Daerah Kepada Pemerintahan Desa dalam APBDKabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.2.304.942.868, (dua milyartiga ratus empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluhdelapan rupiah) pada BPKKD (Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah),namun untuk proses pencairannya didasarkan pada tupoksi (tugas pokok dan fungsi)dinas / badan / bagian yang berkompeten sebagai leading sektor, untuk Belanja BagiHasil Restribusi Daerah leading sektornya adalah Bagian Pemerintahan

Daerah Kepada Pemerintahan Desa,Penyisihan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 10 % dari realisasi PBB TahunAnggaran 2006 diserahkan kepada dirinya (EPY FRANKY Alias FANJUNG) tidakdiserahkan kepada desa / kelurahan dengan alasan nantinya EPY FRANKY AliasFANJUNG yang mengadakan semen tersebut, atas permintaan EPY FRANKY AliasFANJUNG tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyetujuinya ;Kemudian untuk mencairkan dana Belanja Bagi Hasil Restribusi Daerah KepadaPemerintahan Desa, Penyisihan PBB (Pajak Bumi

Hadi Sudibyo) dan saat itu dana BelanjaBagi Hasil Restribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa, Penyisihan PBB (Pajak Bumidan Bangunan) 10 % dari realisasi PBB Tahun Anggaran 2006 sudah tersedia pada girobendahara khusus pengelola bantuan karena sebelumnya sudah dicairkan berdasarkanNota Dinas Nomor 140/88/Pemdes tanggal 13 September 2007 yang ditandatanganiterdakwa, bendahara khusus pengelola bantuan (saksi Lidya Kartika) menyerahkan ceknomor.

Daerah KepadaPemerintahan Desa, Penyisihan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 10 % dari realisasiPBB Tahun Anggaran 2006 dan masih tersimpan pada giro bendahara pengelolabantuan, menunggu untuk diserahkan kepada kepala desa / lurahe Selanjutnya, untuk memuluskan rencananya, pada tanggal 25 Oktober 2007terdakwa mengadakan rapat di aula Pemda Kabupaten Sanggau yang dihadiri Camatdan Kepala Desa SeKabupaten Sanggau, dimana dalam rapat tersebut terdakwamengatakan bahwa untuk Belanja Bagi Hasil Restribusi

(Dua Ratus EmpatPuluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Tujuh PuluhDelapan Rupiah).perbuatan tersebutdilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut: Bahwa sebelumnya Bupati Kabupaten Simeulue mengeluarkan PeraturanBupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian PengalokasianDan Penetapan Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah,Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) setiap Desa dalamKabupaten Siemeulue Tahun Anggaran 2016, sehingga kemudian DesaPulau Siumat mendapatkan

Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kab/Kota sebesar Rp.3.202.873,00;3.

(DuaRatus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Dua RatusTujuh Puluh Delapan Rupiah).perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengancara sebagai berikut: Bahwa sebelumnya Bupati Kabupaten Simeulue mengeluarkan PeraturanBupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian PengalokasianDan Penetapan Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah,Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) setiap Desa dalamKabupaten Siemeulue Tahun Anggaran 2016, sehingga kemudian DesaPulau Siumat mendapatkan

Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kab/Kota sebesar Rp.3.202.873,00;3. Alokasi Dana Desa Rp. 290.956.974,00.

Pendapatan aslidesa lainlain 0,00 26.218,15 26.218,15pendapatan asi 603.131.824,00 603.131.824,00 0,00daerah yang sahb. pendapatan uetransfer dana desa 3.202,873,00 3.202,873,00 (2.519,00) bagi hasil pajak 290956.974,00 290.956.974,00 23.899,15dan restribusi alokasi dana desaJumlah pendapatan 897.291.671,00 897.315.370,15(a+b)2 Belanjab.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran, TERGUGAT Ill, (M.Syarif Marhaban, S.AP) selaku petugas penetapan DTKP KotaTernate, melakukan penghitungan tarif restribusi Izin MendirikanBangunan (IMB) milik TERGUGAT , (PT. Jatilunhur Gemilang),sehingga jumlah biaya retribusi yang harus dibayar oleh TERGUGAT, sebesar Rp. 1.750.000.000. (satu milyar tujuh ratus lima puluh jutarupiah);. Bahwa kemudian TERGUGAT Ill, mendatangi TERGUGAT I, JohnnyLitan selaku DIREKTUR PT.

