Ditemukan 1872 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 10-12-2020 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 05-05-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 69/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 22 April 2021 — Penggugat:
Fazikka
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. LOMBOK TENGAH
22180
  • Mtr.h) Data yuridis atau data fisik tidak benar, atau;i) Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.Dengan demikian, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberiandan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaantersebut di atas, jika dalam penerbitan objek sengketa oleh Tergugat mengandung kesalahan subjek hak, kesalahan obyek hak,terdapat tumpang tindin hak atas tanah, data yuridis
Putus : 10-01-2011 — Upload : 13-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Putusan Mahkamah Agung 154 PK/TUN/2010 Tahun 2010
Tanggal 10 Januari 2011 —
701422 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berdasarkan Sertipikat Hak Milik (GHM) No. 39/Bencongan,Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang tanggal 19 Desember 1992tercatat atas nama Amin Lembe, dan diakui oleh Termohon PeninjauanKembali sebagai miliknya yang menurut Termohon Peninjauan Kembalitumpang tindin dengan tanah seluas 4.400 m? sesuai Sertipikat HakGuna Bangunan (SHGB) No. 6957/Bencongan, Gambar Situasi No.11350/1995, tanggal 19 Juli 1995 tercatat atas nama PemohonPeninjauan Kembali (dahulu bernama PT.
Putus : 12-10-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2350 K/Pdt/2016
Tanggal 12 Oktober 2016 — PT MASA BATAM VS MENTERI PERHUBUNGAN RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI Cq. KEPALA KANTOR PELABUHAN KELAS I BATAM Cq. KEPALA BIDANG KESYAHBANDARAN BATAM,, DKK
7350 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Engedi Ex Eagle Prestigeyang diterbitkan oleh Termohon Kasasi / Tergugat pada tanggal 16 Juni 2014dan atas tindakan tersebut Pemohon Kasasi / Penggugat mengajukan gugatanperbuatan melawan hukum dengan register perkara perdata Nomor211/Pdt.G/2014/PN.BTM tertanggal 20 Oktober 2014;Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti TingkatBanding telah tidak menerima untuk memeriksa pokok perkara oleh karena gunamenghindari tumpang tindin putusan tentang siapa sebenarnya pemilik kapal MV.Engedi
Putus : 31-07-2012 — Upload : 07-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2830 K/Pdt/2011
Tanggal 31 Juli 2012 — ARFA DG. TINGGI Bin MUDDING DG. LIWANG ALIAS SASOK,dkk vs ST. HALIMAH DG. MEMANG, dkk
4629 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Makassar.Dari BuktiBukti T.IIVII.27, T.IIVII.28, T.IVII.33 dan T.IIVII.34 yang tidakdipertimbangkan tersebut terungkap Fakta Hukum bahwa Obyek sengketadalam perkara ini jelas sementara diperkarakan pihak lain i.c Mannang Csdalam Perkara Perdata No.241/Pdt.G/2005/PN.Mks dan Arif Rahman Nambadalam Perkara Tata Usaha Negara No.25/G.TUN/2009/P.TUN.Mks, dimanakedua perkara tersebut masih sementara dalam proses Kasasi padaMahkamah AgungRI.Dengan demikian gugatan Penggugat sangat kabur (abscuur libelle),tumpang tindin
    2830 K/Pdt/201 1Bukti T.IIVII.33) yang sampai saat ini juga masih sementara dalam proseskasasi di Mahkamah AgungRI (vide Bukti T.IIVII.34).Faktafakta di atas tidak pernah dipertimbangkan apalagi mau digali,dianalisa dan dicerna oleh Judex Facti, malah membuat putusan yang anehkarena pihakpihak lain yang pernah memegang/memiliki dan menggunakansuratbukti alas hak tersebut tidak dilibatkan dalam perkara No.18/Pdt.G/2010/PN.Mks ini sehingga gugatan Penggugat sangat kabur (abscuur libelle)dan tumpang tindin
Register : 26-06-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 05-08-2016
Putusan PT PONTIANAK Nomor 41 /PDT / 2015 / PT PTK
Tanggal 18 Agustus 2015 — HARYANTO DKK MELAWAN NOVIANTY CHANDRA DKK
7646
  • Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 16 (enambelas)adalah tidak berdasar, karena tanah yang dimaksud di dalamputusan PTUN Pontianak No.06/G/PTUNPTK/1994 Tanggal 7September 1994 adalah sama dengan tanah yangdimaksudkan di dalam putusan Pengadilan Negeri PontianakNo.44/PDT.G/2012/PN.PTK Tanggal 23 Januari 2013 dantidak terdapat tumpang tindin seperti yang didalilkan olehPenggugat ;10.
