SyarifMarhaban, SAP) selaku petugas penetapan DTKP Kota Ternate, melakukanpenghitungan tarif restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) milik Tergugat (PT Jatiluhur Gemilang), sehingga jumlah biaya retribusi yang harusdibayar oleh Tergugat , sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuhratus lima puluh juta rupiah);Bahwa kemudian Tergugat IIl, mendatangi Tergugat I, Johnny Litan selakuDirektur PT Jati Luhur Gemilang di Kantornya Jalan Pahlawan Revolusi,Nomor 295, Kota Ternate, dan menyampaikan secara

Nomor 2012 K/Pdt/2016mengenai pembayaran retribusinya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PTJatiluhur Gemilang adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluhjuta rupiah) tanpa sepegetahuan Penggugat atau atas dasar perintahPenggugat selaku kepala DIKP Kota Ternate pada tahun 2010;Bahwa penyampaian penetapan restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)atas Bangunan Milik PT Jatiluhur Gemilang yang disampaikan secara lisandan penagihan yang dilakukan oleh Tergugat III tanpoa menggunakan SuratKetetapan

Retribusi Daerah (SKRD) dan membuat kesepakatan tanpadasar hukum dengan menerima alasan keberatan yang disampaikanTergugat secara lisan juga, merupakan perbuatan yang bertentangandengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubahdengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah danRestribusi Daerah dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan: Restribusidipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD)atau dokumen lain yang dipersamakan dan Pasal 6 dan

(dua belas ribu lima ratusmeter persegi) dengan nilai penetapan Restribusi Izin Mendirikan Bangunan(IMB) sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh jutarupiah) adalah sah menurut hukum;Menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui dan terlibat dalamkesepakatan lisan yang dibuat antara Tergugat dan Tergugat III yang tidakmempunyai dasar hukum mengenai pembayaran Retribusinya IzinMendirikan Bangunan (IMB) PT Jatiluhur Gemilang sebesarRp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta

Pelalawan, berlaku dari tanggal 4 Februari 2013 s/dFebruari 2014 yang telah dilegalisir ;1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Restribusi Nomor :5528/SKR/1V2013 Reff: 5528/SKR/1V2013, dari Badan PenanamanModal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab.

Pelalawan untukpembayaran restribusi tahun 20013 periode 4 Februari 2013 s/d 14Februari 2014 yang telah dilegalisir ;1 (satu) lembar Fotocopy surat Ketetapan Resitribusi Derah (SKRD)Nomor 2.051, jenis retribusi persampahan/kebersihan periode 04022013 s/d 04022014, masa Februari 2013, tanggal 4 Februari 2013yang tela dilegalisir ;1 (satu) lembar Fotocopy Surat Setoran Restribusi Derah (SSRD)Koperasi Petani Sejahtera tahun 2013 Nomor SKRD 2051, jenisRestriobusi daerah Persampahan Kebersihan Periode

Pelalawan untukpembayaran restribusi tahun 20013 periode 4 Februari 2013 s/d 14Februari 2014 yang telah dilegalisir ;. 1 (satu) lembar fotocopy surat Ketetapan Restribusi Derah (SKRD)Nomor 2.051, jenis retribusi persampahan/kebersihan periode 04022013 s/d 04022014, masa Februari 2013, tanggal 4 Februari 2013yang tela dilegalisir ;. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Restribusi Derah (SSRD)Koperasi Petani Sejahtera tahun 2013 Nomor SKRD 2051, jenisRestriobusi daerah Persampahan Kebersihan Periode

04022013 s/d04022014, tanggal 8 Februari 2013 yang telah dilegalisir ;. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan Restribusi Derah (SKRD)Nomor 2.050, jenis retribusi Daerah Izin Gangguan periode 04022013s/d 04022014, tanggal 4 Februari 2013 yang telah dilegalisir ;. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan Restribusi Derah (SKRD)Nomor 2050, jenis retribusi Daerah Izin Gangguan periode 04022013s/d 04022014, tanggal 08 Februari 2013 yang telah dilegalisir ;1 (satu) lembar fotocopy SITU (Surat jin Tempat

Pelalawan untukpembayaran restribusi tahun 20013 periode 4 Februari 2013 s/d 14Februari 2014 yang telah dilegalisir ;1 (satu) lembar Foto copy surat Ketetapan Restribusi Derah (SKRD)No. 2.051, jenis retribusi persampahan/kebersihan periode 04022013s/d 04022014, masa Februari 2013, tanggal 4 Februari 2013 yang teladilegalisir ;1 (satu) lembar Foto copy Surat Setoran Restribusi Derah (SSRD)Koperasi Petani Sejahtera tahun 2013 No.

