Ditemukan 8600 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 24-02-2015 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 116/Pid.Sus/2014/PN.Smg
Tanggal 24 Februari 2015 — Drs. RUSLIN Bin RUKAN
18648
  • Sehingga harus dilihat berkurangnya uang tersebutmelanggar hukum atau tidak, kalau tidak ya tidak ada penyalahgunaanwewenang;Bahwa setiap pengadaan barang/jasa adalah Belanja sehinggapengadaannya harus tunduk pada Keppres 80 Tahun 2003;Bahwa Bupati adalah penyelenggara negara, pejabat negara, orang yangmemangku jabatan, sehingga setiap pejabat dalam hal melakukantindakan harus bertumpu pada asas Legalitas artinya harus didasarkanatas aturan perundangan dan didasarkan atas asas pemerintahan umumyang
Register : 23-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 10 Desember 2019 — dr. M. TEGUH IMANTO, Sp.B. (ONK), M.Kes. Bin H. MUNIR CHOLIL
10811571
  • KorupsiSemarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaratindak pidana korupsi), berdasarkan pasal 141 huruf a KUHAPPenuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara danmembuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yangsama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkaradalam hal beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yangsama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadi halangan terhadapPenggabungan, telah melakukan atau turut serta melakukan, pegawainegeri atau penyelenggara
    Negara yang pada waktu menjalankantugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepadapegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kasumum seolaholah pegawai negeri atau penyelenggara negara yanglain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya padahaldiketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, yang dilakukandengan cara sebagai berikut: Terdakwa , selaku Direktur RSUD Kraton telah memberikantambahan penghasilan berupa Insentif Managerial kepada parapegawai yang
Putus : 03-02-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 39/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk
Tanggal 3 Februari 2015 — H. ABDULLAH
8312
  • Ptsn Pkr No. 39/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk.Yang dimaksud dengan instansi yang berwewenang termasuk badan pemeriksakeuangan, badan pengawas keuangan dan pembangunan, komisi pemeriksakekayaan penyelenggara Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga NonDepartemen.
Register : 12-03-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 10-10-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 19/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 8 Agustus 2018 — Penggugat:
1.RENNY SITI AISYAH
2.ACHMAD KEMAL PALAKKA
3.DRA IMAN HANDAYANANINGRUM
4.JOE WIE TJIN
5.ANDRI SALEH AMARALD
6.EDDY BUNTORO ISHAK
7.ADI NURULLAH
8.HARSA ARIZKI N
9.MIRZA ARIZKI N
10.TOGAR HARAPAN PANGARIBUAN
11.UMI KADARIAH WIBISONO
12.SANDRA MAHYENI
13.RR FIFI SUNITUTI
14.DRS SULAIMAN AB SH MSC
15.IR SUSANTO GUNADY
16.IR HARRY SATRIA
17.AKBAR SATRIA
18.BENNY MULJONO
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Intervensi:
PT Sentul City Tbk
415526
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya; c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB,;; d. Bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau; f.
Register : 01-11-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 6/PID.TPK/2021/PT DPS
Tanggal 14 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : I WAYAN GENIP, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs. I NYOMAN SEMPIDEN
15055
  • ., MAP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (KegiatanPelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri)(masingmasing menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah), PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara yakni terdakwa menjabat selaku PPTKProgram Kemitraan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PariwisataKabupaten Buleleng Nomor: 02/1/2020 tentang Penetapan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng
Register : 01-11-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 4/PID.TPK/2021/PT DPS
Tanggal 14 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : I WAYAN GENIP, SH
Terbanding/Terdakwa : PUTU BUDIANI, S.E
170112
  • ., MAP selaku Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata(Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan LuarNegeri) (masingmasing menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah),Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yakni terdakwamenjabat sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata pada DinasPariwisata Kabupaten Buleleng berdasarkan Keputusan Bupati BulelengNomor 821.2/97/BKPSDM tanggal 8 Januari 2020 tentang PengangkatanPegawai Negeri sipil
Register : 05-12-2014 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mdn
Tanggal 3 Maret 2015 — - Dra. YANTI NILASARI HASIBUAN (TERDAKWA 1) - PARLAUNGAN SIMARMATA (TERDAKWA 2) - GAUL SITOMPUL (TERDAKWA 3)
4817
  • 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan.
