Surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3074 /NNF / 2019 tanggal 15 November 2019, setelah dilakukan pemeriksaansecara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa 4(empat) bungkus plastik bening masingmasing berisikan Kristalkristalputin dengan berat netto keseluruhan 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gramdan 1 buah pirek kaca dengan bola karet warna kuning berisi 1 (satu)bungkus plastik bening berisikan kristalkristal putin dengan berat netto0,002 (nol koma nol

. $3074 yang dianggap bukan merupakan Surat Keputusan sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU KUP;Bahwa berikut adalah penjelasan Pemohon Banding:Wewenang PenandatanganBahwa sehubungan dengan wewenang penandatangan, Herry G.Wibiksana telah ditunjuk sebagai President and General Manager untukperusahaanperusahaan AWE yang beroperasi di Indonesia berdasarkanExecutive Service Agreement (ESA) tertanggal 22 Januari 2010 (Lampiran 8)dan persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTK) AWE

Menimbang, bahwa kebolehan penyimpangan ketentuan tersebut dalamperkara ini juga tetap harus berpedoman kepada Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin, untuk itu Hakim dalam perkara ini akanmempertimbangkan apakah dalildalil permohonan Pemohon dan pembuktianPemohon beralasan hukum atau tidak, Hakim mempertimbangkannya sebagaiberikut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dengan PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 3074

pembayaran ketiga pembelian kapal MVKENCANA PRIMA Invoice Nomor : 005/AKITAJKAT/X1/2003 sebesar Rp6.720.000.000,00 (enammilyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);Photo copy kwitansi pembayaran yang dikeluarkan PTAKITA PUTRA JONATHAN tanggal 12 Maret 2004 sebagaisisa pembayaran terakhir pembelian kapal MVKENCANA PRIMA bendera Indonesia sebesar 5 % darinilai jual Invoice Nomor : 005/AKITA JKAT/X1I/2003sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluhjuta rupiah);GROSSE AKTE BALIK NAMA KAPAL Nomor : 3074

pembayaran ketiga pembelian kapal MVKENCANA PRIMA Invoice Nomor : 005/AKITAJKAT/X1/2003 sebesar Rp6.720.000.000,00 (enammilyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);Photo copy kwitansi pembayaran yang dikeluarkan PT84AKITA PUTRA JONATHAN tanggal 12 Maret 2004 sebagaisisa pembayaran terakhir pembelian kapal MVKENCANA PRIMA bendera Indonesia sebesar 5 % darinilai jual Invoice Nomor : 005/AKITA JKAT/X1I/2003sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluhjuta rupiah);GROSSE AKTE BALIK NAMA KAPAL Nomor : 3074

KIRANA ABADI PERSADA LINES wajib membayarBANK MANDIRIbesarnya nilaikepada PT.nominaldaritempo berikutjaminan atasditerbitkannya pemberian Fasilitas Kredit Investasidan Kredit Modal Kerja tersebut antara lain berupa :GROSS AKTE BALIK NAMA KAPAL Nomor 3074 tanggal 27Oktober 2002;Sertifikat Hak Milik Nomor 79 Desa Iwul, KecamatanParung, Kabupaten Bogor ;Sertifikat Hak Milik Nomor: 80 Desa Iwul, KecamatanParung, Kabupaten Bogor;Sertifikat Hak Milik Nomor: 85 Desa Iwul, KecamatanParung, Kabupaten Bogor

BANK MANDIRI (Persero) Tbk,berupaGROSS AKTE BALIK NAMA KAPAL Nomor : 3074 tanggal27 Oktober 2002;Sertifikat Hak Milik Nomor : 79 Desa Iwul,Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;Sertifikat Hak Milik Nomor: 80 Desa iIwull,Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;Sertifikat Hak Milik Nomor: 85 Desa Iwull,Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;Sertifikat Hak Milik Nomor: 86 Desa Iwul.Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;Sertifikat Hak Milik Nomor: 87 Desa iIwull,Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;156SertifikatKecamatanSertifikatKecamatanSertifikatKecamatanSertifikatKecamatanSertifikatKecamatanSertifikatKecamatanSertifikatKecamatanSertifikatKecamatanSertifikatKecamatanSertifikatKecamatanSertifikatKecamatanSertifikatKecamatanSertifikatKecamatanSertifikatKecamatanSertifikatKecamatanSertifikatKecamatanSertifikatKecamatanSertifikatKecamatanHak

Nomor : 373K/Pid.Sus/2011Photo copy kwitansi pembayaran yang dikeluarkan PTAKITA PUTRA JONATHAN tanggal 12 Maret 2004 sebagaisisa pembayaran terakhir pembelian kapal MVKENCANA PRIMA bendera Indonesia sebesar 5 % darinilai jual Invoice Nomor : 005/AKITA JKAT/X1I/2003sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluhjuta rupiah);GROSSE AKTE BALIK NAMA KAPAL Nomor : 3074 tanggal 27Oktober 2002;Dokumen Jual Beli Kapal;Sertifikat Hak Milik Nomor : 79 Desa Iwul, KecamatanParung, Kabupaten Bogor ;Sertifikat

.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 3074.,dan 1 (satu) Lembar Nota Penjualan nomor 1913., 10 (sepuluh) Lembar surat Pernyataan., 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 57.,1 (satu) Lembar Nota Penjualan Nomor 1541.

