Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 21-10-2013 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 340 K/TUN/2013
Tanggal 21 Oktober 2013 — H. EFFENDI, dk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG, dkk
7238 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan terjadinya tumpang tindin (OVER LAPPING) dariSertipikat tersebut diatas, maka kami Kantor Pertanahan KabupatenPandeglang tidak dapat menerbitkan peta bidang yang dimohon olehPemohon;Berdasarkan halhal tersebut di atas dengan ini Tergugat mohon kepadayang terhormat Majelis Hakim berkenan menerima Eksepsi Tergugat danmenolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya Penggugat tidak dapatditerima ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi 1,2mengajukan eksepsi pada
Register : 27-08-2015 — Putus : 07-09-2015 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN KALIANDA Nomor No. 277/Pid.SUS/2015/PN.Kla
Tanggal 7 September 2015 — M. JAHRI Bin SUMARDI.
6113
  • PN.Klaanyang di jawab saksi Anita Sari enggaklah bang saya gak mau, karenasaksi Anita Sari tidak mau kemudian terdakwa menarik tangan saksi AnitaSari lalu terdakwa ajak ke kamar terdakwa kemudian terdakwa ajak nontonFilm BF lalu terdakwa kasih Pil KB warna kuning dan terdakwa suruh minumdengan air setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaian saksi Anita Sarisehingga telanjang bulat lalu terdakwa rebahkan di atas kasur dankemudian terdakwa cium seluruh tubuh saksi Anita Sari dan terdakwacumbu lalu terdakwa tindin
Register : 08-10-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 20/PDT/2021/PT BBL
Tanggal 4 Nopember 2021 — Pembanding/Tergugat II : MASYUMI Diwakili Oleh : Agus Purnomo, SH
Pembanding/Tergugat III : BRIAN JONATHAN Diwakili Oleh : TIAN HANDOKO
Terbanding/Penggugat : SOPIAN Alias BAMBANG Diwakili Oleh : DR. M. Adystia Sunggara. SH. MH
Turut Terbanding/Tergugat I : AIDI Bin LIMBAR Diwakili Oleh : AHMAD ALBUNI, S.H
Turut Terbanding/Tergugat IV : KEPALA DESA BAKIT
Turut Terbanding/Tergugat V : CAMAT KECAMATAN PARIT TIGA
12736
  • Memerintahkan Para Pihak dalam Perkara Aqou ini, di atas bidang Tanahsengketa atau tumpang tindin sebagaimana dimaksud :Di atas Sebidang Tanah seluas 7.123 m2 dengan batasbatas Tanah: Sebelah Utara : 110 m dengan Kawasan Perlindungan Mangrove Sebelah Timur : 116 m dengan Tanah Masyumi Sebelah Selatan :93m Bandar Sebelah Barat : 32/35 m dengan Kawasan perlindungan mangroveDi atas Sebidang Tanah seluas 20.000 m?
Register : 13-11-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PN GRESIK Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Gsk
Tanggal 23 April 2019 — Penggugat:
1.NUR KHOLIFAH
2.SAROJI
3.EDY SUYANTO
4.LI ATIN
Tergugat:
1.HIDAYAH
2.NOR HUDA bin ROBIKI
3.Hj. KASIATUN
4.MASLIKHATIN
5.AHMAD SYAFI I LAS
Turut Tergugat:
HUNAIFI
7739
  • Bahwa terhadap perkara yang berpotensi ne bis in idem, dan agartidak terjadi tumpang tindin karena perbedaan putusan terhadap perkaraHalaman 17 dari 36Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Gskyang sudah lebih dahulu diputus dengan perkara yang sedangberlangsung, Mahkamah Agung telah memberi petunjuk agar azas ne bisin idem dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian hukum bagipara pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yangberbeda, Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah
Register : 03-07-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 14-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 328 K/TUN/2017
Tanggal 1 Agustus 2017 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR., II. PETER DAVID PHIE VS NY. MARGARETHA TJANDRA;
5631 Berkekuatan Hukum Tetap
  • terbukti Sertipikat Hak Milik Nomor2/Sawerigading adalah sah dan tidak ada satupun Putusan Pengadilan yangmenyatakan batal atau tidak sah, namun ternyata di atas tanah yang sama,oleh Tergugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor20256/Sawerigading, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang,Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Desember 2015, SuratUkur tanggal 14 Desember 2015 Nomor 00316/2015, luas 860 m2 atas namaPeter David Pie atau objek sengketa, sehingga terjadi tumpang tindin
Register : 04-07-2013 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.Pkp
Tanggal 3 April 2014 — MIRADA FIRMANSYAH ; Melawan 1. CHANDRA KURNIAWAN ; 2. MONALISA
9334