Bagi hasil Restribusi daerah Rp.200.444.586,5d. Bantuan keuangan provinsi Rp.60.000.000,e. Sumbangan pihak ke tiga Rp. 30.000.000,Bahwa terhadap APBDes Desa Pilang tahun 2015 tersebut saksi H.

Bagi hasil Restribusi daerah Rp.200.444.586,d. Bantuan keuangan provinsi Rp.60.000.000,e. Sumbangan pihak ke tiga Rp. 30.000.000,Bahwa terhadap APBDes Desa Pilang tahun 2015 tersebut saksi H.

Bagi hasil Restribusi daerah Rp.200.444.586,d. Bantuan keuangan provinsi Rp.60.000.000,e.

Bagi hasil Restribusi daerah Rp.200.444.586,d. Bantuan keuangan provinsi Rp.60.000.000,e. Sumbangan pihak ke tiga Rp. 30.000.000,Menimbang bahwa terhadap APBDes Desa Pilang tahun 2015 tersebut saksi H.

Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) lembar surat ketetapan restribusi daerah nomor: 727 / BPPT / IG / X / 2016 tanggal 20 Oktober 2016 1 (satu) lembar surat ijin gangguan nomor: 5999 / BPPT / IG / X / 2016 tanggal 24 Oktober 2016 1 (satu) lembar internal memo (surat pengangkatan) tanggal 20 Mei 2006 1 (satu) lembar cheque requisition (kuitansi) tanggal 27 Oktober 2016Seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Royal Bali Leisure melalui saksi Windianto;-

Menyatakan barang bukti berupa:Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No. 32/PID/2019/PT.DPSe 1(satu) lembar surat ketetapan restribusi daerah nomor:727/BPPT/G/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016e 1 (satu) lembar surat ijin gangguan nomor: 5999/BPPT/IG/X/2016 tanggal24 Oktober 2016e 1 (satu) lembar internal memo (surat pengangkatan) tanggal 20 Mei 2006e 1 (satu) lembar cheque requisition (kuitansi) tanggal 27 Oktober 2016Seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Royal Bali Leisuremelalui saksi Windianto4

UNING SUWANDARI Alias BUWANDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) bulanMenetapkan barang bukti berupa 1(satu) lembar surat ketetapan restribusi daerah nomor: 727 /BPPT/IG/X/ 2016 tanggal 20 Oktober 2016* 1 (satu) lembar surat ijin gangguan nomor: 5999 / BPPT / IG/ X / 2016tanggal 24 Oktober 2016* 1 (satu) lembar internal memo (surat pengangkatan) tanggal 20 Mei 2006 1 (satu) lembar cheque requisition (kuitansi) tanggal 27 Oktober 2016Seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada

Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) lembar surat ketetapan restribusi daerah nomor: 727 /BPPT/IG/X /2016 tanggal 20 Oktober 2016 1 (satu) lembar surat ijin gangguan nomor: 5999 / BPPT /IG/ X /2016 tanggal 24 Oktober 2016 1 (satu) lembar internal memo (surat pengangkatan) tanggal 20Mei 2006 1 (satu) lembar cheque requisition (kuitansi) tanggal 27 Oktober2016Seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Royal BaliLeisure melalui saksi Windianto; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam

Oman Anwar, yang menerangkan padapokoknya sebagai berikut :e Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor KepolisianNegara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Bandung ;e Bahwa keterangan yang saksi berikan itu adalah yang sebenarnya ;e Bahwa saksi bekerja di Pasar Rancamanyar yang tugasnya untukmenarik restribusi yaitu kKebersinan dan keamanan sebesar Rp. 2.000.

