Ditemukan 1466 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-10-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 2231/Pdt.G/2016/PA.JB
Tanggal 24 Nopember 2016 — PENGGUGAT TERGUGAT
103
  • Kota Jakarta Barat yang merupakan wilayah hukum PengadilanHalaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2016/PA.JBAgama Jakarta Barat sehingga perkara yang diajukan Penggugat menjadi kewenanganPengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadilinya ia berkapasitasuntuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 73 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Pradilan
    disediakan untuk itu,sesuai ketentuan pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo SEMA RI Nomor :28/TUADAAG/X/2002 tentang Pencatatan Perceraian;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan
Register : 13-09-2017 — Putus : 16-04-2018 — Upload : 16-11-2018
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 2055/Pdt.G/2017/PA.JB
Tanggal 16 April 2018 — PENGGUGAT TERGUGAT
152
  • Hakimmempertimbangkan bahwa betul Penggugat sebagai penduduk Kota JakartaBarat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Baratsehingga perkara yang diajukan Penggugat menjadi kewenangan PengadilanAgama Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadilinya ia berkapasitas untukmengajukan perkaranya di Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 73Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan
    Ae pre Mu,Artinya : "Dan jika seorang isteri sudah sedemikian bencinya terhadapsuaminya, maka hakim dapat memutus perkawinan mereka.Menimbang, halhal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan inidianggap dikesampingkan;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan Agama, makasemua biaya yang timbul
Register : 12-12-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 3478/Pdt.G/2018/PA.JB
Tanggal 24 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
70
  • Hakimmempertimbangkan bahwa betul Penggugat sebagai penduduk Kota JakartaBarat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Baratsehingga perkara yang diajukan Penggugat menjadi kKewenangan PengadilanAgama Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadilinya ia berkapasitas untukmengajukan perkaranya di Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 73Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan
    acy pre SuwlilaArtinya : "Dan jika seorang isteri sudah sedemikian bencinya terhadapsuaminya, maka hakim dapat memutus perkawinan mereka..Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan Agama, maka semuabiaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugatsepenuhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan
Register : 28-01-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.JB
Tanggal 4 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
121
  • mempertimbangkanbahwa betul Penggugat sebagai penduduk Kota Jakarta Barat yang merupakanwilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat sehingga perkara yangdiajukan Penggugat menjadi kKewenangan Pengadilan Agama Jakarta Baratuntuk memeriksa dan mengadilinya ia berkapasitas untuk mengajukanperkaranya di Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 73 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009 tentang Pradilan
    aby pre SuwlilaArtinya : "Dan jika seorang isteri sudah sedemikian bencinya terhadapsuaminya, maka hakim dapat memutus perkawinan mereka..Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan Agama, maka semuabiaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugatsepenuhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan
Register : 03-09-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 19-10-2018
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 2347/Pdt.G/2018/PA.JB
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat:
Mariam binti Mualim
Tergugat:
Hendra Gunawan bin Syamsuddin
130
  • mempertimbangkan bahwa betul Penggugat sebagai penduduk KotaJakarta Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama JakartaBarat sehingga perkara yang diajukan Penggugat menjadi kewenanganPengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadilinya iaberkapasitas untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama, sesuaidengan pasal 73 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahpertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan
    acy pre SuwlilaArtinya : "Dan jika seorang isteri sudah sedemikian bencinya terhadapSuaminya, maka hakim dapat memutus perkawinan mereka..Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan Agama, maka semuabiaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugatsepenuhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan
Register : 15-11-2017 — Putus : 11-12-2017 — Upload : 30-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 453/PID/2017/PT MKS
Tanggal 11 Desember 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : SULWAHIDAH,SH
Terbanding/Terdakwa : SYAHRUL RAMADHAN BIN KACONG
619
  • ., tanggal 11 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut; ----------------------------------------------------------------------------------------
  • Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);--------------------------------------
  • Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkaradalam kedua Tingkat Pradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkansebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);Hal 7 dari 8 hal Putusan Perkara No.453/PID/2017/PT.MKS.,wonn Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017,oleh kami MAKKASAU, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassarsebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD GAFFAR,, SH.,MH dan H.
