MADE DESI HANDAYANI jugapatut diragukan, sebab telah melakukan eksploitasi ekonomiterhadap saksi PENI RIZKI YANI di bidang pendidikan,karena Homeschooling Sekolah Alam (HSA) Depok yangdirintisnya sejak tahun 2004 selaku pendiri, pemilik sekaligusKepala Sekolah HSA yang memiliki ambisi terhadap saksiPENI RIZKI YANI sebagai pilot project dalam membuatsistem pendidikan instan yang berbasis homeschooling alam.Saksi PENI RIZKI YANI adalah icon (simbol) kesuksesan daribisnis HSA setelah dinyatakan lulus SIMAK

Kartu Identitas Barang tersebut diisi olehOperator Simak BMN pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan statusdigunakan sendiri untuk dinas jabatan Penggunaan dan digunakansebagai Rumah Dinas Korem 061/SK..

Kartu Identitas Barang tersebut diisioleh Operator Simak BMN pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan statusdigunakan sendiri untuk dinas jabatan Penggunaan dan digunakan sebagaiRumah Dinas Korem 061/SK.Bahwa sampai saat tidak ada pengalihan hak atas obyek sengketa a quo,dan sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) PP Nomor 40 Tahun 1994 tentangRumah Negara yang menyatakan rumah negara yang dapat dialinkanhaknya adalah Rumah Negara Golongan III, maka rumah dinas golongan II(objek sengketa) tidak dapat dialinkan.Bahwa

sehingga ditubuh korban masingmasing ditemukan lebih dari 5(lima) luka bekas tembakan, dan pada saat kejadianposisi jenazah Briptu Ridho saat itu duduk menghadap ke TV (televisi);Menimbang, bahwa pada saat anggota dari Koramil Sinak yakni saksi AndiWahyu Harahap, saksi Primus G.Epon dan saksi Didik Susanto bersamamasyarakat mendatangi Kantor Polsek Sinak dan menemukan ada 3(tiga) mayatkorban, selanjutnya ke tiga mayat anggota Polisi tersebut dibawa oleh masyarakatdan disemayamkan di Kantor Koramil Simak

Tanah Pekarangan kepada Polsek Lahei yangditanda tangani tertanggal 19 September 1991, yang selanjutnya padafotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda T2;Fotokopi Surat Keterangan Hibah/Pemberian tanah untuk Lokasi BangunanPolsek Lahei atas nama HAJI HADIAN HASYIM yang ditanda tanganitertanggal 29 Mei 1998, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda T3;Fotokopi Kartu Identitas Barang Tanah Lokasi Bangunan Polsek Lahei yangditanda tangani oleh Kapolres Barito Utara dan Operator SIMAK

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Bandung yang telah terdaftar dalam SIMAK BMN di KementerianKeuangan Republik Indonesia dalam hal ini dikelola oleh Kantor PelayananHalaman 40 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor: 109/G/2021/PTUN.BDGKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung, Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undangundang No. 51 Tahun 2009 menyatakan: "Keputusan Tata Usaha Negaraadalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh

yangdibeli oleh Lauw Tjeng Hoat dari Asmawi bin Adji pada tahun 1962 yangletaknya disebutkan berbatasan dengan Jalan Asian Games;Untuk jelasnya, mari kita simak pertimbangan hukum Judex FactiPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada Putusan halaman 107 sampaidengan halaman 109, yang kami kutip berikut ini:Hal. 43 dari 43 hal. Put. No. 2270 K/Pdt/2013Menimbang bahwa demikian juga pendapat T.!

Bahwa kalau kita simak secara teliti dan cermat GugatanPenggugat 1, 2, 3 pada posita No. 5, dimana masih ada orangorang yang menggarap / mengerjakan Obyek Sengketa satubelum dimasukkan sebagai pihakpihak /ikut digugat yaitu :. WIRYO. ATMANI. Pak TIONODengan tidak dimasukkan orangorang tersebut berartigugatanPenggugat ..........Penggugat kabur, tidak lengkap untuk itu Ssupaya GugatanPenggugat 1, 2, 3 harus dinyatakan tidak dapat diterima.DALAM KONPENSI1.

