perlu dilunasi debitur di antarautangutang yangsamasama dapat ditagih, maka pembayaran harusdianggap sebagai pelunasan utang yang dapat ditagih lebih dahuludaripada utang utang lainnya, meskipun utang yang terdahulu tadikurang penting sifatnya dari pada utangutang lainnya itu.Jika utangutang itu sama sifatnya, maka pelunasan harus dianggapberlaku untuk utang yang paling lama, tetapi iika utangutang itu dalamsegalagalanya sama, maka pelunasan harus dianggap berlaku untukmasingmasing utang menurut imbangan

rendahnya Jumlah Pertanggunganatau Harga Pertanggungan yang diinginkan tertanggung.Bahwa dalam hukum positif prinsipprinsip tersebut diatur dalam bahwaPasal 253 KUHD (Bab Kesembilan: Tentang asuransi atau pertanggunganseumumnya) yang menyatakan bahwa:"Suatu Pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentinganyang sesungguhnya, hanyalah sah sampai jumlah tersebutApabila harga penuh sesuatu barang tidak dipergunakan, maka apabilatimbul kerugian, si penanggung hanyalah diwajibkan menggantinyamenurut imbangan

Agustus 2011,Negara dirugikan sebesar Rp. 992.168.386,47 (sembilan ratus sembilan puluhdua juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh enam empatpuluh tujuh rupiah) atau kurang lebih sejumlah uang terse but dengan perinciansebagai berikut :e Kerugian keuangan negara dari pekerjaansipil dan arsitektur Rp. 662.781.742,47 Kerugian keuangan negara dari pekerjaanElektrikal dan Mekanikal Rp. 369.386.644.00Jumlah kerugian keuangan negara Rp. 992.168.386,47Menimbang, bahwa berdasarkan per imbangan

Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yangtimbul dalam perkara a quo ini;SubsiderApabila Majelis HakimPengadilan Agama Bogor berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono);Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,cukuplah kiranya ditunjuk halhal yang termuat dalam Berita Acara Sidangperkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERT IMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan

Sebaliknya,sebagal imbangan timbul pula kewajiban atau pertanggungjawabanpada si pembuat pelanggaran untuk mengganti kerugian tersebut.Dalam hukum sipil terhadap perbuatan yang bersifat kesengajaandan bersifat kurang penghatihati umumnya diberikan akibat hukumyang sama seperti dalam pasal 1365 BW, yang pokoknya tidak lainfalah memulihkan keseimbangan, dan dalam hal yang terpentingfalah mengetahui siapakah yang wajib memulihkan keseimbangandan harus mengganti kerugian.Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat

Dalam hukum positif hal tersebut kemudian diatur dalamPasal 253 KUHD yang berbunyi:Suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentinganyang sesungguhnya, hanyalah sah sampai jumlah tersebut.Apabila harga penuh sesuatu barang tidak dipergunakan, maka apabilatimbul kerugian, si penanggung hanyalah diwajibkan menggantinyamenurut imbangan dari pada bagian yang dipertanggungkan terhadapbagian yang tidak dipertanggungkan.Dengan demikian jelaslah bahwa penggantian klaim asuransi dilakukanterhadap

objekasuransi yang rusak sesuai dengan harga sesaat sebelumterjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian, bukan menggantisenilai harga pembelian atau pembuatan barang atau objekpertanggungan.Pasal 253 KUHD:Halaman 69Putusan No: 341/Pdt.G/2015/PN.Man.11.Suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentinganyang sesungguhnya, hanyalah sah sampai jumlah tersebut.Apabila harga penuh sesuatu barang tidak dipergunakan, maka apabilatimbul kerugian, si penanggung hanyalah diwejibkan menggantinyamenurut imbangan

Apabila harga penuhsuatu barang tidak dipergunakan, maka apabila timbul kerugian, si penanggunghanyalah diwajibkan menggantinya menurut imbangan dari pada bagian yangdipertanggungkan terhadap bagian yang tidak dipertanggungkan.Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 253 KUHD tersebut diatasdihubungan dengan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensipada angka ll. 1.

sendiri tidak mengetahui padawaktu dibuatnya perjanjian sewa ;Ayat (2) mengatur : Jika cacatcacat itu telah mengakibatkan sesuatu kerugianbagi si penyewa, maka kepadanya pihak yang menyewakan diwajibkanmemberikan ganti rugi.Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 1557 BW / KUHPerdatamengatur bahwa Jika sebaliknya si penyewa diganggu dalam kenikmatannya,disebabkan karena suatu tuntutan hukum yang bersangkutan dengan hak milikatas barangnya, maka ia berhak menuntut suatu pengurangan harga sewamenurut imbangan

Syarat kepatutan ini sebetulnyaberakar pada suatu sifat peraturan hukum pada umumnya yaitu usahamengadakan imbangan dari pelbagai kepentingan yang ada dalammasyarakat.