Register : 23-02-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 14-09-2017
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 468/Pdt.G/2017/PA.JB
Tanggal 8 Juni 2017 — penggugat tergugat
70
  • Hakimmempertimbangkan bahwa betul Penggugat sebagai penduduk Kota JakartaBarat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Baratsehingga perkara yang diajukan Penggugat menjadi kewenangan PengadilanAgama Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadilinya ia berkapasitas untukmengajukan perkaranya di Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 73Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan
    Undangundang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo SEMA RINomor : 28/TUADAAG/X/2002 tentang Pencatatan Perceraian;Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 0604/Pdt.G/2017/PA.JBMenimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan
Register : 30-09-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PA SERANG Nomor 2334/Pdt.G/2019/PA.Srg
Tanggal 4 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
116
  • penduduk Kabupaten Serang yangmerupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Serang, sehingga perkara yangdiajukan Penggugat menjadi kKewenangan Pengadilan Agama Serang untukmemeriksa dan mengadilinya ia berkapasitas untuk mengajukan perkaranya diPengadilan Agama Serang, sesuai dengan pasal 73 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor : 2334/Pdt.G/2019/PA.SrgTahun 2006 perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Pradilan
    acy pre dwulilyArtinya : "Dan jika seorang isteri sudah sedemikian bencinya terhadapsuaminya, maka hakim dapat memutus perkawinan mereka..Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan Agama, maka semuabiaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugatsepenuhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan
Register : 04-06-2013 — Putus : 18-06-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PT MEDAN Nomor 3/PRAPID/2013/PT-MDN
Tanggal 18 Juni 2013 — POLRI
7537
  • sebagai sebagaiPEMOHON PRAPERADILAN 20222222sneenneneeecnnnnnnennennnnns Pengadilan Tinggi Tersebut ; Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 04 Juni2003 Nomor : 03/PRAPID/2013/PT.MDN. tentang Penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud : Telah mempelajari berkas perkara beserta segala surat yang berkaitan denganperkara dimaksud ; wnn Menimbang, bahwa Termohon Banding semula Pemohon dalam Perkara PraPradilan telah mengajukan Permohonan Pra Pradilan
    ,Termohon Banding semula Pemohon Pra Pradilan mengemukan hal hal sebagai berikut:Pemohon Praperadilan adalah pemilik merek dagang dengan tulisan"Larutan Penyegar (baik dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasaInggris Cooling Water dan huruf Arab), Lukisan "Badak" dan tulisan Cap"Badak" (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris RhinocerosBrand), baik untuk Kelas Barang 05 dan Kelas Barang 32, sebagaimanatertuang dalam Sertifikat Merek No.
    Memerintahkan Termohon I Praperadilan dan Termohon II Praperadilan untukmelanjutkan kembali penyidikan perkara yang telah dilaporkan oleh PemohonPraperadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;Namun jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono).oe Menimbang, bahwa atas Permohonan Pra Pradilan dimaksud, Pembanding I danPembanding II semula sebagai Termohon I dan Termohon II mengajukan Jawabansecara tertulis pada tanggal 6 Mei 2013 dengan mengemukan halhal
    Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pra Pradilan tersebut, Pengadilan NegeriMedan telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 15 Mei 2013, yang amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untukseluruhnya ;2. Menyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon IPraperadilan dan Termohon II Praperadilan adalah tidak sah ;3.
    Menghukum Termohon I Praperadilan dan Termohon II Praperadilan untukmembayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Nihil ;22 Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Medan diatas Pembanding Idan II semula Termohon I dan II Pra Pradilan mengajukan Permintaan Banding padatanggal 15 Mei 2013 sebagaimana tersebut pada Akta Permintaan Banding 15 Mei 2013masingmasing Nomor : 93 dan 94 / Akta.