Jika kita simak makna dari kalimat diatas, maka sesungguhnya pembentukundangundang ingin memberikan suatu kekuatan mengikat yang samaantara perjanjian yang dibuat secara sah dengan undangundang yangdibuat oleh penguasa, namun perlu diperhatikan bahwa kedudukantersebut hanya ditujukan bagi para pihak yang membuat perjanjian saja,artinya meskipun suatu perjanjian dipersamakan daya mengikatnyadengan undangundang, namun bukan berarti bahwa perjanjian memilikikedudukan seperti undangundang yang dapat

emosi sehingga terjadilahpemukulan tersebut;Bahwa selain tidak adanya hubungan petitum poin 16 dengan diktum poin 9,juga dalil para Penggugat tentang kerugian sebesar Rp. 200.000, ( dua ratusribu rupiah ) tidak menguraikan kerugian apa saja yang dialami paraPenggugat yang tidak diuraikan secara rinci, yang dengan demikiankerugian yang didalilkan para Penggugat adalah mengadaada dan dengandemikian para Penggugat seperti demikian haruslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima ( lihat dan simak

dengan telah dimasukkan dalam Daftar Inventaris KekayaanNegara (IKN) Tentara Nasional Indonesia dengan Nomor Register30703002 dan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan AkuntansiBarang Milik Negara (SIMAK BMN) Satuan Kerja Denzibang 1/N KodeUnit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)Hal. 21 putusan Nomor.14/Pdt/2017/PT SMG012.22.03.344234.002.KD, perolehan berasal dari peninggalan eksBelanda dan tanggal perolehan 01 Januari 1950 dengan nilai buku Rp10.798.638.375,00.

surat keluar yang merupakan tanggung jawab saksiselaku Kasubbag Ketatausahaan, namun dokumendokumen pendukung untukpengadaan tanah yang diperlihatkan dipersidangan setelah saksi cek di bukuregister surat keluar ternyata tidak terdaftar sebagai surat dinas IAIN Syekh NurjatiCirebon.e Bahwa jika ada belanja modal tanah yang telah dibayarkan oleh KPPN, secaraotomatis tercatat sebagai belanja modal di KPKNL sesuai dengan jumlah uang yangdikeluarkan, karena antara KPPN dan KPKNL sudah online.e Bahwa SIMAK

BMN merupakan aplikasi neraca realisasi anggaran per semesteryang dikelola oleh Kementrian Keuangan RI.e SIMAK BMN bukan bukti kepemilikan barang, tetapi hanya mencatat adanya uangyang keluar untuk belanja barang sesuai dengan jumlah uang yang telahdikeluarkan.

Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 65Tahun 2006, yakni pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untukkepentingan instansi pemerintah, yang dimiliki Pemerintah/Pemerintah Daerah,dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yangdisepakati oleh para pihak.Bahwa bila yang memiliki tanah sudah melepaskan hak atas tanahnya makasudah menjadi milik Negara;Bahwa IAIN Cirebon memiliki prioritas untuk melakukan balik nama sertifikat dantanah tersebut sudah tercatat dalam Simak

dalam pengadaan tanah yaitu manakala hargatanah ditinggikan dengan maksud untuk mengambil keuntungan pribadi, sehinggaterjadilah penyalahgunaan wewenang;Bahwa penyalahgunaan wewenang timbul karena melanggar aturan.Bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang atau melanggar wewenang selamatidak ada aturan yang dilanggar;Bahwa kalau dia tahu tidak ada aturan yang dilanggar, maka itu bukan pelanggarantapi kalau dia tahu itu melanggar, itu sudah penyalahgunaan wewenang;Bahwa kalau tanah sudah tercatat di SIMAK

Gunamembahas lebih lanjut tentang dalil gugatan penggugat apakahmasuk dalam wilayah lingkungan peradilan umum atau masukdalam wilayah lingkungan peradilan agama, maka untuk itu adabaiknya kita simak dan teliti dengan seksama akan dalildimasud sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugatbaik dalam posita maupun petitum sebagai berikut:Bahwa, Para Penggugat dalam dalil gugatannya adalah telahmempersoalkan mengenai harta peninggalan dari H. Apandianak dari H. Anmad Alias H. Tabii dengan Hj.