    TUN/1996, Tanggal 23 April 1998 tidak dapat dieksekusi(non eksekutabel), norma seperti itu tidak serta mertamengembalikan status tanah seperti keadaan semula ;7.Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 16 (enam belas)adalah tidak berdasar, karena tanah yang dimaksud di dalamputusan PTUN Pontianak No.06/G/PTUNPTK/1994 Tanggal 7September 1994 adalah sama dengan tanah yangdimaksudkan di dalam putusan Pengadilan Negeri PontianakNo.44/PDT.G/2012/PN.PTK Tanggal 23 Januari 2013 dantidak terdapat tumpang tindin
Register : 18-08-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 11-03-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 29/G/2015/PTUN-SRG
Tanggal 3 Maret 2016 — PT. ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk, MELAWAN: 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG 2. RUDI KURNIA 3. HANDOYO SANTOSO
11776
  • Berdasarkan bukti surat T.II.Int.2.2c, didapatkan fakta jika Tergugat padatanggal 5 Juni 2014, pernah berkirim surat kepada Penggugat, Tergugat IIIntervensi 1 dan Tergugat Il Intervensi 2, guna menindaklanjuti suratundangan ke3 dari Tergugat tanggal 11 Pebruari 2014, terkaitpermasalahan tumpang tindin SHM No. 540/Gembor, No. 548/Gembor danNo. 552/Gembor dengan SHGB No.1758/Gembor dan SHGB No. 1760/Gembor..
    DjajapuraPermai, yang ternyata bidang tanahnya adalah tumpang tindin sebagian denganbidang tanah Sertipikatsertipikat obyek sengketa;Menimbang, bahwa sedangkan alasan hukum yang diajukan oleh TergugatIl Intervensi 2 untuk menyatakan jika gugatan Penggugat dalam perkara a quotelah lewat waktu (daluarsa) karena pada tanggal 24 Oktober 2012, Kepala KantorPertanahan Kota Tangerang dengan Nomor Surat: 8054/600.136.71/X/2012 telahmengundang Handoyo Santoso dan Soesanto Tjioe selaku direktur PT AsiaplastIndustries
    Peraturan Perundangundangan yang berlakuuntuk mengajukan pembatalan Sertipikatsertipikat obyek sengketa di PengadilanTata Usaha Negara;Halaman 121 dari 142 halaman, Putusan No. 41/G/2014/PTUNSRGMenimbang, bahwa oleh karena sampai dengan diajukan dandidaftarkannya gugatan a quo oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang pada tanggal 18 Agustus 2015, Tergugat tidak dapat menjamin kepastianhukum data fisik dari sebagian bidang tanah HGB No. 1758/Gembor dan HGBNo.1760/Gembor, telah tumpang tindin
Putus : 28-11-2014 — Upload : 04-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 870 K/Pdt/2014
Tanggal 28 Nopember 2014 — KARYADI, S.H, ; PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG Ltd., dkk
6751 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Petrochina International Jabung Ltd. areal yangdimohon seluas + 6,2159 ha tersebut seluruhnya berada pada HutanProduksi Tetap (HP) dan tumpang tindin dengan IUPHHKHT PT.Wirakarya Sakti;Hal tersebut dikuatkan dengan:1.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 767/Kpts/Um/10/1982.
Register : 09-03-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bgl
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat:
M. HASYIM BIN BAKSUM
Tergugat:
ZULKIPLI ISMAIL
Turut Tergugat:
1.HADISASMITA,SH
2.BADAN PERTANAHAN KOTA BENGKULU
11346
  • yangdi klaim olen ZULKIPLI ISMAIL (Tergugat) yang terletak di Kuala Alam Kelurahan NusaIndah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dalam hal ini adalah yang termuatdalam bukti P1;Menimbang, bahwa P4, berupa Peta bidang tanah dari Pertanahan KotaBengkulu Lampiran DI 201 C tanggal 10 Oktober 2019 pada dasamya adalahmenunjukan adanya tumpang tindin tanah yang dimohonkan Penggugat dengandengan Sertifikat Hak Milik No.01350/2015 atas nama ZULKIPLI ISMAIL;Menimbang bahwa terhadap bukti P5 dan P6, benar membuktikan
Register : 05-07-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 721/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 31 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.ANDRI S, SH
2.PRIYO W., SH.
Terdakwa:
LIM DEWI
7724
  • Namun terdakwa LIM DEWI tidak bisa menunjukkan buktipenyerahan uang muka kepada CAC SUKANTA.Bahwa terdakwa mengakui sebabnya baru memberikan uang mukasejumlah Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi CACASUKANTA karena masih proses pengecekan suratsurat di KantorPertanahan.Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternya lokasi tanah yang akandibeli oleh saksi SETIAWAN tersebut tumpang tindin dengan Hak GunaUsaha milik orang lain, namun hal tersebut tidak terdakwa beritahukankepada saksi SETIAWAN.Bahwa
Register : 27-11-2018 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Klk
Tanggal 30 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
6810
  • Bahwa sinyalir adanya tumpang tindin Sertipikat pada obyek perkaradengan terbitnya Sertipikat Nomor M.76, S.U No.43 tahun 2011 adalahsebagai berikut :1.