.; KUHD 234, 236.)Pasal 234Bila barang yang dijual hanya sebagian didapatkan pada harta pailit, pemberian kembalidilakukan menurut imbangan dan dalam perbandingan dengan harga pembelian dalamkeseluruhannya.

barangbarang itu telah diserahkan tanpa ada kekurangan, kecualibila sebelum atau pada kesempatan penerimaan barang itu, atau bila kekurangannya datiluar tidak kelihatan, selambatlambatnya pada hari ketiga setelah penerimaan, penerimatelah memberitahukan secara tertulis kepada pengangkut atau wakilnya tentang adanyasuatu kekurangan.Bila suatu kekurangan sudah pasti, maka bila hal usaha mengenai barang barang denganberbagaibagai sifat, diangeap bahwa kekurangannya mempunyai susunan yang samamenurut imbangan

Bila setelah dilakukan pembagian beban, barangbarangyang dibuang ke laut diperoleh kembali oleh para pemilik, mereka wajib menyerahkankepada nakhoda dan yang berkepentingan dalam muatan itu, apa yang telah mereka terimauntuk barang itu dalam pembagiannya, dikurangi dengan kerugian, biaya dan upah sertabiaya pengamanan.Dalam hal itu penyerahan tersebut diterima oleh kapal dan oleh mereka yangberkepentingan dalam imbangan yang sama seperti dalam hal mereka ikut memikulkerugian karena pembuangan barang

SPPTT/IX/2003, di beri tanda bukti P10 ;Fotokopi Surat Keterangan Perwatasan Tanah Nomor : 135DM.X/SKT/FN/85,diberi tanda bukti P11 ;Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.42/1986, diberi tanda buktiP12 ;Fotokopi Akta Jual Beli No. 590/038//KCMP/1986, di beri randa bukti P13;Fotokopi Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 16 Juni 2002, di beritanda bukti P14 ;Fotokopi Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 01 Oktober 2014, diberi tanda bukti P15 ;Fotokopi Pengeluaran Dana TMMD Imbangan

dikeluarkan dari pihak dalam perkara a quoasal Tergugat II menarik Rita Momon masuk pada perkara a quo (Vrijwaring),namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat II selama persidangan,sehingga persidangan tetap dilanjutkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1557 KUHPerdatamenyatakan jika sebaliknya penyewa diganggu dalam kenikmatannya,disebabkan karena suatu tuntutan hukum yang bersangkutan dengan hak milikatas barangnya, maka ia berhak menuntut suatu pengurangan harga sewamenurut imbangan

sebanyak 5 gram,

rendahnya Jumlah Pertanggungan atauHarga Pertanggungan yang diinginkan tertanggung;Bahwa dalam hukum positif prinsipprinsip tersebut diatur dalambahwa Pasal 253 KUHD (Bab Kesembilan: Tentang asuransi ataupertanggungan seumumnya) yang menyatakan bahwa:Suatu Pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentinganyang sesungguhnya, hanyalah sah sampai jumlah tersebut;Apabila harga penuh sesuatu barang tidak dipergunakan, makaapabila timbul kerugian, si penanggung hanyalah diwajibkanmenggantinya menurut imbangan

Dan Terdakwa sudah 2 (dua)kali melaksanakan Operasi yang pertama OperasiSatgas Rajawali Yonif 125/Simbisa pada Tahun1996 dan yang kedua Operasi Imbangan Aceh padatahun 2002.b. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggungkeluarga dan masih menafkahi satu orang istri dantiga orang anak yang masih kecil yang sangat butuhbiaya hidup dan kasih sayang dari Terdakwa.Hal. 10 dari 93 hal. Putusan Nomor 19K/PM I02/AD///2018c.

TNIAD.Halhal yang secara langsung maupun tidak langsung mohon untukdipertimbangkan, yaitu:1) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi.2) Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupundisiplin.3) Usia Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untukmenjadi masyarakat militer yang disiplin.4) Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada keluargakorban walaupun belum diterima.5) Para Terdakwa telah melaksanakan penugasan, yaitu :Terdakwa1 melaksanakan operasi imbangan

Halhal yang secara langsung maupun tidak langsung mohon untukdipertimbangkan, yaitu:a)b)C)d)e)Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi.Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.Usia Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadimasyarakat militer yang disiplin.Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada keluarga korbanwalaupun belum diterima.Para Terdakwa telah melaksanakan penugasan, yaitu : Terdakwa1 melaksanakan operasi imbangan Aceh

Para Terdakwa telah melaksanakan penugasan, yaitu :e Terdakwa1 melaksanakan operasi imbangan Aceh Timur tahun 2004.e Terdakwa2 melaksanakan operasi pengamanan di Pulau Sekatung tahun 2010.e Terdakwa3 melaksanakan operasi cenderawasih PapuaPNG tahun 20012002 danmelaksanakan Obvitnas Aceh tahun 20022004.e Terdakwa4 melaksanakan operasi pengamanan di Pulau Sekatung tahun 20082010.e Terdakwa5 melaksanakan operasi pengamanan di Pulau Sekatung tahun 2007, 2010,2011.MenimbangMenimbang5.

