Gugatan Penggugat tumpang tindin dengan perkara no. 10 /Pdt.G/2010/PN. PSR;noneeene Menimbang, terhadap eksepsi/ keberatan terrsebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut: wonoee Menimbang bahwa untuk eksepsi / keberatan pada point 1 tersebutTergugat menyatakan bahwa tidak menyebutkan secara jelas siapa yangmenjadi PENGGUGAT apakah pribadi H. MOCHAMMAD EDDY alias H.MOCHAMMAD EDDY SUTANTO dengan pekerjaan Direktur Utama PT.PUCANG INDAH LESTARI atau badan hukum PT.

atauseluas + 10 Ha (artinya atas klaim Tergugat menjadi lebih lebar danjustru semakin lebih tumpang tindin dengan hak atas tanah milikPenggugat dan Turut Tergugat 1);d. Kwitansi milik Tergugat tanggal 29 Agustus 2004 tentang buktiPenyerahan Tanah dari Wagimen kepada Tergugat menggunakanmaterai 20102015 dane. Kwitansi milik Tergugat tertanggal 5 April 2014 tentang pengembalianuang Turut Tergugat III oleh Tergugat menggunakan materai 2015;f.

diumumkanpada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 dengan surat pengumuman Nomor206/KPUKab.003.435070/VIII/2015;Tindakan Komisi Pemilihnan Umum menerbitkan surat a quo, merupakanPutusan Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking) yang penetapan tertulis,dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, berisikan tindakan hukum,berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, bersifat konkret,individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataubadan hukum perdata, keliru dan tumpang tindin

Yarneti (istri Penggugat) oleh putusanPengadilan Tata Usaha Negara Jambi perkara No. 04/G/2016/PTUN.Jbi,tanggal 29 Juni 2016 telah dibatalkan dan dicabut dan pula dikuatkan olehPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negera Medan Perkara No.145/B/2016/PT.TUN.MDN, tanggal 20 September 2016, dan kini masihdalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penggugat, karena sertipikattersebut diatas atas objek tanah yang disengketakan oleh Penggugat telahterjadi tunpang tindin (overlapping) dengan sertipikat hak

pengukuran yang saksi lakukan tidak sama dengan apa yangada didalam Sertidikat 414; Bahwa hasil dari pengukuran yang saksi lakukan, saksi serahkan kepadakepada atasan saksi yaitu Pak Jasmin; Bahwa selanjutnya gambar hasil pengukuran yang saksi buat dibawa Kekantordan diplot dengan Peta Master digital Kecamatan Mestong; Bahwa setelah diploting dengan Peta Master yang berada di Kantor BPNMuaro Jambi, ternyata letak tanah SHM 414 sebagaimana ditunjukkan oleh IbuNeta dan Pak Jeri terindikasi tumpang tindin

baik dan kosong tanpa dibebani suatu hakapapun yang melekat di atasnya;Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 dan 4 dikabulkan, makapetitum angka 5 inipun haruslah dikabulkan pula;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, yaitu: Menyatakan SertifikatHak Milik Nomor 414 tahun 1974 atas nama Mochamad Idrus tidak mempunyaikekuatan hukum;Halaman 76 dari 31 halaman Put No. 49/PDT/2017/PT JMBMenimbang, bahwa oleh karena tidak terbuktinya dalil Tergugat danTergugat Il bahwasanya SHM 414 tumpang tindin

DA/218/SK/HM/1980 adalah semuanya di luar areal/tidak masukdalam Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2/Desa Tegalrejo.Sosialisasi Hukum dimaksudkan agar masyarakat Desa Tegalrejo yang selalumempermasalahkan keabsahan SHGU No, 2/Desa Tegalrejo milik PTPN XIIdengan dalin ada permasalahan tumpang tindin dan sebagainya menjadi jelasdan faham bahwa sudah tidak ada lagi permasalahan tumpang tindih diarealperkebunan sehingga Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2/Desa Tegalrejo masihsah berlaku.7.

Bahwa ternyata pula, sebagian lainnya dari areal yang diberikan HakGuna Usaha, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal19 April 1988 Nomor 35/HGU/DA/88 tersebut, tumpang tindin dengan arealyang telah lebih dahulu ditegaskan sebagai objek /andreform gunadibagikan sebagai tanah pertanian kepada para petani, berdasarkan SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Desember 1981 Nomor SK.208/DJA/1981, yaitu pada sebagian tanah Negara bekas hak erfpacht verp.nomor 770, 784, 984, 985,

Jawa Timur tanggal 18101980 Nomor DA/218/SK/HM/1980 dan merasa terhadap sertipikatsertipikattersebut masuk/tumpang tindin ke dalam areal lahan SHGU Nomor 2/DesaTegalrejo milik PTPN XII.