  • bahwa setahu saksi apa yang dilakukan oleh Tergugat dan sdr kandungPenggugat lainnya atas dilaporkannya Penggugat ke polisi ini tidaksemestinya dilakukan, karena saksi tahu hubungan Penggugat denganpara Tergugat dan sdr kandung yang lain sebelumnya sangat harmonis,dan juga surat kuasa ahli waris tersebut harus cepat selesai dibuat ;bahwa surat kuasa ahli waris tersebut harus cepat selesai dibuat karenapada saat itu tanah warisan yang akan dijual tersebut sedang dalamkeadaan bermasalah dan tumpang tindin
Register : 11-06-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 63/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penggugat:
ANDII IRMAYANTI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Intervensi:
Hj. HIDAYAH ANOEZ
354145
  • TERGUGAT sesuaidengan ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria KepalaSadan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan, yang menyatakan sebagai berikut :Pasal 107 : 'Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1) adalah :Kesalahan prosedur;Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;Kesalahan subjek hak;Kesalahan objek hak,Kesalahan jenis hak;Kesalahan perhitungan luas;Terdapat tumpang tindin
Register : 18-08-2016 — Putus : 18-10-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 358 K/TUN/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — DEDY HERYANA, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR., II. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN;
5734 Berkekuatan Hukum Tetap
  • keabsahan penerbitan objek sengketa in casu oleh TermohonKasasi dahulu Pembanding/Tergugat, baik dari segi prosedur maupunsubstansinya yang telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimanadimaksud menurut Ketentuan Pasal 62 ayat 1 Peraturan Kepala BadanPertanahan RI Nomor 3 tahun 2001 tentang Pengelolaan Pengkajian danPenanganan Kasus Pertanahan yang menyebabkan cacat hukumadministrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain: huruf Etumpang tindin
Register : 10-12-2018 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 93/Pdt.G/2018/PN Bna
Tanggal 4 Juli 2019 — Penggugat:
Drs. CHAIRUDDIN AMIN
Tergugat:
1.TUNZIR alias CUT GAM
2.BADAN PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH
13147
  • Sehingga seharusnya tidak dimungkinkanadanya data yang tumpang tindin dalam satu bidang tanah yang sudahterdaftar;Menimbang, bahwa dalam penjelasan PP No. 24 Tahun 1997disebutkan bahwa sistem publikasi dalam pendaftaran tanah di Indonesiaadalah sistem publikasi negatif.
Register : 13-12-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 242/Pid.Sus/2019/PN Mkd
Tanggal 20 Januari 2020 — Penuntut Umum:
HENI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
M. MUJIARTO Bin SIRSARBI
5810
  • dibenarkan oleh hukum;Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salahsatu sub unsur saja, maka telah terpenuhi pula esensi unsur secara keseluruhan;Menimbang, bahwa pasal ini sering menjadi perdebatan khususnya di antara paraPenegak Hukum karena dilihat dari pemahaman katakata dalam pasal ini, terdapatpengertian yang tumpang tindin
Putus : 15-03-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 PK/TUN/2015
Tanggal 15 Maret 2016 — BAHRIYOEN SOETJIPTO vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN
11058 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian, Persil milikSudiyanto dan Persil milik Pemohon Peninjauan Kembali sama sekaliberbeda dan tidak tumpang tindin meski berdekatan. Dengandemikian terbukti bahwa tidak benar di atas persil lahan milikPemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diterbitkan Sertifikat HakMilik atas nama Sudiyanto, karena Sertifikat Hak Milim atas namaSudiyanto seharusnya berdasarkan persil Nomor 135, bukan persilNomor 48;Halaman 17 dari 39 halaman.
Putus : 07-09-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Blb
Tanggal 7 September 2015 — Penggugat : - Ny. AGATHA DEFFY ALIE TEGE, Tergugat : 1. RONALD WIJAYA PIELOOR, 2. INGRID DESIRE LOPPIES, SH., 3. WIEKE LOPPIES, SH., 4. EMMA EVANA PIELLOR, 5. SWANNY SUHADY PIELOR 6. JHONY SUHADI PIELLOR 7. EDUAR PIELLOR, 8. E L S A, SH., 9. PANIN BANK / PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk KCU Bandung, 10. P I E T E R 11. M A R I A, 12. NY. MURNI SETIAWATI, 13. Ny. KIKI SITI MARYATI, 14. Nona TENI SINTIANI, 15. Ny. ERNA WIJAYA,
9922
  • Hal ini jelas selain membuat gugatan penggugat menjaditumpang tindin dan bertolak belakang serta juga gugatanPenggugat berantakan dalam kata lain karena baik dari PositaGugatan maupun Petitum mendalilkan hal hal yang berbeda dantidak ada kaitannya antara yang didalilkan dengan para pihak yangdigugat oleh Penggugat.
