Ditemukan 11604 data
32 — 28
Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerimapengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melaluipimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNIterlibat dalam masalah penyalahgunaan narkotika.
Andi Hermanto, S.H
Terdakwa:
Hairil Wahid
55 — 28
Bahwa Saksi juga ditelpon oleh Kasdam VI/Mlw, AsintelKasdam VI/Mlw, Waasintel Kasdam VI/Mlw, Dandeninteldam VI/Mlwmenanyakan tentang kronologis kajadian di DeJavu Club danmemberikan penekanan agar mengendalikan anggota Yonif Raider613/Rja.Atas keterangan Saksi tersebut di tas, Terdakwamembenarkan seluruhnya.Saksi2 :Nama lengkap : SuparmanPangkat, NRP : Kopda, NRP : 31050384610583Jabatan : Tabakduk 1 Si Intelpur KimaKesatuan : Yonif Raider 613/RjaTempat tanggal lahir : Demak (Jateng), 16 Mei 1983Jenis
126 — 39
perlawanan adalah dimana PELAWANmempunyai kepentingan dan nyatanyata putusan atas penetapan yangdilawan tersebut merugikan hakhak Pelawan.Maka dengan demikian berdasarkan hal tersebut PELAWAN mempunyaikualitas hukum untuk mengajukan Perlawanan Penetapan Sita Jaminanterhadap Obyek Sita Jaminan aquo, sehingga Perlawanan yang diajukanPELAWAN haruslah diterima dan dikabulkan :Pendapat hukum tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 378 RV, hal manakemudian dalam bukunya halaman 48 Yahya Harahap menyatakan:..penekanan
90 — 30
Khalid yang sudah sering menggunakansabusabu.Bahwa selama berdinas di kesatuan Yonif 113/JS Terdakwa seringmendapatkan penekanan baik pada saat jam komandan dan padasaat penyuluhan hukum dari Perwira Hukum Kodam IM mengenaiBahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi kehidupan Prajurit TNI danTerdakwa juga mengetahui apabila Pemerintah saat ini sedanggencargencarnya memberantas peredaran Narkotika.Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Narkotika adalah barangterlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan
162 — 42
Saksi: MAZNY ZAI, menerangkan : Bahwa dalam perkara ini yang diperiksa saksi adalah terdakwa Sarulla Harahap yaitupada tanggal 6 desember 2003 pada saat dibawa di Polres Selatan dan langsungdiperiksa ;Bahwa saksi melakukan pemeriksaan 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama sebagaitersangka dan tahap ke dua sebagai saksi dan saksi tidak ada melakukan penekanan,ancaman apalagi penyiksaan ;Bahwa setelah BAP selesai dibuat lalu terdakwa membaca sendiri kemudiannienandatanganinya ;21e Bahwa sewaktu dilakukan
1.ABD. HALIM BIN NAIM
2.Halim Bin Naim
Termohon:
SUPARMI BIN SARUDDIN
24 — 6
penentuan pemberian mutah harus berlandaskan danditegakkan di atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asassesuai kemampuan;Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutahmaka asas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asaskepatutan dan asas sesual kemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patutmempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisadiketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
79 — 8
Bahkan dalam perjalanan praktek peradilan yangsudah cukup lama berlangsung di Indonesia justru dibenarkan adanya pihak turut tergugat yangmungkin hanya sebatas penekanan agar Janya kelak tunduk dalam putusan perkara dimaksudsehingga kehadirannya lebih kepada pelengkap pihak berperkara (Putusan Mahkamah AgungRI No.663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973 dan No. 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus1973);26Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang demikian bila dihubungkan dengangugatan penggugat maka sesungguhnya
66 — 31
Atau barangkali adanya peralihanhak terhadap tanah sengketa dari perkara aquo, sengaja dibuatoleh Penggugat yang bersifat intimidatif / penekanan terhadapTergugat yang bertujuan untuk menguntungkan diri Penggugatatau pihak lain?Karena terbukti sejak perkara ini muncul bahkan sampai bersidang diPengadilan Negeri Denpasar, ternyata Tergugat ( KETUT SUADA)sama sekali tidak mau menunjukkan etikat baiknya untuk hadir di dalamsidang Pengadilan.
ANRIO PUTRA SH.,MH
Terdakwa:
1.BARON DEPARI Alias BARON Bin DALINGGIT DEPARI
2.ERIYANTO Alias ANTO KUMIS Bin Alm M. NUR
60 — 29
Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut,namun tentang apakah Para Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurmateriil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Para Terdakwapada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, SuratHalaman 28 dari 36 Putusan Nomor 195/Pid.B/2021/PN SakDakwaan Penuntut Umum, faktafakta yang terungkap di persidangan baik dariketerangan
83 — 25
sekitar jam 03.30 Wib saksi mengantarkan Puput pulang dansaudara Puput minta diturunkan di depan Alfa mart dan didepanalfa mart itu ada gang masuk;Saksi : SUROYO Bin SUKIRMAN, bahwa saksi yang memeriksa untuk berita acara tambahan saksisaksi Tita, Regi, terdakwa dan Riandika, waktu itu Terdakwa danparasaksi tersebut dimintai keterangan seputar kejadiannya danketerangan atau jawaban dari Terdakwa dan Saksisaksi tersebutsaksi ketik dengan bahasa saksi, dalam pembuatan BAP tersebutkami tidak melakukan penekanan
751 — 1106 — Berkekuatan Hukum Tetap
;(Cetak tebal dan kurung kurawal sebagai penekanan dan tambahanTerbantah);27.Sebagaimana terbukti, Pembantah tidak pernah menyatakan keberatanatas kompentensi absolut dari SIAC untuk memeriksa dan mengadilimengenai apa yang disampaikan Pembantah dalam Bantahannya.Karenanya, terbukti bahwa hanya forum Arbitrase SIAC lah satusatunyaforum penyelesaian sengketa yang dipilih oleh Pembantah danTerbantah, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;28.Putusan SIAC 71/2012 sebagai suatu putusan arbitrase bersifat
Zarkasi, S.H.
