tahun 2012.Bahwa setelah dana pinjaman kredit diterima dari Bank BRI Ajibarangditerima oleh kelompok selanjutnya dana dibagikan kepada anggotakelompok dan bukan anggota kelompok yang mempunyai sertifikatagunan, sedangkan untuk perincian jumlah yang diterima saksi tidaktahu, yang jelas saksi menerima uang sejumlah Rp 13.000.000,Sedangkan untuk penerimaan dana pinjaman dari Bank JatengPurwokerto oleh kelompok selanjutnya dana juga dibagikan kepadamasing masing anggota dan bukan anggota kelompok yang mempun

Bahwa setelah dana pinjaman kredit diterima dari Bank BRI Ajibarangditerima oleh kelompok selanjutnya dana dibagikan kepada anggotakelompok dan bukan anggota kelompok yang mempunyai sertifikatagunan, sedangkan untuk perincian jumlah yang diterima saksi tidaktahu, yang jelas saksi menerima uang sejumlah Rp 13.000.000,sedangkan untuk penerimaan dana pinjaman dari Bank JatengPurwokerto oleh kelompok selanjutnya dana juga dibagikan kepadamasing masing anggota dan bukan anggota kelompok yang mempun yaisertifikat

Penggugattidak mempunyai kepentingan untuk menggugat (tidak mempun yaipersona standi in judicio);3. Gugatan kabur (obscuur libel);Menimbang, bahwa atas eksepsieksepsi yang diajukan Tergugat tersebut,Penggugattelah membantah dalam Replik yang diajukan pada persidangan yangterobuka untuk umum pada tanggal 28 Januari 2019;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkansatu persatu eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:1.

2.617 orang (pemilik kios dan/atau pemilik kios sekaliguspedagang dan/atau penyewa kios) dan wakil kelompok Il diperkirakansebanyak 35 rumah (rumah pemilik yang sekaligus penghuni atau hanyasebagai penghuni);Bahwa selanjutnya dalam gugatan Para Penggugat halaman 22 sampaildengan 34 anggota dari wakil kelompok yang disebutkan namanyasejumlah 91 orang;Bahwa kemudian dalam gugatan Para Penggugat halaman 35 sampaidengan 41 anggota dari Wakil Kelompok II yang disebutkan namanyasejumlah 41 orang dan yang mempun

Azura, ini adalah keterangan yang tidak mempun yainilai atau arti karena Saksi4 tidak hadir dalam persidangan,dihadapkan dengan Pasal 173 ayat (1) Undangundang Nomor 31Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa :Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yangdinyatakan Saksi di Sidang Pengadilan.Dihadapkan ketentuan pasal 185 ayat (2) KUHAP, keteranganseorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yangcukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau unus testisnulus

perbuatannya;Menimbang, oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam tuntutannyamenyebutkan: Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 x Rp 6.127.408.982, =Rp 12.254.817.964, jika Terdakwa tidak membayar denda tersbeut palinglama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatanhukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dandilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempun

Subdenpom XVI/21Tual, Terdakwa disuruh oleh Penyidik untukmengajukan kredit di BRI untuk menggantiuang Saksi2, dengan imingiming apabilasudah mengganti uang Saksi2 maka BerkasTindak pidana Penadahan hanya 1 (satu)berkas saja.Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa dalam perkara initidak bisa dikonfirmasi atau ditanggapi oleh Saksi2karena Saksi tidak hadir di persidangan sedangkansangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi4ditanggapi oleh Saksi4 bahwa tetap dalamketerangannya dan dalam hal ini Terdakwa mempun

telah membantahdalildalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya hubungan kerja antaraPenggugat dan Para Tergugat tidak pernah putus, menghukum Penggugatuntuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi semula dengantidak dikurangi hakhaknya, memanggil Para Tergugat untuk bekerja kembali,menghukum Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada ParaTergugat apabila tidak melaksanakan isi putusan sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) per hari sejak putusan ini diucapkan dan telah mempun

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalamRekonvensi tersebut sangat tidak berdasar dan sangat mengadaada,karena untuk membuktikan bahwa kepemilikan atau penguasaantanah tanpa hak dan tidak tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikanyang sah ataupun tidak bisa menjelaskan asalusul kepemilikan tanahadalah perbuatan tindak pidana, maka untuk itu Para Penggugatharus membuktikan hal tersebut terlebih dahulu, dan haruslahdilakukan upaya hukum Pidana terlebih dahulu, sehingga mempun yaikeputusan

Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 3 Januari 2011 antara H.Kilam Abdu rohim dengan Penggugat tidak mempun yai kekuatan hukumyang mengikat;3. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi1.

