) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)Hal. 18 dari 46 Hal.

Bahwa oleh karena Tergugat ialah pihak yang dikalahkan, harus dihukummembayar biaya perkara (Pasal 181 ayat (1) HIR);Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagaiberikut:DALAM PROVISI: Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak melakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahankomposisi saham dan pembagian deviden sampai dengan

Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2015Mengenai pembagian deviden, novum tersebut menyebutkan bahwapembagian deviden ditentukan berdasarkan RUPS. Sedangkan devidenyang dapat dimintakan kembali dikenal pada deviden interim sebagaimanadiatur dalam Pasal 72 UUPT, dimana alasan pengembalian deviden adalahsetelah tahun buku berakhir ternyata perseroan menderita kerugian.

,MBA;Bahwa dalam hal Judex Facti dan Mahkamah Agung hendak menyatakandividen yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) tidaksah, maka Judex Facti dan Mahkamah Agung demi hukumharusmenyatakan terlebih dahulu bahwa Keputusan RUPS Tahunan TurutTermohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat) di tahun 2007, 2008, dan2009 sepanjang mengenai pembagian dividen adalah tidak sah.

hukum Pemohon Peninjauan Kembali(Tergugat) menerima dividen dari Turut Termohon Peninjauan Kembali(Turut Tergugat) melalui RUPS Turut Termohon Peninjauan Kembali (TurutTergugat).

Bahwa berdasarkan notulen RUPS tersebut Tergugat satumenerbitkan Akta No. 21 tertanggal 21 Desember 2009;6. Bahwa hal tersebut diatas menunjukkan Tergugat tidakmelakukan perbuatan melawan hukum dalammenerbitkan akta tersebut karena telah sesuai dengankesepakatan yang dibuat dalam Notulen RUPS PT. TigaLaskar Andalas & CV. Tiga Laskar Andalas;Hal. 15 dari 53 hal. Putusan. No.116/PDT.G/2012/PN. Pbr.7.

Bahwa Tergugat menerbitkan Akta No. 21 tanggal 21Desember 2009 telah memenuhi aturan sesuai Undangundang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notarisdimana berdasarkan kesepakatan RUPS PT. Tiga LaskarAndalas dan CV. Tiga Laskar Andalas yangmana telahdisetujui juga oleh Penggugat dengan komanditer lainnyayang manahasil notulen rapat' tersebut telahmemutuskan menunjuk Tergugat II/Bp. Yulian/Bp. Toni/Bp.Marco mengaktekan hasil Keputusan RUPS PT. & CV. TigaLaskar Andalas tersebut;14.

Notulen Keputusan RUPS PT. TigaLaskar Andalas & CV. Tiga Laskar Andalas adalah dasarkewenangan Tergugat Il untuk menghadap Tergugat agar hasil RUPS PT. Tiga Laskar Andalas dan CV. TigaLaskar Andalas diaktekan sehingga Tergugat menerbitkan Akta No. 21 Tanggal 21 Desember 2009 ;15. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat telah melekatkan Notulen Keputusan RUPS PT. TigaLaskar Andalas & CV.

Bahwa RUPS dilaksanakan tanggal 16 Desember 2009 yang hadirUdayana Muafzan, Surya Negara Sutanto, Yulian Kesuma Kwee,dan Soetono Soebroto. Bahwa setahu saksi pemegang saham PT. Tiga Laskar Andalasadalah Udayana Muafzan, Surya Negara Sutanto, Yulian KesumaKwee, dan Soetono Soebroto. Bahwa ketika RUPS diminta pertanggung jawaban, UdayanaMuafzan hanya janjijanji Saja. Bahwa setahu saksi Yulian Kesuma Kwee dan Surya NegaraSutanto menanam modal di PT.

Tiga LaskarAndalas) benarTergugat Il adalah salah seorang yang diberi tugas oleh Rapat UmumPemegang saham (RUPS) CV. Tiga Laskar Andalas untuk mengaktekanNotulensi RUPS CV.

Bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Pembubaran PerseroanTerbatas dapat terjadi akibat ; berdasarkan keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) akan tetapi RUPS yang diselenggarakan tidakdihadiri oleh Tuan Febriansyah selaku pemegang saham lainnya sehinggaKeputusan RUPS tentang pembubaran perseroan tidak dapat berlaku sahkarena harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan/ataupaling sedikit dihadiri oleh 3/4 (tiga perempat

) bagian dari jumlah seluruhHalaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Gin.saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan disetujuipaling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;8.

