Ditemukan 6591 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-10-2013 — Putus : 03-02-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 22/Pid.Sus/2013/P.Tpkor-Yk Tanggal 3 Februari 2014 — NURJANAH, SPd
54 — 13
54 — 13
MARCUS PRIYO GUNARTO (Keterangannya dibacakan) Bahwa ahli tidak kenal dengan Sugiyana Wiratna dan tidak ada hubungansaudata ; 2222222 222 nnn nnn nnn nnn nee Bahwa ahli menekuni Hukum Pidana sejak masih kuliah sebagai mahasiswaS1, S2 sampai dengan lulus S3 hingga bekerja di Fakultas Hukum UGMsebagai pengajar Hukum Pidana ; Bahwa ahlipernah melakukan penelitian : Meneliti tentang Penegakan Hukum Perda yang mengandung sanksipidana; = ~ Meneliti tentang Pelaksanaan Tugas PPNS di lingkungan PemdaYogya
Register : 09-09-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PN Dataran Hunipopu Nomor 76/Pid.B/2021/PN Drh Tanggal 25 Nopember 2021 — Penuntu umum: FARIDS DHESTARASTRA, SH, Terdakwa: ABDURAHMAN LATUMAPAYAHU Alias MAN,
330 — 229
330 — 229
titik, garis atau underbar;Bahwa untuk menyimpulkan sebuah tanda tangan ada 3 (tiga) klasifikasi yaituidentik, non identik dan superiur signature;Bahwa menurut ahli terdapat perbedaanperbedaan seperti contoh nomor 7dimana starting point atau arah tarikan antara barang bukti dengan dokumenpembanding sudah berbeda;Bahwa ahli merupakan polisi yang bertugas membantu teknis penyidikan;Bahwa sesuai dengan Perkap Nomor 10 tahun 2009 yang bisa meminta ahlidalam memeriksa tanda tangan hanya Penyidik Polri, PPNS
Putus : 12-05-2015 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN SLEMAN Nomor 545/Pid. Sus/2014/PN. Smn Tanggal 12 Mei 2015 — ALEX SETYANTO WAHYU PRIHASMORO,SE
168 — 41
168 — 41
A3dibenarkan oleh saksi.Bahwa wajiob pajak berhak menghitung sendiri pajak yang akandisetorkannya.Bahwa untuk pengungkapan ketidak benaran laporan pajak kalausudah ada Penyidikan oleh PPNS sudah tidak ditanggapi lagi.Bahwa prosedur pengungkapan ketidak benaran setelah di KPP ditelitikebenaran, kalau sudah benar di terima, kalau tidak sesuai diberitahukan kembali kepada wajib pajak.Bahwa pelaporan pajak CV.Tira Persada menurut hasil penelitianmaterial tidak sesuai karena ada selisih, karena tidak
Putus : 08-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 769 B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
58 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untukmengetahui bahwa Wajib Pajak memang benarbenar melakukan tindakpidana di bidang perpajakan harus dibuktikan melalui proses pengadilanyang dapat membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun;Kemungkinan dapat terjadi bahwa Wajib pajak yang disidik oleh PPNS,tetapi oleh penuntut umum tidak dituntut berdasarkan sanksi pidanaperpajakan, misalnya Wajib Pajak yang dijatuhi pidana oleh pengadilankarena melakukan penyelundupan yang dalam putusan pengadilan tersebutmenunjukkan adanya suatu jumlah objek pajak
Putus : 10-03-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN MEULABOH Nomor 204/PID.B/2015/PN Mbo Tanggal 10 Maret 2016 — MULYADI ADLI Bin M. ADLI HASYIM
84 — 6
84 — 6
INVOICO;=== Melaksanakan administrasi Penagihan Pajak meliputi seluruhkegiatan penagihan dibawah wilayah Kanwil DJP Aceh;> Melakukan manajerial bidang Intelijen dalam lingkup KanwilDJP Ace@h) 222222 nn nnn nn nnn nnn nn nnn nen ne nano Melakukan pengawasan dan manajerial dalam bidangadminsitrasi Penyidikan Perpajakan yang dilakukan Kanwil DJP> Melaporkan adanya suatu tindak pidana perpajakan yang terjadiberdasarkan laporan bukti permulaan kepada penyidik PNS(PPNS) Ditjen Pajak di wilayah Kanwil DJP
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1246 /B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Februari 2016 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
241 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
241 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidangperpajakan untuk menentukan kerugian pada pendapatan Negara, atasjumlah pajak yang terutang belum dikeluarkan surat ketetapan pajak.Untuk mengetahui bahwa Wajib Pajak memang benarbenar melakukantindak pidana di bidang perpajakan harus dibuktikan melalui prosespengadilan yang dapat membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun;Halaman 108 dari 132 Halaman Putusan Nomor 1246 /B/PK/PJK/2015Kemungkinan dapat terjadi bahwa Wajib pajak yang disidik oleh PPNS