Padahal jika di simak isi perjanjian, Tergugattelah menyetujui biaya produksi biaya penayangan dan telahdituangkan dalam perjanjian kejasama. Jadi biaya produksi tidaklah etisjika dibicarakan kembali karena telah dituangkan dalam perjanjian,apalagi program kerjasamanya telah berjalan. Kesimpulannya bahwa isi surat jawaban Tergugat kepada Penggugathanyalah keluhan yang tidak mendasar dan dapat disimpulkan bahwajawaban Tergugat hanyalah berisi curahan hati (curhat) Tergugatkepada Penggugat.

2011Senilai Rp. 4.800.000.50. 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan pembayaraan untuk Biaya ProgramWorkshop Instalasi Listrik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011Senilai Rp. 5.482.000.51. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaraan Biaya ProgramPenjaminan Mutu Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 SenilaiRp. 11.987.600.Hal 149 Putusan No. 10 /Pid.Tipikor/2016/PT-BNA52. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan pembayaraan Biaya ProgramPengembangan Workshop Inventarisasi dengan Program SIMAK

ProgramSosialisasi Kopertis Wil I Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 SenilaiRp. 4.800.000.1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan pembayaraan untuk Biaya ProgramWorkshop Instalasi Listrik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 SenilaiRp. 5.482.000.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaraan Biaya ProgramPenjaminan Mutu Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 SenilaiRp. 11.987.600.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan pembayaraan Biaya Program PengembanganWorkshop Inventarisasi dengan Program SIMAK

tanggal 15 November 2011Senilai Rp. 4.800.000.1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan pembayaraan untuk Biaya ProgramWorkshop Instalasi Listrik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011Senilai Rp. 5.482.000.Hal 91 Putusan No. 10 /Pid.Tipikor/2016/PTBNA51.5251 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaraan Biaya ProgramPenjaminan Mutu Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 SenilaiRp. 11.987.600.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan pembayaraan Biaya ProgramPengembangan Workshop Inventarisasi dengan Program SIMAK

tanggal 15 November 2011Senilai Rp. 4.800.000.1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan pembayaraan untuk Biaya ProgramWorkshop Instalasi Listrik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011Senilai Rp. 5.482.000.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaraan Biaya ProgramPenjaminan Mutu Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 SenilaiRp. 11.987.600.Hal 148 Putusan No. 10 /Pid.Tipikor/2016/PTBNA52. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan pembayaraan Biaya ProgramPengembangan Workshop Inventarisasi dengan Program SIMAK

DIBYO yang dikembalikan melalui transfer yangmanahal tersebut diketahui oleh saksi RENY WAHYUNINGTYAS;Menimbang bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dalammenerima penyerahan titipan uang tersebut namun dalam pengembaliannyatidak sesuai dengan jatuh tempo yang ada dalam surat tanda terima yang ditulisoleh terdakwa sendiri, hal tersebut bertentangan dengan keterangan terdakwadidepan persidangan yang mengatakan mengerti perbedaan antara uangbantuan dan uang titipan sesuai apa yang terdakwa simak

Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan sudah menjadi assetPolri (Tergugat I) dengan status sebagai tanah bangunan rumah NegaraGolongan Il sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada angka 14Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/KM.6/2012tanggal 11 September 2012 tentang Penetapan Status Penggunaan BarangMilik Negara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta sudahmasuk dalam (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang MilikNegara (SIMAK BMN).

Reg. 50603012namun tetap melakukan jual beli.Bahwa jual beli yang dilakukan Para Penggugat dengan Turut Tergugatatas tanah dan bangunan yang dibangun dengan menggunakan anggarannegara (APBN) yang sudah tercatat dalam SIMAK BMN milik Kemhan cq.TNI AU merupakan perbuatan pidana.Bahwa kemudian pada saat mediasi tanggal 6 Maret 2017 pengikatan jualbeli dan kuasa jual atas tanah dan bangunan a quo disangkali olehPrincipal Turut Tergugat (Mohammad Bin Zein Badjabir), dengan demikianterdapat kejanggalan

pengamanan fisik dan pengamananhukum.c.Bahwa tanah yang diklaim milik Penggugat merupakan Barang Milik Negara (BMN)yang diperoleh melalui penyerahan Pemda TK II Kabupaten Munaberdasarkan suratrekomendasi Nomor : 641.6/156 tanggal 28 Januari 1981 tentang pembebasantanah untuk pembangunan Kantor Makodim 1416/Muna seluas 29 HadanHalaman 15 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G/2019/PN Rah.kemudian dibangun perumahan dan Rumah Dinasdan saat ini telah tercatat dalamInventaris Kekayaan Negara (IKN)/SIMAK

