Keputusan Tata UsahaNegara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telahditerbitkan oleh Tergugat, dimana dalam prosesnya mengandungkecacatan hukum administratif, serta bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik sebagai mana dimaksud dalampasal 10 Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu:Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan ketentuan perudangundangan, kepatutan,keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelengaraanpemerintah;Adanya tumpang tindin

AHMADSUNHAJI, menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dandibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehinggapenerimaannya tumpang tindin (penerimaan double) dan setelan uangtersebut digunakan, Terdakwa 3 tidak bisa menunjukkan buktibuktipendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mataanggaran ini Terdakwa 3. DRS.

ANARSUPRIYANTO menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paketdan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini,sehingga penerimaannya tumpang tindin (penerimaan double) apalagisetelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 5 tidak bisa menunjukkan buktibukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada posmata anggaran ini Terdakwa 5.

Bahwa dari seluruh keterangan dan kesaksian 3 saksi PenggugatPembanding tidak satupun keterangannya yang bertentangan ataupun yangtumpang tindin baik terhadap keterangannya sendiri maupun terhadapketerangan dan kesaksian saksi yang lain , sehingga dengan demikiansangat pantas dan patuh jika keterangan dan kesaksiannya dijadikansebagai bukti petunjuk untuk mengungkap kebenaran dan faktafakta hukumSiapa sesungguhnya sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketaHalaman.21 dari 31 Putusan Nomor

perkara;Menimbang, bahwa Tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat,ternyata bahwaberkaitan erat dengan materi pokok perkaranya atau berkaitanHalaman 43 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Padt.G/2018/PN Sgmerat dengan Status hukum atas Kepemilikan obyek sengketa dalam perkara iniyang berupa sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah diatas obyeksengketa sehingga sangatlah berkelebihan kalau tuntutan tersebutdipertimbangkan terlebih dahulu dalam tingkat Provisi, karena akan terjaditumpang tindin

merupakan izin yang tumpangtindih;Bahwa selanjutnya dalam Rekonvensi, terbukti lahan budidayaperkebunan kelapa sawit yang izinnya samasama telah dikeluarkan/diterbitkansecara sah dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur, dimana kepadaPenggugat Rekonvensi diterbitkan pada tahun 2006 dan kepada PenggugatKonvensi diterbitkan pada tahun 2007 terhadap lahan seluas 2.349 Ha yangtumpang tindih yang berdasarkan keterangan saksi ahli (Supaat, SH),menyatakan bahwa apabila dalam izin lahan terjadi tumpang tindin

No. 105/G/2016/PHI.Sby17Mertokusumo, HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA, jenisjenisputusonl;06.Bahwa dari pengertian tersebut, yang dikaitkan dengan surat gugatanPenggugat dapat dibuktikan petitum yang dimohonkan oleh Penggugatadalah tumpang tindin dan tidak jelas, karena disatu sisi hanyadimohonkan untuk dinyatakan, tapi disatu sisi yang lain menuntut adanyasatu prestasi.

pejabat Notaris dalambentuk Perjanjian Ikatan Jual Beli, in casu Perjanjian Ikatan Jual BeliNomor 1 tanggal 17 Januari 2009 (Bukti P4) adalah sah, sehingga secarahukum Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat memilikikepentingan secara langsung terhadap objek tanah tambak sesuaiSertifikat Hak Milik Nomor 17/Kelurahan Gununganyar Tambak (Bukti P2)serta berhak untuk mempertahankannya, termasuk mengajukan gugatanpembatalan terhadap Objek Sengketa karena Objek Sengketa nyatanyataterbukti tumpang tindin

Bahwa akibat penerbitan tersebut, berdasarkan datadatafisik jelas sekali bahwa lokasi tanah Pemohon Kasasi salingtumpang tindin dengan sertipikat yang menjadi objeksengketa yang diterbitkan Termohon Kasasi dahuluTerbanding/Tergugat;6.

Bahwa dengan terjadinya tumpang tindin (OVER LAPPING) dariSertipikat tersebut diatas, maka kami Kantor Pertanahan KabupatenPandeglang tidak dapat menerbitkan peta bidang yang dimohon olehPemohon;Berdasarkan halhal tersebut di atas dengan ini Tergugat mohon kepadayang terhormat Majelis Hakim berkenan menerima Eksepsi Tergugat danmenolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya Penggugat tidak dapatditerima ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi 1,2mengajukan eksepsi pada

x Y KETERANGAN Halaman 7 dari 77 halaman Putusan Nomor 81/Pid.BLH/2020/PN Kba 1 696449 .83 9712858.31 di luarzZ 696416.40 9712862.89 di luar3 696474.99 9712868.10 di luar4 696385.28 9712873.85 di luar5 696362.39 9712875.36 di luar6 696397.75 9712880.56 di luar7 696329.37 9712888.91 di luar8 696486.98 9712892.41 di luar9 696520.94 9712932.97 di luar10 696322.22 9712947.86 di dalam11 696554.56 9712954.62 di dalam12 696379.63 9712969.86 di dalam13 696517.13 9713000.24 di dalam Berdasarkan Tumpang tindin