Register : 26-01-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Ptk Tanggal 26 April 2021 — Penuntut Umum:
GANDI WIJAYA SH MH
Terdakwa:
WAHYUDI
224 — 53
GANDI WIJAYA SH MH
Terdakwa:
WAHYUDI
224 — 53
Penyidik PPNS tidak dilakukan Penahanan;2. Penuntut Umum ditahan tahanan kota sejak tanggal 14 Desember 2020sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ditahan tahanan kota sejaktanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;4. Hakim Pengadilan Negeri ditahan tahanan kota sejak tanggal 26 Januari2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;5.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tahun 2009 382 — 202
- Tentang : PENERBANGAN
danc. menjadi penafsir penerapan regulasi di bidangpenerbangan;Pasal 367Majelis profesi penerbangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 364 paling sedikit berasal dari unsur profesi,pemerintah, dan masyarakat yang kompeten di bidang:hukum;pesawat udara;navigasi penerbangan;bandar udara;kedokteran penerbangan; dan>m>oaA0 oDPenyidik Pegawai Negeri Sipil.Pasal 368Majelis profesi penerbangan berwenang:a. memberi rekomendasi kepada Menteri untuk pengenaansanksi administratif atau penyidikan lanjut oleh PPNS
Register : 18-09-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN TARAKAN Nomor 316/Pid.Sus/2015/PN-Tar Tanggal 15 Desember 2015 — -MUSTAMIN Bin TENRATU
537 — 64
537 — 64
PPNS,. 8.Operator Computer.> Hal tersebut saksi lakukan sesuai perintah dengan Kasi KeselamatanBerlayar Penjagaan dan Patroli pada Kantor Syahbandar dan OtoritasPelabuhan (KSOP) Kelas II Gresik ( Sdr.J.A TURMANTO.> Bahwa saksi sebagai PA Jaga pada KSOP Kelas II Gresik, bertanggungjawab langsung kepada Kasi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patrolipada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IIGresik (Sdr.J.A TURMANTO).> Bahwa prosedur/persyaratan proses Surat Persetujuan Berlayar
PPNS,. 8. OperatorComputer. Saksi sebagai Kasi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOPKelas II Gresik, bertanggung jawab langsung kepada Ka KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik (Capt.H.Dahlan,M.T,).> Bahwa prosedur/persyaratan proses Surat Persetujuan Berlayar (SPB)adalah : 1. Adanya surat permohonan dari pemilik atau operator kapal,yang dilengkapi dengan pernyataan nahkoda dan pemenuhan kewajibankapal lainnya seperti bayar uang sadar, PNBP dan sebagainya., 2.
Register : 13-10-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk Tanggal 3 Februari 2015 — Ir. BONAPARTEI Bin SIUS
152 — 23
152 — 23
UPTD Linkamhut adalah melaksanakanpengawasan, perlindungan dan pengamanan hasil hutan, pengawasan legalitashasil hutan, mengadakan penyuluhan mengenai perusakan dan kebakaran hutan,mengadakan pembinaan anggota PPNS/Polhut yang ada di lingkunganLinkamhut;Bahwa menurut saksi semenjak ditunjuk sebagai kepala UPTD LinkamhutMuara Katingan saksi tidak pernah melihat maupun mendengar adanya lalulintas tagbod yang menarik tongkang untuk mengangkut hasil hutan berupa kayuyang dibawa masuk dari luar DAS Katingan
Satgas Polisi Hutan di UPTD Linkamhut adalahmelaksanakan pengawasan, perlindungan dan pengamanan hasil hutan,pengawasan legalitas hasil hutan, mengadakan penyuluhan mengenai perusakandan kebakaran hutan, mengadakan pembinaan anggota PPNS/Polhut yang ada dilingkungan Linkamhut;Bahwa menurut saksi semenjak ditunjuk sebagai kepala satgas di UPTDLinkamhut Muara Katingan saksi tidak pernah melihat maupun mendengaradanya lalu lintas tagbod yang menarik tongkang untuk mengangkut hasil hutanberupa kayu yang
Upload : 14-07-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN. JKT. UTR. * LIN HOK CUNG alias ACUNG alias HENDRIKO alias AGUSTINUS alias HENDRI SAPUTRA alias ANDI GUNAWAN
* TIMM WOLYA,SH.,MH Penuntut Umum
126 — 70
126 — 70
Sengaja tidakmenggunakan namapribadinya ataubanyak menggunakannama samarandengan tujuan agartidak diketahui olehpetugas pajak apabilakejahatan di bidangperjakan ini diketahuioleh Penyidik (PPNS)Pajak;Menawarkan ataumenjual Faktur Pajakyang tidakberdasarkan transaksisebenarnya melaluisales atau temantemannya atau39langsung kepadaperusahaanpengguna;d. Menerima order,menerbitkan, danmenerimapembayaran ataspenerbitan FakturPajak yang tidakberdasarkan transaksisebenarnya; sertae.
