Ditemukan 1466 data
10 — 3
Kota Jakarta Barat yang merupakan wilayah hukum PengadilanHalaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2016/PA.JBAgama Jakarta Barat sehingga perkara yang diajukan Penggugat menjadi kewenanganPengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadilinya ia berkapasitasuntuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 73 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Pradilan
disediakan untuk itu,sesuai ketentuan pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo SEMA RI Nomor :28/TUADAAG/X/2002 tentang Pencatatan Perceraian;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan
15 — 2
Hakimmempertimbangkan bahwa betul Penggugat sebagai penduduk Kota JakartaBarat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Baratsehingga perkara yang diajukan Penggugat menjadi kewenangan PengadilanAgama Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadilinya ia berkapasitas untukmengajukan perkaranya di Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 73Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan
Ae pre Mu,Artinya : "Dan jika seorang isteri sudah sedemikian bencinya terhadapsuaminya, maka hakim dapat memutus perkawinan mereka.Menimbang, halhal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan inidianggap dikesampingkan;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan Agama, makasemua biaya yang timbul
7 — 0
Hakimmempertimbangkan bahwa betul Penggugat sebagai penduduk Kota JakartaBarat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Baratsehingga perkara yang diajukan Penggugat menjadi kKewenangan PengadilanAgama Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadilinya ia berkapasitas untukmengajukan perkaranya di Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 73Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan
acy pre SuwlilaArtinya : "Dan jika seorang isteri sudah sedemikian bencinya terhadapsuaminya, maka hakim dapat memutus perkawinan mereka..Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan Agama, maka semuabiaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugatsepenuhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan
12 — 1
mempertimbangkanbahwa betul Penggugat sebagai penduduk Kota Jakarta Barat yang merupakanwilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat sehingga perkara yangdiajukan Penggugat menjadi kKewenangan Pengadilan Agama Jakarta Baratuntuk memeriksa dan mengadilinya ia berkapasitas untuk mengajukanperkaranya di Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 73 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009 tentang Pradilan
aby pre SuwlilaArtinya : "Dan jika seorang isteri sudah sedemikian bencinya terhadapsuaminya, maka hakim dapat memutus perkawinan mereka..Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan Agama, maka semuabiaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugatsepenuhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan
Mariam binti Mualim
Tergugat:
Hendra Gunawan bin Syamsuddin
13 — 0
mempertimbangkan bahwa betul Penggugat sebagai penduduk KotaJakarta Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama JakartaBarat sehingga perkara yang diajukan Penggugat menjadi kewenanganPengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadilinya iaberkapasitas untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama, sesuaidengan pasal 73 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahpertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan
acy pre SuwlilaArtinya : "Dan jika seorang isteri sudah sedemikian bencinya terhadapSuaminya, maka hakim dapat memutus perkawinan mereka..Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan Agama, maka semuabiaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugatsepenuhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan
Terbanding/Terdakwa : SYAHRUL RAMADHAN BIN KACONG
61 — 9
., tanggal 11 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut; ----------------------------------------------------------------------------------------
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);--------------------------------------
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkaradalam kedua Tingkat Pradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkansebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);Hal 7 dari 8 hal Putusan Perkara No.453/PID/2017/PT.MKS.,wonn Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017,oleh kami MAKKASAU, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassarsebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD GAFFAR,, SH.,MH dan H.
7 — 0
Hakimmempertimbangkan bahwa betul Penggugat sebagai penduduk Kota JakartaBarat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Baratsehingga perkara yang diajukan Penggugat menjadi kewenangan PengadilanAgama Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadilinya ia berkapasitas untukmengajukan perkaranya di Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 73Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan
Undangundang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo SEMA RINomor : 28/TUADAAG/X/2002 tentang Pencatatan Perceraian;Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 0604/Pdt.G/2017/PA.JBMenimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan
11 — 6
penduduk Kabupaten Serang yangmerupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Serang, sehingga perkara yangdiajukan Penggugat menjadi kKewenangan Pengadilan Agama Serang untukmemeriksa dan mengadilinya ia berkapasitas untuk mengajukan perkaranya diPengadilan Agama Serang, sesuai dengan pasal 73 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor : 2334/Pdt.G/2019/PA.SrgTahun 2006 perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Pradilan
acy pre dwulilyArtinya : "Dan jika seorang isteri sudah sedemikian bencinya terhadapsuaminya, maka hakim dapat memutus perkawinan mereka..Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan Agama, maka semuabiaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugatsepenuhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan
75 — 37
sebagai sebagaiPEMOHON PRAPERADILAN 20222222sneenneneeecnnnnnnennennnnns Pengadilan Tinggi Tersebut ; Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 04 Juni2003 Nomor : 03/PRAPID/2013/PT.MDN. tentang Penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud : Telah mempelajari berkas perkara beserta segala surat yang berkaitan denganperkara dimaksud ; wnn Menimbang, bahwa Termohon Banding semula Pemohon dalam Perkara PraPradilan telah mengajukan Permohonan Pra Pradilan
,Termohon Banding semula Pemohon Pra Pradilan mengemukan hal hal sebagai berikut:Pemohon Praperadilan adalah pemilik merek dagang dengan tulisan"Larutan Penyegar (baik dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasaInggris Cooling Water dan huruf Arab), Lukisan "Badak" dan tulisan Cap"Badak" (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris RhinocerosBrand), baik untuk Kelas Barang 05 dan Kelas Barang 32, sebagaimanatertuang dalam Sertifikat Merek No.