Sanjiwani Bali Indonesia;Bahwa tanggal 2 November 2020 telah dilaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Pertama dan tanggal 30 November 2020dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua yangdihadiri oleh Pemohon sebagai Direktur tetapi Febriansyah selakuKomisaris tidak hadir setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali;*Bahwa berdasarkan UndangUndang tentang Perseroan Terbatas,Pembubaran Perseroan Terbatas dapat terjadi akibat: berdasarkankeputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan

tetapi RUPSHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 10/Padt.P/2021/PN Gin.yang diselenggarakan tidak dihadiri olen Febriansyah selaku pemegangsaham lainnya sehingga Keputusan RUPS tentang pembubaranperseroan tidak dapat berlaku sah dan berdasarkan UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PembubaranPerseroan Terbatas dapat terjadi akibat berdasarkan PenetapanPengadilan;Bahwa atas dasar dalil tersebut Pemohon memohon agar pengadilanmenyatakan sah pembubaran PT Buahan; Bahwa setelah mencermati

memori banding yangdiajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara berikut dengan semua suratsuratyang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasandan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannyaNo. 127/Pdt.G/2009/PN.LP tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, dengandemikian pertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamatersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan PengadilanTinggi sendiri ; Menimbang, bahwa RUPS

Indofarm Sukses Makmur tanggal 27 Maret2009 di Cafe Belmondo Medan dilaksanakan oleh karena kekosongan DirekturUtama, oleh sebab itu sesuai dengan Pasal 78 ayat (4) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007, RUPS diluar RUPS Tahunan dapat dilakukan untuk kepentinganPerusahaan ; Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.188/PDT/2011/PTMDN.

Menimbang, bahwa RUPS tersebut dapat diselenggarakan atas permintaanDewan Komisaris, sesuai Pasal 79 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 ; oe Menimbang, bahwa berdasarkan alasan diatas, maka RUPS PT.

Benny sebagai Direktur adalah tidak sah karena RUPSLB tersebut tidak dihadiri oleh Terlawan karena ketika RUPS LB ituberlangsung Terlawan tidak berada di Medan dimana hal itu telah terlebihdahulu diinformasikan Terlawan kepada Terlawan Ill selaku DirekturUtama secara lisan ketika menyampaikan undangan RUPS, namunkesempatan itu dimanfaatkan Terlawan V dengan tetap melaksanakanRUPS yang kemudian dilanjutkan dengan RUPS LB dengan agendamemberhentikan Terlawan sebagai Komisaris dan Benny selaku WakilDirektur

dan mengangkat Komisaris dan Dewan Direksi yang barusebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 11 tanggal 16 Desember 2014;Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2014, kembali Terlawan menerima undangan/panggilan RUPS dari PT.

PANTAI PERUPUKINDAH tersebut karena ketika berlangsungnya RUPS, Terlawan tidakberada di Medan, namun Terlawan Ill tidak memperdulikannya dan tetapmenyelenggarakan RUPS dan dilanjutkan dengan RUPS LB di kantorTerlawan di Jalan Air Langga Nomor 16 A dan B Medan sebagaimanadinyatakan dalam Risalah Rapat PT.

PANTAI PERUPUK INDAH tertanggal05 Januari 2015 dan kemudian dituangkan dalam Akta Nomor3543/Leg/2015 tertanggal 5 Januari 2015 tentang Berita Acara Rapat PT.PANTAI PERUPUK INDAH yang dibuat di hadapan Terlawan VI selakuNotaris di Medan;Putusan No.174/Pdt.G/PLW/2017/PN.Lbp,Halaman1514.15.16.Bahwa pelaksanaan RUPS yang dilanjutkan dengan RUPS LB tersebutadalah bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UU No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 78 ayat (1) joPasal 75 ayat

;Sebagaimana Berita Acara Sita tertanggal 4 April 20163) Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV danTergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadapPenggugat;4) Menyatakan Keputusan RUPS LB PT.

AA ANDI PRAJITNO, Drs, SH, Mkn Notaris di Surabaya, 1 (satu) bandel copy legalisir minuta akta no. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang berita acara RUPS-LB PT ZANGRANDI PRIMA yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs. SH. Mkn Notaris Surabaya, dikembalikan kepada Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs., SH., M. Kn.;

Membebankan biaya perkara untuk dua tingkat peradilan kepada Negara;

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggal07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggalO07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Untuk mencapai kuorum harusdihadiri juga oleh para pemegang saham yang lain yaitu ROBBY ICHWANTANUMULIA atau ILSE RADIASTUTI TANUMULIA.Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitu pengesahan peralihansaham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada terdakwa Ir. WILLY TANUMULIA,Ny. Drg. GRIETJE TANUMULIA (berkas terpisah) dan janda EMY TANUMULJA(berkas terpisah).

SYLVIA TANUMULIA.Bahwa pada tanggal O7 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam AktaNo. 42, tanggal O07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA, yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notarisdi Surabaya yang salah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan sahamperseroan sebagai berikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIAkepada para ahli waris JANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitupengesahan peralihan saham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada terdakwa Ir.WILLY TANUMULIA, Ny. drg. GRIETJE TANUMULIA (berkas terpisah) dan jandaEMMY TANUMULJA (berkas terpisah). Yang menjadi ketua rapat pada RUPS LuarBiasa yang tertuang dalam Akta No. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMAadalah saksi FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO (berkas terpisah) selakuDirektur Utama.