Register : 21-04-2016 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smr Tanggal 2 Juni 2016 — Penuntut Umum:
1.R. JOHARCA DWIPUTRA, S.H.
2.ALEXANDER KRISTIAN SILAEN, S.H, M.H.
3.M. YOGEN PANGKEY, S.H.
4.HERU APRIANTO, S.H.
5.MELATI WARNA DEWI, S.H.
6.AMIR GIRI MURYAWAN, S.H.
Terdakwa:
ARMIN EFENDY Bin Alm BANGSIR
152 — 21
1.R. JOHARCA DWIPUTRA, S.H.
2.ALEXANDER KRISTIAN SILAEN, S.H, M.H.
3.M. YOGEN PANGKEY, S.H.
4.HERU APRIANTO, S.H.
5.MELATI WARNA DEWI, S.H.
6.AMIR GIRI MURYAWAN, S.H.
Terdakwa:
ARMIN EFENDY Bin Alm BANGSIR
152 — 21
Bontang Selatan Kota Bontang Tahun Anggaran2012 tersebut dan Saksi juga tidak tahu siapa PPNS yang bertindaksebagai PPTK dalam proyek pembangunan Jalan di Teluk Kedere Kel.Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Tahun Anggaran2012 tersebut;Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi tukangdalam Proyek pembangunan Jalan di Teluk Kedere Kel. Bontang LestariKec.
Register : 18-02-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 17-05-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr Tanggal 10 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.HADEMAN, SH
2.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
3.I MADE SUTAPA
4.HASAN BASRI,SH
5.FAJAR ALAMSYAH, SH
6.EMA MULIAWATI,SH.
7.I WAYAN SURYAWAN, SH
8.I.A.P. CAMUNDI DEWI,SH.
9.MILA MEILINDA
Terdakwa:
MASHUD YUSUF, S.Si
216 — 167
1.HADEMAN, SH
2.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
3.I MADE SUTAPA
4.HASAN BASRI,SH
5.FAJAR ALAMSYAH, SH
6.EMA MULIAWATI,SH.
7.I WAYAN SURYAWAN, SH
8.I.A.P. CAMUNDI DEWI,SH.
9.MILA MEILINDA
Terdakwa:
MASHUD YUSUF, S.Si
216 — 167
Perpajakan sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 terpenuhitermasuk unsur perhitungan kerugian negara yakni setiap orang dengansengaja terpenuhi adanya alat keterangan kemudian kerugian negaranyajuga kita ada buktibukti termasuk namanya PKPM faktur Pajak yangdikeluarkan oleh Newmont Mineral dan rekening Wajib Pajak ada jugadan sudah di cek pada bukti permulaan dan itu menguatkan TindakPidana perpajakannya memang ada;Bahwa karena yang melaksanakan bukti permulaan adalah PPNS
kalau terkait denganpenuntutan yang dimaksud adalah daluwarsa penuntutan jadidaluwarsanya 10 tahun demikian juga apabila masih ditahapadministrasi daluwarsa penetapan pajaknya juga 10 tahun;Bahwa kalau untuk jumlah totalnya karena sekarang sudah tahun 2021berarti untuk nilai yang telah menjadi kerugian untuk tahun sebelum 2011sudah tidak dapat diperhitungkan lagi terlebin untuk yang januari februari2011 juga sudah tidak termasuk yang dapat diperhitungkan, jadi waktu itupada saat ahli diperiksa oleh PPNS
Register : 13-02-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 127/Pid.B/2019/PN SDA Tanggal 2 Mei 2019 — Penuntut Umum:
GUNTUR ARIEF WITJAKSONO, SH
Terdakwa:
HERMIN WIDIYASTUTI, SE.
303 — 233
GUNTUR ARIEF WITJAKSONO, SH
Terdakwa:
HERMIN WIDIYASTUTI, SE.