Saksi Asep Rukmana Bin Akon, yang menerangkan pada pokoknyasebagai berikut :e Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor KepolisianNegara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Bandung ;e Bahwa keterangan yang saksi berikan itu adalah yang sebenarnya ;e Bahwa saksi bekerja di LPM (Lembaga Perberdayaan Masyarakat Desa)sebagai Ketua LPM, sejak tahun 2011, yang diangkat oleh Kepala Desadengan tugas memungut restribusi dari Pasar Rancamanyar dan sejaktahun 2012 tidak lagi tetapi dilibatkan

ST, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi tahu Pasar Rancamanyar itu milik desa sesuai denganaturan, Kepala Desa karena Pasar Rancamanyar yang didirikan dandibangun pada tahun 1997, sesuai dengan UndangUndang Pasar DesaRancamanyar tidak boleh didirikan oleh perorangan ;Bahwa saksi tahu siapa yang membangun Pasar Rancamanyar ;Bahwa kioskios yang berada di Pasar Rancamanyar semuanya dikelolaoleh Desa termasuk sewa kios, restribusi dan parkir ;Bahwa saksi tidak tahu pak Dadang

dari Pasar Rancamanyar biasanyaperminggu yang ditarik harian juga menarik uang sewa kios No. 34 dan44 karena Pasar Rancamanyar merupakah aset desa, jadi untukmenyelamatkan aset desa, sewa kios no. 34 dan 44 diterima oleh desasebagai pemasukan desa yang uangnya masuk ke kas desa ;e Bahwa dari penarikan restribusi, desa tidak bisa mengetahui siapasiapasaja pemilik kios di Pasar Rancamanyar ;e Bahwa Terdakwa siap bertanggungjawab untuk mengembalikan uangyang Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah)

ST, Pasar Rancamanyar itu milik desa sesuai dengan aturanKepala Desa karena Pasar Rancamanyar yang didirikan dan dibangun padatahun 1997, sesuai dengan UndangUndang Pasar Desa Rancamanyar tidakboleh didirikan oleh perorangan ;Bahwa benar oleh karena Pasar Rancamanyar milik desa, sehingga desayang mengatur mengenai pengelolaan Pasar Rancamanyar yaitumengenai restribusi kebersihan dan keamanan yang ditarik perharinyasebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) termasuk juga sewa kios karenamerupakah aset desa

(Dua Ratus EmpatPuluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Tujuh PuluhDelapan Rupiah).perbuatan tersebutdilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut: Bahwa sebelumnya Bupati Kabupaten Simeulue mengeluarkan PeraturanBupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian PengalokasianDan Penetapan Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah,Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) setiap Desa dalamKabupaten Siemeulue Tahun Anggaran 2016, sehingga kemudian DesaPulau Siumat mendapatkan

Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kab/Kota sebesar Rp.3.202.873,00;3.

(DuaRatus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Dua RatusTujuh Puluh Delapan Rupiah).perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengancara sebagai berikut: Bahwa sebelumnya Bupati Kabupaten Simeulue mengeluarkan PeraturanBupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian PengalokasianDan Penetapan Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah,Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) setiap Desa dalamKabupaten Siemeulue Tahun Anggaran 2016, sehingga kemudian DesaPulau Siumat mendapatkan

Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kab/Kota sebesar Rp.3.202.873,00;3. Alokasi Dana Desa Rp. 290.956.974,00.

Pendapatan aslidesa lainlain 0,00 26.218,15 26.218,15pendapatan asi 603.131.824,00 603.131.824,00 0,00daerah yang sahb. pendapatan uetransfer dana desa 3.202,873,00 3.202,873,00 (2.519,00) bagi hasil pajak 290956.974,00 290.956.974,00 23.899,15dan restribusi alokasi dana desaJumlah pendapatan 897.291.671,00 897.315.370,15(a+b)2 Belanjab.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran, TERGUGAT Ill, (M.Syarif Marhaban, S.AP) selaku petugas penetapan DTKP KotaTernate, melakukan penghitungan tarif restribusi Izin MendirikanBangunan (IMB) milik TERGUGAT , (PT. Jatilunhur Gemilang),sehingga jumlah biaya retribusi yang harus dibayar oleh TERGUGAT, sebesar Rp. 1.750.000.000. (satu milyar tujuh ratus lima puluh jutarupiah);. Bahwa kemudian TERGUGAT Ill, mendatangi TERGUGAT I, JohnnyLitan selaku DIREKTUR PT.