Bahwa sejak tanggal didirikannya Termohon sampai dengan diajukannyaPermohonan ini, Termohon belum pernah menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan, dan oleh karenanya Pemohon sampaidengan diajukannya Permohonan ini belum pernah menerima undangan RUPS,sebagaimana yang ditentukan dalam UndangUndang No. 40Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (vide Pasal 78 ayat (2) dan ketentuan sebagaimanatercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan (vide Pasal 16 ayat (2)), yangmenentukan sebagai berikut

Laporan Tahunan yangpernah disusun dan disampaikan oleh Direksi Perseroan untuk diperiksa olehPemohon selaku pemegang saham Perseroan, terhitung sejak tahun pendirianPerseroan sampai dengan diajukannya Permohonan ini.Bahwa Pemohon telah berulang kali menyampaikan permohonan baik lisanmaupun tertulis kepada Perseroan cq Direksi Perseroan untuk memperolehLaporanTahunan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada laporankeuangan, konfirmasi mengenai mengapa tidak pernah ada undanganpenyelenggaraan RUPS

Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurangkurangnya neraca akhirtahun buku yang baru lampau dalam pebandingan dengan tahun bukuyang sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku sebelumnya, laporanlaba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, danlaporan perubahan ekuitas, serta catatn atas laporan keuangan tersebutPasal 75Ayat (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keteranganyang berkaitan dengan perseoan dari Direksi dan/atau Dean Komisaris,sepanjang berhubungan

tersebut, selurun peserta Rapattelah diberikan bundel yang salah satu isinya adalah laporan Keuangan 2003Hal 11 dari 33 Hal Penetapan No.227/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.10.11.2007, sehingga demikian sangat jelas dalildalil yang Pemohon sampaikanadalah tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya;Bahwaberkalikali Pemohon menyatakan dalam permohonan aquo bahwaPemohon merasa tidak pernah mendapatkan haknya, padahal secara jelas dannyata serta didasarkan pada buktibukti yang ada, setiap undangan RUPS

itu, dan kalau itu tidak dilakukan maka itu bukanperusahaan yang baik, karena dengan RUPS tersebut dapat diketahui bahwaadanya penambahan modal ataupun pengurangan modal dan itu harusditentukan dalam RUPS, jadi bukan hanya untuk laporan setiap tahun sajatermasuk dalam hal hal keuangan dalam perusahaan ;Bahwa hasil daripada RUPS biasanya dikirimkan kepada pemegang saham, dansebelumnya pemegang saham dilakukan undangan dalam RUPS tersebut tidakhanya dalam bentuk pengumuman saja ;Bahwa laporan tahunan

Menyatakan Keputusan-Keputusan RUPS Tergugat I yang diselenggarakan pada tanggal 24 Agustus 2012 dan 21 September 2012 cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian, akta-akta di bawah ini merupakan akta yang tidak sah, cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum, yaitu : (a) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum seluruh RUPS Tergugat I lainnya yang telah diselenggarakan oleh Tergugat I yang diselenggarakan setelah tanggal 6 Maret 2008 dan didasarkan pada Anggaran Dasar selain Anggaran Dasar Tergugat I yang tercantum dalam Akta No. 15 tertanggal 6 Maret 2008;7.

Menghukum Tergugat TI, II, III, IV, V, ,VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan Tergugat XIII dan Tergugat XIV untuk baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tidak melakukan tindakan apa pun yang didasarkan pada Keputusan-Keputusan RUPS selain keputusan RUPS yang didasarkan pada Anggaran Dasar Tergugat I yang tercantum dalam Akta No. 15 tertanggal 6 Maret 2008;8.

Menyatakan bahwa selama belum ada Warga Negara Indonesia Badan Hukum Indonesia yang menjadi pengganti kedudukan Tergugat I, maka guna menjalankan usaha Tergugat I, Penggugat berhak untuk menyelenggarakan RUPS Tergugat I sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Anggaran Dasar Tergugat I sebagaimana tercantum dalam Akta No. 15 tertanggal 6 Maret 2008 dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;13.

dengan suara bulat.Dengan demikian berdasarkan ketentuanketentuan tersebut diatasmenegaskan bahwa :a. pemanggilan RUPS hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu palinglambat (minimal) 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPStersebut diadakan dan apabila pemanggilan tersebut tidak sesuaiketentuan maka RUPS menjadi tidak sah kecuali semua pemegangsaham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dankeputusan RUPS tersebut disetujui dengan suara bulat.b.

selakupemegang saham baru padahal RUPS yang mengesahkan merekaHalaman 23 dari 275 hal.

pemanggilan dan tanggal RUPS(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan, iklan diberta Surat Kabar;Pasal 9 ayat (2) dan (8) Anggaran Dasar Tergugat :Ayat (2): RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilantedebih dahulu kepada para Pemegang Saham dengan surattercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar;Ayat (3): Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;Kata

Putusan No.312/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.64.65.66.disalurkan para pemegang saham melalui Organ RUPS.

dan tanggal RUPS.Ayat (2): Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatatdar/atau dengan iklan dalam Surat Kabar;Pasal9 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Tergugat :Ayat (2): RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilanterlebih dahulu kepada para Pemegang Saham dengan surattercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar;Ayat (3): Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS~ diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;73.

Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sejak bulan Pebruari 2005ditempatkan oleh Tergugat dibagian pemasaran ekspor dan impor;Bahwa Penggugat telah beberapa kali dinaikan jabatan oleh Tergugat yaitu padaTahun 2007 Penggugat diangkat menjadi Kepala Bagian Pemasaran, kemudian padatahun 2008 diangkat menjadi Marketing Manager dan pada tahun 2010 Tergugatmengangkat Penggugat sebagai Direktur perusahaan;Bahwa pengangkatan Penggugat sebagai Direktur tidak dilakukan berdasarkanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Nice Indonesia mempunyai kepemilikan sahamyang besarnya 10 (sepuluh) saham atau setara dengan 5% dan atas dasar itulahakhirnya Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS) sepakatuntuk menunjuk dan mengangkat Penggugat sebagai Direktur PT. Nice Indonesia,sehingga tidak ada pengangkatan langsung terhadap Penggugat sebagai Direkturyang dilakukan oleh Mr. Sin Dong Chun selaku Direktur Utama PT.

Peradilan Umum dalam hal iniPengadilan Negeri.Kemalsyah Siregar, salah seorang praktisi hukum ketenagakerjaan yang jugamerupakan anak dari mantan Hakim Agung Bismar Siregar mengungkapkansebagai berikut:Untuk mengetahui apakah seseorang direksi itu diangkat melalui RUPS ataubukan, hal tersebut bukanlah perkara sulit;Lihat saja Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, perubahan AD/ART nya atauakta berita acara RUPS.

Dan kalau nama si direksi ada, berarti diadiangkat melalui RUPS dan dia wajib tunduk pada ketentuan UndangundangPerseroan Terbatas. Jadi kalau ada sengketa seputar pengangkatan maupunpemberhentian direksi, upaya hukumnya ke Pengadilan Negeri;2.

Nice Indonesia; Bahwa dalam RUPS tanggal 30 Desember 2009, Pemohon Kasasi sebagai Pemegangsaham 5% pada PT.

Kebiasaan RUPS juga sering dilakukan di Purwokerto.tu dibuktikan dengan dokumen Risalah Rapat yang dimilikioleh PT.

Karena sebagian besar daripemegang Saham banyak beraktivitas di Purwokerto sehinggamemindahkan akses koordinasi serta mengoptimalkan danmengefektifkan penyelenggaraan, maka atas usulan beberapapemegang saham kepada Dewan Komisaris, RUPS untukdilaksanakan di Purwokerto.3.

Dengan demikian dalilpenggugat tidak benar sama sekali.Terkait keberatan Penggugat terhadap diadakannya Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa yang dilakukan di Purwokerto dapatdijelaskan bahwa sudah beberapakali Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dilakukan di Purwokerto. RUPS yang dilakukan diPurwokerto ini juga diikuti oleh Penggugat. Mengapa hanyaRUPSLB yang tertanggal 28 Februari 2014 saja yangdipertanyakan.

Penggugat sendiri sudah tahu bahwa RUPS bisadilakukan ditempat kedudukan perseroan (Cilacap) atau ditempatPerseroan melakukan kegiatan usaha. Sebagaimana diketahuibahwa Tergugat adalah pemegang terbesar saham perusahaandan boleh dikatakan perusahaan ini adalah bagian dari LabalabaGroup (pemegang saham terbesar oleh Tergugat !) yang berkantorPusat di Purwokerto.

Sehingga tidak adayang salah kalau RUPS perusahaan dilakukan di Purwokerto.Bahwa sebelumnya Sebagian Besar Pemegang telah berkirim surat(sampai tiga kali) kepada Penggugat selaku Kuasa DirekturPerusahaan untuk mengadakan RUPS. Surat tertanggal 22November 2013, 05 Januari 2014 dan 20 Januari 2014 yangsemuanya telah diterima dengan baik oleh Penggugat.

Hasbullah Chadidyang juga merupakan salah satu Direktur pada PT.Jindo Kodeco Heavy Industry, namundalam RUPS Luar Biasa ini tanpa dihadiri oleh Choi Gye Wol selaku Direktur UtamaPT. Jindo Kodeco Heavy Industry serta Korea Development Company Limited sebagaipemegang saham terbesar, dan pada RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwa mengangkatdirinya sebagai Direktur Utama dan Saiful Mahdi Chalid sebagai Direktur pada PT.Hal 3 dari 38 hal.

