Ditemukan 9692 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : doktrin dokking damrin doris doren dakrin dokris doirin dorin dekrin dikrin
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 02-10-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 02-02-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 189-K/PM.II-08/AD/X/2020
Tanggal 23 Desember 2020 — Oditur:
Salmon Balubun, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.Muhammad Fadli
2.Haris Aji Wijaksono
3.Andri Arianto
4.Agus Tri Wibowo
5.Arsal
6.Agus Pambudi
7.Hutomo Widya Prabowo
8.Burhan Setya Wardhana
9.Hadiyanto
93 — 44
  • Dengan tidak adanyaketentuan di dalam undangundang tentang apa yang diartikan denganpenganiayaan maka kami akan memandang dari sudut dokrin hukumpidana.
    Dokrin hukum pidana menafsirkan adalah setiap perbuatanyang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atauluka pada orang lain.Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja menurut MVT (MemoriPenjelasan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatutindak pidana/perbuatan beserta akibatnya, dengan kata lain Terdakwamenyadari atau mengetahui atas segala perbuatannya beserta akibatyang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 28-01-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 24-08-2016
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 03/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 28 Juni 2016 — Drs. H.FAHRUR RAZI KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN WILLY TJIPTO RIMBA HERNITA
101 — 42
  • usaha negara dilain pihak, akan tetapi hak menggugat barudiperkenankan apabila kepentingannya terasa dirugikan, akibat diterbitkannyakeputusan tata usaha negara (vide Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa a quo dan Pasal 53 ayat(1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang UndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Dokrin
Pengadilan PN MASOHI Pidana Umum Pembunuhan
Register : 24-05-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PN MASOHI Nomor 77/Pid.B/2017/PN Msh
Tanggal 19 Juli 2017 — Penuntut Umum: VECTOR MAILOA, SH Terdakwa: BARKIL NURLETTE Alias EPAN Alias ABAR
72 — 25
  • jelasdalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkansebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenaiorang yang diajukan dalam persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian di atas maka menurutMajelis Hakim mengenai unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah danmeyakinkan, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, halini harus dibuktikan kemudian;Ad.2. melakukan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu;Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin
Pengadilan PN Cikarang Perdata Wanprestasi
Upload : 16-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 180/Pdt.G/2020/PN Ckr
Penggugat PT. MUTUALLINK INDONESIA Tergugat PT. ELNUSA PERSADA INDONESIA PT. AKASAH SIGAR TENGAH Suhendar Ir. Muhammad Sadiq Martin
108 — 52
  • Tanggung jawabDireksi dalam Penerapan Good Corporate Governance sesuai denganKeputusan Menteri Negara Kepala Badan Penanaman Modal danPembinaan BUMN, Nomor: Kep: 23/MPM.PBUMN/2000 adalah prinsipkorporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam mengelolaPerusahaan yang dilaksanakan sematamata demi untuk menjagakepentingan Perusahaan dalam rangka maksud dan tujuan Perusahaan ;Berdasarkan dokrin Ilmu Hukum, permasalahan mengenai tanggungjawab terhadap kerugian yang dialami oleh Pihak Ketiga sebagai akibatPerjanjian
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-09-2012 — Putus : 01-07-2013 — Upload : 06-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 329/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM
Tanggal 1 Juli 2013 — NY. ERWINA INDARTI dan AGUNG PRIHASTO WIBOWO lawan RUMAH SAKIT PRIMIER JATINEGARA Cs
683 — 546
