K.14.0331 tanggal30 September 2014 yang ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH,S,Si, Apt selaku Deputi Manajer Tekhnis Pengujian Teranokoko BPOM RIBanjarmasin terhadap barang bukti 1 (satu) paket seberat 0,56 (nol komalima enam) gram diperoleh hasil :Sediaan dalam bentuk kristal , tidak berwarna dan tidak berbau mengandungmetafetamina positip yang masuk dalam daftar Narkotika Golongan I UU.

K.14.0331 tanggal 30 September 2014 yang ditandatanganioleh ARY YUSTANTININGSIH, S,Si, Apt selaku Deputi Manajer Tekhnis PengujianTeranokoko BPOM RI Banjarmasin terhadap barang bukti (satu) paket seberat 0,56 (nolkoma lima enam) gram diperoleh hasil :Sediaan dalam bentuk kristal , tidak berwarna dantidak berbau mengandung metafetamina positip yang masuk dalam daftar NarkotikaGolongan I UU.

K.14.0331tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S,Si,Apt selaku Deputi Manajer Tekhnis Pengujian Teranokoko BPOM RI Banjarmasinterhadap barang bukti (satu) paket seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram diperolehhasil : Sediaan dalam bentuk kristal , tidak berwarna dan tidak berbau mengandungmetafetamina positip yang masuk dalam daftar Narkotika Golongan I UU.

saksiPartidjo menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah), kemudian untuk meyakinkan saksi Partidjo, terdakwa memberi saksiPartidjo surat K2 ;Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2014 bertempat dirumah saksi Partidjo,saksi Partidjo menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh jutarupiah) kepada terdakwa dan saat itu untuk meyakinkan saksi Partidjo,terdakwa memberi saksi Partidjo foto copy penetapan NIP CPNS Pusat atasnama NORA TRI NOTASDIAN, Golongan II / c jabatan Tenaga Tekhnis

saksiPartidjo menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah), kemudian untuk meyakinkan saksi Partidjo, terdakwa memberi saksiPartidjo surat K2 ;Bahwa benar pada tanggal 25 Pebruari 2014 bertempat dirumah saksi Partidjo,saksi Partidjo menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh jutarupiah) kepada terdakwa dan saat itu untuk meyakinkan saksi Partidjo, terdakwamemberi saksi Partidjo foto copy penetapan NIP CPNS Pusat atas nama NORATRI NOTASDIAN, Golongan II / c jabatan Tenaga Tekhnis

Nar.K.11.0225 tanggal 26 Agustus 2011 yang ditandatanganioleh MAHDALENA selaku Manajer Tekhnis Pengujian ProdukTerapik Narkotika Kosmetik, Obat Tradisional danProduk Komplemen BPOMRI Banjarmasin diperoleh hasilbarang bukti yang diduga narkotika jenis sabusabu yangdiajukan oleh Polres Tabalong diperoleh hasil barang buktitersebut dalam bentuk kristal , tidak berwarna dan tidakberbau) = mengandung metafetamina positip yang masuk dalamdaftar Narkotika Golongan I UU.

Nar.K.11.0225 tanggal 26 Agustus 2011 yang ditandatanganioleh MAHDALENA selaku Manajer Tekhnis Pengujian ProdukTerapik Narkotika Kosmetik, Obat Tradisional danProduk Komplemen BPOMRI Banjarmasin diperoleh hasilbarang bukti yang diduga narkotika jenis sabusabu yangdiajukan oleh Polres Tabalong diperoleh hasil barang buktitersebut dalam bentuk kristal , tidak berwarna dan tidakberbau) mengandung metafetamina positip yang masuk dalamdaftar Narkotika Golongan I UU.