Bahwa penyampaian penetapan restribusi Izin Mendirikan Bangunan(IMB) atas Bangunan Milik PT.

penagihan yang dilakukan oleh TERGUGAT III tanpamenggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) danmembuat kesepakatan tanpa dasar hukum dengan menerima alasankeberatan yang disampaikan TERGUGAT secara lisan juga,merupakan perbuatan yang bertentangan dengan UndangUndangNomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor: 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan RestribusiDaerah dalam pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan: Restribusidipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Restribusi

Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perluasan pembangunanMall dan Hotel Jatiland Tahun 2010 seluas 12. 500 M2 (dua belas ribulima ratus meter persegi) dengan nilai penetapan Restribusi IzinMendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp.1.750.000.000. (satu milyartujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah Sah menurut hukum;.

(DuaRatus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Dua RatusTujuh Puluh Delapan Rupiah).perbuatan tersebutdilakukan Terdakwa dengancara sebagai berikut: Bahwa sebelumnya Bupati Kabupaten Simeulue mengeluarkan PeraturanBupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian PengalokasianDan Penetapan Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah,Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) setiap Desa dalamKabupaten Siemeulue Tahun Anggaran 2016, sehingga kemudian DesaPulau Siumat mendapatkan

Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kab/Kota sebesar Rp.3.202.873,00;3.

Pendapatan aslidesa lainlainpendapatan asli 0,00 26.218,15 26.218,15daerah yang sahb. pendapatan transfer 603.131.824,00 603.131.824,00 0,00 dana desa 3.202,873,00 3.202,873,00 0,00 bagi hasil pajakdan restribusi 290.956.974,00 290.956.974,00 (2.519,00) alokasi dana 897.291.671,00 897.315.370,15 23.899,15desaJumlahpendapatan(a+b)2 Belanjaa.

Pendapatan asli desa lainlainpendapatan asilidaerah yang sah 0,00 26.218,15 26.218,15b. pendapatan transfer dana desa 603.131.824,00 603.131.824,0 0,00 bagi hasil pajak 3.202,873,00 0 0,00dan restribusi 3.202,873,00 alokasi dana desa 290.956.974,00 (2.519,00)Jumlah 897.291.671,00 290.956.974,0 ~ 23.899,15 pendapatan (a+b) 0897.315.370,152 Belanjab.

Bagi hasil pajak dan Restribusi Daerah KabupatenRp. 3.202.873,00;3.

Pendapatan aslidesa lainlainpendapatan asili 0,00 26.218,15 26.218,15daerah yang sah 603.131.824, 603.131.824, 0,00b. pendapatan transfer 00 00 0,00 dana desa 3.202,873,00 3.202,873,00 bagi hasil pajak (2.519,00)dan restribusi 290.956.974, 290.956.974, 23.899,15 alokasi dana desa 00 00Jumlah pendapatan 897.291.671, 897.315.370,(a+b) 00 152 Belanjaa.

(Dua RatusEmpat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Tujuh PuluhDelapan Rupiah).perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut: Bahwa sebelumnya Bupati Kabupaten Simeulue mengeluarkan PeraturanBupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian PengalokasianDan Penetapan Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah,Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) setiap Desa dalamHalaman 11 Putusan Nomor 16/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNAKabupaten Siemeulue Tahun

Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.3.202.873,00;3.

Pendapatan aslidesa lainlain 0,00 26.218,15 26.218,15pendapatanasli daerah 603.131.824, 0,00yang sah 00b. pendapatan 603.131.824, 0,00transfer 00 3.202,873,00 (2.519,00) dana desa 3.202,873,00 290.956.974, bagi hasil 00 23.899,15pajak dan 290.956.974,restribusi 00 897.315.370, alokasidana 897291.671, 15desa 00Jumlahpendapatan (a+b)2 Belanjab.

Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) lembar surat ketetapan restribusi daerah nomor: 727 / BPPT / IG / X / 2016 tanggal 20 Oktober 2016 1 (satu) lembar surat ijin gangguan nomor: 5999 / BPPT / IG / X / 2016 tanggal 24 Oktober 2016 1 (satu) lembar internal memo (surat pengangkatan) tanggal 20 Mei 2006 1 (satu) lembar cheque requisition (kuitansi) tanggal 27 Oktober 2016Seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Royal Bali Leisure melalui saksi Windianto;-

Menyatakan barang bukti berupa:Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No. 32/PID/2019/PT.DPSe 1(satu) lembar surat ketetapan restribusi daerah nomor:727/BPPT/G/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016e 1 (satu) lembar surat ijin gangguan nomor: 5999/BPPT/IG/X/2016 tanggal24 Oktober 2016e 1 (satu) lembar internal memo (surat pengangkatan) tanggal 20 Mei 2006e 1 (satu) lembar cheque requisition (kuitansi) tanggal 27 Oktober 2016Seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Royal Bali Leisuremelalui saksi Windianto4

UNING SUWANDARI Alias BUWANDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) bulanMenetapkan barang bukti berupa 1(satu) lembar surat ketetapan restribusi daerah nomor: 727 /BPPT/IG/X/ 2016 tanggal 20 Oktober 2016* 1 (satu) lembar surat ijin gangguan nomor: 5999 / BPPT / IG/ X / 2016tanggal 24 Oktober 2016* 1 (satu) lembar internal memo (surat pengangkatan) tanggal 20 Mei 2006 1 (satu) lembar cheque requisition (kuitansi) tanggal 27 Oktober 2016Seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada

Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) lembar surat ketetapan restribusi daerah nomor: 727 /BPPT/IG/X /2016 tanggal 20 Oktober 2016 1 (satu) lembar surat ijin gangguan nomor: 5999 / BPPT /IG/ X /2016 tanggal 24 Oktober 2016 1 (satu) lembar internal memo (surat pengangkatan) tanggal 20Mei 2006 1 (satu) lembar cheque requisition (kuitansi) tanggal 27 Oktober2016Seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Royal BaliLeisure melalui saksi Windianto; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam

BBNKB), retribusi untuk Surat Tanda Nomor Kendaraanbermotor (STNKB) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)tidak merupakan unsur harga Jual yang menjadi Dasar PengenaanPajak sepanjang BBNKB serta retribusi untuk STNK dan BPKBtersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak;Bahwa sesuai ketentuan SE21, dengan jelas dinyatakan bahwabiaya pengurusan suratsurat kendaraan bermotor yang meliputi:7 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)7 Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor(STNKB)7 Restribusi

Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)tidak merupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar PengenaanPajak sepanjang BBNKB serta retribusi untuk STNK dan BPKBtersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak.Bahwa biaya pengurusan suratsurat sepeda motor yang benarbenarterjadi, sebesar jumlah yang dibayarkan dan dikeluarkan untukpembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Retribusi UntukSurat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Restribusi BuktiPemilikan Kendaraan Bermotor tidak merupakan unsur harga

bekerja sama dengan Biro Jasa.Bahwa pada praktek dan kenyataannya biaya pengurusan suratsuratyang telah ditentukan pada price list dan dibebankan kepadapelanggan/customer tidak sama dengan realisasi pembayaransesungguhnya kepada Biro Jasa sehingga terdapat selisih, selisihlebih maupun kurang.Bahwa sesuai ketentuan SE21, dengan jelas dinyatakan bahwabiaya pengurusan suratsurat kendaraan yaitu pembayaran untukBea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Retribusi Untuk Surat TandaNomor Kendaraan Bermotor, dan Restribusi

Bahwa sesuai ketentuan SE21, dengan jelas dinyatakan bahwabiaya pengurusan suratsurat kendaraan bermotor yangmeliputi:> Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)> Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor(STNKB)> Restribusi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)tidak merupakan unsur harga jual yang menjadi DasarPengenaan Pajak sepanjang BBNKB serta retribusi untuk STNKdan BPKB tersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak.Bahwa biaya pengurusan suratsurat kendaraan bermotor yangdibayarkan

Sederhana yang secara eksplisit tidak mencantumkandiskon penjualan maupun biayabiaya pengurusan suratsuratkendaraan bermotor, namun besarnya diskon penjualan danbiaya pengurusan surat kendaraan bermotor telah dicantumkandalam buktibukti perhitungannya.Bahwabuktibukti perhitungan biaya pengurusan suratkendaraan bermotor telah jelas dan terinci berapa besarsesungguhnya benarbenar pembayaran kepada Negara untukBea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Retribusi Untuk SuratTanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Restribusi

Bahwa tarif pengobatan hewan tersebut diatas bertentangan dengan PeraturanTahun 2011Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan perubahan terakhir PeraturanGubernur Nomor 31 tentang Petunjuk Pelaksaan PemungutanGubernur Nomor 6 Tahun 2015 Lampiran Ill Tarif Restribusi Pemakaian KekayaanDaerah atas Laboratorium Nomor 09 Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan danKlinik Hewan, dengan perincian seharusnya sebagai berikut : No. Jenis Penerimaan Bukan Pajak Satuan Tarif (Rp.)1.