Memerintahkan Termohon I Praperadilan dan Termohon II Praperadilan untukmelanjutkan kembali penyidikan perkara yang telah dilaporkan oleh PemohonPraperadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;Namun jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono).oe Menimbang, bahwa atas Permohonan Pra Pradilan dimaksud, Pembanding I danPembanding II semula sebagai Termohon I dan Termohon II mengajukan Jawabansecara tertulis pada tanggal 6 Mei 2013 dengan mengemukan halhal
Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pra Pradilan tersebut, Pengadilan NegeriMedan telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 15 Mei 2013, yang amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untukseluruhnya ;2. Menyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon IPraperadilan dan Termohon II Praperadilan adalah tidak sah ;3.
Menghukum Termohon I Praperadilan dan Termohon II Praperadilan untukmembayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Nihil ;22 Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Medan diatas Pembanding Idan II semula Termohon I dan II Pra Pradilan mengajukan Permintaan Banding padatanggal 15 Mei 2013 sebagaimana tersebut pada Akta Permintaan Banding 15 Mei 2013masingmasing Nomor : 93 dan 94 / Akta.
10 — 1
mempertimbangkan bahwa betul Penggugat sebagai penduduk Kota JakartaBarat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat sehinggaperkara yang diajukan Penggugat menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Baratuntuk memeriksa dan mengadilinya ia berkapasitas untuk mengajukan perkaranya diPengadilan Agama, sesuai dengan pasal 73 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan
Undangundang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 joSEMA RI Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tentang Pencatatan Perceraian;Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2366/Pdt.G/2016/PA.JBMenimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan
6 — 0
mempertimbangkan bahwabetulPenggugat sebagai penduduk Kota Jakarta Barat yang merupakan wilayah hukumPengadilan Agama Jakarta Barat sehingga perkara yang diajukan Penggugat menjadikewenangan Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadilinya iaberkapasitas untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal73 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009 tentang Pradilan
disediakanuntuk itu, sesuai ketentuan pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo SEMA RINomor : 28/TUADAAG/X/2002 tentang Pencatatan Perceraian;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan
10 — 0
mempertimbangkan bahwa betul Penggugat sebagaipenduduk Kota Jakarta Barat yang merupakan wilayah hukum PengadilanAgama Jakarta Barat sehingga perkara yang diajukan Penggugat menjadikewenangan Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa danmengadilinya ia berkapasitas untuk mengajukan perkaranya di PengadilanAgama, sesuai dengan pasal 73 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan
disediakan untuk itu, sesuai ketentuan pasal 84 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 joSEMA RI Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tentang Pencatatan Perceraian;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan
6 — 1
mempertimbangkan bahwa betul Penggugatsebagai penduduk Kota Jakarta Barat yang merupakan wilayah hukum PengadilanAgama Jakarta Barat sehingga perkara yang diajukan Penggugat menjadi kewenanganPengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadilinya ia berkapasitasuntuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 73 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Pradilan
Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telahdiubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo SEMA RI Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tentang Pencatatan Perceraian;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 keduaHalaman 8 dari 10 Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2016/PA.JBdengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan
Betty Wulandari Binti Sutiono Ngatiran
Tergugat:
Balchi Sharifuddin Bin Munajeh .ALM.