pengalihan kewajiban hutangterhadap pihak BRI Cabang Kayuagung sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5diatas, maka secara mutatis mutandis pihak pertama telah melepaskan hakhakbahagian dan hak kepemilikannya atas objek harta bersama baik yang termuat dalamgugatan Penggugat tersebut maupun yang tidak termuat dalam gugatan, yang untukselanjutnya setelah adanya kesepakatan perdamaian ini, seluruh harta bersama milikpihak pertama dan pihak kedua telah menjadi hak milik pihak pertama;Pasal 8Ketentuan Tekhnis

Rustam Tahirsetelah menerima pelimpahan pekerjaan pengadaan dan pemasangan tianglistrik beton pratekan yang tersebar di 24 (dua puluh empat) lokasi di KabupatenSelayar, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2009 dengan surat Nomor :01/BAPI/PIM/VIII/2009 mengajukan permintaan persetujuan pencairan danauang muka 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak kepada Pejabatpelaksana tekhnis kegiatan (PPTK), dan pada hari itu juga tanggal 28 Agustus2009 Terdakwa SUDIRMAN telah menerima pembayaran uang muka sebesarRp1.256.045.600,00

Putri Indah Malaqbi ;Bahwa Terdakwa SUDIRMAN setelah menerima pelimpahan pekerjaanpengadaan dan pemasangan tiang listrik beton pratekan yang tersebar di 24(dua puluh empat) lokasi di Kabupaten Selayar, kemudian pada tanggal28 Agustus 2009 dengan surat Nomor : 01/BAPI/PIM/VIII/2009 mengajukanpermintaan persetujuan pencairan dana uang muka 20 % (dua puluh persen)dari nilai kontrak kepada Pejabat pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK), dan padahari itu juga tanggal 28 Agustus 2009 Terdakwa SUDIRMAN telah

No. 616 K/Pid.Sus/2014Anggaran dan dituangkan dalam Addendum surat perjanjian kontrak Nomor :600/VI.1.KONT.ADD/CKLIST/XI/2009 ;Pada tanggal 23 Desember 2009 Terdakwa Sudirman walaupun tidakpernah melaksanakan tugas dan tanggung jawab melaksanakan pekerjaannya,namun Terdakwa tetap kembali mengajukan permintaan pencairan danaangsuran pertama 80,425 % dengan surat Nomor : 01/BAPII/PIM/XII/2009kepada Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, dan pada hari itu juga tanggal23 Desember 2009 Sudirman telah menerima

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Biji Timah tanggal 6Juli 2017 Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM UnitPelaksana Tekhnis Daerah Metrologi Legal Kota Batam di tanda tanganioleh Abdul Banjarnahor, ST bahwa terhadap 223 karung yang didugaberisi biji timah dengan hasil penimbangan sebesar 8.253,3 (delapan ribudua ratus lima puluh tiga koma tiga) kilogram. Bahwa berdasarkan Report Analisis Nomor : 025/KETLABKDR1020.4.3/2017 tanggal 13 Juli 2017 dari PT.

di gudang milikNasrun di Jalan Jangkang Hijau Kampung Baru Kelurahan Batu berdaunKecamatan Singkep di jual Kembali oleh terdakwa Syamsudin dan Nasrunkepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.Bahwa uang untuk memodali pembelian biji timah berasal dari saksiSaharudin Alias Jang lalu di kelola oleh Nasrun dan terdakwa SyamsudinAlias Sudin.Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Biji Timah tanggal 6Juli 2017 Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM UnitPelaksana Tekhnis

Setelah itu biji timah yangberasal dari saksi Arjuna dan yang di beli dari saksi hardianto Muhammaddi campur saat melakukan penggorengan biji timah tersebut.Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Biji Timah tanggal 6Juli 2017 Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM UnitPelaksana Tekhnis Daerah Metrologi Legal Kota Batam di tanda tanganioleh Abdul Banjarnahor, ST bahwa terhadap 223 karung yang didugaberisi biji timah dengan hasil penimbangan sebesar 8.253,3 (delapan ribudua ratus