.0791 tgl.28082001 a/n Eddy SHT No.1268/2003 tgl. 20Oktober 2003 SHM No.891 tgl.03062003 a/n SamsudinWijaya di Jl.Diponegoro,Kel.Lubuk PakamPekan, Kec.Lubuk Pakam, Deli Serdang,Sumut.SHT No.589/2005 itgl. 29Maret 2005 SHM No.727 tgl.03042002 a/n Eddy Wijayadi JIl.Setia Budi Gg.Inpres, Lubuk Pakam,DeliSerdang.SHTNo.332/2004 igi. 24Februari 2004 SHM No.646 tgl.18082005 a/n SamsudinWijaya di Kel.Pematang Johar, Kec.LabuhanDeli, Kab.Deli Serdang, Sumut (eksSKT.Camat No.296.13/1984 tgl.16041984)SHT ~No.3074

kebolehan penyimpangan ketentuan tersebutdalam perkara ini juga tetap harus berpedoman kepada Perma Nomor 5Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,untuk itu majelis hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan apakahdalildalil permohonan Pemohon dan Pemohon II dan pembuktian Pemohon dan Pemohon Il beralasan hukum= atau tidak Majelis Hakimmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapatdengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3074

atau tidak;Menimbang, bahwa kebolehan penyimpangan ketentuan tersebutdalam perkara ini juga tetap harus berpedoman kepada Perma Nomor 5Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,untuk itu majelis hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan apakahdalildalil permohonan Pemohon dan pembuktian Pemohon beralasan hukumatau tidak Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapatdengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3074

secara hukum atau tidak;Menimbang, bahwa kebolehan penyimpangan ketentuan tersebut dalamperkara ini juga tetap harus berpedoman kepada Perma Nomor 5 Tahun 2019Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, untuk itu Hakimdalam perkara ini akan mempertimbangkan apakah dalildalil permohonan parabPemohon dan pembuktian para Pemohon beralasan hukum atau tidak, Hakimmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat denganPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3074

SHT 4853 tgl 27122001 atas SHM No. 3074 Kec. Andir Bandung a.n.Yanto Gumulia;e. SHTINo. 762 tgl 2781998 dan SHT II No. 1772 tg 7122001 atas SHMNo. 724/Desa Susukan Jakarta Timur a.n. Anggela Gunadisastra;f. SHT I No. 809 tgl 25032002, atas SHM No. 2017/Tomang, Jakarta a.n.Anggela Gunadisastra;g. SHT I No. 1463 tgl 08112001, atas SHM No. 838/Desa Susukan, JakartaTimur a.n. George Gunawan;h. SHT I No. 02 tgl 912002, atas SHM No. 146/Ds. Susukan, Jakarta Timura.n. Anggela Gunadisastra;i.

Menimbang, bahwa kebolehan penyimpangan ketentuan tersebut dalamperkara ini juga tetap harus berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung23Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin, untuk itu Hakim dalam perkara ini akanmempertimbangkan apakah dalildalil permohonan Pemohon dan pembuktianPemohon beralasan hukum atau tidak, Hakim mempertimbangkannya sebagaiberikut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat denganPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3074

Fotokopi Surat Ukur Sementara Nomor 3074/1982, diterbitkan oleh KepalaKantor Agraria Tingkat Il Gorontalo (bukti P9).Bahwa buktibukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah cocokdengan aslinya, kecuali bukti P4 s.d P9 merupakan fotokopi dari fotokopi.Bahwa disamping itu, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksisebagai berikut :Saksi Penggugat, ABD. BARI HASIRU bin HALID K.

surat ukur sementara No.3074/1982 tanggal 20 Maret 1982 atas nama HIMAM AMU terletak di DesaTolotio Kecamatan Tibawa Dati Il Gorontalo diatasnya terduduk pompa bensindan solar adalah harta pendapatan bersama dalam perkawinan sah antaraTergugat (Ir. NANIE AHYANIE AMILIE, M.Si.) dengan Hi. HIMAM ABDULLAHAMU (Alm.).

Kencana Prima bendera Indonesia sebesar 5% dari nilai jual InvoiceNo. 005/AKITAJKAT/XI/2003 sebesar Rp 560.000.000,00 (lima ratusenam puluh juta Rupiah) ;Grosse Akte Balik Nama Kapal Nomor 3074 tanggal 27 Oktober 2002 ;Dokumen Jual Beli Kapal ;Asli surat Permohonan Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja No. 276/KAPLJKT/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 ;Asli Nota Analisa perihal Permohonan Fasilitas Kredit an. PT KAPLdengan total limit Rp 36.777,00 juta No.