Putus : 18-04-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 561 K/Pdt/2017
Tanggal 18 April 2017 — ANDRI RAHARJA, dkk vs Ny. Hj. TIAMAH, dkk
8029 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan areal tebangan kelompok TaniAdi Maju seluas 240 Ha (dua ratus empat puluh hektar) di mana didalamnyatermasuklah tanah Para Penggugat dengan SKGR sebagaimana dijelaskanpada angka 1 di atas, yang ditandatangani oleh seluruh Aparat Desa KetuaRT 001, Ketua RW 003, Kepala Desa Tebing Tinggi Okura dan Camat BukitRaja Kota madya Dati Il Pekanbaru (pada tahun 1994) dan pada waktu ParaPenggugat membeli tanah tersebut sudah dilakukan pengukuran kelokasioleh aparat desa setempat dan tidak ada tumpang tindin
Register : 19-01-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 6/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 25 Mei 2021 — Penggugat:
RATNA
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire
212115
  • nama Ratna (Penggugat) ;Bahwa sejak Penggugat memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 870 Kel.Nabarua tanggal 22062007, NIB 26.13.01.08.01610, Surat Ukur Nomor51/08/2007 tanggal 7062007, luas 625m2atas nama Ratna tidak ada subjekhukum lain yang mengaku memilikinya sehingga dalam rentang waktutersebut, Penggugat mendirikan bangunan rumah diatasnya dan belumpernah mengalihkan maupun memindahtangankan kepada subjek hukumlain ;Bahwa Penggugat mengetahui bidang tanah bidang tanah milik Penggugattumpang tindin
Register : 15-06-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 23-07-2016
Putusan PT PONTIANAK Nomor 39/PDT/2015/ PT. PTK
Tanggal 6 Juli 2015 — MUHAMMAD HAFIK MELAWAN 1. TJHAI RIO OKTAVIANUS 2. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang yang kemudian disubstitusikan kepada : - TUTI KRISTIANA, S.H Jabatan : Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor : Jalan Fidaus H Rais. - HENDAR RASYID NASUTION, S.H., M.H Jabatan : Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor : Jalan Fidaus H Rais. - SALOMO SAING, S.H., M.H Jabatan : Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor : Jalan Fidaus H Rais
210126
  • SUKERLY CHRISTOPORUS, SH telahmengajukan gugatan pembatalan sertifikat 1330/Sedau/1999 kePengadilan Tata Usaha Negara di Pontianak.Bahwa faktafakta hukum diatas sangatlah kontardiktif dengan apa yangdikatakan PENGGUGAT bahwa ia nya baru mengetahui sebagiantanahnya dimaksukkan kedalam SHM No. 1330/Sedau/1999 saatditahan adalah sangat bertolak belakang dan penuh kebohongan.Bahwa dapat disimpulkan secara hukum bahwa PENGGUGAT telahmengetahui sejak januari 2009 sebagian tanahnya tersebut telahtumpang tindin
Register : 27-04-2017 — Putus : 24-07-2017 — Upload : 25-08-2017
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 17/PDT.G/2017/PN.SBW
Tanggal 24 Juli 2017 — * PERDATA----------- 1. YENDRI FUYANTO (PENGGUGAT I)-------------- 2. PUTRA LINGGA TAN (PENGUGAT II)-------------- 3. SANDI ASTAWA (PENGGUGAT III)---------------- VS--------------- 1. HAJJAH AZIZAH (TERGUGAT)----------------
13838
  • sengketatersebut diberikan kepada Hajjah Azizah yang sekarang selaku pihakTergugat; Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut sekarang adalahTergugat dan di dalam tanah obyek sengketa tersebut terdapat bangunanrumah panggung terbuat dari kayu beratapbkan seng dan ada beberapabangunan kios; Bahwa luas tanah tersebut menurut data Desa pada waktu tahun 1960adalah 18 Are, yang mana kemudian pada tahun 2012 karena adapelebaran jalan, tanah tersebut menjadi 16 Are; Bahwa setahu saksi tidak ada tumpang tindin
Register : 13-05-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 54/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat:
1.H. RAMLI ADELE
2.H. ZAKARIA YUSUF
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGKEP
Intervensi:
Dra. SOCHRAH BANGKA HANAPING
292191
  • Sakaria Yusuf menjadi saksi Ade Charge (meringankan) (vide BuktiT Il Intv.2).8) Bahwa dalam pemeriksaan setempat di lokasi bidang tanah di atasobyek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugatserta Para Tergugat II Intervensi menunjuk pada lokasi yang sama,dimana sertipikat hak milik atas tanah NO. 00485 A.n Muhammad SyawirAli tumpah tindin dengan Sertipikat hak milik atas tanah No.00268 A.nH. Ramli Bin H.