Syamsurijal menggunakan uang hasil retribusi tersebutdiatas yang benarbenar disetor ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Barat sejumlahRp.63.890.000, (enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).Terhadap sisa uang restribusi tersebut sejumlah Rp.267.868.000, ( dua ratus enampuluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) terdakwa Drh.Syamsurijal menggunakannya bertentangan dengan peraturan perundangundangansebagai berikut : Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Syamsurijal menggunakan uang hasil retribusi tersebutdiatas yang benarbenar disetor ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Barat sejumlahRp.63.890.000, (enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).Terhadap sisa uang restribusi tersebut sejumlah Rp.267.868.000, (dua ratus enampuluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) terdakwa Drh.Syamsurijal menggunakannya karena kewenangannya atau kedudukannya sebagaiKasi Klinik Balai Laboratorium Klinik dan Kesehatan Hewan (BLKKH

Bahwa tarif pengobatan hewan tersebut diatas bertentangan dengan PeraturanGubernur Nomor 31 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksaan PemungutanResitribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan perubahan terakhir PeraturanGubernur Nomor 6 Tahun 2015 Lampiran Ill Tarif Restribusi Pemakaian KekayaanHalaman 26 dari 43 Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2018/PT PDGDaerah atas Laboratorium Nomor 09 Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan danKlinik Hewan, dengan perincian seharusnya sebagai berikut : No.

Pemakaian KekayaanDaerah dengan perubahan terakhir Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2015 LampiranIll Tarif Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Laboratorium Nomor 9 TarifPelayanan Laboratorium Kesehatan dan Klinik Hewan sebesar Rp.25.000, kemudiansaksi Fajri Ramadan membayar biaya pengobatan kucing sebesar Rp.50.0000, kepadasaksi Drh.

Putusan Nomor 253/B/PK/PJK/201 712.13.14.15.16.Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Restribusi BuktiPemilikan Kendaraan Bermotor tidak merupakan unsur harga jualyang menjadi Dasar Pengenaan Pajak sepanjang BBNKB sertaretribusi untuk STNK dan BPKB tersebut tidak dicantumkan dalamFaktur Pajak.Bahwa biaya pengurusan suratsurat kendaraan bermotor yangdibayarkan kepada Negara yaitu Bea Balik Nama KendaraanBermotor, Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,dan Resiribusi Bukti Pemilikan

Kendaraan Bermotor tidak merupakanunsur harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak sedangkanbiaya pengurusan suratsurat kendaraan bermotor diluar Bea BalikNama Kendaraan Bermotor, Retribusi Untuk Surat Tanda NomorKendaraan Bermotor, dan Restribusi Bukti Pemilikan KendaraanBermotor merupakan unsur harga jual yang menjadi DasarPengenaan Pajak.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam penjualan sepedamotor dengan On The Road telah menentukan biaya pengurusansuratsurat kepada pelanggan/ customer sesuai

Putusan Nomor 253/B/PK/PJK/201 718.19.Bermotor, Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,dan Restribusi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor serta berapabesar pembayaran kepada Biro Jasa untuk pengurusan suratkendaraan bermotor.Bahwa pedoman yang diterbitkan Pemohon Peninjauan Kembali(dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak) berupa SE21 harus dipatuhidan dilaksanakan secara benar dan konsisten oleh seluruh WajibPajak dan Petugas Pajak (Fiskus) yang terlibat dalam tata niagapenjualan kendaraan

Bahwa sesuai ketentuan SE21, dengan jelas dinyatakan bahwabiaya pengurusan suratsurat kendaraan bermotor yangmeliputi: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor(STNKB); Restribusi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);Halaman 38 dari 43 halaman.

