Pralan /2011/PT.SBY

Pralan /2011/PT.SBY*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara :KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR SURABAYA, Jl. TamanSikatan No.1 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : 1. Kompol SUROSO, SH.,MH NRP. 60060227 ;2. AKP LIWOTO, SH. NRP. 59110679 ;3. AKP SULCHAN, SH.

Faktanya tidak ada satupun bukti yang membuktikanPEMOHON melakukan tindak pidana yang dituduhkan;Halaman 9 Putusan PRALAN Nomor 06/Pid.Pra/2018/PN.

Sepatan, Kab.Tangerang (toko Gas andra) danHalaman 19 Putusan PRALAN Nomor 06/Pid.Pra/2018/PN. Tng.kandang Kambing yang beralamat diDesa. Lebak Wangi No. 6 Rt. 05/02 Kec.Sepatan Kab.

Pasal 9 ayat (1) huruf d UU RINo. 8 tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen Jo. 55 KUHP.Halaman 20 Putusan PRALAN Nomor 06/Pid.Pra/2018/PN.

WANRIPURBA bin ABDURAHMAN PURBA;Halaman 34 Putusan PRALAN Nomor 06/Pid.Pra/2018/PN. Tng.110. BuktiT 40c111. BuktiT 41a112.

Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriHalaman 45 Putusan PRALAN Nomor 06/Pid.Pra/2018/PN. Tng.tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Termohon tanpa dihadiri oleh KuasaPemohon,Panitera Pengganti, Hakim,Ahadi Budiarto, S.H. Gunawan Tri Budiono, S.H.Halaman 46 Putusan PRALAN Nomor 06/Pid.Pra/2018/PN. Tng.

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkaramenurut ketentuan hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditetapkan, untuk Pemohon tidak hadir maupun tidak menyuruh wakilnyayang sah untuk hadir akan tetapi Pemohon telah mengajukan surat Nomor15/Cabut/Adv/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 perihal PemberitahuanPencabutan Permohonan Praperadilan Nomor 01/Pralan/2018/PN.Krs,sedangkan untuk Termohon hadir yang diwakili oleh kuasanya yaitu :1.SIT AL INDASAH, SH, MH, 2.SUPARMIN

, SH, 3.LUKMAN,W, SH4.TATIK SURYANINGSIH, SH dan 5.SRI WINARNI, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 30 Mei 2018;Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor15/Cabut/Adv/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 perihal PemberitahuanHalaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN KrsPencabutan Permohonan Praperadilan Nomor 01/Pralan/2018/PN.Krs,maka dengan keinginan pihak Pemohon untuk mencabut perkara tersebutmaka Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk menggugurkanperkara Nomor : 01/Pid.Pra/2018/PN.Krs tersebut

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkaramenurut ketentuan hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditetapkan, untuk Pemohon tidak hadir maupun tidak menyuruh wakilnyayang sah untuk hadir akan tetapi Pemohon telah mengajukan surat Nomor15/Cabut/Adv/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 perihal PemberitahuanPencabutan Permohonan Praperadilan Nomor 01/Pralan/2018/PN.Krs,sedangkan untuk Termohon hadir yang diwakili oleh kuasanya yaitu :1.SIT AL INDASAH, SH, MH, 2.SUPARMIN

, SH, 3.LUKMAN,W, SH4.TATIK SURYANINGSIH, SH dan 5.SRI WINARNI, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 30 Mei 2018;Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN KrsMenimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor15/Cabut/Adv/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 perihal PemberitahuanPencabutan Permohonan Praperadilan Nomor 01/Pralan/2018/PN.Krs,maka dengan keinginan pihak Pemohon untuk mencabut perkara tersebutmaka Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk menggugurkanperkara Nomor : 01/Pid.Pra/2018/PN.Krs tersebut

DepokHalaman 15 dari 20 Putusan Nomor 545/ Pid.Sus/2018/PN.Dpksebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1885/26/III/2000 tertanggal 8 Maret2000 dan setelah saudari Endang Purwantini menikah dengan saksi Parlandikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Frisca Amalia, Fina Dwi Cahyanidan Felicia Maharani, sehingga dengan demikian antara saudari EndangPurwantini dengan saudara Parlan adalah sepasang suami istri yang sah secarahukum, dan sapai sekarang ini saudari Endang Purwantini belum berceraidengan saudara Pralan

;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikanbahwa saudari Endang Purwantini adalah istri yang sah dari saudara Pralan,sehingga dengan demikian saudari Endang Purwantini dapat dikatakan sebagaiperempuan yang bersuami, maka terhadap unsur kedua ini Majelis Hakimberpendapat telah terbukti dan terpenuhi.Ad.4.