No.125/Pid.Sus/2019/PN TjgBahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis,bukanseorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan ketrampilan khususatau orang yang memiliki wewenang atau jjin untuk menjual,menawarkanmenjadi perantara atau menyerahkan Narkotika Golongan jenis sabusabu.Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obatdan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.19.0343 tanggal 10 Mei 2019yang ditandatangani oleh Manajer Tekhnis PengujianDr.Waskitho

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obatdan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.19.0343 tanggal 10 Mei 2019yang ditandatangani oleh Manajer Tekhnis PengujianDr.Waskitho,Ssi,Apt,Msc, terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbukKristal, tidak berwarna dan tidak dengan hasil identifikasi terhadap barangbukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan (Satu) Undangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa oleh karena Pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan Tergugat DalamRekonpensi baru mencapai 27,94% maka perhitungan pembayaranprestasi pekerjaan adalah sbb :27,94% x Rp.450.000.000, = Rp. 125.730.000, Bilamana dalampelaksanaan pembangunannya tidak terdapat adanya penyimpanganbestek (spesifikasi tekhnis bahan material dan mutu pekerjaan);10.Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan pembangunan rumah kost dua lantaidisamping keterlambatan menyelesaikan pekerjaan (wanprestasi) ternyatatelah terbukti pula

Menyatakan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat DalamRekonpensi tidak sesuai dengan spesifikasi Tekhnis sebagaimana tertuangdalam Surat Perintah Kerja dimaksud ;5. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi telah melakukanWanprestasi ;6. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi telah menerima uang kelebihanpembayaran pekerjaan dari Penggugat Dalam Rekonpensi sebesar Rp198.268.000, (seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluhdelapan ribu rupiah) ;7.

PDG.Bahwa yang ikut tanda tangan dalam Berita acara serah terima barang yaituterdakwa dan 2 (dua) orang anggota terdakwa;Bahwa Saksi tidak ada mempermasalahkannya ;Bahwa setahu Saksi terdakwa tidak mengerti masalah tekhnis dalampembuatan kincir Air tersebut;Bahwa Saksi turun kelapangan dalam konteks Tim pemeriksa Barang;Bahwa Terdakwa pada saat turun kelapangan ada ikut;Bahwa Tim yang dari bengkel turun kelpangan yaitu sebanyak 2 (dua) orang;Bahwa tidak semua Tim yang turun kelapangan pada saat Itu

Saksi tidak ada diberitahu oleh terdakwa hasil pemeriksaan barangKelapangan OI6H TerdaKWa;~=0nnmmnnnn nnn mene nnmmnmnnememnnnBahwa Saksi ada melihat kontrak;Bahwa Saksi ikut menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang tersebut;Bahwa lsi berita acara yaitu pengadaan barang telah selesai;Bahwa Berita acara yang tidak benar yaitu tidak pengadaan kincir air tersebuttidak sesuai dengan kontrak yang mana kincir air tersebut tidak berfungsi;Bahwa Kincir air tersebut tidak berfungsi karena kesalahan tekhnis

snene nnn eeeiemenesinnnie ae mmemnminnniat meineBahwa Saksi tidaka ada diberitahu oleh terdakwa hasil pemeriksaan barangkelapangan oleh terdakwa; 222 nce one ne nen neonBahwa Saksi ada menandatangani berita acara pemeriksaan barang ;Bahwa lsi berita acara yaitu pengadaan barang telah selesai;Bahwa Berita acara yang tidak benar yaitu tidak pengadaan kincir air tersebuttidak sesuai dengan kontrak yang mana kincir air tersebut tidak berfungsi;Bahwa Kincir air tersebut tidak berfungsi karena kesalahan tekhnis

Pasal 37 huruf b, tanggal 16 Maret 2009 TentangPedoman Tekhnis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum,Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilin danPenggantian Calon Terpilih dalam Pemilihnan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/KotaTahun 2009.IV.