Putusan No.197/Pid.B/2013/PN.Jkt.UtJindo Kodeco Heavy Industry yang kemudian hasil RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwabawa ke Notaris Novarina Dewi, SH untuk dibuatkan keputusan hasil RUPS Luar Biasatersebut kedalam Akta Notaris;Bahwa selanjutnya Akta Notaris tentang keputusan hasil RUPS Luar Biasa tersebutTerdakwa sahkan di Menteri Hukum dan HAM dengan pengesahanNo.AHU.16.192.AH.01.02 tanggal 27 April 2009;Bahwa kemudian Terdakwa Arjanto Moedjono pada sekitar awal Bulan Januari 2010datang ke PT.

Jindo Kodeco Heavy Industry, namundalam RUPS Luar Biasa ini tanpa dihadiri oleh Choi Gye Wol selaku Direktur UtamaPT.

Jindo Kodeco Heavy Industry serta Korea Development Company Limited sebagaipemegang saham terbesar, dan pada RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwa mengangkatdirinya sebagai Direktur Utama dan Saiful Mahdi Chalid sebagai Direktur pada PT.Jindo Kodeco Heavy Industry yang kemudian hasil RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwabawa ke Notaris Novarina Dewi, SH untuk di buatkan keputusan hasil RUPS Luar Biasatersebut kedalam Akta Notaris;Bahwa selanjutnya Akta Notaris tentang keputusan hasil RUPS Luar Biasa tersebutTerdakwa

,M.H:e Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;Bahwa organorgan dalam Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuanUndangUndang No.40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, OrganPerseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan DewanKomisaris dan posisi tertinggi ada di dalam RUPS yaitu untuk menjalankantugas dan fungsi perusahaan lalu RUPS juga dapat menunjuk Direksi yangbertugas untuk mengelola asetaset perusahaan, mewakili perusahaan baikdidalam maupun diluar

SoetardjoBerdasarakan RUPS tanggal 29 Juni 2006Dewan Komisaris Komisaris Utama KomisarisDewan DireksiIr. RMA Amirullah, SSIr. Abdul Gaffar Anmad SyukurHal. 8 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2017/PT SBYDirektur Utama : Dahlan IskanDirektur : Drs. Soerhardi, MBA* Berdasarkan pasal 11 Keputusan RUPS PT.

Soerhardi, MBA Berdasarkan Pasal 11 Keputusan RUPS PT.

Pada setiap rapat Terdakwa selalumengingatkan bahwa segala proses harus sesuai dengan SOP ;Bahwa dasar penjualan asset Kediri dan Tulung Agung adalahkeputusan RUPS ;Bahwa RUPS dimulai dengan Pra RUPS (dibedah 1 tahun) berkali kalimembedah, yang hadir dari PT PWU Ketua Team dan Pak Suhardi danKepala Biro Kantor Gubernur ;Bahwa Aset Kediri, Tulung Agung ataupun semua yang dilakukanDireksi dibahas di Pra RUPS ;Bahwa SK atau dokumen pembentukan Tim Penjualan Asset benar ;Bahwa terhadap asset Tulung Agung

PWU Ketua Team dan Pak Suhardi danKepala Biro Kantor Gubernur ;Bahwa Aset Kediri, Tulung Agung ataupun semua yang dilakukanDireksi dibahas di Pra RUPS ;Bahwa Personal Garantie di BNI 46 sekarang sudah lunas pabrikterbesar sering menang tander ;Bahwa RUPS dan ke Il tidak dilakukan pelepasan asset karena belumtertata sedangkan RUPS berikutnya baru diputuskan ;Bahwa Aset PT.

PWU Ketua Team dan Pak Suhardi danKepala Biro Kantor Gubernur ;Bahwa Aset Kediri, Tulung Agung ataupun semua yang dilakukanDireksi dibahas di Pra RUPS ;Bahwa Personal Garantie di BNI 46 sekarang sudah lunas pabrikterbesar sering menang tander ;Bahwa RUPS dank e II tidak dilakukan pelepasan asset karena belumtertata sedangkan RUPS berikutnya baru diputuskan ;Bahwa Aset PT.

ANDALAS MERAPI TIMBER dan PT.PEMBANGUNAN ANDALAS SEJATI serta pembayaranpembayarannya saksi tidak mengetahuinya.Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akhirtahun 2011, tidak ada dibicarakan atau dipermasalahkanadanya pengiriman uang sebesar Rp. 265.000.000, (duaratus enam puluh lima juta rupiah) darn PT.PEMBANGUNAN ANDALAS SEJATI yang masuk kerekening atas nama Terdakwa dan saksi baru mengetahuisetelah diperiksa oleh Penyidik.Bahwa saksi tidak tahu pasti, apakah di dalam RUPS (RapatUmum Pemegang

ANDALAS MERAPI TIMBER berdasarkanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2010 yangdiselenggarakan pada tahun 2011.35Bahwa saksi selaku pemegang saham PT.