Register : 09-02-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 4/G/2021/PTUN-ABN
Tanggal 1 Juli 2021 — JOSPHINA LUARMAS, SE M E L A W A N 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON 2. ARIE SANJAYA
298128
  • 2008 tanggal 24 Juni 2008; Surat Ukur Nomor 6 Tahun 2008tanggal 09 Juni 2008 atas nama Yosina Luarmasse (Nama sesuai KartuTanda Pendudukan adalah Josphina Luarmasse); Luas 352 M2 (tiga ratuslima puluh dua meter persegi) telah ditindih sertipikat objek sengketa tatausaha Negara a quo atas nama Arie Sanjaya;14.Bahwa kebijakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tata usaha Negaraa quo menyebabkan terjadinya tumpah tindih dalam penguasaan tanahantara Penggugat dan Arie Sanjaya; === ==15.Bahwa tumpang tindin
Register : 05-06-2018 — Putus : 19-10-2018 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1599 K/PDT/2017
Tanggal 19 Oktober 2018 — RUDI IRIANTO, dkk. VS KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA BALIKPAPAN;
14353 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (sembilan ratus meter persegih);akan tetapi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapatmenjelaskan maupun menunjukkan dimana posisi maupun letaktanah yang diklaimnya tumpang tindin tersebut dan hanyamenyatakan ada membeli tanah perwatasan dari Murodo, padahalMurodo menyatakan tidak pernah menjual tanah perwatasan bekasmiliknya kepada siapaun termasuk Para Tergugat, dan hanyamenjual tanah perwatasan miliknya kepada Para Penggugat;Bahwa walaupun tanah Perwatasan milik Para Penggugatdimaksud seluas
Putus : 30-03-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3751 K/Pdt/2016
Tanggal 30 Maret 2017 — 1. REKTOR UPN "VETERAN" JAWA TIMUR DI SURABAYA, dk. VS ALLAN TJIPTA RAHARDJA dan 1. YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN (YKPP), dkk.
7537 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sesuai dengan surat klarifikasi dariKepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tersebut tanah di JalanRaya Rungkut Madya, Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Rungkut,Kota Surabaya bersertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1025 tahun2010 adalah milik Yayasan Pembina Keluarga UniversitasPembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dan tidak ada pihaklain tercatat memiliki serta tidak tumpang tindin pencatatankepemilikan atas tanah tersebut di Kantor Pertanahan Kota SurabayaIl.
Register : 27-08-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 7/G/2020/PTUN.PGP
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
SYAMSURI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG
Intervensi:
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
271118
  • Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa yang ternyata terdapatTumpang Tindin dengan Tanah PENGGUGAT dalam SuratsuratKeterangan Tanah dan atau Surat Penyerahan Ganti Rugi atas namaPENGGUGAT seluas + 22 Ha tersebut jelas menimbulkan kerugian danketidakadilan bagi PENGGUGAT karena sebelum penerbitan ObyekSengketa tersebut PENGGUGAT atau pemilik pendahulunya tidakpernah mendapatkan informasi terlebih dahulu baik secara lisan maupuntulisan dari pihakpihak terkait;.
    Penggugat dalam gugatannya sering menyebutkan Tumpang Tindih.Pengertian Tumpang tindin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalahbersusunsusun/tindihmenindih/bertumpuktumpuk atau kiasan bercampuraduk. Dalam hal ini tidak dapat dikatakan tumpang tindih karena produk yangHalaman 40 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUNPGPdikeluarkan berupa Sertipikat dan Surat Kepala Desa merupakan produk yangdikeluarkan oleh Pejabat berbeda;.