Pasal 37 huruf b,tanggal 16 Maret 2009 Tentang Pedoman Tekhnis Penetapan danPengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi,Penetapan Calon Terpilin dan Penggantian Calon Terpilin dalam PemilihanUmum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota Tahun 2009., telah dibatalkan melalui Hak UjiMateril oleh MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA dalamPUTUSAN No. 13 P/HUM/2009.

Bahwa dengan telah dibatalkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum(KPU) No. 15 Tahun 2009, Pasal 38 ayat (2) huruf b jo, Pasal 37 huruf btanggal 16 Maret 2009. tentang Pedoman Tekhnis Penetapan danPengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi,Penetapan Calon Terpilin dan Penggantian Calon Terpillin dalam PemilihanUmum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 tersebut

Tentang Penggunaan Anggaran Pejabat Pelaksanaan Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta Pengurus dan Penyimpan barang pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012, tanggal 09 Januari 2012.49. Permohonan Pelayanan Paket Pekerjaan, Nomor : 510.2/15.131/BPLH, tanggal 06 Juni 2012.50. Lelang Kerja, Nomor : 050/09.78/BPLH, tanggal 20 April 2012.51.

Peraturan Menteri Negara lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Tekhnis Pemanfaatan dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012.(digunakan dalam perkara ABDUL WAHID, SE., M.Si).8. Membebankan kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Tentang Penggunaan AnggaranPejabat Pelaksanaan Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta PengurusHalaman 25dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2017/PT PALedan Penyimpan barang pada Badan Pengelolaan Lingkungan HidupKabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012, tanggal 09 Januari 2012.Permohonan Pelayanan Paket Pekerjaan, Nomor : 510.2/15.131/BPLH,tanggal 06 Juni 2012.Lelang Kerja, Nomor : 050/09.78/BPLH, tanggal 20 April 2012.Permohonan Uang

/LAP/X1V/2012,tanggal 31 Desember 2012.Rencana Defenitif (RD), DAK bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran2012 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong,Tanggal 11 Januari 2012.Peraturan Menteri Negara lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17Tahun 2011 Tentang Petunjuk Tekhnis Pemanfaatan dana Alokasi KhususBidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012.

Tentang PenggunaanAnggaran Pejabat Pelaksanaan Tekhnis Kegiatan (PPTK), PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasaserta Pengurus dan Penyimpan barang pada Badan PengelolaanLingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012,tanggal 09 Januari 2012.49.Permohonan Pelayanan Paket Pekerjaan, Nomor : 510.2/15.131/BPLH,tanggal 06 Juni 2012.50.Lelang Kerja, Nomor : 050/09.78/BPLH, tanggal 20 April 2012.51.Permohonan Uang muka, Nomor : 11/CV.ADA/PUM/IX/2012, tanggal

/LAP/X1/2012,tanggal 31 Desember 2012.58.Rencana Defenitif (RD), DAK bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran2012 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong,Tanggal 11 Januari 2012.59.Peraturan Menteri Negara lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor17 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Tekhnis Pemanfaatan dana AlokasiKhusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012.(digunakan dalam perkara ABDUL WAHID, SE., M.Si).8.

Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upayapenanggulangan kemiskinan perdesaan;Bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis Operasional dan Penjelasan PNPM MandiriRespek Tahun 2012, tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri adalahsebagai berikut :Sosialiasasi Program di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;b. Musyawarah Distrik Sosialisasi;= Persiapan Pelaksanaan (Pendataan Awal);=" Pelaksanaan Musdis;c. Musyawarah Kampung Sosialisasi (MKS);d. Pelatihan pelaku;e.