ANDALASMERAPI TIMBER pernah meminta untuk segeradilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuktahun 2011 pada bulan Juli 2012 dan untuk Tahun 2012 padaawal tahun 2013 namun tidak ditanggapi oleh DirekturUtamanya yaitu IBRAHIM HASAN, namun pada bulanMaret 2013 baru diadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS).Bahwa dalam RUPS tersebut dibahas mengenai uangangsuran pembayaran utang dari PT. PEMBANGUNANANDALAS SEJATI kepada PT.

ANDALAS MERAPITIMBER sebesar Rp. 265.000.000, (dua ratus enam puluhlima juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa melaluirekening pribadinya, dan berdasarkan RUPS tersebut telahdipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan hasilnya telahditerima oleh para pemegang saham yang kemudian hasilRUPS tersebut dituangkan ke dalam Akta Notaris serta telahdisahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiapada bulan Juli 2013 dan telah diterima.Bahwa berdasarkan RUPS tersebut pertanggungjawabanTerdakwa terhadap

ANDALAS MERAPITIMBER, dan pertanggungjawaban Terdakwa tersebut diRUPS dapat diterima oleh RUPS.Bahwa di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Maret 2013 tersebut, juga Terdakwa diberhentikan darijabatannya sebagai Direktur PT.

Golden Hui yang di aktakandengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 Tanggal 8 Maret 2003 yangdibuat oleh dan di hadapan Notaris Ki Agus Daud di Kabupaten Semarangsetelah diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. GoldenHui;2. Bahwa Penggugat bertindak sebagai Direktur Utama PT. Golden Huiberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT.

Golden Hui berdasarkan aktaaktaterakhir yang dibuat, dan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Golden Hui ;Bahwa salah satu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan NegeriSemarang yang memeriksa dan mengadili perkara No. Register 13 / Pdt.G /2007 / PNSmg adalah sebagai berikut ....dan selama aktaakta yangdimaksud belum dibatalkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),maka Tergugat (LIU FU) / Penggugat dan Tergugat Il (NUR ANDAYANI)yang berhak mewakili kepentingan hukum PT.

Golden Hui, yaitu apabila menginginkan perubahan harusmelalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

SmgPemegang Saham (RUPS) PT. Golden Hui sebagaimana dalam pasal 28 yangmenyimpang dari ketentuan dalam passal 10 dan pasal 13 Anggaran dasar inimengenai tata cara pengangkatan anggota direksi dan Komisaris telah di angkat:Direktur Utama: Tuan LIU. LFU , Direktur : Tuan LIU. FANG JUNG, Direktur Il: Tuan LIU.

Golden Hui yang diaktakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 Tanggal 8 Maret 2003yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ki Agus Daud di Kabupaten Semarangsetelah diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Hendy Trisnaditelah dengan suka rela menjadi bagian dari warga NITdengan memiliki KTP di Maumere (lihat bukti No. 117,12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18) ;Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2007 telahdiadakan RUPS untuk membuat akta perubahan danmenerima Hendy Trisnadi untuk dimasukkan ke Aktesebagai pemegang saham 5%, hal ini dilakukan tahun2007 karena setoran modal PT.

Hendy tidak maumenandatangani, akhirnya karena dalam aturan sudahquorum di atas 75%, maka Dirut dapat bertindak sesuaiperaturanKeputusan RUPS, maka Terdakwa berangkat ke Jakartadengan berbekal surat kuasa pemegang saham lainnyayaitu. Terdakwa II dan III hasil Keputusan RUPS untukHal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1435K/Pid/2010membuat Akta Perubahan Nomor : 2 tanggal 10 Desember2007 dan nama Hendy sudah dimasukkan dengan memiliki5000 lembar saham senilai RAp.500 juta ;Bahwa meskipun Sdr.

2007 karena posisi Komisaris harus kembalilagi, sebab pada RUPS I/II sudah mengundurkan diri ;kebetulan di akta juga ada kesalahan nama Terdakwa !

ditulis Ruchiyat Sumadi dan saham Hendy senilai 20%seharusnya 5% setelah dicoba pada RUPS IV danV Sdr. Hendy tetap pada pendiriannya, tidak maumenandatangani daftar hadir atau tandatangan lainnyakarena prinsipnya dia minta uang kembali. SayaJelaskan ada prosedurnya yaitu) pemegang saham membuatsurat penawaran bahwa saham akan dijual dan itu butuhwaktu dan prosedurhukum, jadi persoalan terhenti (bukti No.7 dan 8) ;Bahwa pada tanggal 29 November 2005, Sdr.

l dan takada kesalahan lagi, karena secara aturan perseroankeputusan sudah Quorum di atas 75% tetapi mengingatsudah masuk persidangan Kami jadi raguragu karena adaperaturan RUPS Ketua Pengadilan bisamemerintahkan untuk RUPS lagi dan semua harus hadirdantandatangan sebagai pemegang saham dan menetapkanquorum(Pasal 73 No.6 dan Pasal 67 UU Perseroan 1995 No.1,2,3,4)bukti No.9;Bahwa sehubungan dengan permasalahan paraTerdakwa/para Pemohon Kasasi dengan saksi Hendy, paraTerdakwa telah mengajukan gugatan

"(Cetak tebal dan garis bawah sengaja ditambahkan agar menjadiperhatian)Pasal 69 UUPT 1995"(1) Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas)hari sebelum RUPS diadakan.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat."