PURWANTO, SE;Saksi DOHONG;Bahwa Saksi akan menerangkan sehubungan dengan Penggugat mempun yaitanah yang terletak di Handel Kasamboyan Jadi Desa Mintin Km 22 danbersebelahan dengan tanah milik Pak USIS;halaman 43 dari 1033 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN KlikBahwa Saksi tidak tahu surat tanah/ denah tanah yang di sebelah UtaraHandel Kasamboyan Jadi ini tanah milik ALBERT BEKER orang tuanya Sdr.EKA SUPRIADI tersebut atau tidak, yang diperlihatkan Kuasa HukumPenggugat dalam persidangan;Bahwa Saksi tidak

syariat agama Islam maka tidak masuk dalam pengertianperekonomian negara;Menimbang bahwa sampai saat ini belum ada peraturan perundang undangan yang menyatakan dana zakat yang dihimpun dari Muzaki atau yangberkewajiban membayar zakat merupakan salah satu sumber pendapatannegara yang masuk dalam keuangan negara;Menimbang bahwa sesuai dengan tujuan UndangUndang Nomor 23Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat maka Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) adalah lembaga pemerintah non struktural yang mandiri mempun

halaman 31 dari 47 halaman put No.101/PDT/2018/PT JMB Menolak gugatan Penggugatseluruhnya; Menghukum pihak Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini sebesar Rp. 86.000, (delapan puluh enam ribu rupiah);Bahwa berdasarkan putusan akhir dari perkara waris diatas, jelas PenggugatRekovensi mempunyai hak atas tanah waris tersebut bersama ahli warislainnya yaitu Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, akantetapi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak mempun

Pasal 1 angka 9 UU PTUN menyatakan, KeputusanTata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan olehbadan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tatausaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkanakibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.Halaman 83 dari 154 halaman, Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUNJKT20.21.22.Bahwa Objek sengketa tidak bersifat final dalam pengertian mempun

melakukan pembagian dividen kepada parapemegang sahamnya sehingga, bukan hanya Penggugat sajayangbelum menerima dividen tapi juga seluruh pemegang saham lainnya.Namun dalildalil Penggugat yang berulang ulang menyebutkanbahwa Penggugat belum pernah menerima dividen justrumenunjukan ketidakpedulian dan itikad buruk Penggugat terhadapPT Hitakara.Penggugat seharusnya mengerti bahwa dalam tata kelolaperusahaan yang baik, pembagian dividen hanya dapat dibagikankepada para pemegang saham pada saat perusahaan mempun

dikabulkan"Pertimbangan Majelis Hakim A Quo diatas menjadi dasar amar putusanangka 9, halaman 72 Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor32/Pdt.G/2018/PNSrp tanggal 15 Nopember 2018, Majelis Hakim A Quomemerintahkan"Tergugat Ill sebagai pejabat yang diberikan wewenangberdasarkan hukum untuk itu, untuk menandatangani SuratPernyataan Penguasaan Tanah Secara Fisik (Sporadik) ataupunsuratsurat terkait lainnya yang diperlukan oleh Pengugat dalamwaktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara a quatelah mempun

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa,mengadilidan memutuskan perkara a quo ini.e Eksepsidiskulifikasi atau gemis aanhoedanigheid.Eksepsi diskulifikasi atau gemis aanhoedanigheid, yaitu eksepsi yangmengemukakan bahwa penggugat tidak memiliki persona standi injudicio didepan Pengadilan Negeri Ambon karena Penggugat tidakberhak karenanya tidak mempunvai hak dan kapasitas untukmenggugat.Bahwa menurut Tergugat XV, Penggugatbukan orang yang berhak,oleh karenya Penggugattidak mempunyai hak dan tidak mempun

Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenagakerja mempun yaiperanan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuanpembangunan;Bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenagakerja, diperlukanpembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenagakerjadan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungantenagakerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabatkemanusiaan;.

Berdasarkan aspek teoritik melalui visi ratiorecidendi dari memorie van teolichting yang menentukan bahwa Pemerintahjuga telah menyelidiki apakah hakim dapat meletakkan dwangsom untukmenjamin pembayaran sejumlah uang, karena perjanjian atau untukpembayaran sejumlah uang dalam periode tertentu misalnya gaji dan biayabiaya perawatan pemerintah melalui suatu dwangsom mempun yai maksuduntuk menjamin pelaksanaan sungguhsungguh dari perjanjian, sedangkandalam hal hukuman untuk pembayaran sejumlah uang,

Sekarang kamisudah tidak mempun dan ke 3 anakanak kami ada yang ikut kakakTerdakwa, ikut adik Terdakwa dan ada yang jadi anak angkat temanTerdakwa semua demi kelangsungan hidup dan sekolahnya. Sekarang yangdirumah tinggal istri, anak Terdakwa yang SMP dan si kecil yang baruberusia 1,5 tahun. Untuk menghidupi isteri Terdakwa sekedar membuatkripik keladi (mbothe) untuk bertahan hidup yang kadang sering dibantusaudara/temanteman Terdakwa.

Terdakwa Ida Bagus Kt.Darma Putra sebesar Rp.180.000,(seratus delapan puluh ribu rupiah) bukannya Rp.900.000,hal 53 dari 139 halaman putusan nomor 3/Pid.SusTPK/2015/PN.Dps(Sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam bukti kwitansiyang diperlihatkan dipersidangan;Bahwa, benar pada saat pembayaran tersebut Ida Bagus KtDarma Putra ataunTerdakwa tidak ada meminta kuitansi namunatas penerimaan dari para tamu yang menyewa kamar selalusaksi catat dalam pembukuan sehingga apabila adapengecekan saksi masih mempun