Bahwa penyampaian penetapan restribusi Izin Mendirikan Bangunan(IMB) atas Bangunan Milik PT.

penagihan yang dilakukan oleh TERGUGAT III tanpamenggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) danmembuat kesepakatan tanpa dasar hukum dengan menerima alasankeberatan yang disampaikan TERGUGAT secara lisan juga,merupakan perbuatan yang bertentangan dengan UndangUndangNomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor: 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan RestribusiDaerah dalam pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan: Restribusidipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Restribusi

Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perluasan pembangunanMall dan Hotel Jatiland Tahun 2010 seluas 12. 500 M2 (dua belas ribulima ratus meter persegi) dengan nilai penetapan Restribusi IzinMendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp.1.750.000.000. (satu milyartujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah Sah menurut hukum;.

Daerah Kepada Pemerintahan Desa dalam APBDKabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.2.304.942.868, (dua milyartiga ratus empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluhdelapan rupiah) pada BPKKD (Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah),namun untuk proses pencairannya didasarkan pada tupoksi (tugas pokok dan fungsi)dinas / badan / bagian yang berkompeten sebagai leading sektor, untuk Belanja BagiHasil Restribusi Daerah leading sektornya adalah Bagian Pemerintahan

Daerah Kepada Pemerintahan Desa,Penyisihan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 10 % dari realisasi PBB TahunAnggaran 2006 diserahkan kepada dirinya (EPY FRANKY Alias FANJUNG) tidakdiserahkan kepada desa / kelurahan dengan alasan nantinya EPY FRANKY AliasFANJUNG yang mengadakan semen tersebut, atas permintaan EPY FRANKY AliasFANJUNG tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyetujuinya ;Kemudian untuk mencairkan dana Belanja Bagi Hasil Restribusi Daerah KepadaPemerintahan Desa, Penyisihan PBB (Pajak Bumi

Hadi Sudibyo) dan saat itu dana BelanjaBagi Hasil Restribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa, Penyisihan PBB (Pajak Bumidan Bangunan) 10 % dari realisasi PBB Tahun Anggaran 2006 sudah tersedia pada girobendahara khusus pengelola bantuan karena sebelumnya sudah dicairkan berdasarkanNota Dinas Nomor 140/88/Pemdes tanggal 13 September 2007 yang ditandatanganiterdakwa, bendahara khusus pengelola bantuan (saksi Lidya Kartika) menyerahkan ceknomor.

Daerah KepadaPemerintahan Desa, Penyisihan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 10 % dari realisasiPBB Tahun Anggaran 2006 dan masih tersimpan pada giro bendahara pengelolabantuan, menunggu untuk diserahkan kepada kepala desa / lurahe Selanjutnya, untuk memuluskan rencananya, pada tanggal 25 Oktober 2007terdakwa mengadakan rapat di aula Pemda Kabupaten Sanggau yang dihadiri Camatdan Kepala Desa SeKabupaten Sanggau, dimana dalam rapat tersebut terdakwamengatakan bahwa untuk Belanja Bagi Hasil Restribusi

Bagi hasil pajak dan Restribusi Daerah KabupatenRp. 3.202.873,00;3.

Pendapatan aslidesa lainlainpendapatan asili 0,00 26.218,15 26.218,15daerah yang sah 603.131.824, 603.131.824, 0,00b. pendapatan transfer 00 00 0,00 dana desa 3.202,873,00 3.202,873,00 bagi hasil pajak (2.519,00)dan restribusi 290.956.974, 290.956.974, 23.899,15 alokasi dana desa 00 00Jumlah pendapatan 897.291.671, 897.315.370,(a+b) 00 152 Belanjaa.

(Dua RatusEmpat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Tujuh PuluhDelapan Rupiah).perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut: Bahwa sebelumnya Bupati Kabupaten Simeulue mengeluarkan PeraturanBupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian PengalokasianDan Penetapan Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah,Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) setiap Desa dalamHalaman 11 Putusan Nomor 16/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNAKabupaten Siemeulue Tahun

Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.3.202.873,00;3.

Pendapatan aslidesa lainlain 0,00 26.218,15 26.218,15pendapatanasli daerah 603.131.824, 0,00yang sah 00b. pendapatan 603.131.824, 0,00transfer 00 3.202,873,00 (2.519,00) dana desa 3.202,873,00 290.956.974, bagi hasil 00 23.899,15pajak dan 290.956.974,restribusi 00 897.315.370, alokasidana 897291.671, 15desa 00Jumlahpendapatan (a+b)2 Belanjab.

Kalimantan TengahAgama : IslamPekerjaan : Buruh Harian LepasTerdakwa tidak ditahan ;Pengadilan Negeri tersebut ;Membaca dan sebagainya ;Memperhatikan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Daerah KabupatenKapuas Nomor : 3 Tahun 2011 tentang Restribusi Perijinan Tertentu dan Undangundang lain yang bersangkutan;MENGADILI1.