Tindakan yang dilakukan TERGUGAT yang secara patut telahmemberitahukan dan memanggil para Pemegang Saham telah sesuai denganPasal 14 UUPT No.1/1995 yang menentukan:(1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS(2) Usul adanya perubahan Anggaran Dasar dicantumkan dalam suratpanggilan atau pengumuman untuk mengadakan RUPS.33.34.66Pasal 69 UUPT No.1/1995 yang menentukan:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum RUPS diadakan.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat

tercatat.(3) Pemanggilan RUPS untuk Perseroan Terbuka dilakukan dalam 2 (dua)surat kabar harian.(4) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, danacara rapat disertai pemberitahuan bahwea bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor perseroan mulai hari dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan hari RUPS diadakan.(5) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksuddalam ayat (4) kepada pemegang saham secara cumacuma.(6) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan

atau Anggaran Dasar.b) Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas (UndangUndang PT No.1/1995), yangberbunyi sebagai berikut:Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentinganperseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.89c) Pasal 68 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas (UndangUndang PT No.1/1995), yangberbunyi sebagai berikut:Untuk menyelenggarakan RUPS Direksi melakukan pemanggilankepada pemegang saham.d) Pasal 69 ayat

di surat kabar dan sebelum RUPS harusdiumumkan ;Bahwa Kalau di dalam RUPS agenda yang dibuat tidak disetujui maka solusinyaboleh digugat ;Bahwa pemegang saham tidak dapat menolak agenda perubahan Anggaran DasarPT,bila RUPS yang dilaksanakan untuk itu telah memenuhi kuorum seperti yangditentukan oleh UU PT atau Anggaran Dasar suatu PT;Bahwa RUPS tidak bisa ambil keputusan apabila keputusan bertentangan denganhukum yang berlaku ;Bahwa RUPS tidak dapat berjalan kalau kurang dari 50%;Bahwa RUPS dapat

Keputusan RUPS denganmenyebutkan Alasannya.

Bahwa RUPS sebagai organ tertinggi perusahaan yang memilikikewenangan penuh berkaitan terhadap halhal yang terbaik bagiperusahaan, diantaranya untuk memberhentikan direktur utama darijabatannya;6. Bahwa Mekanisme RUPS sirkuler in casu sah berdasarkan hukum,merujuk pada:a.

Bahwa terhadap sahnya mengenai keputusan RUPS tersebut maka harusada kuorum yang harus dipenuhi agar keputusan tersebut dapat diambil.

Bahwamengenai jumlah quorum tersebut telah disebutkan dalam Pasal 86 ayat (1)Undang Undang Perseroan Terbatas bahwa RUPS dapat dilangsungkan jikadalam RUPS lebih dari +2 ( satu perdua ) bagian dari jumlah seluruh saham denganhak suara hadir atau diwakili kecuali Undang Undang dan / anggaran dasarmenentukan jumlah kuorum yang lebih besar;Menimbang, bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)pada dasarnya diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, oleh karena dalamsuatu perseroan terbatas,

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari RUPS Tahunan danRUPS Luar Biasa. Bahwa secara umum RUPS harus dilaksanakan dalam bentukkonvensional, yaitu seluruh pemegang saham hadir secara fisik dan berkumpuldalam suatu tempat. Namun pada prakteknya, sering terdapat kesulitan untuk*"mengumpulkan para pemegang saham secara bersama sama sedangkanputusan RUPS sangat diperlukan untuk suatu masalah tertentu.

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapPerseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakanperseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajarsebagai akibat Keputusan RUPS, Direksi dan/atau DewanKomisaris;2.

yang termuat dalam Akta Notaris Nomor 7 tanggal 7Januari 1997 (Anggaran Dasar yang berlaku pada saat RUPSdilaksanakan ) yang dibuat dihadapan Notaris SoehendroGautama, S.H. di Batam juga menyatakan bahwa :RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempatperseroan melakukan kegiatan usaha*;Bahwa selain ketentuanketentuan yang mengatur tentang tempatpelaksanaan RUPS yang berlaku pada saat RUPS tanggal 10 Mei2005 dilaksanakan, terdapat juga ketentuanketentuan yangmengatur tentang tempat pelaksanaan

RUPS yang berlaku saatini, yaitu ketentuan yang di atur dalam Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,(UndangUndang yang berlaku setelah RUPS dilaksanakan)menyatakan RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroanatau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utamasebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar ;Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, di dalam Pasal 9 ayat (1)Anggaran Dasar PT.