Putus : 16-11-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1609 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Nopember 2016 — JAMAL ABDILLAH bin ABU ZAKIR
8878 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1609 K/Pid.Sus/2016dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendirisebagai berikut :Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung danmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampemberantasan tindak pidana korupsi ; Terdakwa Ketua DPRD dan penyelenggara negara tidak memberikan teladandalam penyelenggaraan pemerintah yang jujur dan bebas dari korupsi ; Perbuatan
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.DEDY SANTOSA, SH
2.NOVY SAPUTRA, SH
3.SYAIFUL ANWAR, SH
Terdakwa:
FIRDAUS DARWIN, ST
15999
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Register : 19-08-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 10 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K. YUSTIKA DEWI,SH.
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
LALU IKHWANUL HUBBY SH
339240
  • menghitung kerugian negara boleh siapa saja,termasuk hakim, tapi dalam perkembangannya berubah yaitu denganadanya SEMA No. 24 Tahun 2016 yang berwenang mendeclear adakerugian negara adalah BPK, sebenarnya SEMA tersebut bukan padasoal menghitung, SEMA tersebut merujuk kembali pada Pasal 10 UUBPK;Halaman 184 dari 331 Putusan Tipikor Nomor 8/Pid.SusTPK/2021/PN MtrBahwa mengenai ketentuan batas waktu pengembalian yang ada dalamrekomendasi diatur dalam Pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004, hanyaberlaku untuk Penyelenggara
    Negara.
    Tidak bisa ditafsirkan lagi, pasaltersebut sdh jelas, karena perbuatannya berkaitan dengan yangdilakukan penyelenggara Negara;Bahwa dalam proses perkara pidana, surat dakwaan merupakan acuanmutlak JPU karena memuat fakta perbuatan dan waktu, kecuali adaperkembangan baru dalam persidangan maka diserahkan kepadamajelis;Bahwa secraa spesifik yang harus dibuktikan oleh JPU adalah jikaterdakwa melanggar prinsip pengadaan barang dan jasa, apakah kontekspenyedia, apakah melanggar prinsip dalam perpres dimuat
Putus : 13-02-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 13 Februari 2017 — - MOHAMMAD MAKU, S.Sos, Dkk
10245
  • Putusan Mahkamah Agung R.1 ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I,tanggal 28 Pebruari 2007, Nomor : 103 K/Pid/2007;Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan setiap orang, dalam Pasal 1butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis adalahsiapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan artinya setiap orang yangkarena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindakpidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara maupun bukanpegawai negeri/penyelenggara
    negara;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di persidangan, bahwaterdakwa MOHAMAD MAKU, S.Sos dengan identitas selengkapnya diatasHalaman 343 dari 431 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2016/PN Gto.sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan pula olehsaksisaksi dan terdakwa bahwa terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo dengan jabatan sebagai Kepala BagianTata Pemerintahan (Kabag TAPEM) Sekretariat Daerah Boalemo berdasarkanPetikan
Upload : 20-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 55/Pid.B/TPK/2012/pn.jkt.pst
BUDIJANTO KURNIAWAN Bin KAMAL (Alm)
33393
  • Putusan Mahkamah Agung R.I.ini ditkuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor103 K/Pid/2007.Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalampasal 1 angka 2 Undangundang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telahdiubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tersebut, menurut Majelis ialah siapaSaja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangkaatau didakwa melakukan suatu tindak pidana pencucian uang, baik ia pegawainegeri/penyelenggara negara maupun bukan
Register : 24-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 12 Januari 2017 — Hj. DARINI KURNIAWATI
5717
  • Demikian juga dalam penjelasan Pasal 6 UndangUndang RI Nomor 30tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,menyebutkan yang dimaksud dengan instansi yang berwenangtermasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan danPembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara,Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDeparteman;c.
Register : 04-04-2018 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 11-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 74/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 4 Oktober 2017 — PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (disingkat PSHT) : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
15802885
  • Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukumsebagaimana dinyatakan pada Penjelasan Pasal 3 angka (1)Undangundang No. 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, danNepotisme (Undangundang No. 28/1999) adalah sebagaiberikut :Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asasdalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiapkebijakan Penyelenggara negara.12.