dari Hak Guna Bangunan Nomor: 220/besar danHak Guna Bangunan Nomor: 233/Besar sebagaimana disebutkan dalamPutusan Nomor: 410/Pdt.G/2011/PN.Mdn, tanggal 29 Mei 2012 KepalaSeksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sesuai dengan Nota Dinastanggal 16 Maret 2015;Bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Seksi Survei Pengukuran danPemetaan tanggal 18 Maret 2015 yang ditujukan kepada Kepala SeksiHak Tanah dan Pendaftaran Tanah telah memberikan penjelasan bahwatanah yang domohonkan tersebut tidak terjadi tumpang tindin

Hafsah untuk memeriksa kebenaran sertifikat hak milik terdakwa serta BeritaAcara engukuran Balik Batas yang diserahkan Terdakwa kepada saksi ErikMuliawan, dan hasilnya tanah milik Terdakwa sesuai SHM 28213 posisinyaberada di Parit Seruat dan bukan di Parit Nabe, dan Berita Acara PengukuranBalik Batas yang dikeluarkan oleh pihak BPN menyatakan Bahwa setelahdilakukan ploting oleh bagian pemetaan terindikasi tumpang tindin denganHM.2347 dengan Nomor GS.2496/1998 maka peta bidang hasil pemngembalianbatas

karena Tergugat dalammenerbitkan Keputusan a quo adalah berdasarkan ketentuan PerundangundanganPasal 61 dan 62 dan 63 Peraturan Kepala Bandan Pertanahan Nasional RI No. 3Tahun 2011 pada intinya bahwa penyelesaian kasus pertanahan diluar pengadilandapat berupa perbuatan hukum administrasi pertanahan meliputi pembatalan hakatas tanah karena cacad hukum adminstrasi yang antara lain karena adanyakesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luasdan atau karena adanya tumpang tindin

1577 K/Pdt/2013.melaksanakan pelayanan public khususnya dalam perkara aquo sesuaidengan tupoksi kewenangannya untuk menetapkan batas sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No.24/1997 Jo.Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan NasionalNo.3/1997 pasal 19 ayat 2 telah memberikan keterangan bahwa Sertifikatinlitis (Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7/Bendungan) terdapat overlapdengan Sertifikat Hak Milik No.154/Bendungan' sehinggaterdapatpermasalahan tumpang tindin

bermain saksi juga membantu menyapu, mengepel danmencuci piring atau gelas, setelah selesai membantu mbah slamet saksidiberi uang oleh mbah slamet selain uang kadang saksi juga dibei makananatau jajanan ;e Bahwa mbah Slamet menyetubuhi saksi dengan cara memasukkan alatkelaminnya kedalam vagina saksi dan sebelumnya saksi diajak nonton filmseru seruan (film porno), setelah itu saksi di cium dan di peluk mbah slamet, tetek (payudara) saksi di cium / dikulum sama mbah slamet, kemudiantubuh saksi di tindin

masingmasing padatanggal 14 April 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasidari Pemohon Kasasi Il, Para Pemohon Kasasi III, dan Pemohon Kasasi IV;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi , Il,Para Pemohon Kasasi Ill dan Pemohon Kasasi IV, tersebut dapatdibenarkan, karena Judex Facti telah keliru dan salah dalam menerapkanhukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa meskipun terdapat tumpang tindin

kesempatanuntuk dapat mengelola wilayah pertambangan di wilayah KabupatenMorowali;Bahwa untuk menindaklanjuti proses penciutan Kontrak Karya PT ValeIndonesia (d/h PT INCO), pada 6 Juli 2017 Direktur Pembinaan ProgramMineral dan Batubara Kementerian ESDM mengirimkan surat kepadaKepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah melalui Surat Nomor0168/30/DBP.PW/2017 Perihal Permohonan Klarifikasi Usulan WilayahIzin Usaha Pertambangan Khusus, dengan salah satu substansi adalahmeminta klarifikasi terkait adanya tumpang tindin

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B),Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), dan Surat Izin PertambanganRakyat (SIPR);Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Kepmen 1603/2003 menjelaskan bahwaPelaksanaan pelayanan Pencadangan Wilayah Pertambangan wajibmenerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhipersyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan WilayahPertambangan (first come first served);Bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Kepmen 1603/2003, dalam halterjadi tumpang tindin

Bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum, jika terdapattumpang tindin dalam pencadangan wilayah, maka yang diakulkeabsahannya adalah yang lebih dahulu mendapatkan wilayahpertambangan setelah memenuhi persyaratan. Dengan demikian, wilayahpertambangan di Blok Bahodopi adalah milik PT Vale Indonesia (d/h PTINCO) sesuai Kontrak Karya yang di tandatangani sejak tanggal 27 Juli1968;D. EKSEPSI ERROR IN PERSONA42.

batubara dengan baik;Memasukkan IUP Penggugat ke dalam Basis Data TergugatIl AkanMencederai Asas Kepastian Hukum, Kecermatan, Ketidakberpihakan, danTidak Menyalahkan KewenanganBahwa telah kita semua ketahui, tempus dari penerbitan IUP Penggugatyakni pada tahun 2010 bersamaan dengan saat PT Vale Indonesia (d/h PTINCO) masih mengelola Blok Bahodopi Utara;Bahwa dengan demikian, Bupati Morowali menerbitkan IUP Penggugat diatas Wilayah PT Vale Indonesia (d/h PT INCO) pada saat itu sehinggatimbul tumpang tindin

WIUP tidak tumpang tindih dengan ketentuan peraturandengan WPN; perundangundangan.3. tidak tumpang tindin denganwilayah administratifkabupaten/kota atau provinsilain;4. koordinat IUP Eksplorasisesuai dengan koordinatpencadangan wilayah;5. koordinat IUP OperasiProduksi berada di dalamkoordinat IUP Eksplorasi;dan/atau6. koordinat IUP sejajar garislintang bujur.

Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidakmenjelaskan dan tidak menggambarkan secara tegas nama jalandan berapa luas tanah yang over load/tumpang tindin yangdimaksud olehnya (Penggugat), maka gugatan Penggugat menjaditidak jelas atau kabur (obscuur), sehingga sudah sepatutnya jikaYang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atausetidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima;Halaman 44 Putusan Nomor : 26/G/2020/PTUNBLDALAM POKOK PERKARA :1.

Selain itu, bidangtanah objek sengketa in litis secara fisik telah telah dipagarbeton oleh pihak Penggugat, yang untuk selengkapnya hasilPemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana termuatdalam Berita Acara Persidangan perkara in litis;Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh fakta hukum a quo,Penggugat berkeyakinan memiliki sebidang tanah seluas 1.218 (seribu duaratus delapan belas meter persegi) M2 yang tumpang tindin dengan objeksengketa SHM Nomor: 13680/ Labuhan Ratu seluas 1.671 (Seribu enamratus

atas tanah tersebut adakarena terdakwa memperoleh tanah tersebut dengan cara membelinya dariseorang yang bernama Sarma Lumban Raja;Bahwa, terdakwa ada mengajak saksi Saman Manik untuk melakukanpengukuran terhadap tanah tersebut, akan tetapi saksi Saman Manik tidakdatang pada waktu hendak mengukur tanah tersebut;Bahwa, terdakwa ada menjualkan tanah tersebut kepada orang lain yaitu saksiLuhut Situmorang karena terdakwa ada mendengar dari saksi Saman Manikyang mengatakan kalau tanah tersebut tumpang tindin

Tanah tersebut digarap sejak tahun 1982 dan tidakpernah tumpang tindin dengan penggarap lain, sampai dibuatnya suratini.

Mandai, Kab Marosatas nama Gunadi;13.Bahwa adanya tumpang tindin hak atau sertipikat hak milik dapatdikategorikan sebagai cacat administrasi sebagaimana ketentuan Pasal62 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011Halaman 19 dari 26 halaman. Putusan Nomor 104 K/TUN/2017Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahanoleh karenanya SHM No. 33986 tersebut harus dibatalkan ;C. TIDAK TERPENUHINYA PROSEDUR SHM NO. 33986 TERSEBUT JELASMELANGGAR AAUPEB ;14.

Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Bandingmemandang perlu untuk melengkapi pertimbangan tersebut sertamemperbaiki amar putusan tersebut;Menimbang, bahwa selama proses perkara tidak ada pihak lainyang merasa keberatan atas gugatan tersebut dengan mengajukanperlawanan/intervensi di dalamnya, sehingga dengan demikian hartayang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa dalam amar putusan perkara a quo terdapattumpang tindin antara diktum 2.1 dengan 2.4, sehingga perludisempurnakan

Putusan Nomor 141 K/TUN/2016tanggal 18 Februari 2015, Surat Ukur No. 00001/Darat/2014 tanggal 11Februari 2015 atas nama Sally Singgih luas 2.094 m2, sehingga telahterjadi tumpang tindin (over lapping) Surat Keputusan penerbitansertipikat atas lokasi tanah yang sama, namun Judex Facti tidakmenjadikannya sebagai pertimbangan Hukum dalam memeriksa danmengadili perkara a quo, sehingga sangat jelas pertimbanganpertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara a quo telahbertentangan dengan hukum pembuktian

Bahwa antara posita dan petitum saling bertentangan, yaitu adanyatumpang tindin tentang berapakah sebenarnya turut sertanyakewajiban dan tanggung jawab Tergugat II bila didasarkan padaAddendum keIll. Sungguh tidak jelas;2.2. Bahwa begitu pula, Addendum kelll itu dimana dan yang mana,Tergugat Il sungguhsungguh tidak mengetahui hal itu;2.3.

Lampung Selatan (Sekarang Kantor PertanahanKota Bandar Lampung) tersebut, maka seyogiyanya Kantor PertanahanKabupaten Lampung Selatan (sekarang Kantor Pertanahan Kota BandarLampung) ikut digugat, agar dapat menunjukkan tanah yang di maksuddalam masingmasing sertifikat yang telah di terbitkannya, dan KantorPertanahan Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kantor Pertanahan KotaBandar Lampung bertanggung jawab atas akibat dari salah satu Sertifikatyang harus dibatalkan jika betulbetul terjadi tumpang tindin