303 — 233
ARIEF BUDIMAN, S.E, M.M dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Halaman 76 dari 193 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN SDA Bahwa ahli menjabat sebagai Pemeriksa Pajak Madya pada KPPMadya Sidoarjo sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan sekarang; Bahwa ahli dimintai keterangan dalam kaitan menghitung kerugianNegara akibat terbitnya faktur pajak yang tidak sesuai transaksisebenarnya; Bahwa ahli menghitung kerugian Negara tersebut berdasarkandokumen pendukung yang ditunjukkan Penyidik PPNS
Putus : 03-09-2013 — Upload : 21-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST Tanggal 3 September 2013 — Terdakwa KUWAT
72 — 19
72 — 19
Selain itu, saksi juga pernahmeminjam uang kepada terdakwa selaku bendahara pada waktu uanggali tutup lubang makam belum cair, sementara saksi akan segeramengikuti pendidikan PPNS, sehingga saksi pasti mengetahui berapabagian per bulannya;e Bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi merubahketerangannya dengan menerima keberatan uang disampaikan olehterdakwa;e Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa kuitansi dan dokumenlampiran pencairan uang gali tutup lubang makam;3.
Register : 29-07-2019 — Putus : 27-09-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 2183/Pid.B/LH/2019/PN Sby Tanggal 27 September 2019 — Penuntut Umum:
ANTON LARANONO, SH., MH.
Terdakwa:
PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI
693 — 165
ANTON LARANONO, SH., MH.
Terdakwa:
PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI
693 — 165
Mansinam GlobalMandiri;Bahwa terhadap 58 (lima puluh delapan) kontainer dengan pengirim PT.Mansinam Global Mandiri, yang disita oleh PPNS KLHK di Pelabuhan TanjungPerak, terdakwa tidak melakukan pengawasan dan tidak tahu menahu terkaitSiapa pembeli dan tujuan pengiriman kayu tersebut;Bahwa Terhadap perusahaan pemesan kayu dari PT. Mansinam Global Mandir!
Register : 17-04-2014 — Putus : 05-09-2014 — Upload : 19-09-2014
Putusan PN MUARO Nomor 30/Pid.B/2014/PN.MR Tanggal 5 September 2014 — ELFIANTO Pgl SI EL
546 — 225
546 — 225
S.Sos, disumpah saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli memiliki sertifikasi pengujia pelaksanaan lanjutan dan juga sebagaiPenyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibidang LLAJ Kab. Merangin Jambi;Bahwa saat sekarang ini ahli menjabat sebagai Kasubag UPTD PengujianKendaraan Bermotor baru sekitar lima bulan, sedangkan sebelumnya ahlisebagai staf pengujian kendaraan bermotor di Kab. Merangin Prov.
Register : 09-10-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 13-04-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 252/pid.sus/2019/pn.tbk Tanggal 28 Januari 2020 — AMALIA SARI.SH
TERDAKWA
MUJIONO BIN NOTO,DKK
148 — 99
148 — 99
Jika berdasarkan hasil penyelidikan / penelitianditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana di bidangkepabeanan dan/atau cukai maka PPNS Direktorat Jenderal Bea danCukai melakukan penyidikan terhadap perkara dimaksud.Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 TentangKepabeanan : Pasal 1 nomor 1, Kepabeanan adalah segala sesuatu yangberhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yangmasuk atau keluar daerah pabean
Register : 09-10-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 13-04-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 251/pid.sus/2019/pn.tbk Tanggal 28 Januari 2020 — AMALIA SARI.SH
TERDAKWA
FARIZAL BIN alm M.RASYID
166 — 56
166 — 56
Jika berdasarkan hasil penyelidikan / penelitianditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana di bidangkepabeanan dan/atau cukai maka PPNS Direktorat Jenderal Bea danCukai melakukan penyidikan terhadap perkara dimaksud.
Register : 16-10-2014 — Putus : 27-02-2015 — Upload : 14-04-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 131/Pid.Sus/2014/PN.Tbk Tanggal 27 Februari 2015 — NIEL STEYVEN TAMASOLENG Bin REINHARD TAMASOLENG; DARMAWAN SAPUTRA Bin ANDI YAKUP MATTANETE
208 — 109
208 — 109
1997, Pejabat Bea danCukai diberi wewenang untuk melakukan pengejaran atau melakukan upayapenghentian secara paksa;e Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan diduga keras telah terjadi pelanggarankepabeanan, Tim Patroli Bea dan Cukai wajib melakukan penegahan terhadapKapal & barang diatasnya dan berwenang memerintahkan nakhoda agar membawaKapalnya ke Kantor Bea dan Cukai untuk penelitian lebih lanjut;e Bahwa jika ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana di bidangkepabeanan, maka PPNS