Register : 16-05-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 07-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk
Tanggal 16 September 2014 — HARIADI, SPd. SD Bin SARIJA
6712
  • oleh norma(addressat norm ) dari unsur setiap orang dalam delik pasal 3 UndangundangNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiadalah subyek hukum berupa orang perseorangan atau korporasi dimana orangperseorang meliputi orang dalam predikat sebagai Pegawai Negeri/Halaman 150 dari 191 Putusan Nomor : 12/Pid.SusTPK/2014/PN.Yyk.Penyelenggara Negara maupun orang dalam predikat bukan sebagai PegawaiNegeri/ Penyelenggara
    Negara atau swasta yang mempunyai kedudukan danjabatan maupun subyek hukum dalam pengertian korporasi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa JaksaPenuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa HARIADI, SPd.SD.
Putus : 28-05-2015 — Upload : 01-02-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 182/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 28 Mei 2015 — RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd ; KEJAKSAAN NEGERI MADIUN
10824
  • merupakan kewenangan kepala sekolah/madrasah menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yang dikelolanya dalambidang manajemen yang meliputi : a. rencana strategis dan operasional ; b. struktur organisasi dan tata kerja;c. sistem audit dan pengawasan internal, dan d. sistem penjaminan mutu internal ;bahwa dengan demikian Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokohmasyarakat yang peduli pendidikan, dan bukanlah lembaga penyelenggara
    negara atau bukanlah lembaga penyelenggara fungsi pemerintahan ;bahwa sesuai fakta hukum yang menentukan besarnya dana komite yang dipungut dari para anggota adalah rapat pleno komite tersebut sesuai kebutuhan kegiatan sekolah yang dituangkan dalam RAPBS atau RKAS ;bahwa yang melakukan pungutan dana komite tersebut adalah Komite Sekolah yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada pihak sekolah dibawah pimpinan Kepala Sekolah ;bahwa penggunaan dana komite juga ada dalam tanggung jawab komite sekolah
Register : 18-10-2012 — Putus : 31-01-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 15/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk
Tanggal 31 Januari 2013 — Saryoto, S.Pd Bin Karyo Utomo
8322
  • UndangUndang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersihdan bebas Dari KKN, Pasal 18 ayat (3) beserta penjelasannya, menyebutkanapabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya petunjuk adanya korupsi, kolusidan nepotisme, maka hasil pemeriksaan disampaikan kepada instansi berwenang,yaitu BPKP, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum dalam Duplik, tanggal 30 Januari 2013,menyatakan, perhitungan yang dilakukan BPKP Perwakilan DI Yogyakarta terdapat186kesalahpahaman
Register : 20-07-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG
Tanggal 11 Agustus 2016 — RUSMALA DEWI Binti H. NAPSIN.
115136
  • yang lebih menonjolkan pada masalah fisik/materi, karenamenguntungkan sifatnya abstrak, yang bisa diartikan menguntungkan baik secarapsikologis, status, kedudukan, fasilitas;Menimbang, bahwa pengertian kata menguntungkan dalam unsur inimempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperolehaspek materiil maupun immateriil, Sifat menguntungkan ini dapat dilakukan dengancara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam UndangundangNomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara
    Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme (vide: Dr.
Register : 27-04-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tbh
Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
M. ALFRYANDI HAKIM, SH
Terdakwa:
ANAWAWIK Alias AWI Bin ARPAH
9314
  • pidanaterhadap terdakwa telah benarbenar berpedoman dan mengacu secaraobyektif berdasarkan faktafakta yang terungkap di depan persidangan, dantidak ada maksud mengaburkan apa yang menjadi fakta persidangan, apalagiHalaman 3 dari 163 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tbhmembebankan yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang lain danmenjadikan tanggung jawab terdakwa, karena kami menyadari hukum bukanhanya merupakan pedoman berprilaku bagi rakyat, melainkan juga bagi aparatpemerintahan dan seluruh penyelenggara
    negara termasuk penegak hukum,namun perlu dipedomani kesalahan pihak lain di dalam suatu peristiwa pidanatidak menghapuskan kesalahan yang terdapat pada diri terdakwa (Putusan MARI Nomor : 54/K/Kr/1975 tanggal 19 Mei 1976).Berdasarkan tanggapan yang kami uraikan di atas kami berkesimpulanbahwa surat tunutuan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut umum adalahberdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan yang jugaberkesesuaian dengan alat bukti lainnya yang juga didukung oleh alat buktiyang diserahkan
Register : 29-01-2013 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN TERNATE Nomor 02/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte
Tanggal 19 Juni 2013 — KRISTOMUS DAVID,A,Md
19364
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baiktingkat pusat maupun di daerah;b.