpulkan dokumendokumen,keteranganketerangan yang cukup dari orangorang terkait ;Bahwa sepengetahuan Ahli, gelar perkara atau expose penting dilakukanuntuk melihat atau menggali dugaan ada tidaknya unsur melawan hukumatas kerugian Negara yang akan di audit, apabila auditor kesulitan dalammelakukan audit, contohnya
KHAIRUR RAHMAN SH
Terdakwa:
MASDALENA POHAN,S.SOS
103 — 23
AC092488.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, Ahili,keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut : Halaman 444 perkara Nomor : 24/Pid.SusTPK/2021/PN.MdnBahwa dalam kegiatan pengadaan buku panduan pendidik SD dan SMPTahun Anggaran 2020 pada Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi Sumberdananya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan alokasi danasebesar kurang lebih Rp. 2.400.000.000, (dua milyar empat ratus jutarupiah
545 — 207
YAIKA GEMAUTAMA; karena tidak mencantumkan jangka waktu pelaksanaan, tidak adasurat pernyataan tunduk ketentuan, tidak ada surat pernyataan sanggupbekerja dan tidak ada surat pernyataan menugaskan tenaga ahili;Berdasarkan lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran No.03/BAPP/AI/XII/2008, tanggal 19 Desember 2008, untuk kegiatan pengadaanjasa konsultan perencanaan pembangunan fasilitas chicken breeding, yanglulus evaluasi administrasi ketigatiganya yakni : No Perusahaan Nama1. PT.
1029 — 727 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEBERATAN PERTAMA BUKTIBUKTI YANG DIJADIKAN DASAR OLEH TERMOHON KEBERATANDALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA TIDAK MEMENUHIKETENTUAN PASAL 42 UndangUndang NO. 5 TAHUN 199928.29.30.31.32.Pasal 42 UndangUndang No. 5 Tahun 1999 secara tegas mengaturdan membatasi alatalat bukti yang dapat dipergunakan dalammelakukan pemeriksaan pelanggaran UndangUndang No. 5 Tahun1999.Pasal 42 UndangUndang No. 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:Alatalat bukti pemeriksaan Komisi berupa:keterangan saksi,keterangan ahili