  • (putusan Mahkamah Agung RINomor 913 K/Pdt/1995 tertanggal 15 Januari 1998 yang berpendapat bahwaberdasarkan dokrin maupun yurisprudensi serta praktek peradilan standarhukum acara yang menggariskan sesuai dengan sifat assesoir yang melekatpada gugatan rekonpensi dan intervensi terhadap gugatan Konpensi, maka8182apabila gugatan Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima dengan sendirinyagugatan Rekonpensi dan Intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima),dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan
Pengadilan PN SEMARANG
Register : 16-11-2016 — Putus : 20-01-2017 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 09_Pdt-Sus_Gugatan LainLain_2016_PN Niaga Smg
Tanggal 20 Januari 2017 —
375 — 289
  • ; Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 454 KISipII970 tanggal Maret1971, menentukan bahwa:Perubahan suatu gugatan perdata yang isinya tidak melampauibatasbatas materi pokok gugatan den tidak akan merugikanTERGUGAT dalam pembelaan atas gugatan PENGGUGATtersebut, maka Hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut;Bahwa dengan demikian berdasarkan uralan dan, penjelasan diatas,perubahan dan perbaikan gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT telahsesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, yurisprudensi, dokrin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 14-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 K/TUN/2017
Tanggal 17 April 2017 — KOMBES POL. Dr. Drs. SYAFIIN, SH.,MM VS I. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI., II. SEKRETARIS MILITER PRESIDEN;
82 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BahwaHalaman 76 dari 81 halaman Putusan Nomor 129 K/TUN/20172.2.menurut dokrin hukum dari Dr. Zainal Arifin Hoesin, S.H., M.H.,dalam Hukum Administrasi Negara surat permintaan tidakmempunyai kekuatan tidak dapat menjadi dasar apabila surat itusendiri bertentangan dengan peraturan perundangundangan,maka tidak boleh menjadi dasar keputusan.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN MANADO Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd
Tanggal 9 Juli 2015 — - Terdakwa Ir. NORRY KAPOJOS
76 — 8
  • subsidairPenuntut Umum telah terpenuhi, maka berarti Terdakwa telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakandalam dakwaan subsidair tersebut;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan subsidair atas diriTerdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap keberatankeberatan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwasebagaimana dalam Nota Pembelaanya, Majelis berpendapat adalah tidakberalasan dan harus dinyatakan untuk ditolak;Menimbang, bahwa didalam dokrin
Pengadilan PN ENDE Perdata
Register : 19-08-2020 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN ENDE Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End
Tanggal 8 Juli 2021 — Penggugat:
1.IBRAHIM YUSUF
2.ADRIANUS NARO
3.ABDUL WOLO Alias WOLO WESA alias WOLO
4.HASAN YUSUF W. ROTHU
5.LAMBERTUS ALI EMBU
6.LODOFIKUS EWALDUS WEDHI
7.BERNADUS BHANGGU
8.JEMI BIN YUSUF
9.AHMAD SENE
10.PIUS PALA
11.NURDIN MOHAMAD SAID
12.MUHAMAD JAE ROTU
Tergugat:
1.PETRUS PETU
2.ALEXIUS WAJO
3.EMANUEL TAJI
4.NOVANLINO S. DE,ENG alias NOVA
5.LAURENSIUS SETU
6.MARIA GORETI MBOPO
7.MARIA FARIDA MARU
8.YOHANES YAN
9.HUBAERTA NDASI
10.ADRIANUS BUSA alias ARDY
11.BERNADUS PANI
Turut Tergugat:
1.YOHANES ALEXANDER WAKE
2.VITALIS MA,ALI
3.DOKMINIKUS MINGGU
4.Pemerintah RI, Cq. Kepala BPN RI., Cq. Kepala BPN Wil. NTT, Cq. Kepala Badan Pertanahan Kab. Ende
91 — 123
  • tetap pada jawabannya baik pada Eksepesi maupun padaDupliknya.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa apa yang dipahami sebagai exeptio obscuur libeladalah surat gugatan yang tidak terang atau dalam keadaan yang disebutsebagai onduidelijk yang mana bertitik tolak pada apa yang diatur dalam Pasal118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR;Halaman 61 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Padt.G/2020/PN EndMenimbang, bahwa sebagaimana dokrin
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 07-12-2018 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 24/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal 21 Maret 2019 — Penggugat:
Ir. BONAPARTEI, M.Sc.