Putusan Nomor 253/B/PK/PJK/201 712.13.14.15.16.Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Restribusi BuktiPemilikan Kendaraan Bermotor tidak merupakan unsur harga jualyang menjadi Dasar Pengenaan Pajak sepanjang BBNKB sertaretribusi untuk STNK dan BPKB tersebut tidak dicantumkan dalamFaktur Pajak.Bahwa biaya pengurusan suratsurat kendaraan bermotor yangdibayarkan kepada Negara yaitu Bea Balik Nama KendaraanBermotor, Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,dan Resiribusi Bukti Pemilikan

Kendaraan Bermotor tidak merupakanunsur harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak sedangkanbiaya pengurusan suratsurat kendaraan bermotor diluar Bea BalikNama Kendaraan Bermotor, Retribusi Untuk Surat Tanda NomorKendaraan Bermotor, dan Restribusi Bukti Pemilikan KendaraanBermotor merupakan unsur harga jual yang menjadi DasarPengenaan Pajak.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam penjualan sepedamotor dengan On The Road telah menentukan biaya pengurusansuratsurat kepada pelanggan/ customer sesuai

Putusan Nomor 253/B/PK/PJK/201 718.19.Bermotor, Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,dan Restribusi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor serta berapabesar pembayaran kepada Biro Jasa untuk pengurusan suratkendaraan bermotor.Bahwa pedoman yang diterbitkan Pemohon Peninjauan Kembali(dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak) berupa SE21 harus dipatuhidan dilaksanakan secara benar dan konsisten oleh seluruh WajibPajak dan Petugas Pajak (Fiskus) yang terlibat dalam tata niagapenjualan kendaraan

Bahwa sesuai ketentuan SE21, dengan jelas dinyatakan bahwabiaya pengurusan suratsurat kendaraan bermotor yangmeliputi: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor(STNKB); Restribusi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);Halaman 38 dari 43 halaman.

Putusan Nomor 253/B/PK/PJK/201 720.21.diskon penjualan maupun biayabiaya pengurusan suratsuratkendaraan bermotor, namun besarnya diskon penjualan danbiaya pengurusan surat kendaraan bermotor telah dicantumkandalam buktibukti perhitungannya.Bahwa buktibukti perhitungan biaya pengurusan suratkendaraan bermotor telah jelas dan terinci berapa besarsesungguhnya benarbenar pembayaran kepada Negara untukBea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Retribusi Untuk SuratTanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Restribusi

(DuaRatus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Dua RatusTujuh Puluh Delapan Rupiah).perbuatan tersebutdilakukan Terdakwa dengancara sebagai berikut: Bahwa sebelumnya Bupati Kabupaten Simeulue mengeluarkan PeraturanBupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian PengalokasianDan Penetapan Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah,Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) setiap Desa dalamKabupaten Siemeulue Tahun Anggaran 2016, sehingga kemudian DesaPulau Siumat mendapatkan

Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kab/Kota sebesar Rp.3.202.873,00;3.

Pendapatan aslidesa lainlainpendapatan asli 0,00 26.218,15 26.218,15daerah yang sahb. pendapatan transfer 603.131.824,00 603.131.824,00 0,00 dana desa 3.202,873,00 3.202,873,00 0,00 bagi hasil pajakdan restribusi 290.956.974,00 290.956.974,00 (2.519,00) alokasi dana 897.291.671,00 897.315.370,15 23.899,15desaJumlahpendapatan(a+b)2 Belanjaa.

Pendapatan asli desa lainlainpendapatan asilidaerah yang sah 0,00 26.218,15 26.218,15b. pendapatan transfer dana desa 603.131.824,00 603.131.824,0 0,00 bagi hasil pajak 3.202,873,00 0 0,00dan restribusi 3.202,873,00 alokasi dana desa 290.956.974,00 (2.519,00)Jumlah 897.291.671,00 290.956.974,0 ~ 23.899,15 pendapatan (a+b) 0897.315.370,152 Belanjab.