Register : 27-10-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 09-02-2017
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 2366/Pdt.G/2016/PA.JB
Tanggal 12 Januari 2017 — Penggugat Tergugat
101
  • mempertimbangkan bahwa betul Penggugat sebagai penduduk Kota JakartaBarat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat sehinggaperkara yang diajukan Penggugat menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Baratuntuk memeriksa dan mengadilinya ia berkapasitas untuk mengajukan perkaranya diPengadilan Agama, sesuai dengan pasal 73 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan
    Undangundang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 joSEMA RI Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tentang Pencatatan Perceraian;Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2366/Pdt.G/2016/PA.JBMenimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan
Register : 01-12-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 31-03-2017
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 2671/Pdt.G/2016/PA.JB
Tanggal 16 Februari 2017 — PENGGUGAT TERGUGAT
60
  • mempertimbangkan bahwabetulPenggugat sebagai penduduk Kota Jakarta Barat yang merupakan wilayah hukumPengadilan Agama Jakarta Barat sehingga perkara yang diajukan Penggugat menjadikewenangan Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadilinya iaberkapasitas untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal73 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009 tentang Pradilan
    disediakanuntuk itu, sesuai ketentuan pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo SEMA RINomor : 28/TUADAAG/X/2002 tentang Pencatatan Perceraian;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan
Upload : 30-03-2017
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 2734/Pdt.G/2016/PA.JB
PENGGUGAT TERGUGAT
100
  • mempertimbangkan bahwa betul Penggugat sebagaipenduduk Kota Jakarta Barat yang merupakan wilayah hukum PengadilanAgama Jakarta Barat sehingga perkara yang diajukan Penggugat menjadikewenangan Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa danmengadilinya ia berkapasitas untuk mengajukan perkaranya di PengadilanAgama, sesuai dengan pasal 73 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan
    disediakan untuk itu, sesuai ketentuan pasal 84 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 joSEMA RI Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tentang Pencatatan Perceraian;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan
Register : 30-09-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 2121/Pdt.G/2016/PA.JB
Tanggal 17 Nopember 2016 — PENGGUGAT TERGUGAT
61
  • mempertimbangkan bahwa betul Penggugatsebagai penduduk Kota Jakarta Barat yang merupakan wilayah hukum PengadilanAgama Jakarta Barat sehingga perkara yang diajukan Penggugat menjadi kewenanganPengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadilinya ia berkapasitasuntuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 73 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Pradilan
    Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telahdiubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo SEMA RI Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tentang Pencatatan Perceraian;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 keduaHalaman 8 dari 10 Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2016/PA.JBdengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan
Register : 07-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 19-10-2018
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 2072/Pdt.G/2018/PA.JB
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat:
Betty Wulandari Binti Sutiono Ngatiran
Tergugat:
Balchi Sharifuddin Bin Munajeh .ALM.
144
  • mempertimbangkan bahwa betul Penggugat sebagaipenduduk Kota Jakarta Barat yang merupakan wilayah hukum PengadilanAgama Jakarta Barat sehingga perkara yang diajukan Penggugat menjadikewenangan Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa danmengadilinya ia berkapasitas untuk mengajukan perkaranya di PengadilanAgama, sesuai dengan pasal 73 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan
    acy prc SuwlilyArtinya : "Dan jika seorang isteri sudah sedemikian bencinya terhadapsuaminya, maka hakim dapat memutus perkawinan mereka..Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan Agama, maka semuabiaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugatsepenuhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan
Register : 28-09-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 21-11-2016
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 2106/Pdt.G/2016/PA.JB
Tanggal 10 Nopember 2016 — PENGGUGAT TERGUGAT
71
  • mempertimbangkan bahwa betul Penggugat sebagaipenduduk Kota Jakarta Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan AgamaJakarta Barat sehingga perkara yang diajukan Penggugat menjadi kewenanganPengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadilinya ia berkapasitasuntuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 73 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Pradilan
    Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 keduaHalaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2106/Pdt.G/2016/PA.JBdengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo SEMA RI Nomor :28/TUADAAG/X/2002 tentang Pencatatan Perceraian;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan
Register : 09-09-2019 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PA SERANG Nomor 2120/Pdt.G/2019/PA.Srg
Tanggal 18 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
120
  • Hakim mempertimbangkan bahwa betul Penggugat sebagaipenduduk Kabupaten Serang yang merupakan wilayah hukum PengadilanAgama Serang, sehingga perkara yang diajukan Penggugat menjadikewenangan Pengadilan Agama Serang untuk memeriksa dan mengadilinya iaberkapasitas untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Serang,sesuai dengan pasal 73 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan
    acy pre duulilyArtinya : "Dan jika seorang isteri sudah sedemikian bencinya terhadapsuaminya, maka hakim dapat memutus perkawinan mereka..Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan Agama, maka semuabiaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugatsepenuhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan
Register : 10-02-2012 — Putus : 12-03-2012 — Upload : 30-08-2012
Putusan PA SERANG Nomor 120/Pdt.G/2012/PA Srg
Tanggal 12 Maret 2012 — Penggugat vs Tergugat
181
  • dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dandiparaf, adalah merupakan bukti Identitas diri Penggugat, Majelis Hakimmempertimbangkan bahwa betul Penggugat sebagai penduduk Kota Serang yangmerupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Serang, sehingga ia berkapasitasuntuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Serang, sesuai dengan pasal73 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan
    yangdisediakan untuk itu, sesuai ketentuan pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo SEMA RI Nomor :28/TUADAAG/X/2002 tentang Pencatatan Perceraian;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahpertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan
Register : 08-10-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PA SERANG Nomor 2421/Pdt.G/2019/PA.Srg
Tanggal 23 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
767
  • penduduk Kabupaten Serang yangmerupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Serang, sehingga perkara yangdiajukan Penggugat menjadi kKewenangan Pengadilan Agama Serang untukmemeriksa dan mengadilinya ia berkapasitas untuk mengajukan perkaranya diPengadilan Agama Serang, sesuai dengan pasal 73 Undangundang Nomor 7Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor : 2421/Pdt.G/2019/PA.SrgTahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Pradilan
    acy pre duulilyArtinya : "Dan jika seorang isteri sudah sedemikian bencinya terhadapsuaminya, maka hakim dapat memutus perkawinan mereka..Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan Agama, maka semuabiaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugatsepenuhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan
Register : 20-09-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 2029/Pdt.G/2016/PA.JB
Tanggal 10 Nopember 2016 — PENGGUGAT TERGUGAT
70
  • mempertimbangkan bahwabetulPenggugat sebagai penduduk Kota Jakarta Barat yang merupakan wilayah hukumPengadilan Agama Jakarta Barat sehingga perkara yang diajukan Penggugat menjadikewenangan Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadilinya iaberkapasitas untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal73 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009 tentang Pradilan
    disediakan untuk itu, Sesuaiketentuan pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telahdiubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo SEMA RI Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tentang Pencatatan Perceraian;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan
Register : 23-02-2018 — Putus : 12-03-2018 — Upload : 25-07-2018
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Blk
Tanggal 12 Maret 2018 — Pemohon:
HAJI SUMATRA BIN LAJJU
Termohon:
KAPOLRES BULUKUMBA
7337
  • (Bukan Pro Justitia),sehingga kegiatan tersebut adalahrangkaian untuk mencari dan menemukan tindak pidana sesuai Pasal 12Ayat (2) huruf a perkap No.14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikantindak pidana yang berbunyi Sasaran Penyelidikan meliputi a.Orang,sehingga kegiatan tersebut adalah termasuk teknik wawancara secaratertulis,oada saat di undang untuk karifikasi pemohon bukanlah sebagaitersangka melainkan hanyalah saksi sehingga tidaklah relevan untuk dijadikan dalil dalam pokok perkara pra pradilan
    ,karena tidak sejalandengan pasal 77 kuhap dan putusan MK tentang status tersangkamenjadi objek pra pradilan;2.
    memeriksa danmengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut :Dalam Eksepsia.Menerima dan mengabulkan eksepsi TERMOHON untukseluruhnya.Menyatakan Permohonan Praperadilan PEMOHON tidak dapatditerima untuk keseluruhan.Dalam Pokok Perkaraa.Menerima Jawaban dalam Pokok perkara TERMOHON untukseluruhnya.Menyatakan menolak permohonan Praperadilan dari PEMOHONsecara keseluruhan atau setidak tidaknya menyatakanpermohonan Praperadilan tidak dapat diterima,karena pada saat diajukan pra pradilan