Ketua dan Bendahara;a Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Dinas BPMK KabupatenMamberamo Tengah;Permohonan pembukaan rekening penampung dana PNPM TPKD Eragayam tersebutdisetujuit oleh Bank Mandiri Cabang Wamena, sehingga terbitlah rekening BankMandiri Cabang Wamena atas nama TPKD Distrik Eragayam dengan nomorrekening :1540 0110 10083.Bahwa pembukaan rekening yang dilakukan oleh terdakwa BENI UAGA, A.Md.bersamasama dengan saksi NIKE GOMBO dan saksi YAFET JIKWA tersebuttidak sesuai dengan Petunjuk Tekhnis

Hal. 28Bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis Operasional dan Penjelasan PNPM MandiriRespek Tahun 2012, tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri adalahsebagai berikut :a. Sosialiasasi Program di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;b. Musyawarah Distrik Sosialisasi;= Persiapan Pelaksanaan (Pendataan Awal);=" Pelaksanaan Musdis;Musyawarah Kampung Sosialisasi (MKS);d. Pelatihan pelaku;e. Perencanaan Bersama Masyarakat (PBM);Tahapan yang harus dilakukan dalam PBM di Kampung adalah :1.

Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upayapenanggulangan kemiskinan perdesaan;Bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis Operasional dan Penjelasan PNPM MandiriRespek Tahun 2012, tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri adalahsebagai berikut :a.b.6.d.e.Sosialiasasi Program di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;Musyawarah Distrik Sosialisasi;= Persiapan Pelaksanaan (Pendataan Awal);=" Pelaksanaan Musdis;Musyawarah Kampung Sosialisasi (MKS);Pelatihan pelaku;Perencanaan Bersama Masyarakat

Memberikan bantuan tekhnis langsung kepada TPKK dan kelompokmengenai pembukuan, laporan dan pengembalian dana perguliran;g. Melakukan pemeriksaan pembukuan TPKK dan kelompok secaraberkalaatau sesuai kebutuhan;h. Membuka rekening di Bank pemerintah terdekat bersama pendamping distrikdan PJOK untuk dana operasional perencanaan;i Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) Operasional dan laporanpenggunaannya untuk dibahas dan disetujui bersama pendamping distrik danPJOK;j.

Raihmadan Putra Berjaya tersebut yang merupakan salah satu dokumen yang diwajibkan kepada setiap pelaku usaha pertambangan sebelum batubara yang diusahakan tersebut dapat dilakukan penjualan, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum; Menimbang, bahwa terhadap dokumen Surat Keterangan Pengiriman Barang (SKPB), Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Tekhnis Tambang (KTT) PT.

Belayan International Coal (PT.BIC), dengan demikian menurut hukum dengan diterbitkannya Surat Keterangan Pengiriman Barang (SKPB), Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Tekhnis Tambang (KTT) PT. Belayan International Coal, seakan-akan membenarkan asal usul batubara yang akan dijual oleh PT. Raihmadan Putra Berjaya berasal dari seam/Pit PT.

Isnaini, mengacu pada Pasal 51 KUHP, karena kewenangan yang melekat pada Direktur Utama adalah kewenangan yang sah untuk memerintahkan kepada terdakwa melakukan tugas dan tanggungjawabnya pada bagian tekhnis pertambangan, akan tetapi Majelis Hakim menilai Terdakwa memiliki kapasitas untuk melakukan pemeriksaan terkait batubara yang diproses sebelum diterbitkan Surat Keterangan Pengiriman Barang (SKPB) Nomor : 449/SKPB-BIC/IV/2019, tanggal 25 April 2019, Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Nomor :

449/SKAB-BIC/IV/2019 tanggal 25 April 2019, kemudian memberikan pertimbangan tekhnis atau saran kepada Direktur Utama agar menilai dapat atau tidak diterbitkannya dokumen dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa termasuk dalam kriteria turut serta melakukan tindak pidana tersebut; Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Raihmadan Putra Berjayatersebut yang merupakan salah satu dokumen yang diwajibkan kepada setiappelaku usaha pertambangan sebelum batubara yang diusahakan tersebut dapatdilakukan penjualan, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan yangmelanggar hukum;Menimbang, bahwa terhadap dokumen Surat Keterangan Pengiriman Barang(SKPB), Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang dibuat dan ditanda tanganioleh Terdakwa selaku Kepala Tekhnis Tambang (KTT) PT.