Putusan Nomor 253/B/PK/PJK/201 720.21.diskon penjualan maupun biayabiaya pengurusan suratsuratkendaraan bermotor, namun besarnya diskon penjualan danbiaya pengurusan surat kendaraan bermotor telah dicantumkandalam buktibukti perhitungannya.Bahwa buktibukti perhitungan biaya pengurusan suratkendaraan bermotor telah jelas dan terinci berapa besarsesungguhnya benarbenar pembayaran kepada Negara untukBea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Retribusi Untuk SuratTanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Restribusi

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa yang identitasnya dibalik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pelanggaran Obyek Restribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum:
2. Memidana ia dengan pidana denda Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Subsider 7 (tujuh) hari kurungan:
3. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah):
<

Perihal:

Putusan Nomor 252/B/PK/PJK/201 711.12.13.14.15.Tidak merupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar PengenaanPajak sepanjang BBNKB serta retribusi untuk STNK dan BPKBtersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak.Bahwa biaya pengurusan suratsurat sepeda motor yang benarbenarterjadi, sebesar jumlah yang dibayarkan dan dikeluarkan untukpembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Retribusi UntukSurat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Restribusi BuktiPemilikan Kendaraan Bermotor tidak merupakan unsur

dan BPKB tersebut tidak dicantumkan dalamFaktur Pajak.Bahwa biaya pengurusan suratsurat kendaraan bermotor yangdibayarkan kepada Negara yaitu Bea Balik Nama KendaraanBermotor, Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,dan Resiribusi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor tidak merupakanunsur harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak sedangkanbiaya pengurusan suratsurat kendaraan bermotor diluar Bea BalikNama Kendaraan Bermotor, Retribusi Untuk Surat Tanda NomorKendaraan Bermotor, dan Restribusi

Putusan Nomor 252/B/PK/PJK/201 718.19.Bahwa buktibukti perhitungan biaya pengurusan surat kendaraanbermotor telah jelas dan terinci berapa besar sesungghnya benarbenar pembayaran kepada Negara untuk Bea Balik Nama KendaraanBermotor, Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,dan Restribusi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor serta berapabesar pembayaran kepada Biro Jasa untuk pengurusan suratkendaraan bermotor.Bahwa pedoman yang diterbitkan Pemohon Peninjauan Kembali(dalam hal ini Direktur

Jenderal Pajak) berupa SE21 harus dipatuhidan dilaksanakan secara benar dan konsisten oleh seluruh WajibPajak dan Petugas Pajak (Fiskus) yang terlibat dalam tata niagapenjualan kendaraan bermotor.Bahwa dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak PPN, dinyatakanbiaya pengurusan kendaraan bermotor tidak merupakan unsur hargajual yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Retribusi UntukSurat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Restribusi BuktiPemilikan Kendaraan Bermotor yang dibayarkan ke Negara bukansebesar

Putusan Nomor 252/B/PK/PJK/201 719.2.19.3.> Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);> Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor(STNKB);> Restribusi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);Tidak merupakan unsur harga jual yang menjadi DasarPengenaan Pajak sepanjang BBNKB serta retribusi untuk STNKdan BPKB tersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak.Bahwa biaya pengurusan suratsurat kendaraan bermotor yangdibayarkan kepada Negara yaitu Bea Balik Nama KendaraanBermotor, Retribusi Untuk

Selat Barat, Kec SelatKabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta.Terdakwa tidak ditahan ;Pengadilan Negeri tersebut ;Membaca dan sebagainya ;Mengingat ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No. 3 Tahun2011 Tentang Restribusi Perijinan Tertentu dalam Wilayah Kabupaten Kapuas dan Undang Undanglain yang bersangkutan ;MENGADILI1. Menyatakan terdakwa MAHYUDIN BIN H.

(Dua RatusEmpat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Belas RibuDua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).perbuatan tersebut dilakukanTerdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa sebelumnya Bupati Kabupaten Simeulue mengeluarkan PeraturanBupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian PengalokasianDan Penetapan Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah,Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) setiap Desa dalamKabupaten Siemeulue Tahun Anggaran 2016, sehingga kemudian DesaPulau Siumat mendapatkan

Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten atau Kota sebesarRp. 3.202.873,00;3. Alokasi Dana Desa Rp. 290.956.974,00.

(Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Belas RibuHalaman 10 Perkara Nomor 14/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNADua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).perbuatan mana dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut:Bahwa sebelumnya Bupati Kabupaten Simeulue mengeluarkan PeraturanBupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian PengalokasianDan Penetapan Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah,Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) setiap Desa dalamKabupaten Simeulue Tahun Anggaran

Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten atau Kota sebesarRp. 3.202.873,00;3.

Pendapatan aslidesa lainlainpendapatan asli 0,00 26.218,15 26.218,15daerah yang sah 603.131.824, 603.131.824, 0,00b. pendapatan transfer 00 00 0,00 dana desa 3.202,873,00 3.202,873,00 bagi hasil pajak (2.519,00)dan restribusi 290.956.974, 290.956.974, 23.899,15 alokasi dana desa 00 00Jumlah pendapatan 897.291.671, 897.315.370,(atb) 00 152 Belanjab.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa : SAGITA FATMA Alias GITA BINTI SAMSUDINOR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL DALAM WILAYAH KABUPATEN KAPUAS TANPA MEMBAYAR RESTRIBUSI ;
2. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,- ( Enam ratus ribu rupiah ), dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) hari ;

   Menyatakan terdakwa : SAGITA FATMA Alias GITA BINTI SAMSUDINOR, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMENJUAL MINUMAN BERALKOHOL DALAM WILAYAH KABUPATEN KAPUAS TANPAMEMBAYAR RESTRIBUSI ;2. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.600.000, ( Enamratus ribu rupiah ), dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar makadiganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) hari ;3.

   Menyatakan terdakwa : SAGITA FATMA Alias GITA BINT SAMSUDINOR, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMENJUAL MINUMAN BERALKOHOL DALAM WILAYAH KABUPATEN KAPUAS TANPAMEMBAYAR RESTRIBUSI ;2. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.600.000, ( Enamratus ribu rupiah ), dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar makadiganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) hari ;3.

   Kalimantan Tengah , AgamaKristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta ;Terdakwa tidak ditahan ;Pengadilan Negeri tersebut ;Membaca dan sebagainya ;Mengingat Pasal 36 ayat (1) Perda Kabupaten Kapuas No. 3 Tahun 2011 ;MENGADILIMenyatakan terdakwa RINTO SAPUTRA Bin SURYADI SENAR, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak memiliki ijin tempatpenjualan minuman beralkohol serta tidak membayar restribusi kepada PemdaKabupaten Kapuas selaku wajib restribusi .Menjatuhkan pula

   Kalimantan Tengahtelah menemukan Terdakwa tidak memiliki ijin tempat penjualan minumanberalkohol serta tidak membayar restribusi kepada Pemda Kapuas selakuwajib restribusi.c.

   kepada PemdaKabupaten Kapuas selaku wajib restribusi .Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.100.000, (Seratusribu rupiah), dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti denganpidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;Menetapkan agar barang bukti berupa : 11 (sebelas) botol Anggur putih cap orang tua ;Dirampas untuk dimusnahkan .Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.500, (Dua ribu lima ratus rupiah).Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan

(dua ribu rupiah) ;

(dua ribu rupiah) ;1 ( satu ) buah tas gendong warna biru ;1 ( satu ) buah buku laporan harian ;4 (empat) lembar tiket restribusi tempat rekreasi dan olah raga DTW Batur(WNI) dewasa Rp. 15.000,00.(lima belas ribu rupiah)4 (empat) lembar karcis asuransi jasa raharja sejumlah Rp. 1.000,(Seriburupiah)Uang tunai sebesar Rp. 12.358.000,00. (dua belas juta tiga ratus lima puluhdelapan ribu rupiah) ;Kwitansi penerimaan uang dari Nyoman Litawan sebesar Rp. 600.000,00.

Sehubungan dengan informasi tersebut saksi danrekanrekan yang lain melakukan penyelidikan dan benar telah terjadikecurangan yang dilakukan oleh para petugas karcis yang mana pada saatitu saksi bersama 5 rekan yang lain mengendarai kendaraan minibusberhenti di loket karcis masuk dan saat itu petugas karcis meminta danakepada saksi restribusi masuk kawasan untuk 5 (lima) orang diluar darisopir kendaraan yang tidak dihitung sebanyar 5 x Rp. 16.000,00.

