Ditemukan 9695 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : doktrin damrin dokking doris doren doirin dokris dakrin dorin dikrin
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 02-10-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 02-02-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 189-K/PM.II-08/AD/X/2020
Tanggal 23 Desember 2020 — Oditur:
Salmon Balubun, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.Muhammad Fadli
2.Haris Aji Wijaksono
3.Andri Arianto
4.Agus Tri Wibowo
5.Arsal
6.Agus Pambudi
7.Hutomo Widya Prabowo
8.Burhan Setya Wardhana
9.Hadiyanto
91 — 41
  • Dengan tidak adanyaketentuan di dalam undangundang tentang apa yang diartikan denganpenganiayaan maka kami akan memandang dari sudut dokrin hukumpidana.
    Dokrin hukum pidana menafsirkan adalah setiap perbuatanyang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atauluka pada orang lain.Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja menurut MVT (MemoriPenjelasan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatutindak pidana/perbuatan beserta akibatnya, dengan kata lain Terdakwamenyadari atau mengetahui atas segala perbuatannya beserta akibatyang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Khusus
Register : 08-11-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Tjt
Tanggal 23 Nopember 2021 — Pemohon:
NURKHOLIS, S.IP
Termohon:
Kejaksaan Agung RI, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Cq. Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
97 — 49
  • Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya,pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahappendahuluan, yakni diawali pada tahap penyelidikan dan penyidikan.Pada tahap pendahuluan/penyelidikan tersebut, tata caranya jauh lebihrumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya.Dari ketentuanketentuan dan dokrin tersebut diatas dapat disimpulkanbahwa penyelidikan dilakukan untuk menentukan apakah ada tindakpidananya dan baru dapat ditingkatkan penyidikan sudah dapatditentukan (diduga) pelakunya
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 30-01-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 21-07-2020
Putusan PTUN MANADO Nomor 9/G/2020/PTUN.Mdo
Tanggal 15 Juli 2020 — Penggugat:
1.HASAN SAMAN
2.JARIA ELIAS
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG
Intervensi:
1.WALDAN BATUNA
2.INEKE LYDIA SONDAKH, dkk
3.INEKE LYDIA SONDAKH
4.ANGELIQUE MARCIA BATUNA
5.PAUL IWAN BATUNA
6.DICK BATUNA
7.BENNY WALANGITANG
8.LINDA RACHMAT
287 — 573
  • Peradilan Tata Usaha Negara tidakmenjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu arti kKepentingan dapat dipahamidari doktrin;Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yangdilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antaraorang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadiobjek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami UndangUndang Peradilan TataUsaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 3740);Menimbang, bahwa dari ketentuan dan dokrin
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 07-12-2018 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 24/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal 21 Maret 2019 — Penggugat:
Ir. BONAPARTEI, M.Sc.
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
192 — 422
  • DOKRIN MULIADY, SH., Jaksa PengacaraNegara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ;6. SAMSURI, SH., Jaksa Pengacara NegaraKejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ;7. YAYU DEWIATI, SH., Jaksa PengacaraNegara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ;Semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat diJalan Imam Bonjol Nomor. 10 Palangka Raya,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK01/Q.2/Gtn/01/2019 tertanggal 15 Januari 2019.B. 1. SARING, SH., MH.