14 — 4
mempertimbangkan bahwa betul Penggugat sebagaipenduduk Kota Jakarta Barat yang merupakan wilayah hukum PengadilanAgama Jakarta Barat sehingga perkara yang diajukan Penggugat menjadikewenangan Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa danmengadilinya ia berkapasitas untuk mengajukan perkaranya di PengadilanAgama, sesuai dengan pasal 73 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan
acy prc SuwlilyArtinya : "Dan jika seorang isteri sudah sedemikian bencinya terhadapsuaminya, maka hakim dapat memutus perkawinan mereka..Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan Agama, maka semuabiaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugatsepenuhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan
7 — 1
mempertimbangkan bahwa betul Penggugat sebagaipenduduk Kota Jakarta Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan AgamaJakarta Barat sehingga perkara yang diajukan Penggugat menjadi kewenanganPengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadilinya ia berkapasitasuntuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 73 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Pradilan
Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 keduaHalaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2106/Pdt.G/2016/PA.JBdengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo SEMA RI Nomor :28/TUADAAG/X/2002 tentang Pencatatan Perceraian;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan
12 — 0
Hakim mempertimbangkan bahwa betul Penggugat sebagaipenduduk Kabupaten Serang yang merupakan wilayah hukum PengadilanAgama Serang, sehingga perkara yang diajukan Penggugat menjadikewenangan Pengadilan Agama Serang untuk memeriksa dan mengadilinya iaberkapasitas untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Serang,sesuai dengan pasal 73 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan
acy pre duulilyArtinya : "Dan jika seorang isteri sudah sedemikian bencinya terhadapsuaminya, maka hakim dapat memutus perkawinan mereka..Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan Agama, maka semuabiaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugatsepenuhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan
18 — 1
dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dandiparaf, adalah merupakan bukti Identitas diri Penggugat, Majelis Hakimmempertimbangkan bahwa betul Penggugat sebagai penduduk Kota Serang yangmerupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Serang, sehingga ia berkapasitasuntuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Serang, sesuai dengan pasal73 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan
yangdisediakan untuk itu, sesuai ketentuan pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo SEMA RI Nomor :28/TUADAAG/X/2002 tentang Pencatatan Perceraian;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahpertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan
76 — 7
penduduk Kabupaten Serang yangmerupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Serang, sehingga perkara yangdiajukan Penggugat menjadi kKewenangan Pengadilan Agama Serang untukmemeriksa dan mengadilinya ia berkapasitas untuk mengajukan perkaranya diPengadilan Agama Serang, sesuai dengan pasal 73 Undangundang Nomor 7Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor : 2421/Pdt.G/2019/PA.SrgTahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Pradilan
acy pre duulilyArtinya : "Dan jika seorang isteri sudah sedemikian bencinya terhadapsuaminya, maka hakim dapat memutus perkawinan mereka..Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan Agama, maka semuabiaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugatsepenuhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan
7 — 0
mempertimbangkan bahwabetulPenggugat sebagai penduduk Kota Jakarta Barat yang merupakan wilayah hukumPengadilan Agama Jakarta Barat sehingga perkara yang diajukan Penggugat menjadikewenangan Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadilinya iaberkapasitas untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal73 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009 tentang Pradilan
disediakan untuk itu, Sesuaiketentuan pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telahdiubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo SEMA RI Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tentang Pencatatan Perceraian;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pradilan
HAJI SUMATRA BIN LAJJU
Termohon:
KAPOLRES BULUKUMBA
73 — 37
(Bukan Pro Justitia),sehingga kegiatan tersebut adalahrangkaian untuk mencari dan menemukan tindak pidana sesuai Pasal 12Ayat (2) huruf a perkap No.14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikantindak pidana yang berbunyi Sasaran Penyelidikan meliputi a.Orang,sehingga kegiatan tersebut adalah termasuk teknik wawancara secaratertulis,oada saat di undang untuk karifikasi pemohon bukanlah sebagaitersangka melainkan hanyalah saksi sehingga tidaklah relevan untuk dijadikan dalil dalam pokok perkara pra pradilan
,karena tidak sejalandengan pasal 77 kuhap dan putusan MK tentang status tersangkamenjadi objek pra pradilan;2.
memeriksa danmengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut :Dalam Eksepsia.Menerima dan mengabulkan eksepsi TERMOHON untukseluruhnya.Menyatakan Permohonan Praperadilan PEMOHON tidak dapatditerima untuk keseluruhan.Dalam Pokok Perkaraa.Menerima Jawaban dalam Pokok perkara TERMOHON untukseluruhnya.Menyatakan menolak permohonan Praperadilan dari PEMOHONsecara keseluruhan atau setidak tidaknya menyatakanpermohonan Praperadilan tidak dapat diterima,karena pada saat diajukan pra pradilan