Melakukan pencatatan terhadap Pengeluaran dan Penerimaan Krow(Karcis Restribusi Obyek Wisata) pada tol barat dan tol timur dimanauntuk tol barat terdiridari (Pos Simpang tiga sekahan, Pos BanjarTaksu dan Pos parkiran tunon) dan untuk tol timur terdiridari (PosPetung dan Pos depan museum gunung merapi) ;3.

Melakukan pencatatan terhadap Pengeluaran dan Penerimaan Krow(Karcis Restribusi Obyek Wisata) pada tol barat dan tol timur dimanauntuk tol barat terdiridari (Pos Simpang tiga sekahan, Pos BanjarTaksu dan Pos parkiran tunon) dan untuk tol timur terdiridari (PosPetung dan Pos depan museum gunung merapi) ;Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bii.3.

Kalimantan TengahAgama : IslamPekerjaan : Buruh Harian LepasTerdakwa tidak ditahan ;Pengadilan Negeri tersebut ;Membaca dan sebagainya ;Memperhatikan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Daerah KabupatenKapuas Nomor : 3 Tahun 2011 tentang Restribusi Perijinan Tertentu dan Undangundang lain yang bersangkutan;MENGADILI1.

kejadian itu saya tidak pernah bertemu dan berbicara denganRafdinal karena disamping saya tidak pernah bertemu dengan dia, dia juga kawindengan orang Pariaman jadi ketika saya pulang ke Padang dia sedang di tempatisterinya;Bahwa kalau dengan keluarga sudah kami coba membicarakannya sejak tahun1990, tapi tidak berhasil;Bahwa sekarang ini saya tidak tahu apakah kedai itu sudah di jual atau belumRafdinal:;Bahwa sebagai bukti kedai itu milik saya pembayaran Restribusinya;Bahwa selama ini yang membayar Restribusi

terdakwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benaryangbtidak benar adalah :Bahwa terdakwa tidak ada mengatakan Kartini meninggal tapi yang terdakwa katameninggal itu adalah Tini orang tua terdakwa.Bahwa yang mengontrakan kedai tersebut kepada Yurnalis Thakib bukan korban tapiibu terdakwa sendiri.Kata korban orang tua terdakwa ad mendapatkan pembagian dari orang tuanya tapikenyataannya orang tua terdakwa tidak ada mendapatkan apaapa dari orang tuanya.Bahwa selama ini yang membayar Restribusi

Kartu tanda pembayaran restribusi An. Tini.

Bahwa benar Dalam buku Standbook Dinas Pasar tidak ada terdapat foto Ibuk Tini;Bahwa benar Waktu itu setelah kami men cek persyaratan yang diajukan olehterdakwa kami ada meminta dia untuk menanda tangani blangko kosong itu yangmengisi blangko itu kami atas keterangan yang diberikan oleh terdakwa sendiri;Bahwa benar Hak Pakai kedai itu dapat saja dialihkan asal Restribusinya diabayar;Bahwa benar Kedai yang atas nama Ibuk Tini itu selama ini saya tidak tahu siapa yangmembayar Restribusinya karena Restribusi

melihat Surat Keterangan Kematian atas namaBarti/Tini itu selama ini;Bahwa benar kalau Barti itu panggilan sehariharinya Ti saja;Bahwa benar Kartini panggilan sehariharini Tini;Bahwa benar Barti dengan Ti itu orangnya tidak sama; Ketika diperlihatkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya.Bahwa benar pada tahun 1987 samapai tahun 1989 saksi mengontrak kedai itulangsung sama lbuk Tini;Bahwa benar Kadai Ibuk Tini ini berada di Blok.E No.3;Bahwa benar Kedai ituluasnya 2x3 meter;Bahwa benar Restribusi

Hal inimenunjukan follow the money/mengikuti alur uang dalam perkara aquoTerdakwa tidak pernah menerima uang langsung dari para pemohonperizinan / Wajib Restribusi, tidak ada bukti Terdakwa menerima, menikmati,memungut uang Wajib Restribusi IMB HO dan PPTR yang didakwakandalam perkara aquo;.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa EVA YUSLINDA,Terdakwa SABARUDIN menerangkan tidak pernah bertemu para pemohonperizinan atau wajib restribusi serta menerima pembayaran sehubunganpelayanan perizinan di BPPTPM Kota Bogor, pembayaran pemohonperijinan / Wajib Restribusi di BPPTPM Kota Bogor dilakukan dan diterimaoleh Teller BUB di BPPTPM tidak ada dan tidak dapat dilakukan pembayarantunai pada petugas/PNS di BPPTPM serta dalam melakukan pekerjaannyadi BPPTPM diketahui oleh atasannya yakni