Pengadilan PN ENDE Perdata
Register : 19-08-2020 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN ENDE Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End
Tanggal 8 Juli 2021 — Penggugat:
1.IBRAHIM YUSUF
2.ADRIANUS NARO
3.ABDUL WOLO Alias WOLO WESA alias WOLO
4.HASAN YUSUF W. ROTHU
5.LAMBERTUS ALI EMBU
6.LODOFIKUS EWALDUS WEDHI
7.BERNADUS BHANGGU
8.JEMI BIN YUSUF
9.AHMAD SENE
10.PIUS PALA
11.NURDIN MOHAMAD SAID
12.MUHAMAD JAE ROTU
Tergugat:
1.PETRUS PETU
2.ALEXIUS WAJO
3.EMANUEL TAJI
4.NOVANLINO S. DE,ENG alias NOVA
5.LAURENSIUS SETU
6.MARIA GORETI MBOPO
7.MARIA FARIDA MARU
8.YOHANES YAN
9.HUBAERTA NDASI
10.ADRIANUS BUSA alias ARDY
11.BERNADUS PANI
Turut Tergugat:
1.YOHANES ALEXANDER WAKE
2.VITALIS MA,ALI
3.DOKMINIKUS MINGGU
4.Pemerintah RI, Cq. Kepala BPN RI., Cq. Kepala BPN Wil. NTT, Cq. Kepala Badan Pertanahan Kab. Ende
85 — 116
  • tetap pada jawabannya baik pada Eksepesi maupun padaDupliknya.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa apa yang dipahami sebagai exeptio obscuur libeladalah surat gugatan yang tidak terang atau dalam keadaan yang disebutsebagai onduidelijk yang mana bertitik tolak pada apa yang diatur dalam Pasal118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR;Halaman 61 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Padt.G/2020/PN EndMenimbang, bahwa sebagaimana dokrin
Pengadilan PN MADIUN Pidana Khusus
Register : 17-09-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 03-05-2019
Putusan PN MADIUN Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Mad
Tanggal 6 Desember 2018 — Penuntut Umum:
FUAT ZAMRONI,SH.
Terdakwa:
MOHAMAD LUTFI,SE Bin M.FATCHAN
201 — 84
  • Setidaktidaknya kesengajaan itu ada dua yaknikesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yangdiketahui);Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah dokrin mengenai kesengajaanini berasal. Ada 2 (dua) paham kesengajaan yaitu :1. Teori kehendak (Wilstheorie);Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukanuntuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memangtelah dikehendaki sebelum seseorang itu Sungguhsungguh berbuat.
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 06-08-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 64/PDT/2020/PT PTK
Tanggal 27 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat I : THE LIE JONG Diwakili Oleh : BUDI SETIARTO, SH., Dkk.,
Terbanding/Penggugat : HADI TRISNO Als THE KIM NGUAN
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA PONTIANAK
Turut Terbanding/Tergugat III : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Turut Terbanding/Tergugat IV : TIEANTO TEDDYATMAJA
77 — 26
  • Bahwa telah menjadi dokrin hukum, Pengadilan Umum (Cq.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 30-09-2015 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 416/PDT.G/2015/PN JKT.UTR
Tanggal 9 Maret 2017 — Penggugat:
Tuan. JOHANES
Tergugat:
1.JESSICA
2.SYLVIA SUMARTIO
3.ELZA GAZALI
188 — 96
  • SebenarnyaIndonesia juga tidak menganut dokrin Yurisprudensi tidak masuk dalam tataurutan perundangundangan. Kalau memang belum diatur secara khusus didalam suatu undang undang, bisa saja kita menggunakan Yurisprudensi.Tetapi kalau di dalam hukum tanah kita sudah ada pengaturannya bahwasertifikat itu mMemang adalah bukti yang sah / bukti yang kuat bahwa diamemang hak atas tanah.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 17-03-2021 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 40/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 15 April 2021 — Pembanding/Penggugat I : NIYA Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat II : BASRI Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat III : MUHAMMAD DEFRI Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat IV : RUDI HARTONO Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat V : RUSDI YANTO MUSA Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat VI : SYAIFUL BAHRI Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat VII : ZAINUDIN Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat VIII : NURHAYATI Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat IX : BINJI Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat X : SARKONI Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat XI : CIKNAWATI Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat XII : NUKSIN Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat XIII : MURSIDAH Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Terbanding/Tergugat I : PT. WASKITA KARYA Tbk<