(Dua RatusEmpat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Belas RibuDua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).perbuatan tersebut dilakukanTerdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa sebelumnya Bupati Kabupaten Simeulue mengeluarkan PeraturanBupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian PengalokasianDan Penetapan Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah,Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) setiap Desa dalamKabupaten Siemeulue Tahun Anggaran 2016, sehingga kemudian DesaPulau Siumat mendapatkan

Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten atau Kota sebesarRp. 3.202.873,00;3. Alokasi Dana Desa Rp. 290.956.974,00.

(Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Belas RibuHalaman 10 Perkara Nomor 14/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNADua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).perbuatan mana dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut:Bahwa sebelumnya Bupati Kabupaten Simeulue mengeluarkan PeraturanBupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian PengalokasianDan Penetapan Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah,Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) setiap Desa dalamKabupaten Simeulue Tahun Anggaran

Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten atau Kota sebesarRp. 3.202.873,00;3.

Pendapatan aslidesa lainlainpendapatan asli 0,00 26.218,15 26.218,15daerah yang sah 603.131.824, 603.131.824, 0,00b. pendapatan transfer 00 00 0,00 dana desa 3.202,873,00 3.202,873,00 bagi hasil pajak (2.519,00)dan restribusi 290.956.974, 290.956.974, 23.899,15 alokasi dana desa 00 00Jumlah pendapatan 897.291.671, 897.315.370,(atb) 00 152 Belanjab.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa yang identitasnya dibalik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pelanggaran Obyek Restribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum:
2. Memidana ia dengan pidana denda Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Subsider 7 (tujuh) hari kurungan:
3. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah):
<

Perihal:

(dua ribu rupiah) ;

(dua ribu rupiah) ;1 ( satu ) buah tas gendong warna biru ;1 ( satu ) buah buku laporan harian ;4 (empat) lembar tiket restribusi tempat rekreasi dan olah raga DTW Batur(WNI) dewasa Rp. 15.000,00.(lima belas ribu rupiah)4 (empat) lembar karcis asuransi jasa raharja sejumlah Rp. 1.000,(Seriburupiah)Uang tunai sebesar Rp. 12.358.000,00. (dua belas juta tiga ratus lima puluhdelapan ribu rupiah) ;Kwitansi penerimaan uang dari Nyoman Litawan sebesar Rp. 600.000,00.

Sehubungan dengan informasi tersebut saksi danrekanrekan yang lain melakukan penyelidikan dan benar telah terjadikecurangan yang dilakukan oleh para petugas karcis yang mana pada saatitu saksi bersama 5 rekan yang lain mengendarai kendaraan minibusberhenti di loket karcis masuk dan saat itu petugas karcis meminta danakepada saksi restribusi masuk kawasan untuk 5 (lima) orang diluar darisopir kendaraan yang tidak dihitung sebanyar 5 x Rp. 16.000,00.

Melakukan pencatatan terhadap Pengeluaran dan Penerimaan Krow(Karcis Restribusi Obyek Wisata) pada tol barat dan tol timur dimanauntuk tol barat terdiridari (Pos Simpang tiga sekahan, Pos BanjarTaksu dan Pos parkiran tunon) dan untuk tol timur terdiridari (PosPetung dan Pos depan museum gunung merapi) ;3.

Melakukan pencatatan terhadap Pengeluaran dan Penerimaan Krow(Karcis Restribusi Obyek Wisata) pada tol barat dan tol timur dimanauntuk tol barat terdiridari (Pos Simpang tiga sekahan, Pos BanjarTaksu dan Pos parkiran tunon) dan untuk tol timur terdiridari (PosPetung dan Pos depan museum gunung merapi) ;Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bii.3.

pengujian kendaraanbermotor, restribusi terminal dan jasa kepelabuhanan (terimabukti transfer pemindah bukuan dari bidang laut dicocokandengan nota kredit dari Bank Jatim)b) Hasil restribusi disetorkan ke Kasda Kab Gresik.Hal. 22 Putusan Nomor : 247/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.c) Membuat laporan pertanggungjawaban fungsional kepadaBupati melalui Kantor DPPKAD.Diatur didalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 tahun 2010tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2010