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
202 — 430
  • DOKRIN MULIADY, SH., Jaksa PengacaraNegara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ;6. SAMSURI, SH., Jaksa Pengacara NegaraKejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ;7. YAYU DEWIATI, SH., Jaksa PengacaraNegara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ;Semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat diJalan Imam Bonjol Nomor. 10 Palangka Raya,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK01/Q.2/Gtn/01/2019 tertanggal 15 Januari 2019.B. 1. SARING, SH., MH.
Pengadilan PN PELAIHARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-11-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 23-06-2020
Putusan PN PELAIHARI Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Pli
Tanggal 28 April 2020 — pENGGUGAT Hasanah Binti H.Aliansyah Almt TERGUGAT - Tengku Syarifudin - Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Di Jakarta cq. Gubernur Kalimantan Selatan cq. Bupati Tanah Laut cq. Camat Tambang Ulang cq. Kepala Desa Pulau Sari
116 — 103
  • ukuran lebar 42 meter danpanjang 75 meter, tergugat merubah ukuran panjang 155 meter dan lebar73 meter, tergugat merubah 31 meter di dalam bidang tanah milik Djahribin Aspan dan tergugat melakukan penyorobotan melakukan penanamankelapa sawit diatas tanah penggugat peninggalan orang tua pengguat H.Aliansyah yaitu ukuran lebar 42 meter dan panjang 80 meter dan ternyatamelapisi/overlaving dengan tanah milik penggugat diatas menuruthukumadalah perbuatan melawan hokum (onrechmatigedaad)Bahwa apabila dokrin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-10-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1508 K/PID.SUS/2013
Tanggal 30 Oktober 2013 — AGUS SUPRIYANA, S.H. Bin SLAMET HADI WINOTO
61 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbang, bahwa dalam dokrin hukum pidana, pengertianturut serta dikenal beberapa pendapat. Majelis Hakim TingkatPertama mengarahkan Terdakwa sebagai yang melakukan, jugamenyuruh melakukan dan juga yang turut serta melakukan.Artinya jika selanjutnya Majelis Hakim pengadilan TingkatPertama ini tidak jelas mengkualifikasikan Terdakwa sebagaipelaku yang mana?
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 23-10-2017 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 15-03-2018
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 15/G/2017/PTUN.BKL
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat:
SEDIHANDI
Tergugat:
BUPATI SELUMA
119 — 46
  • seseorang yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, karenadengan terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa a quo sehinggaPenggugat tidak bisa menjadi Kepala Desa Serian Bandung KecamatanSemidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;Menimbang, bahwa mencermati uraian di atas Majelis Hakimberpendapat Penggugat dalam mengajukan Gugatan telah memenuhiketentuan Pasal 53 Ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara serta Dokrin
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 15-03-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 08/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 19 Juli 2016 — SYAMSUDIN BIN IKAT KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABALONG SUCIKINASIH AMPERA bin YUNEAS MEBAS DULIANA dkk
126 — 49
  • keputusan tatausaha negara dilain pihak, akan tetapi hak menggugat barudiperkenankan apabila kepentingannya terasa dirugikan, akibatditerbitkannya keputusan tata usaha negara (vide Pasal 53 ayat (1)UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1)Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara dan dokrin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-11-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1351 K/Pdt/2014
Tanggal 6 Nopember 2014 — 1. H. ABUBAKAR, S.H, DKK VS R.E.BARINGBING, S.H