Sebaliknya sebagai imbangan timbul pula kewajiban ataupertanggungjawaban pada si pembuat pelanggaran untuk menggantikerugian tersebut ;Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan sebagaimanatersebut diatas, maka perbuatanperbuatan TERGUGATREKONVENSI adalah nyatanyata, jelas, tegas, dan mutlak adalahmerupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur danditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdt ;Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT REKONVENSItersebut diatas, maka jelas dan nyata bahwa

PLN (Persero) Wilayah Lampung,membentuk Tim Imbangan pelaksana Customer InformationSystem (CIS) dengan tugas melakukan pengecekan terhadaphardware, sistem aplikasi dan petugas/operator untukmengetahui apakah sistim aplikasi yang dibuat oleh PT.Altelindo Karyamandiri sudah berjalan sesuai dengan TUL95 (Tata Usaha Langganan 95), TDL (Tarif Dasar Listrik)dan produkproduk pelayanan, dimana BUDI HARSONOmemberi pengarahan untuk sistem informasi CIS (CustomerInformation System) berbasis IT mencakup sisteminformasi

557.715.8611, (Lima ratuslima puluh tujuh juta, tujuh ratus lima belas ribu,delapan ratus enam puluh satu rupiah).Jumlah pelanggan yang semula berjumlah 245.000 (Duaratus empat puluh lima ribu) pelanggan menjadi 249.246(Dua ratus empat puluh sembilan ribu, dua ratus empatpuluh enam) pelanggan.Merubah komparisi, semula PT PLN Persero diwakili olehSdr HARIADI SADONO menjadi diwakili oleh Sdr BUDIHARSONO.Masa perjanjian kontrak, semula berlaku s/d bulan 1Desember 2004 menjadi berlaku s/d 1 Desember 2005.Tim Imbangan

Pihak Kedua133 /ALTPLN/NK/XII/2003 berdasarkan kontrak No.239 .PJ/612/WILLPG/2003 tanggal 1 Desember 2003 yangtidak sesuai dengan ketentuan tersebut, kemudianterdakwa bersamasama BUDI HARSONO menerbitkan danmenandatangani amandemen kontrak yaitu dari Amandemen Isampai dengan Amandemen IX;Bahwa benar pada tanggal 21 September 2004, ataskeinginan terdakwa untuk mengembangkan kerjasama untukCabang Metro dan Cabang Kotabumi, kemudian BUDI HARSONOmembentuk Tim Imbangan pelaksana Customer InformationSystem

Pihak Kedua133 /ALTPLN/NK/XII/2003 berdasarkan kontrak No.239 .PJ/612/WILLPG/2003 tanggal 1 Desember 2003 yangtidak sesuai dengan ketentuan tersebut, kemudianterdakwa bersamasama BUDI HARSONO menerbitkan = danmenandatangani amandemen kontrak yaitu dari Amandemen Isampai dengan Amandemen IX;Bahwa benar pada tanggal 21 September 2004, atas keinginanterdakwa untuk mengembangkan kerjasama untuk CabangMetro dan Cabang Kotabumi, kemudian BUDI HARSONOmembentuk Tim Imbangan pelaksana Customer InformationSystem

menjadi beban bersama antara Tergugat dan Tergugat II, sebagaimana diatur dalam Undang Undang hukumPerdata Pasal 1643, yang berbunyi; Para sekutu dapat dituntut olehsi berpiutang dengan siapa mereka telah bertindak, masingmasinguntuk suatu jumlah dan bagian yang sama, meskipun bagian sekutuyang satu dalam persekutuan adalah kurang dari pada bagiansekutu yang lainnya, terkecuali apabila sewaktu utang tersebutdibuatnya dengan tegas ditetapkan kewajiban para sekutu itu untukmembayar utangnya menurut imbangan

Berhubung dengan halhaldiatas itu maka kebanyakan gadai itu diadakan dengan imbangan yangsangat merugikan penggadai dan sangat menguntungkan pihakpelepas uang. Dengan demikian maka teranglah bahwa gadai itumenunjukkan praktekpraktek pemerasan, hal mana bertentangandengan azas sosialisme Indonesia. Oleh karena itu maka didalamUndangundang Pokok Agraria hak gadai dimasukkan dalam golonganhakhak yang sifatnya "Sementara", yang harus diusahakan supayapada waktunya dihapuskan.

Kalimat ini terbukti ampuh menjadi senjata andalankeyakinan semua orang agar keinginan cerai dapat terkabul sangat mudah.Penggugat dan kuasanya lupa imbangan kalimat keadilannya, yaitu Penggugattidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, ibu dan...dst;3.