Dan karenanya menurut hukum yangberkeadilan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 Juni 2013Nomor: 02/PID/PRALAN/2013/ PT.SBY. haruslah dibatalkan.

Dan karenanya menuruthukum yang berkeadilan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 Juni2013 Nomor: 02/ PID/PRALAN/2013/PT.SBY. haruslah dibatalkan;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan peninjauan kembali Pemohon tidak dapat dibenarkan, olehkarena perkara yang diajukan peninjauan kembali adalah perkara Pra Peradilan yangtidak dapat diajukan kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 45 A UndangUndangMahkamah Agung, UndangUndang Mahkamah Agung melarang

sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Cimanggis Kota Depoksebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1885/26/III/2000 tertanggal 8 Maret2000 dan setelah saudari Endang Purwantini menikah dengan saksi Parlandikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Frisca Amalia, Fina Dwi Cahyanidan Felicia Maharani, sehingga dengan demikian antara saudari EndangPurwantini dengan saudara Parlan adalah sepasang suami istri yang sah secarahukum, dan sapai sekarang ini saudari Endang Purwantini belum berceraidengan saudara Pralan

;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikanbahwa Terdakwa Endang Purwantini adalah istri yang sah dari saudara Pralan,Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 544/ Pid.B/2018/PN.Dpksehingga dengan demikian Terdakwa Endang Purwantini dapat dikatakansebagai perempuan yang bersuami, maka terhadap unsur kedua ini MajelisHakim berpendapat telah terbukti dan terpenuhi.Ad.3.

Halaman 10 dari 57rangka mencari dan mengumpulkan buktibukti lain yang berkaitan dengandugaan tindak pidana pencucian uang.Bahwa selanjutnya, Mahkamah Agung semakin memperkuat jikaPenyitaan bukanlah merupakan objek praperadilan, sebagaimanatercantum di dalam Yurisprudensi Putusan Praperadilan No.7/Pralan/Pen.Pid/2013 PN.Tng yang menyatakan bahwa sesuai rumusankamar pidana Mahkamah Agung yang pada intinya menyebut bahwapemeriksaan tentang sah atau tidaknya penyitaan, akan diputuskanbersamaan dengan

secara gramatikal, maka objekpenyitaan dalam suatu perkara praperadilan hanya dapat dimohonkan jika bendayang disita ternyata perkaranya di SP3/dihentikan, sedangkan dalam perkara aquopenyidikan masih berlangsung dalam rangka mencari dan mengumpulkan buktibukti lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang.Bahwa selanjutnya, Mahkamah Agung semakin memperkuat jika Penyitaanbukanlah merupakan objek praperadilan, sebagaimana tercantum di dalamYurisprudensi Putusan Praperadilan No. 7/Pralan

bahwa permasalahan pokok dari Praperadilan dari Pemohonadalah tindakan Penyitaan atas barangbarang milik Pemohon Praperadilanadalah tidak sah karena melanggar Ketentuan KUHAP ;Menimbang, bahwa Eksepsi dari Termohon dalam Eksepsinya menyatakanbahwa dalam KUHAP tidak disebutkan tindakan Penyitaan sebagai salah satualasan yang dapat dimohonkan dan juga tidak termasuk kewenanganPraperadilan;Menimbang, bahwa alasan yang disampaikan oleh Termohon sejalandengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.7/Pralan

putusan dicantumkan bahwabenda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapabenda itu disita ;Menimbang, bahwa apabila mencermati dari rumusan tersebut makaterkandung di dalamnya, penggeledahan dan penyitaan yang juga merupakanobyek Praperadilan ;Menimbang, bahwa apabila jawaban /Eksepsi Termohon menyatakan tidakmerupakan obyek Praperadilan adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan,dan apabila Termohon menyatakan sejalan dengan Putusan Pengadilan NegeriTangerang No.7/Pralan

Penggugat sama sekaliPenggugat tidak melakukan tindak pidana Korupsi seperti yangdipersangkakan oleh pihak Polres Metro Tangerang Kota;Bahwa atas keberatan tersebut Penggugat mengajukanPermohonan/ Gugatan Praperadilan terhadap Polres MetroTangerang Kota ke Pengadilan Negeri Tangerang sebagaiPengadilan yang berwenang, perkara Praperadilan mana terdaftarHal 7 dari 135 hal Putusan Nomor 156/G/2015/PTUNJKT11.12.13.dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTangerang dengan Nomor : 04/ Pralan

Metropolitan Il JakartaKementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina MargaTahun Anggaran 2012 (LHPKKN) dengan Surat PengantarKepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Provinsi DKI Jakarta Nomor : SR876/PWO09/5/2014 diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2014;Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Pra Peradilanterhadap Polres Metro Tangerang pada tanggal 19 Maret 2015.Gugatan Pra Peradilan Penggugat tersebut terdaftar diPengadilan Negeri Tangerang dalam Register Perkara Nomor :04/Pralan