Belayan InternationalCoal (PT.BIC), dengan demikian menurut hukum dengan diterbitkannya SuratKeterangan Pengiriman Barang (SKPB), Surat Keterangan Asal Barang (SKAB)yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Tekhnis Tambang(KTT) PT. Belayan International Coal, seakanakan membenarkan asal usulbatubara yang akan dijual oleh PT. Raihmadan Putra Berjaya berasal dari seam/PitPT.

Isnaini, mengacupada Pasal 51 KUHP, karena kewenangan yang melekat pada Direktur Utamaadalah kewenangan yang sah untuk memerintahkan kepada terdakwa melakukantugas dan tanggungjawabnya pada bagian tekhnis pertambangan, akan tetapiHalaman 29 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Trg.Majelis Hakim menilai Terdakwa memiliki kapasitas untuk melakukan pemeriksaanterkait batubara yang diproses sebelum diterbitkan Surat Keterangan PengirimanBarang (SKPB) Nomor : 449/SKPBBIC/IV/2019, tanggal 25 April

2019, SuratKeterangan Asal Barang (SKAB) Nomor : 449/SKABBIC/IV/2019 tanggal 25 April2019, kemudian memberikan pertimbangan tekhnis atau saran kepada DirekturUtama agar menilai dapat atau tidak diterbitkannya dokumen dimaksud, makaMajelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa termasuk dalam kriteria turut sertamelakukan tindak pidana tersebut;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan hukum tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum Unsur Yang melakukan, yangmenyuruh melakukan

(Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).Bahwa Keterkaitan saksi dalam proyek ini adalah sebagai PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat KeputusanPPK Nomor UM.01.01/831/VI/2009 tanggal 5 Juni 2009.

Tugas sayasebagai PPTK adalah membantu PPK dalam pelaksanaan tekhnisdan administrasi, kewenangannya adalah melakukan pengawasansecara tekhnis maupun administrasi kegiatan.Bahwa secara tekhnis dilapangan adalah melaksanakan monitoringsetiap paket kegiatan agar sesuai dengan rencana tekhnis danrencana waktu pelaksanaan, secara administrasi memeriksakelengkapan laporan sesuai format yang berlaku serta menyangkutkeadaaan dari isi laporan.Bahwa Prosedur pengawasan yang saksi Lakukan dalampelaksanaan fisik

Menyetujui laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat olehKontraktor, diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan diketahuioleh PPK.Bahwa saksi juga mempunyai kewenangan untuk meyetujuipenggunaan material serta mutu dari pekerjaan tersebut.Bahwa kalau penggunaan material tidak sesuai dengan spesifikasi/syarat tekhnis yang tertuang dalam kontrak maka melalui konsultanpengawas berwenang untuk mengganti material tersebut danterhadap mutu pekerjaan yang tidak sesuai dengan syarat tekhnisyang tertuang dalam kontrak

/bestek berwenang untukmemerintahkan melalui konsultan pengawas untuk membongkarseluruh atau sebagaian pekerjaan tersebut unrtuk diperbaiki dandisesuaikan dengan syarat tekhnis sebagai mana yang tertuangdalam dokumen kontrak.

Bahwa MARSIANUS SITAR, ST sebagaiPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)berdasarkan Surat Keputusan PPK NomorUM.01.01/831/VI/2009 tanggal 5 Juni 2009.Tugas Saksi sebagai PPTK adalah membantu PPKdalam pelaksanaan tekhnis dan administrasi,105kewenangannya adalah melakukan pengawasansecara tekhnis maupun administrasi kegiatan.22.