Sintai Industri Shipyard (Tergugat ) yangtermuat dalam Akta Nomor 33 Tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008(AD yang berlaku setelah RUPS dilaksanakan ) yang dibuatdihadapan Notaris Yulianistri, SH. di menyatakan:RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempatperseroan melakukan kegiatan usaha*;Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang tempatpelaksanaan RUPS yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Notaris Nomor 7tanggal 7 Januari 1997 maupun Undang

Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan denganpersetujuan RUPS;4.

Bina Arta Swadaya tersebut sudah lazimdilakukan terhadap PTPT lain dibawah Yayasan BinaSwadaya, dan ada 17 PT hingga saat ini namun tidak adamasalah ;Bahwa benar Yayasan Bina Swadaya meminta direksi PT.Bina Arta Swadaya untuk melakukan RUPS Tahunan,namun tidak dipenuhi dan karenanya mengajukanpermohonan penetapan penyelenggaraan RUPS kePengadilan Negeri Jakarta Utara ;Bahwa benar Yayasan Bina Swadaya baru mengetahuibahwa Ir.

Perlu dipahamibahwa RUPS adalah salah satu organ perseroan terbatas. Apabila perseroanterbatas telah terbentuk, maka seluruh organ perseroan terbatas tersebutdinyatakan berfungsi. Inilah yang menyebabkan Direksi dan Komisaris PT. BASmenjalankan fungsinya. Bila RUPS tidak ada, maka seharusnya sejak awalDireksi dan Komisaris PT. BAS pun harus dinyatakan tidak pernah ada.Meniadakan RUPS PT. BAS sama artinya dengan Direksi PT. BASmengambilalin kepemilikan atas PT.

BAS tidak pernah memberikan laporan keuangankepada pemegang saham di dalam forum RUPS ;Bahwa Sejak berdirinya PT. BAS hingga saat ini, para TergugatRekonvensi selaku Direksi PT. BAS belum pernah menyelenggarakan RUPS,baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, sehingga sangat sulit bagi parapemegang saham (termasuk Penggugat Rekonvensi ) untuk memantau danmenilai kinerja PT. BAS. Penyelenggaraan RUPS Tahunan adalah hal yangsangat penting untuk menilai kinerja PT.

Hal ini bertentangan dengan UUPT karena pertama, Direksiwajid mengadakan RUPS dan wajib untuk melakukan pemanggilankepada para pemegang saham sehubungan dengan akandiadakannya RUPS. Kedua, apabila Direksi tidak menyelenggarakanRUPS, maka yang berhak untuk mengajukan permohonan kepadapengadilan agar diadakan RUPS adalah pemegang saham (Pasal 67)UUPT, bukan direksi ;(ii) Para Termohon Kasasi tidak pernah membuat laporan tahunan dandokumentasi keuangan perseroan sejak PT.

No. 2465 K/Pdt/2010b.Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasaberhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai denganjumlah saham yang dimilikinya. (Pasal 72 Undang Undang PT) ;Cc.Memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS danlaporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporantahunan (Pasal 86 Undang Undang PT) ;3.Bahwa selama para Termohon Kasasi menjadi Direksi PT.

BANGUN MEGAH SEMESTA saksi ANDREAS SIE tidak hadir dalamRUPSLB tidak hadir, maka saksi TJIPTA FUDJIARTA membeli saham saksiANDREAS SIE melalui Terdakwa yang kemudian dituangkan dalam Akta JualBeli Saham No. 54 tanggal 22 Desember 2011 yang dikeluarkan olehNotaris ANLY CENGGANA, SH;Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 saksi Notaris ANLYCENGGANA, SH. telah memberikan Akta Berita Acara RUPS No. 43 tanggal17 November 2011, Berita acara RUPS No. 2, Akta Jual Beli Saham No. 3,Akta Jual Beli Saham No. 4

BANGUN MEGAHSEMESTA yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS No. 29 yangdikeluarkan oleh Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH. Tentang perubahan Direksisehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. BANGUN MEGAHSEMESTA adalah sebagai berikut:e Direktur Utama : TOH YORK YEE WINSTONe Direktur : CONTI CHANDRAe Komisaris : TJIPTA FUDJIARTABahwa pada tanggal 01 Juli 2013 kembali diadakan RUPS PT.

BANGUNMEGAH SEMESTA yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS No. 2 yangdikeluarkan oleh Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH. Tentang perubahan Direksisehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

BANGUN MEGAHSEMESTA yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS No. 29 yangdikeluarkan oleh Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH. Tentang perubahan Direksisehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

BANGUN MEGAHSEMESTA adalah sebagai berikut:e Direktur Utama : TOH YORK YEE WINSTONe Direktur : CONTI CHANDRAe Komisaris : TJIPTA FUDJIARTABahwa pada tanggal 01 Juli 2013 kembali diadakan diadakan RUPS PT.BANGUN MEGAH SEMESTA yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS No. 2yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH. Tentang perubahanDireksi sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.