51 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang sebenarnyasecara kasat mata terlihat, terdengar, baik secara langsung maupun tidak bahwatanah tersebut adalah mutlak milik Para Pemohon Kasasi, tidak ada keterangansaksi yang menyatakan tanah tersebut adalah tanah Termohon Kasasi,Terbanding,Penggugat atau Samit Bin Kibi dan atas dasar itu Keputusan perkara a quoNomor 314/Pdt/2013/PT.DKI Jakarta tanggal 28 Oktober 2013 jo KeputusanPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 588/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. tanggal 20Juni 2012 dibatalkan;Bahwa berdasarkan dokrin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-04-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 314 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 9 April 2015 — VUSPA JULIANA, ST Binti ISMAIL
77 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 314 K/Pid.Sus/2015hukum pembuktian, dokrin hukum (pendapat hukum) sebagai akibatpenggunaan analogi yaitu untuk membuatperbuatan yang tidaktercantum secara tegas dalam undangundang tetapi adakemiripannya, dijadikan/dianggap sebagai tindak pidana/delik. Dapatpula analogi terjadi bilamana menganggap bahwa suatu peraturanhukum tertentu juga meliputi suatu hal yang banyak kemiripannya/kesamaannya yang telah diatur, padahal semula tidak demikian ;Karena :Fakta Hukum Persidangan :1.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-09-2010 — Putus : 04-08-2011 — Upload : 24-04-2012
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 87/Pdt.G/2010/PN.PL.R
Tanggal 4 Agustus 2011 — TAHAU B. TIMBAS ALS. TAHAU BONDUNG, DKK VS. PT. DWIE WARNA KARYA KANTOR PUSAT, DKK
120 — 19
  • VIIIKuala Kapuas berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 181/620/HUKUM tanggal 05 April2011, serta telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal05 Mei 2011, dibawah Nomor: 95/V/2011/SK/PN.PI.R yang mana SYAIFUDIN TAGAMAL,SH selaku kuasa Tergugat II memberikan Kuasa kepada DOKRIN MULIADY, SH ;YULIATI, SH. MH dan PRATHOMO SURYO S, SH beralamat Jalan A.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum Penggelapan
Putus : 16-08-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 912/Pid/B/2017/PN.Jkt.Brt
Tanggal 16 Agustus 2017 — ADRIAN KUSNADI Als DIDI
437 — 72
  • Op.cit. hal. 133) ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidangankesengajaan Terdakwa dapat diukur berdasarkan alat bukti yang diajukankepersidangan, yaitu kesengajaan saksisaksi, keterangan terdakwa dansuratsurat ;Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pendapat dan dokrin tersebutdihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan makaMajelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa awalnya saksi Rainita Darmadi selaku financePT.Optimal Kaswall mengirimkan media
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-11-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 207/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
YAYASAN KAWALUYAAN
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
Yayasan Kawaluyaan (James Nangoi)
624 — 511
  • Kalau deklaratif itu biasanya keputusan yang melanjutisuatu pristiwa hukum sebelumnya;Bahwa terhadap tindakan faktual, terkait keputusan yang sifatnya deklaratif,dimana telah ada perbuatan hukum sebelumnya, maka secara teori terhadapkeputusan pejabat TUN yang bersifat deklaratif ini, dikaitkan denganpengertian deklaratif tadi pendekatan teoritis, menunjuk pada dokrin paraahli, kKeputusan TUN yang deklaratif itu greatnya itu tidak masuk dalamkategori kKeputusan TUN yang bisa menjadi objek TUN di PTUN
Pengadilan PN TERNATE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Tte
Tanggal 3 Mei 2017 — Penggugat: NIKOLAUS TANGAYO Tergugat: 1.Dewan pimpinan Pusat Parati Hati Nurani Rakyat 2.Dewan Kehormatan Paratai Hanura 3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Propinsi Maluku Utara 4.Dewan Pimpinan Cabang Parati Hanura Kab. Halmahera Barat 5.DENY PALAR, SE Turut Tergugat: 1.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat 2.kamisi pemilihan umum KPU Kabupaten Halmahera Barat 3.Bupati Kabupaten Halmahera Barat 4.Gubernur Provinsi Maluku Utara
158 — 51
  • :Pasal 8 : Dewan Kehormatan :Ayat (2) Menyelesaikan pelanggaran terhadap dokrin, kode etik, ikrar, paktaintegritas, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sertaperaturan Organisasi lainnya .Ayat (3) Menyelesaikan perselisihan internal partai mencakup :a. Perselisihan yang berkenaan dengan kepenguurusan.b. Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik .c. Pemecatan tanpa alasan yang jelas .d. Penyalahgunaan kewenangan .e. Pertanggungjawaban keuangan, dan.f.