Grosse Akte Balik Nama Kapal Nomor 3074 tanggal 27 Oktober 2002 ;50. Dokumen Jual Beli Kapal ;51. Asli surat Permohonan Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja No. 276/KAPLJKT/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 ;Hal. 41 dari 96 hal. Put. No. 747 K/Pid.Sus/201252. Asli Nota Analisa perihnal Permohonan Fasilitas Kredit an. PT KAPLdengan total limit Rp 36.777,00 juta No. CMB.CBC.JTH/638/2003 tanggal 1Oktober 2003 ;53. Asli PRRK No.

Grosse Akte Balik Nama Kapal Nomor 3074 tanggal 27 Oktober 2002 ;50. Dokumen Jual Beli Kapal ;51. Asli surat Permohonan Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja No. 276/KAPLJKT/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 ;52. Asli Nota Analisa perihal Permohonan Fasilitas Kredit an. PT KAPLdengan total limit Rp 36.777,00 juta No. CMB.CBC.JTH/638/2003 tanggal 1Oktober 2003 ;53. Asli PRRK No.

Menimbang, bahwa kebolehan penyimpangan ketentuan tersebut dalamperkara ini juga tetap harus berpedoman kepada Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin, untuk itu Hakim dalam perkara ini akanmempertimbangkan apakah dalildalil permohonan Pemohon dan pembuktianPemohon beralasan hukum atau tidak, Hakim mempertimbangkannya sebagaiberikut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dengan PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 3074

Nota No. 3074 tanggal 29 Maret 2007 senilai Rp 40.770.000, Nota No. 3397 tanggal 30 Maret 2007 senilai Rp 342.293.000, Nota No. 3398 tanggal 02 April 2007 senilai Rp 345.065.000, Nota No. 3077 tanggal 02 April 2007 senilai Rp 880.171 .250, Nota No. 3399 tanggal 03 April 2007 senilai Rp 345.527.000,Pada tanggal 25 Mei 2007 menyerahkan 1 (satu) lembar Bilyer GiroBCA BD 816325, jatuh tempo tanggal 17 Agustus 2007 senilaiRp 464.947.000,Untuk pembayaran atas pengiriman barang sesuai : Nota No. 3081 tanggal

BD 816316 jatuh tempo tanggal 04 Agustus 2007 senilaiRp 797.238.000,Untuk pembayaran atas, pengiriman barang sesuai dengan : Nota No. 5827 tanggal 28 Maret 2007 senilai Rp 491.953.000, Nota No. 5825 tanggal 28 Maret 2007 senilai Rp 328.398.000, Nota No. 3074 tanggal 29 Maret 2007 senilai Rp 40.770.000, Nota No. 3397 tanggal 30 Maret 2007 senilai Rp 342.293.000, Nota No. 3398 tanggal 02 April 2007 senilai Rp 345.065.000, Nota No. 3077 tanggal 02 April 2007 senilai Rp 880.171.250, Nota No. 3399 tanggal

kebolehan penyimpangan ketentuan tersebutdalam perkara ini juga tetap harus berpedoman kepada Perma Nomor 5Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,untuk itu majelis hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan apakahdalildalil permohonan Pemohon dan Pemohon II dan pembuktian Pemohon dan Pemohon Il beralasan hukum= atau tidak Majelis Hakimmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapatdengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3074

atau tidak;Menimbang, bahwa kebolehan penyimpangan ketentuan tersebutdalam perkara ini juga tetap harus berpedoman kepada Perma Nomor 5Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,untuk itu majelis hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan apakahdalildalil permohonan Pemohon dan pembuktian Pemohon beralasan hukumatau tidak Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapatdengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3074

IRMAN,M.Si A.n Mendagri. 30691 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor 011100204 Tanggal 13Apr11 Jumlah 604 UNIT 30701 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor 011100225 Tanggal 28Apr11 beserta lampiran 30721 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor 011100294 Tanggal 7Jun11 beserta lampiran 30731 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor 011100339 Tanggal 1Jul11 beserta lampiran 3074 1 (satu) bundel

IRMAN,M.Si A.n Mendagri. 30691 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor011100204 Tanggal 13Apr11 Jumlah 604 UNIT 30701 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor011100225 Tanggal 28Apr11 beserta lampiran 30721 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor011100294 Tanggal 7Jun11 beserta lampiran 30731 (satu) bundel Purchase order Canon Digital EOS 11000D dengan Nomor011100339 Tanggal 1Jul11 beserta lampiran 3074 1 (satu) bundel

Perkawinan)beralasan secara hukum atau tidak;Menimbang, bahwa kebolehan penyimpangan ketentuan tersebut dalamperkara ini juga tetap harus berpedoman kepada Perma Nomor 5 Tahun 2019Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, untuk itu hakimdalam perkara ini akan mempertimbangkan apakah dalildalil permohonanPemohon dan pembuktian Pemohon beralasan hukum atau tidak Hakimmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dengan PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 3074

Menimbang, bahwa kebolehan penyimpangan ketentuan tersebut dalamperkara ini juga tetap harus berpedoman kepada Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin, untuk itu Hakim dalam perkara ini akanmempertimbangkan apakah dalildalil permohonan Pemohon dan pembuktianPemohon beralasan hukum atau tidak, Hakim mempertimbangkannya sebagaiberikut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat denganPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3074