KH ROBBACHMASUM, Drs, MM selaku Bupati Gresik.Bahwa Tata Cara pemungutan Restribusi sesuai Perda Kab GresikNo.9 tahun 2002 tentang Restribusi Jasa kepelabuhan pasal 11 :a) Pemungutan restribusi tidak dapat diborongkanb) Restribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumenlain yang dipersamakan.c) Pemungutan restribusi dilakukan oleh Dinas Perhubungansebagai wajib pungut.Bahwa sesuai dengan pasal 16 (1) Perda Kab Gresik No.09 tahun2002 tentang Restribusi Jasa kepelabuhanan, Restribusi yangdipungut

sesuai Perda Kab GresikNo.9 tahun 2002 tentang Resiribusi Jasa kepelabuhan pasal 11,yaitu :a) Pemungutan restribusi tidak dapat diborongkanb) Restribusi dipungut dengan menggunakan SKRD (SuratKetetapan Restribusi Daerah) atau dokumen lain yangdipersamakan.c) Pemungutan restribusi dilakukan oleh Dinas Perhubungansebagai najib pungut.Bahwa hasil restriobusi persewaan laut yang dipungut oleh DinasPerhubungan Wajib disetorkan ke Kasda.Bahwa Dishub Kab Gresik menggunakan rekening 0271013931sejak 2007

sesuai Perda Kab GresikNo.9 tahun 2002 tentang Resiribusi Jasa kepelabuhan pasal 11,yaitu :a) Pemungutan restribusi tidak dapat diborongkanb) Restribusi dipungut dengan menggunakan SKRD (SuratKetetapan Restribusi Daerah) atau dokumen lain yangdipersamakan.c) Pemungutan restribusi dilakukan oleh Dinas Perhubungansebagai wajib pungut.Bahwa hasil restribusi persewaan laut yang dipungut oleh DinasPerhubungan Wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.Bahwa dapat dijelaskan bahwa Dishub Kab Gresik

GresikNo. 09 tahun 2002 tentang Restribusi Jasa kepelabuhan saatpenyidikan;Bahwa yang saksi baca dari Perda tersebut, Restribusi yangdipungut oleh Dinas Perhubungan, wajib disetorkan ke KasDaerah.Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 06 Januari 2015 telahmasuk uang sebesar Rp.1.373.440.000, (satu milyar tiga ratustujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) keRekening Kas umum daerah Kab Gresik dengan No.

penyidikdan membenarkan semua keterangannya sewaktu di penyidik; Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindakpidana perjudian jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh terdakwa, yang saksitangkap bersama dengan saksi PANCA SANJAYA dan Saksi RAHMADSETIAWADI; Bahwa saksi bersama dengan saksi PANCA SANJAYA dan Saksi KASMANDRImelakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah pada hari Kamis tanggal 07Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib, di Jalan Soekarno Hatta tepatnya didepanPos Restribusi

RT 021 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur KotaDumai; Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib bahwaterdakwa melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) yaitu memberi kesempatankepada orang yang ingin membeli angka toto gelap (togel) di Jalan SoekarnoHatta tepatnya didepan Pos Restribusi RT 021 Kelurahan Bukit Kayu KapurKecamatan Bukit Kapur Kota Dumai; Bahwa selanjutnya saksi bersama PANCA SANJAYA dan Saksi RAHMADSETIAWADI melakukan pengecekan ke TKP ternyata

,dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuanyang tidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksisaksi danketerangan terdakwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan,diperoleh faktafakta dan keadaan sebagai berikut: Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib,terdakwa ditangkap karena terkait dengan perjudian jenis togel (toto gelap) diJalan Soekarno Hatta tepatnya didepan Pos Restribusi

RAHMADSETIAWADI dikaitkan dengan keterangan terdakwa bahwa benar Terdakwatertangkap oleh petugas dari Kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021sekira pukul 17.00 Wib yakni saksi KASMANDRI, RAHMAD SETIAWADI dan PANCASANJAYA (Anggota Buser) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakatbahwa di Jalan Soekarno Hatta tepatnya didepan Pos Restribusi RT 21 KelurahanBukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai ada orang yang menjualnomor sie jie / togel;Menimbang, bahwa kemudian dilakukan

kejadian itu saya tidak pernah bertemu dan berbicara denganRafdinal karena disamping saya tidak pernah bertemu dengan dia, dia juga kawindengan orang Pariaman jadi ketika saya pulang ke Padang dia sedang di tempatisterinya;Bahwa kalau dengan keluarga sudah kami coba membicarakannya sejak tahun1990, tapi tidak berhasil;Bahwa sekarang ini saya tidak tahu apakah kedai itu sudah di jual atau belumRafdinal:;Bahwa sebagai bukti kedai itu milik saya pembayaran Restribusinya;Bahwa selama ini yang membayar Restribusi

terdakwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benaryangbtidak benar adalah :Bahwa terdakwa tidak ada mengatakan Kartini meninggal tapi yang terdakwa katameninggal itu adalah Tini orang tua terdakwa.Bahwa yang mengontrakan kedai tersebut kepada Yurnalis Thakib bukan korban tapiibu terdakwa sendiri.Kata korban orang tua terdakwa ad mendapatkan pembagian dari orang tuanya tapikenyataannya orang tua terdakwa tidak ada mendapatkan apaapa dari orang tuanya.Bahwa selama ini yang membayar Restribusi

Kartu tanda pembayaran restribusi An. Tini.