191 — 196
  • Hal ini diperlukan demi kepentingan beracara(process doelmtigheid) artinya jangan sampai gugatan yang tidakjelas mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi pihak lawan(Tergugat I) dalam membela hak dan kepentingannya.Bahwa berdasarkan dokrin yang berlaku di Indonesia, sebagaimanayang dituliskan oleh Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya HukumAcara Perdata terbitan Sinar Grafika tahun 2015 halaman 58,fundamentum petendi Para Penggugat harus memuat dua unsuruntuk agar tidak dianggap sebagai gugatan yang
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 15-03-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 08/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 19 Juli 2016 — SYAMSUDIN BIN IKAT KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABALONG SUCIKINASIH AMPERA bin YUNEAS MEBAS DULIANA dkk
120 — 46
  • keputusan tatausaha negara dilain pihak, akan tetapi hak menggugat barudiperkenankan apabila kepentingannya terasa dirugikan, akibatditerbitkannya keputusan tata usaha negara (vide Pasal 53 ayat (1)UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1)Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara dan dokrin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-11-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1351 K/Pdt/2014
Tanggal 6 Nopember 2014 — 1. H. ABUBAKAR, S.H, DKK VS R.E.BARINGBING, S.H
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang sebenarnyasecara kasat mata terlihat, terdengar, baik secara langsung maupun tidak bahwatanah tersebut adalah mutlak milik Para Pemohon Kasasi, tidak ada keterangansaksi yang menyatakan tanah tersebut adalah tanah Termohon Kasasi,Terbanding,Penggugat atau Samit Bin Kibi dan atas dasar itu Keputusan perkara a quoNomor 314/Pdt/2013/PT.DKI Jakarta tanggal 28 Oktober 2013 jo KeputusanPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 588/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. tanggal 20Juni 2012 dibatalkan;Bahwa berdasarkan dokrin
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Pembagian Harta
Register : 10-02-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PA CIKARANG Nomor 256/Pdt.G/2016/PA.Ckr
Tanggal 22 September 2016 — Penggugat Tergugat
141 — 197
  • Dari perkawinan ini lahir beberapa orang anak .Dalam kasus seperti ini, disamping adanya kekacauan dan tumpang tindihantara harta bersama suami dengan isterinya yang pertama , maka telahtimbul pula harta bersama antara suami dengan suami dan isteri kedua ;Menimbang, bahwa pendapat dokrin ahli hukum M.
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 09-08-2016 — Putus : 03-04-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN PADANG Nomor 136/PDT.G/2016/PN Pdg
Tanggal 3 April 2017 — ABDUL MUAS GLR. RAJO DILANGIK, DKK LAWAN ZULKIFLI GLR. RAJO SATI, DKK
126 — 28
  • berlangsung sampai sebelum putusan dijatunkan dan juga hakimsecara exofficio harus menyatakan diri tidak berwenang , sedangkan untuk eksepsikompentensi kewenangan relatif berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat ( 2 ) RBgdan pasal 159 RBg harus diajukan bersamaan pada saat mengajukan jawabanpertama terhadap materi pokok perkara ;Menimbang, bahwa maskipun undangundang hanya menyebut eksepsikompetensi mengadili secara absolut dan relatif, masih banyak eksepsi lain yangdiakui keabsahan dan keberadaannya oleh dokrin
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 23-10-2017 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 15-03-2018
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 15/G/2017/PTUN.BKL
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat:
SEDIHANDI
Tergugat:
BUPATI SELUMA
113 — 41
  • seseorang yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, karenadengan terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa a quo sehinggaPenggugat tidak bisa menjadi Kepala Desa Serian Bandung KecamatanSemidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;Menimbang, bahwa mencermati uraian di atas Majelis Hakimberpendapat Penggugat dalam mengajukan Gugatan telah memenuhiketentuan Pasal 53 Ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara serta Dokrin
Pengadilan PN TABANAN Pidana Umum Pembunuhan
Register : 14-03-2013 — Putus : 17-06-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN TABANAN Nomor 25/PID.B/2013/PN.TBNN