    itu karenaanggaran yang terbatas maka pasang plang secara beguyur/bergantian;Bahwa saksi menjelaskan HPL tahun 1997 kenapa tidak langsung di pasangplang, saksi belum PNS saat itu bidang aset terbentuk tahun 2010, saksi PNStahun 2000;Bahwa saksi menyatakan tidak tidak tahu proses terbitnya HPL itu secara tidaklangsung saksi tidak tahu karena saksi belum PNS;Bahwa saksi, tidak menjawab terhadap tanah yang ada sungai apakah bolehmasuk ke dalam aset;Bahwa saksi menyatakan tanah objek sengketa tumpang tindin
    dengan tanahPenggugat, saksi tahunya sekitar tahun 2020 surat yang dibawa Penggugatdan menunjuknya tanahnya di situ (HPL);Bahwa saksi menyatakan ketemu di tungtau bulan Maret tahun 2020;Bahwa saksi menyatakan boleh masyarakat sipil tanya tanahnya tumpangtindin di bagian aset informasi terbuka untuk siapa saja, jika tumpang tindihkami jelaskan itu aset pemerintah;Bahwa saksi menyatakan tanah itu tumpang tindin hanya masyarakat yangmenyatakan tumpang tindih kalau aset kami tidak;Bahwa saksi menyatakan
Putus : 28-08-2008 — Upload : 06-07-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 713K/PIDSUS/2008
Tanggal 28 Agustus 2008 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PACITAN ; DRS. H. MUH. SYAMSURI ARIEF ; H. SOEPRAPTO bin PAWIRO, dkk.
4126 Berkekuatan Hukum Tetap
  • AHMADSUNHAJI, menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dandibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehinggapenerimaannya tumpang tindin (penerimaan double) dan setelan uangtersebut digunakan, Terdakwa 3 tidak bisa menunjukkan buktibuktipendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mataanggaran ini Terdakwa 3. DRS.
    ANARSUPRIYANTO menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paketdan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini,sehingga penerimaannya tumpang tindin (penerimaan double) apalagisetelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 5 tidak bisa menunjukkan buktibukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada posmata anggaran ini Terdakwa 5.
Putus : 01-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1618 K/Pdt/2013
Tanggal 1 Oktober 2013 — PT. BUMI PETANGIS vs PT. PRADIKSI GUNATAMA dan PEMERINTAH KABUPATEN PASER CQ BUPATI PASER, dk
11641 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berkalikali melakukan pertemuanpertemuandengan Tergugat, namun Penggugat tidak pernah mendapatkankeputusan yang jelas karena Tergugat selalu berargumen tidak memilikikompetensi untuk membuat keputusan terhadap permasalahan lahantersebut dan Tergugat seakanakan mengambil sikap yang menimbulkankesan menghindar agar tidak tercapai kesepakatan, Penggugat telahmenghabiskan banyak waktu tanpa mendapatkan tanggapan baik dariTergugat ;12.Bahwa upayaupaya Penggugat untuk menyelesaikan pernasalahan1)tumpang tindin
Register : 19-08-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 18/G/2020/PTUN.BJM
Tanggal 25 Nopember 2020 — Penggugat:
1.MUHAMMAD HASAN
2.EDDY BIN ABU AMIN
3.H.MAS'UD
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO KUALA
Intervensi:
PT.KERUWING INDAH
302165
  • (overlaping) dengan batasbatas: Sebelah Utara berbatas dengan Penggugat II; Sebelah Selatan berbatas dengan Marlin; Sebelah Timur berbatas dengan PT.KeruwingIndah; Sebelah Barat berbatas dengan Penggugat III;Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah menerbitkanobjek sengketa yang menyebabkan tanahtanah milik ParaPenggugat menjadi tumpang tindin dengan objek sengketasangat merugikan Para Penggugat karena sebagian tanahtanahitu tidak dapat dipergunakan dan diperjualbelikan oleh ParaPenggugat dan sesuai
    dan telahmengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Para Penggugatakan keadaan tanah hak milik Para Penggugat denganpemilik tanah objek sengketa;+ Asas tertib penyelenggaraan negara yang menjadilandasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalampengendalian penyelenggaraan negara, dalam perkara iniTergugat telah menerbitkan objek sengketa yang seharusnyaTergugat melakukan pemeriksaan terhadap alasalas hak didaerah yang akan diterbitkan sertipikatsertipikat, sehinggatidak akan terjadinya tumpang tindin
Register : 03-08-2018 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 68/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 8 Januari 2019 — Penggugat:
Ny Luciana Wibowo
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
6431
  • Cipaku Indah (Penggugat) akanmembangun benteng Sekolah Kuntum Cemerlang pada bulan April2009, pihak Cipaku Indah melalui sekolan Kuntum Cemerlang (jugakepunyaan dari Penggugat) meminta ijin kepada warga setempat yangberbatasan dengan tanah Cipaku Indah, yang intinya memberitahukanakan dilakukan pembangunan benteng, vide Surat PemberitahuanPembangunan Benteng SKC No. 074/SD/KC/2009, tanggal 27 April2009:Bahwa dengan adanya surat sebagaimana dimaksud poin 19 diatas,membuktikan bahwa tidak ada tumpang tindin