Terdakwa:
Khumaidi
47 — 23
Putusan Nomor 58K / PM.I01 / AD / V/ 2019MenimbangHalhal yang memberatkan :Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan SumpahPrajurit knususnya ketidak taatan Terdakwa kepadahukum serta penekanan dan perintah dari pimpinanTNI.Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan programpemerintah yang sedang gencargencarnyamemberantas kejahatan penyalahgunaan Narkotika.Perbuatan Terdakwa merusak citra TNIADKhususnya nama baik kesatuan Terdakwa YonifRaider dimata masyarakat.Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnyaMemberikan
1.DHARMANSYAH PRAEMBAWA
2.SYAMSUL BAHRI
3.M. IQBAL MUTHALIB
4.KHAIRUDDIN
Tergugat:
KEPALA DESA PENYARING KABUPATEN SUMBAWA
392 — 211
melalui Peradilan Tata UsahaNegara menjadi sarana terakhir dalam penyelesaian sengketa administrasipemerintahan (ultimum remedium);Menimbang, bahwa jaminan perlindungan kepada masyarakat dimaksudmerupakan hak yang menurut UndangUndang tidak menjadi kewajiban yangjustru menambah prosedur penyelesaian sengketa, namun sebaliknya merupakankewajiban bagi pejabat pemerintahan yang mendorong Pejabat Pemerintahanuntuk melaksanakan penyelesaian upaya administratif, oleh karenanya UndangUndang memberikan penekanan
Termohon
20 — 11
dan sisi nilaimutah yangdiberikan;Menimbang bahwa dilihat dari sisi cara memberikan maka pemberianmutah harus dilakukan dengan cara yang baik dan etika yang santun, karenaakan bertentangan atau berlawanan dengan asas kepatutan jika memberisesuatu kepada orang lain tetapi cara memberikannya menyakiti hati penerima;Menimbang bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patutmempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisadiketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
1.SABRI SALAHUDDIN, SH., MH.
2.ABD BASIR SH
Terdakwa:
ERLITA PRATIWI SUHARDI Alias TIWI Binti SUHARDI
85 — 11
;Bahwa Saksi tidak pernanh melakukan penekanan pada saat melakukanpemeriksaan terhadap Terdakwa;Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, Saksi tidak meletakkan senjatadan saling berhadapan;Bahwa Pertanyaan yang diajukan oleh Saksi hanya seputar apa yangdilakukan oleh Terdakwa dan tidak pernah memojokkan diri Terdakwa;Bahwa Terdakwa membaca berita cara pemeriksaannya kurang lebih 15(lima belas) menit;Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan keberatan setelah membacaberita acara pemeriksaan tersebut;Bahwa
115 — 57
Bahwa penekanan pada unsur memaksa sebenarnya adalahlogis, Karena perbuatan tidak menyenangkan yang diatur dalam Pasal335 ini bila kita kaji Sesungguhnya termasuk dalam KejahatanTerhadap Kemerdekaan Seseorang yang diatur dalam Bab XVIIIKUHP, dimana bila kita melihat tindak pidana atau katakanlahkejahatan yang diatur di dalamnya kesemuanya menentukan bahwaseorang korban kejahatan tidak dapat berbuatapa, tidak berdayadan/atau tidak memiliki pilihan (kemerdekaan) untuk berbuat atau tidakberbuat sesuatu
HELMY TAMBUKU, SH.
Terdakwa:
IRIANTI ALIAS ANTI
51 — 18
Jadi penekanan unsur ini pada adanyasubyek hukum tersebut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa penutut umum telahmegajukan seorang perempuan bernama Irianti alias Anti, namun tentangapakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yangdidakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil daridakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa padapersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat DakwaanPenuntut Umum, faktafakta
MR. Panjaitan, SH.
Terdakwa:
Marjono
114 — 38
Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintahtersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya STPanglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan darimasingmasing Komandan Kesatuan termasuk diHal. 49 dari 56 hal.
Zaldi Akri, SH
Terdakwa:
LILIK SULISTYOWATI Als LILIK Binti SARPAN Alm
402 — 113
delapan) sampai 9 (Sembilan)bulan dalam kandungan, warna kulit putin pucat, panjang tubuh 42 cm(empat puluh dua sentimeter) dan berat badan 1.600 gr (Seribu enam ratusgran); Bahwa pada beberdapa bagian tubuh masih ada sisasisa darah persalinan(melahirkan), pada bagian leher terdapat sisa lemak berwarna Kekuningandan tali pusar dengan panjang 2,5 cm (dua koma lima centimeter) denganujung terpotong rata serta tertutup kapas; Bahwa pada bayi ditemukan lebam berwarna keunguan yang tidak hilangdengan penekanan
127 — 68
Mobil tersebut telah diikatdengan Jaminan Fidusia dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia.Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSImelakukan penekanan kepada PENGGUGAT REKONPENSI danPENGGUGAT REKONPENSI Il untuk mengembalikan BPKB milikTERGUGAT REKONPENSI dan tindakan dari TERGUGAT REKONPENSIyang menguasai atau menyimpan kendaraan jaminan milik dariPENGGUGAT REKONPENSI adalah jelas merupakan tindakan melawanhukum (Vide pasal 1365 KUHPerdata).