Primaboss Mobilindo ;

PRIMABOSS MOBILINDO milik terdakwaseharusnya tidak lulus proses evaluasi sehingga tidak bisa diajukan sebagaiCalon Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Keramba dalam rangkaPemberdayaan Pembudidaya Ikan di Kawasan DAS akan tetapi Perusahaanlain yang diusung oleh BAMBANG TRI HARIYANTO (selaku PetugasPengaman proses tender dari Kepolisian Pekanbaru di Dinas PerikananProvinsi Riau) yang lolos evaluasi administrasi dan evaluasi tekhnis, namunakhirnya PT.

Put No.28/PID.SUS/2012/PTRproses evaluasi sehingga tidak bisa diajukan sebagai Calon PemenangPelelangan Pekerjaan Pengadaan Keramba dalam rangka PemberdayaanPembudidaya Ikan di Kawasan DAS akan tetapi Perusahaan lain yang diusungoleh BAMBANG TRI HARIYANTO (selaku Petugas Pengaman proses tenderdari Kepolisian Pekanbaru di Dinas Perikanan Provinsi Riau) yang lolos evaluasiadministrasi dan evaluasi tekhnis, namun = akhirnya PT.

Primaboss Mobilindo ;1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 523.3/PPD/APBD/2008/SK17 mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautanselaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia Lelang danPejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemeriksa Pekerjaan/Kegiatan sertaPengelola Tekhnis Kegiatan di Sub Dinas Pengembangan PerikananDarat Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008tanggal 12 Februari 2008 ;1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor :Kpts.

Put No.28/PID.SUS/2012/PTR15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.Tekhnis Kegiatan di Sub Dinas Pengembangan Perikanan Darat DinasPerikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 tanggal 12Februari 2008 ;1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor :Kpts. 1162/IV/2008 tanggal 14 April 2008 tentang Perubahan LampiranKeputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 19/l/2008 tentang Penunjukan ParaPejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada DinasPerikanan dan Kelautan Provinsi Riau

Primaboss Mobilindo ;1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 523.3/PPD/APBD/2008/SkK17 mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautanselaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia Lelang danPejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemeriksa Pekerjaan/Kegiatan sertaPengelola Tekhnis Kegiatan di Sub Dinas Pengembangan PerikananDarat Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008tanggal 12 Februari 2008 ;Hal. 50 dari 53 hal.

penentuan mengenai harta peninggalan, penentuanbagian masingmasing ahli waris, dan melaksanakan pembagian hartapeninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonanseseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris,penentuanbagian masingmasing ahli waris;Penetapan Nomor : 0357/Pdt.P/2016/PA.Gtlo Hal 6 dari 9Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis tersebut harus difahami sesuaikeperluan hukum oleh para ahli waris sepanjang permohonan tersebut tidakberlawanan dan beralasan hukum, mengingat tekhnis

dokumen atau sebuah akta adalahsah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah aktaadalah sah harus dalam bentuk gugatan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, bahwasanya Pemohonmengajukan permohonan tentang penetapan satu orang yang sama terhadapdua nama yang berbeda, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku IIsebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007pada Bab Il yang mengatur tentang tekhnis

YASID (Alm) selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) (dilakukan penuntutan secaraterpisah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 102 Tahun 2010tanggal 17 Maret 2010 dan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 331 Tahun2010 tanggal 11 Oktober 2010 dalam pengadaan Barang dan Jasa pada TahunAnggaran 2010 atau setidaktidaknya dalam tahun 2010 bertempat di BagianPerlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 atausetidaktidaknya ditempattempat lain yang masih termasuk

Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untukmenyiapkan administrasi maupun tekhnis pelaksanaan sesuai ketentuanperaturan yang berlaku.f. Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) dapat melaksanakan ikatan atau perjanjian yangmengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD dengan persetujuanoOo woPengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Barang.Selanjutnya saksi SUHARMUN, ST Bin M.

Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untukmenyiapkan administrasi maupun tekhnis pelaksanaan sesuaiketentuan peraturan yang berlaku.f. Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) dapat melaksanakan ikatan atau perjanjian yangmengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD denganpersetujuan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan KuasaPengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang.Selanjutnya saksi SUHARMUN, ST Bin M.

YASID (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Surat KeputusanBupati Lebong Nomor : 102 Tahun 2010 tanggal 17 Maret 2010 dan SuratKeputusan Bupati Lebong Nomor : 331 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010,saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK selaku Pelaksana PengadaanPakaian Dinas Harian dan Atributnya (dilakukan penuntutan secara terpisah)berdasarkan Akte Perubahan Perusahaan Nomor : 05 tanggal 14 September 2010Notaris Mufti Nokhman,

YASID(Alm) selaku PPTK adalah sbb :a.b.GiPPTK bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada PenggunaAnggaran (PA).Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan.Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untukmenyiapkan administrasi maupun tekhnis pelaksanaan sesuaiketentuan peraturan yang berlaku.Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) dapat

Setiap pencairan dana maka SMD dan Ketua Kelompok harusmembuat pengajuan yang diketahui tim tekhnis Kabupaten, dan untukpencairan berikutnya maka harus disertakan buktibukti penggunaandana yang pencairan pertama.7. Sehabis workshop diwajibkan magang pada kelompok selama 5 haridibuktikan dengan Surat Keterangan yang diketahui tim tekhnis untukpersaratan yang dikirimkan ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewandi Jakarta.8.

Bahwa Laporan Penggunaan Dana KTT GIRI MAKMUR tertanggal 5Desember 2011 sebesar Rp. 14.500.000, (empat belas juta lima ratus riburupiah) oleh saksi DHANI HERNOWO dan saksi RUSITO dipergunakan untukmengajukan rekomendasi ke Tim Tekhnis Kabupaten Banyumas dalampenarikan dana sebesar Rp. 105.500.000, (Seratus lima juta lima ratus riburupiah) pada tanggal 28 Desember 2011.

Setiap pencairan dana maka SMD dan Ketua Kelompok harusmembuat pengajuan yang diketahui tim tekhnis Kabupaten, dan untukpencairan berikutnya maka harus disertakan buktibukti penggunaan danayang pencairan pertama.HAL 52 DARI 202 HALAMAN, PUTUSAN TIPIKOR NO. 3/Pid.SusTPK/2019/PN.Smg.7. Sehabis workshop diwajibkan magang pada kelompok selama 5 haridibuktikan dengan Surat Keterangan yang diketahui tim tekhnis untukpersaratan yang dikirimkan ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan diJakarta.8.

Setiap pencairan dana maka SMD dan Ketua Kelompok harusmembuat pengajuan yang diketahui tim tekhnis Kabupaten, dan untukpencairan berikutnya maka harus disertakan buktibukti penggunaan danayang pencairan pertama.HAL 67 DARI 202 HALAMAN, PUTUSAN TIPIKOR NO. 3/Pid.SusTPK/2019/PN.Smg.7. Sehabis workshop diwajibkan magang pada kelompok selama 5 haridibuktikan dengan Surat Keterangan yang diketahui tim tekhnis untukpersaratan yang dikirimkan ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan diJakarta.8.

Setiap pemain yang memasang nomor maka uang pasangan (taruhan)dikumpulkan oleh terdakwa setelah terlebih dahulu ditulis dengan penadan kertas, kemudian terdakwa setorkan kepada MANGCEK MIDI(DPO), dimana tekhnis penyerahannya terkadang MANGCEK datangkerumah terdakwa dan kadang bertemu dijalan, setelah terlebih dahuludijumlahkan berapa jumlah uang pasangan dan berapa jumlah angkayang keluar, apabila jumlah uang pasangan lebih besar daripada angkayang keluar maka terdakwa bayarkan dengan uang yang telah