Xx Y KETERANGAN1 696449.83 9712858.31 di luar2 696416.40 9712862.89 di luar3 696474.99 9712868.10 di luar4 696385.28 9712873.85 di luar5 696362.39 9712875.36 di luar6 696397.75 9712880.56 di luar7 696329.37 9712888.91 di luar3 696486.98 9712892.41 di luar9 696520.94 9712932.97 di luar10 696322.22 9712947.86 di dalam11 696554.56 9712954.62 di dalam12 696379.63 9712969.86 di dalam13 696517.13 9713000.24 di dalam Halaman 12 dari 77 halaman Putusan Nomor 81/Pid.BLH/2020/PN Kba Berdasarkan Tumpang tindin

Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa yang ternyata terdapatTumpang Tindin dengan Tanah PENGGUGAT dalam SuratsuratKeterangan Tanah dan atau Surat Penyerahan Ganti Rugi atas namaPENGGUGAT seluas + 22 Ha tersebut jelas menimbulkan kerugian danketidakadilan bagi PENGGUGAT karena sebelum penerbitan ObyekSengketa tersebut PENGGUGAT atau pemilik pendahulunya tidakpernah mendapatkan informasi terlebih dahulu baik secara lisan maupuntulisan dari pihakpihak terkait;.

Penggugat dalam gugatannya sering menyebutkan Tumpang Tindih.Pengertian Tumpang tindin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalahbersusunsusun/tindihmenindih/bertumpuktumpuk atau kiasan bercampuraduk. Dalam hal ini tidak dapat dikatakan tumpang tindih karena produk yangHalaman 40 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUNPGPdikeluarkan berupa Sertipikat dan Surat Kepala Desa merupakan produk yangdikeluarkan oleh Pejabat berbeda;.

itu karenaanggaran yang terbatas maka pasang plang secara beguyur/bergantian;Bahwa saksi menjelaskan HPL tahun 1997 kenapa tidak langsung di pasangplang, saksi belum PNS saat itu bidang aset terbentuk tahun 2010, saksi PNStahun 2000;Bahwa saksi menyatakan tidak tidak tahu proses terbitnya HPL itu secara tidaklangsung saksi tidak tahu karena saksi belum PNS;Bahwa saksi, tidak menjawab terhadap tanah yang ada sungai apakah bolehmasuk ke dalam aset;Bahwa saksi menyatakan tanah objek sengketa tumpang tindin

dengan tanahPenggugat, saksi tahunya sekitar tahun 2020 surat yang dibawa Penggugatdan menunjuknya tanahnya di situ (HPL);Bahwa saksi menyatakan ketemu di tungtau bulan Maret tahun 2020;Bahwa saksi menyatakan boleh masyarakat sipil tanya tanahnya tumpangtindin di bagian aset informasi terbuka untuk siapa saja, jika tumpang tindihkami jelaskan itu aset pemerintah;Bahwa saksi menyatakan tanah itu tumpang tindin hanya masyarakat yangmenyatakan tumpang tindih kalau aset kami tidak;Bahwa saksi menyatakan

tanggal 26 April2017 telah dilakukan pengembalian batas dan pengukuran ulang tanah denganSHM No.439/obyek sengketa sebagai mana disebut diatas oleh Penggugatbersama dengan Kantor Pertanahan Kota Samarinda,........ dst" berdasarkanargumentasi sebagai berikut:5.1 Bahwa Penggugat sengaja menghilangkan fakta yang telah ada sebelum tahun2016 dan tahun 2017, dimana justru pada tanggal 26 Juni 2015 tanah yang diklaimsebagai milik Penggugat dengan sertifikat hak milik No. 439 tersebut telah terjaditumpang tindin

Purnomo kepadaKepala Kantor BPN RS Kota Samarinda, perihal laporan kekeliruan letak posisitanah atas sertifikat tanah No. 439 a.n Purnomo, beserta lampiran Gambar PosisiTanah;Bahwa justru tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat dengan sertifikat hakmilik No. 439 tersebut telah terjadi tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik No.440 atas nama Sri Supartini dengan luas tanah 3.575 m2 sebagaimana tertuangdalam Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Samarinda,Pts.

Sesuai dengan surat klarifikasi dariKepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tersebut tanah di JalanRaya Rungkut Madya, Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Rungkut,Kota Surabaya bersertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1025 tahun2010 adalah milik Yayasan Pembina Keluarga UniversitasPembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dan tidak ada pihaklain tercatat memiliki serta tidak tumpang tindin pencatatankepemilikan atas tanah tersebut di Kantor Pertanahan Kota SurabayaIl.