Tanggal 17 Juni 2013 — MOH. SUKRIYADI
68 — 13
  • Setidaktidaknya kesengajaan itu ada duayakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupapengetahuan (yangdiketahui); Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah dokrin mengenaikesengajaan ini berasal. Ada 2(dua) paham kesengajaan1. Teori kehendak( Wilstheorie) ; 222222 22222 136 Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yangditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkanperbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang ituSungguhsungguh berbuat.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum Penggelapan
Putus : 16-08-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 912/Pid/B/2017/PN.Jkt.Brt
Tanggal 16 Agustus 2017 — ADRIAN KUSNADI Als DIDI
428 — 72
  • Op.cit. hal. 133) ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidangankesengajaan Terdakwa dapat diukur berdasarkan alat bukti yang diajukankepersidangan, yaitu kesengajaan saksisaksi, keterangan terdakwa dansuratsurat ;Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pendapat dan dokrin tersebutdihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan makaMajelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa awalnya saksi Rainita Darmadi selaku financePT.Optimal Kaswall mengirimkan media
Pengadilan PN SEMARANG
Register : 16-11-2016 — Putus : 20-01-2017 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 09_Pdt-Sus_Gugatan LainLain_2016_PN Niaga Smg
Tanggal 20 Januari 2017 —
350 — 289
  • ; Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 454 KISipII970 tanggal Maret1971, menentukan bahwa:Perubahan suatu gugatan perdata yang isinya tidak melampauibatasbatas materi pokok gugatan den tidak akan merugikanTERGUGAT dalam pembelaan atas gugatan PENGGUGATtersebut, maka Hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut;Bahwa dengan demikian berdasarkan uralan dan, penjelasan diatas,perubahan dan perbaikan gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT telahsesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, yurisprudensi, dokrin
Pengadilan PN TERNATE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Tte
Tanggal 3 Mei 2017 — Penggugat: NIKOLAUS TANGAYO Tergugat: 1.Dewan pimpinan Pusat Parati Hati Nurani Rakyat 2.Dewan Kehormatan Paratai Hanura 3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Propinsi Maluku Utara 4.Dewan Pimpinan Cabang Parati Hanura Kab. Halmahera Barat 5.DENY PALAR, SE Turut Tergugat: 1.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat 2.kamisi pemilihan umum KPU Kabupaten Halmahera Barat 3.Bupati Kabupaten Halmahera Barat 4.Gubernur Provinsi Maluku Utara
151 — 40
  • :Pasal 8 : Dewan Kehormatan :Ayat (2) Menyelesaikan pelanggaran terhadap dokrin, kode etik, ikrar, paktaintegritas, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sertaperaturan Organisasi lainnya .Ayat (3) Menyelesaikan perselisihan internal partai mencakup :a. Perselisihan yang berkenaan dengan kepenguurusan.b. Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik .c. Pemecatan tanpa alasan yang jelas .d. Penyalahgunaan kewenangan .e. Pertanggungjawaban keuangan, dan.f.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-10-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1508 K/PID.SUS/2013
Tanggal 30 Oktober 2013 — AGUS SUPRIYANA, S.H. Bin SLAMET HADI WINOTO
55 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbang, bahwa dalam dokrin hukum pidana, pengertianturut serta dikenal beberapa pendapat. Majelis Hakim TingkatPertama mengarahkan Terdakwa sebagai yang melakukan, jugamenyuruh melakukan dan juga yang turut serta melakukan.Artinya jika selanjutnya Majelis Hakim pengadilan TingkatPertama ini tidak jelas mengkualifikasikan Terdakwa sebagaipelaku yang mana?
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN MANADO Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd
Tanggal 9 Juli 2015 — - Terdakwa Ir. NORRY KAPOJOS
67 — 8
  • subsidairPenuntut Umum telah terpenuhi, maka berarti Terdakwa telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakandalam dakwaan subsidair tersebut;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan subsidair atas diriTerdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap keberatankeberatan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwasebagaimana dalam Nota Pembelaanya, Majelis berpendapat adalah tidakberalasan dan harus dinyatakan untuk ditolak;Menimbang, bahwa didalam dokrin