/ Pen.Pid/2015/PN.Tng tanggal 19 Maret 2015;Bahwa dalam dalil gugatan Pra Peradilan Tanggal 19 Maret2015 tersebut, Penggugat menyatakan:Laporan hasil perhitungan kerugian negara yang dibuat olehBPKP tidak dapat dijadikan termohon sebagai bukti permulaanuntuk menetapkan pemohon sebagai tersangka;Bahwa dari dalildalil gugatan yang diajukan dalam GugatanPra Peradilan Nomor : 04/Pralan/Pen.Pid/2015/PN.Tng tanggal19 Maret 2015 tersebut terbukti bahwa Penggugat telahmengetahui adanya objek sengketa a quo

dalil Penggugat pada posita GugatanHalaman 34 angka 10 s.d 18 dengan argumentasi yuridis sebagaiberikut:a.Bahwa dalil Penggugat pada posita Gugatan Halaman 34 angka10s.d 18 adalah tidak benar dan bertolak belakang dengan faktayang sebenarnya (gugatan telah daluwarsa);Bahwa Penggugat telah membuat gugatan Pra Peradilan terhadapPolres Metro Tangerang Kota Tertanggal 19 Maret 2015 danmengajukan Gugatan Pra Peradilan tersebut di Pengadilan NegeriTangerang dalam Register Perkara Pra Peradilan Nomor : 04/Pralan

Bukti T 2Surat Nomor : 031A/RBS & PARTNERS/Prapid/III/2014Hal : Permohonan Pra Peradilan pada Pengadilan NegeriTangerang yang teregister dalam perkara Nomor : 04/Pralan/Pen.Pid/2015/PN.Tng tanggal 19 Maret 2015 yangdiajukan Penggugat a quo (fotokopi);Putusan Pra Peradilan pada Pengadilan NegeriTangerang yang teregister dalam perkara Nomor : 04/3. Bukti T 34. Bukti T 45. Bukti T56. Bukti T 67.

Sementara itu, Para Terdakwa tersebut pada tanggal 19Desember 2011 mengajukan permintaan Praperadilan di PengadilanNegeri Tangerang di bawah Nomor : 11/Pralan/Pen.Pid/2011/PN.TNG.Dan karena diajukannya Praperadilan tersebut dirubahlah sedemikianrupa resume penyidikan dan dipaksakan diajukan ke Pengadilan sebelumupaya Praperadilan tersebut;2. Bahwa Judex Facti pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkanpidana kepada Pemohon Kasasi melebihi dari tuntutan Jaksa PenuntutUmum.

didirikan berdasarkan akta No. 52. tahun1963 pada tanggal 19 Februari 1963 yang dibuat di hadapan NotarisPANUSUNAN BATUBARA, SH.Bahwa dalam hal TERMOHON menetapkan PEMOHON menjaditersangka adalah setelah diketemukan 2 (dua) alat bukti yang sah menuruthukum sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP dan Pasal 17 KUHAPyang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.Bahwa sebagai pertimbangan Yang Mulia Hakim yang memutus perkara aquo, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Praperadilan Nomor17/Pralan

Bidang Kegiatan Pralan Penggunaan Jumlah SeDana DanaBidang Penghasilan Tetap AparatPenyelenggaraan Kampung Tahun 2018 187.200.000,00 ADK 2018Pemerintahan Tunjangan BAMUSKAMKampung Tahun 2018 49.950.000,00 ADK 2018Pemberian Insentif 4 RTdan 2 RW Tahun 2018 13.500.000,00 ADK 2018Insentif LINMAS Tahun2018 18.000.000,00 ADK 2018Jumlah 268.650.000,00 Atas permohonan tersebut, Kepala BPMK Kabupaten Meraukemengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Nomor:800/263/RPD/DPMK/IX/2018 tanggal 13 September

Kuranga; Juml sumia SelisihRe Pralan Harga Jumlah Harga Jumlah ah (+1)mb Pekerja Sat Volu Volu Volu Volu hSatuan Harga Satua Harga Harga an me me me me Harga(Rp) (Rp) n (Rp) (Rp) a (Rp)yal (Rp)(Rp)an1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141.REHABILITASI BAHUjalan JerukDIV 1.UMUM20.878.3 20.878.3 20.87Mobilisa 20.8781.2 Ls 1,00 00 00 1,00 8.300 si .300,00,00 ,00 ,00Manajemendan 10.000.0 10.000.0 10.0010.0001.8.