(overlaping) dengan batasbatas: Sebelah Utara berbatas dengan Penggugat II; Sebelah Selatan berbatas dengan Marlin; Sebelah Timur berbatas dengan PT.KeruwingIndah; Sebelah Barat berbatas dengan Penggugat III;Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah menerbitkanobjek sengketa yang menyebabkan tanahtanah milik ParaPenggugat menjadi tumpang tindin dengan objek sengketasangat merugikan Para Penggugat karena sebagian tanahtanahitu tidak dapat dipergunakan dan diperjualbelikan oleh ParaPenggugat dan sesuai

dan telahmengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Para Penggugatakan keadaan tanah hak milik Para Penggugat denganpemilik tanah objek sengketa;+ Asas tertib penyelenggaraan negara yang menjadilandasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalampengendalian penyelenggaraan negara, dalam perkara iniTergugat telah menerbitkan objek sengketa yang seharusnyaTergugat melakukan pemeriksaan terhadap alasalas hak didaerah yang akan diterbitkan sertipikatsertipikat, sehinggatidak akan terjadinya tumpang tindin

berkalikali melakukan pertemuanpertemuandengan Tergugat, namun Penggugat tidak pernah mendapatkankeputusan yang jelas karena Tergugat selalu berargumen tidak memilikikompetensi untuk membuat keputusan terhadap permasalahan lahantersebut dan Tergugat seakanakan mengambil sikap yang menimbulkankesan menghindar agar tidak tercapai kesepakatan, Penggugat telahmenghabiskan banyak waktu tanpa mendapatkan tanggapan baik dariTergugat ;12.Bahwa upayaupaya Penggugat untuk menyelesaikan pernasalahan1)tumpang tindin

NiMade Aryawati, Surat Ukur Nomor 48/Sekongkang Bawah/2003 tanggal05 Juni 2003 luas 18.275 M2 tumpang tindih sebagian dengan sertipikathak milik Nomor 846/Sekongkang Bawah/2019tanggal 03 Juli 2019 AnNuraini Surat Ukur Nomor 589/Sekongkang Bawah/2019 tanggal 01 Juli2019 Luas 6.540 M2 dan Sertipikat hak milik Nomor 847/Sekongkangbawah/2019 tanggal O03 Juli 2019 An Nuraini, Surat Ukur Nomor590/Sekongkang Bawah/2019 tanggal 01 Juli 2019 Luas 2.320 M2 dantumpang tindin sempurna dengan sertipikat hak milik

PTUN Mataram Tidak Berwenang, karena Objek Sengketamengandung unsur sengketa hak yang menjadi kewenanganPengadilan NegeriBahwa dalam posita gugatan, Penggugat mengklaim sebagaipemilik sah atas tanah dengan SHM Nomor 41/Desa Sekongkang,yang diperolehnya dengan membeli dari Sri Wahyuni dan Sri Wahyunimembelinya dari ANDONG NYOMPA dan diatas tanah dengan SHMtersebut telah diterbitkan SHM Objek sengketa, sehingga menurutPenggugat menyebabkan tumpang tindin hak di atas satu bidangtanah.Sementara faktanya

Bahwa kewajiban tersebut padadasarnya telah diusahakan oleh Penggugat, namun pada arealahan yang telah dicadangkan untuk Penggugat, ternyata masihterdapat tumpang tindin lahan/tanah Penggugat denganlahan/tanah penguasaan perusahaan lain sehingga Penggugattidak dapat melakukan' proses permohonan HGU dankarenanya pengukuran kadasteral menjadi terhambat meskipunPenggugat telah memperoleh persetujuan pencadangan lahanpada tahun 1998 dan SK IUP pada tahun 2004.

Berlandaskan pada SKIUP inilah, Penggugat mulai merintis pembangunan kebunkelapa sawit di daerah Mandailing Natal.Bahwa pada saat penerbitan SK IUP, Penggugat masihmemiliki kendala terkait dengan lokasi lahan yangternyata tumpang tindin dengan pihak lain.

Sehingga seharusnya tidak dimungkinkanadanya data yang tumpang tindin dalam satu bidang tanah yang sudahterdaftar;Menimbang, bahwa dalam penjelasan PP No. 24 Tahun 1997disebutkan bahwa sistem publikasi dalam pendaftaran tanah di Indonesiaadalah sistem publikasi negatif.

dibenarkan oleh hukum;Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salahsatu sub unsur saja, maka telah terpenuhi pula esensi unsur secara keseluruhan;Menimbang, bahwa pasal ini sering menjadi perdebatan khususnya di antara paraPenegak Hukum karena dilihat dari pemahaman katakata dalam pasal ini, terdapatpengertian yang tumpang tindin

Dengan demikian, Persil milikSudiyanto dan Persil milik Pemohon Peninjauan Kembali sama sekaliberbeda dan tidak tumpang tindin meski berdekatan. Dengandemikian terbukti bahwa tidak benar di atas persil lahan milikPemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diterbitkan Sertifikat HakMilik atas nama Sudiyanto, karena Sertifikat Hak Milim atas namaSudiyanto seharusnya berdasarkan persil Nomor 135, bukan persilNomor 48;Halaman 17 dari 39 halaman.