Hal ini menunjukan follow the money/mengikuti alur uang dalamHalaman 11 dari 129 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdgperkara aquo Terdakwa tidak pernah menerima uang langsung dari parapemohon perizinan / Wajib Restribusi, tidak ada bukti Terdakwa menerima,menikmati, mMemungut uang Wajib Restribusi IMB, HO dan PPTR yangdidakwakan dalam perkara aquo, Terdakwa menyesali atas segala yangtelah terjadi, pun demikian tidak ada niatan untuk melakukan tindakanmemperkaya diri sendiri atau orang lain;9.

Hal inimenunjukan follow the money/mengikuti alur uang dalam perkara aquoHalaman 114 dari 129 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PN.BdgTerdakwa tidak pernah menerima uang langsung dari para pemohonperizinan / Wajib Restribusi, tidak ada bukti Terdakwa menerima, menikmati,memungut uang Wajib Restribusi IMB HO dan PPTR yang didakwakandalam perkara aquo;.

Hal ini menunjukan follow the money/mengikuti alur uang dalamperkara aquo Terdakwa tidak pernah menerima uang langsung dari parapemohon perizinan / Wajib Restribusi, tidak ada bukti Terdakwa menerima,menikmati, memungut uang Wajib Restribusi IMB, HO dan PPTR yangdidakwakan dalam perkara aquo, Terdakwa menyesali atas segala yangtelah terjadi, pun demikian tidak ada niatan untuk melakukan tindakanmemperkaya diri sendiri atau orang lain;9.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan saksisaksi Pengusahamaupun Swasta selaku Pemohon Perizinan maupun Wajib Restribusi tidakpernah bertemu dengan Terdakwa atau melakukan pembayaran padaTerdakwa sehubungan pelayanan perizinan di BPPTPM Kota Bogor, sertapelayanan di BPPTPM Kota Bogor baik dan tidak ada masalah dan dalampembayaran pemohon perijinan / Wajib Restribusi di BPPTPM Kota Bogordilakukan dan diterima oleh Teller BJUB di BPPTPM tidak ada dan tidakdapat dilakukan pembayaran tunai pada

Hal inimenunjukan follow the money/mengikuti alur uang dalam perkara aquoTerdakwa tidak pernah menerima uang langsung dari para pemohonperizinan / Wajib Restribusi, tidak ada bukti Terdakwa menerima, menikmati,memungut uang Wajib Restribusi IMB HO dan PPTR yang didakwakandalam perkara aquo;.

Hal ini menunjukan follow the money/mengikuti alur uang dalamHalaman 8 dari 124 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdgperkara aquo Terdakwa tidak pernah menerima uang langsung dari parapemohon perizinan / Wajib Restribusi, tidak ada bukti Terdakwa menerima,menikmati, memungut uang Wajib Restribusi IMB, HO dan PPTR yangdidakwakan dalam perkara aquo, Terdakwa menyesali atas segala yangtelah terjadi, pun demikian tidak ada niatan untuk melakukan tindakanmemperkaya diri sendiri atau orang lain;9.

Hal inimenunjukan follow the money/mengikuti alur uang dalam perkara aquoTerdakwa tidak pernah menerima uang langsung dari para pemohonperizinan / Wajib Restribusi, tidak ada bukti Terdakwa menerima, menikmati,memungut uang Wajib Restribusi IMB HO dan PPTR yang didakwakandalam perkara aquo;Halaman 104 dari 124 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdg4.

Hal ini menunjukan follow the money/mengikuti alur uang dalamperkara aquo Terdakwa tidak pernah menerima uang langsung dari parapemohon perizinan / Wajib Restribusi, tidak ada bukti Terdakwa menerima,menikmati, memungut uang Wajib Restribusi IMB, HO dan PPTR yangdidakwakan dalam perkara aquo, Terdakwa menyesali atas segala yangtelah terjadi, pun demikian tidak ada niatan untuk melakukan tindakanmemperkaya diri sendiri atau orang lain;9.