Bahwa benar Dalam buku Standbook Dinas Pasar tidak ada terdapat foto Ibuk Tini;Bahwa benar Waktu itu setelah kami men cek persyaratan yang diajukan olehterdakwa kami ada meminta dia untuk menanda tangani blangko kosong itu yangmengisi blangko itu kami atas keterangan yang diberikan oleh terdakwa sendiri;Bahwa benar Hak Pakai kedai itu dapat saja dialihkan asal Restribusinya diabayar;Bahwa benar Kedai yang atas nama Ibuk Tini itu selama ini saya tidak tahu siapa yangmembayar Restribusinya karena Restribusi

melihat Surat Keterangan Kematian atas namaBarti/Tini itu selama ini;Bahwa benar kalau Barti itu panggilan sehariharinya Ti saja;Bahwa benar Kartini panggilan sehariharini Tini;Bahwa benar Barti dengan Ti itu orangnya tidak sama; Ketika diperlihatkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya.Bahwa benar pada tahun 1987 samapai tahun 1989 saksi mengontrak kedai itulangsung sama lbuk Tini;Bahwa benar Kadai Ibuk Tini ini berada di Blok.E No.3;Bahwa benar Kedai ituluasnya 2x3 meter;Bahwa benar Restribusi

Hal inimenunjukan follow the money/mengikuti alur uang dalam perkara aquoTerdakwa tidak pernah menerima uang langsung dari para pemohonperizinan / Wajib Restribusi, tidak ada bukti Terdakwa menerima, menikmati,memungut uang Wajib Restribusi IMB HO dan PPTR yang didakwakandalam perkara aquo;.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa EVA YUSLINDA,Terdakwa SABARUDIN menerangkan tidak pernah bertemu para pemohonperizinan atau wajib restribusi serta menerima pembayaran sehubunganpelayanan perizinan di BPPTPM Kota Bogor, pembayaran pemohonperijinan / Wajib Restribusi di BPPTPM Kota Bogor dilakukan dan diterimaoleh Teller BUB di BPPTPM tidak ada dan tidak dapat dilakukan pembayarantunai pada petugas/PNS di BPPTPM serta dalam melakukan pekerjaannyadi BPPTPM diketahui oleh atasannya yakni

Hal ini menunjukan follow the money/mengikuti alur uang dalamHalaman 11 dari 129 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdgperkara aquo Terdakwa tidak pernah menerima uang langsung dari parapemohon perizinan / Wajib Restribusi, tidak ada bukti Terdakwa menerima,menikmati, mMemungut uang Wajib Restribusi IMB, HO dan PPTR yangdidakwakan dalam perkara aquo, Terdakwa menyesali atas segala yangtelah terjadi, pun demikian tidak ada niatan untuk melakukan tindakanmemperkaya diri sendiri atau orang lain;9.

Hal inimenunjukan follow the money/mengikuti alur uang dalam perkara aquoHalaman 114 dari 129 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PN.BdgTerdakwa tidak pernah menerima uang langsung dari para pemohonperizinan / Wajib Restribusi, tidak ada bukti Terdakwa menerima, menikmati,memungut uang Wajib Restribusi IMB HO dan PPTR yang didakwakandalam perkara aquo;.

Hal ini menunjukan follow the money/mengikuti alur uang dalamperkara aquo Terdakwa tidak pernah menerima uang langsung dari parapemohon perizinan / Wajib Restribusi, tidak ada bukti Terdakwa menerima,menikmati, memungut uang Wajib Restribusi IMB, HO dan PPTR yangdidakwakan dalam perkara aquo, Terdakwa menyesali atas segala yangtelah terjadi, pun demikian tidak ada niatan untuk melakukan tindakanmemperkaya diri sendiri atau orang lain;9.