Putus : 28-12-2010 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 271 K/Pdt.Sus/2010
Tanggal 28 Desember 2010 — JHON TUMANGGOR ; PT. PACIFIK PALMINDO INDUSTRI. dkk
7439 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Palmindo Industri, sehingga dengan demikian makagugatan Penggugat diajukan dengan subjek hukum yang tidak tepat(Error In Persona), karenanya haruslah ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima;Gugatan PrematureBahwa halhal yang berkaitan dengan perkara a quo saat ini juga masihsedang dilakukan proses oleh PPNS Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Deli Serdang, maka apabila pemeriksaanperkara dalam gugatan a quo tetap dilanjutkan dan diputus, maka kelakakan terjadi tumpang tindin
Register : 22-02-2021 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 21-06-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 15/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 18 Juni 2021 — Penggugat:
1.DAVID DINAMIANTO
2.THESIA YOMALITA
3.MOH.ILHAM EL SUTHONUGRAHA
4.TEREY NATA
5.BARNITA
6.FANESCA DEVITA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
212146
  • Bahwa dalam surat pengembalian berkas TERGUGAT,TERGUGAT menyatakan bahwa sesuai dengan data dan petayang ada pada TERGUGAT bidang tanah yang dimohonkan olehPARA PENGGUGAT terindikasi tumpang tindin dengan beberapaSertifikat Hak Milik sebagai OBJEK SENGKETA.
    Bahwa terhadap permohonan Para Penggugat kepada Tergugat, telahdilaksanakan pengukuran atas tanah oleh petugas ukur dan dilanjutkandengan pemetaan, kemudian didapatkan hasil bahwa bidang tanahterindikasi tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objeksengketa sebagaimana termuat dalam surat pengembalian berkas sebagaiberikut :Halaman 148 Putusan No.15/G/2021/PTUNPLG.
    Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1103/316.07/X1/2020 tanggal24 November 2020 menerangkan bidang tanah David Dinamiantotumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 127, 128, 129(vide bukti P.34);. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1102/316.07/X1/2020 tanggal24 November 2020 menerangkan bidang tanah David Dinamiantotumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 129, 130, 131,132, 133 (vide bukti P.35);.
    Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1092/316.07/X1/2020 tanggal24 November 2020 menerangkan bidang tanah David Dinamiantotumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 125, 126, 127(vide bukti P.37);. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1093/316.07/VIII/2020 tanggal24 November 2020 menerangkan bidang tanah David Dinamiantotumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 138, 139, 140(vide bukti P.38);Halaman 149 Putusan No.15/G/2021/PTUNPLG8.
Putus : 20-10-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1302 K/Pdt/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — Drs. MUH. THAMRIN PARENRENGI, SH. MH. vs ISKANDAR, dk
6050 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikianpengakuan Tergugat di atas tanah milik Penggugat berdasarkan SHMNomor 1542/Sukarasa yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tersebut adalahmerupakan tumpang tindin (overlapping) karena SHM Nomor1542/Sukarasa tersebut bukan terletak di Blok Cinotot melainkan terletak diBlok Citepus;Bahwa oleh karena SHM Nomor 1542/Sukarasa yang terletak di BlokCitepus dan bukan terletak di Blok Cinotot tersebut, maka Tergugat tidakberhak dan sah menurut hukum mengakui dan memiliki serta menguasaitanah
Register : 06-01-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 K/TUN/2017
Tanggal 14 Februari 2017 — H. ALLAIDIN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU., II. HALIM SUSANTO;
4728 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 57 K/TUN/2017tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, agar tidak terjadi overlaping/tumpang tindin dalam pemberian hak milik tanah kepada pihaklain;10.Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, tindakan11Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik (objek sengketa a quo)adalah perbuatan sewenangwenang dan bertentangan denganperaturan perundangundangan berlaku yakni UndangUndang Nomor9 Tahun 2004 tentang perubahan atas
Register : 19-05-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 108/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 14 September 2017 — DR. YUSUF TAWULO, S.H.,S.E.,M.M ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
7130
  • berdasarkan penjelasan pada point 28diatas dapat diartikan sejakbulan Januari 2014 sampai denganDesember 2015 diantara dalam kurun waktu tersebut yaitu sampaidengan tanggal 15 Mei 2015 adalah masih satu dalam penilaianwaktu pelanggaran yang sama karena telah ada penjatuhanhukuman disiplin yaitu Keputusan Gubernur Sulawesi TenggaraNomor : 862/2209 tanggal 18 Mei 2015 berupa PenundaanKenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun karena tidakmelaksanakan tugas dimana hal tersebut dapat diartikan menjaditumpang tindin