Bahwa tanah yang diklaim milik Penggugat merupakan Barang Milik Negara(BMN) yang diperoleh melalui penyerahan Pemda TK Il KabupatenHalaman 43 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G/2019/PN Rah.d.Munaberdasarkan surat rekomendasi Nomor : 641.6/156 tanggal 28 Januari1981 tentang pembebasan tanah untuk pembangunan Kantor Makodim1416/Muna seluas 29 Hadan kemudian dibangun perumahan dan RumahDinasdan saat ini telah tercatat dalam Inventaris Kekayaan Negara(IKN)//SIMAK BMN.

PUTRI INDRIANI, S.Pd, dibawah sumpah menerangkan sebagaiberikut Bahwa Saksi bertugas di RSUD Rasidin sebagai kepala Unit Gizi; Bahwa tidak ada kaitannya langsung dengan saksi sebab saksisebagai Operator Simak BMN di RSUD dr.

RASIDIN Kota Padang; Bahwa Saksi sebagai operator Simak BMN adalah berdasarkanSurat Keputusan Direktur RSUD Rasidin; Bahwa pada waktu itu dr. sebagai Direktur RSUD Rasidin dan jugasebagai KPA/PPK; Bahwa dana kegiatan pengadaan alat kesehatan berasal dariAPBN sebesar Rp.10 Milyar;Halaman 78 dari 210 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2020/PN Pdg Bahwa Saksi tidak tahu proses lelang pengadaan alat kesehatantersebut; Bahwa Saat ini ini semua alat kesehatan yang pengadaanya tahun2013 sudah di inputkan dalam

Simak BMN; Bahwa Saksi melaporkan kepada Direktur RSUD Rasidin kotaPadang; Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi penyedia kegiatanpengadaan alat kesehatan tahun 2013 tersebut; Bahwa Saksi ada mendapatkan honor sebagai operator SimakBMN; Bahwa Saksi menginput alat Kesehatan dari pengadaan tahun2013 tersebut mulia dari Januarei 2014; Bahwa semua barang yang diinputkan sesuai itemnya dengankegiatan tahun 2013 tersebut; Bahwa Saat ini saksi tidak tahu dimana posisi barangnya; Bahwa Saksi sekarang

tidak lagi sebagai operator Simak BMN; Bahwa alat kesehatan hasil pengadaan tahun 2013 sudah di serahterima dari Kemenkes RI; Bahwa semua barang yang diinputkan sama dengan jumlah barangdi kontrak sebab kontrak adalah pedoman dalam BMN; Bahwa Saksi tidak tahu ada barang yang tidak sesuai dengankontrak; Bahwa alat kesehatan tersebut adalah asset Kemenkes RI; Bahwa setahu saksi belum di serahkan tapi sudah dimintakanberita acaranya;Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan denganketerangan

24.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan pembayaraan Biaya Program Pengembangan Workshop Inventarisasi dengan Program SIMAK BMN tanggal 14 Juni 2011 Senilai Rp. 18.700.800.

Pengembangan staf tak bergelar

15.1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaraan Biaya Program Pengembangan Staf tak Bergelar dalam negeri Pelatihan Metodologi Pengajaran tanggal 08 Desember 2011 Senilai Rp. 36.000.000.

Tipikor/2016/PTBNA51. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaraan Biaya ProgramPenjaminan Mutu Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 Senilai Rp.11.987.600.52. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan pembayaraan Biaya ProgramPengembangan Workshop Inventarisasi dengan Program SIMAK BMNtanggal 14 Juni 2011 Senilai Rp. 18.700.800.Pengembangan staf tak bergelar53. 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaraan Biaya ProgramPengembangan Staf tak Bergelar dalam negeri Pelatihan MetodologiPengajaran

Program SosialisasiKopertis Wil I Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 Senilai Rp. 4.800.000.1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan pembayaraan untuk Biaya Program WorkshopInstalasi Listrik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 Senilai Rp. 5.482.000.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaraan Biaya Program PenjaminanMutu Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 Senilai Rp. 11.987.600.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan pembayaraan Biaya Program PengembanganWorkshop Inventarisasi dengan Program SIMAK