Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-09-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PA PATI Nomor 2093/Pdt.G/2020/PA.Pt
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
243
  • berkenaan dengan Eksepsi permohonan cerai talak Pemohon KonvensiHal. 36 dari 53 halPutusan Nomor 2093/Pdt.G/2020/PA.Ptkabur (Obscuur libel) dimana menurut Termohon Konvensi bahwa permohonanCerai Talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tidak menyhebutkan secararinci waktu/tanggal kejadian atau peristiwa yang terjadi, hanya menyebutkanbulan dan tahunnya saja serta Permohonan Pemohon Konvensi tidakmenjelaskan secara jelas dan runtut, tetapi dalildalil dari Pemohon Konvensicenderung saling tumpang tindin
Putus : 25-05-2015 — Upload : 01-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 584 K/Pdt/2015
Tanggal 25 Mei 2015 — PT GOLDHILL, ; YAYASAN KESEJAHTERAAN TABUNGAN DAN PENSIUN PEGAWAI PERTAMINA (YAKTAPENA) sekarang YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PERTAMINA (YKPP), dkk
7355 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa oleh karena SertifikatSertifikat atas nama Tergugat II s.d.Tergugat XII tumpang tindin dengan Hak Guna Bangunan Nomor22/Pasar Minggu atas tanah seluas 15973 m* atas nama PT Goldhill(vide Bukti P.1) sehingga terdapat cacat secara administrasipenerbitannya maka terdapat syarat kebatalannya, karena ituharuslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengansegala akibat hukumnya;13.Bahwa gugatan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi tidak jelas letak danbatasbatasnya adalah tidak benar, karena Surat
Register : 26-07-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 01-03-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 26/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat:
PT. TIWA ABADI, diwakili Dato DR. Low Tuck Kwong
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
Intervensi:
1.PT. SASANA YUDHA BHAKTI
2.PT. PERSADA BANGUN JAYA
367135
  • Penggugat di dalam butir 13 huruf a halaman 9 dan halaman 10 Gugatanmengajukantitiktitik koordinat berdasarkan ploting koordinat yangdilakukan oleh Penggugat terhadap IUP No. 503 milik Tergugat IlIntervensi 1 yang didalilkan masuk dalam izinizin usaha pertambanganPenggugat dimana lahan yang didalilkan tumpang tindin denganTergugat II Intervensi 1 memiliki luas + 1.662,96 Ha.
    JAWABANNYA JELAS TIDAK.Izinkan Tergugat II Intervensi 1 menelaah izinizin pertambangan yangdimiliki oleh Penggugat untuk menegaskan bahwa Penggugat tidakmemiliki hak atas tanah maupun lahan khususnya yang dianggapnyatumpang tindin dengan lahan Hak Guna Usaha milik Tergugat IlIntervensi 1.Setiap izin pertambangan yang diterbitkan sebelum tahun 2009,termasuk yang dimiliki oleh Penggugat, didasarkan pada UU No.Halaman 105 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD11/1967.
    sesungguhnya pada titiktitik koordinat yang ada dalam Gugatan yang sebenarnya sudahsejak lama dikuasai terlebih dahulu oleh Tergugat Il Intervensi 1sebagaimana telah diuraikan dalam butir 9 dan butir 10 halaman 4Jawaban ini.Tergugat II Intervensi 1 melalui SKEP BPN RI No. 140/2009 dan SKEPBPN RI No. 59/2010 dan juga sebagaimana sudah diuraikan pada butir 9dan butir 10 halaman 4 Jawaban ini telah dapat membuktikan bahwaTergugat II Intervensi 1 adalah pemilik yang sah atas lahanlahan yangdidalilkan tumpang tindin
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 540 K/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — RUMANTA, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN, DK
4124 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka dengan terbitnya sertipikat objeksengketa di atas tanah hak milik adat Para Penggugat, adalahsalah objek, yang mengakibatkan adanya tumpang tindin hakkepemilikan atas tanah, sehingga merugikan Para Penggugat;d.
Register : 06-03-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 22/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penggugat:
HAERUDDIN BIN .TAJUDDIN DG TOLA
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
2.NURHAYATI
Intervensi:
1.MANGGOANA ERMISA. SR.S
2.NURHAYATI
3.ERMAWATY
4.ERISANTY ARUSI RACHMAN, SH
5.ERWIN
6.ERFANDI
7.ERFAN HUTAMA
14983
  • Pasal 55 KUHP), untuk kemudian diputuskan dalam perkara Pidana;Bahwa agar tidak terjadi tumpang tindin dalam proses hukumnya mohonkepada Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksadan mengadili perkara ini untuk menunda pelaksanaan pemeriksaanHalaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor: 22/G/2020/PTUN.
Register : 16-11-2011 — Putus : 12-04-2012 — Upload : 30-07-2012
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 13/G/2011/PTUN-BKL.
Tanggal 12 April 2012 — Hj. Radiati melawan 1. KEPALA DESA PASAR SEBELAT KECAMATAN PUTRI HIJAU KABUPATEN BENGKULU UTARA dan 2. DIREKTUR PT. REKASINDO GURIANG TAMBANG
489428
  • Bahwa tindakan Tergugat untuk membatalkan SKT Nomor : 041adalah benar dan tepat guna menghindari adanya kerancuan dantumpang tindin SKTSKT yang bermasalah tersebut dan hendakmengeluarkan SKT sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;. Bahwa masuknya Tergugat II Intervensi dalam sengketa ini adalahuntuk menjaga dan memastikan hak Tergugat II Intervensi yangtelah membeli tanah milik H.
Register : 16-04-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan MS LHOK SEUMAWE Nomor 114/Pdt.G/2019/MS.Lsm
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
679
  • Dalam bagian pokok perkara, Tergugat telahmenolak penetapan hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernamaANAK diberikan kepada Penggugat, maka dari itu harapan Penggugatagar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak diberikan kepadaPenggugat menjadi tumpang tindin dan tak bernilai.
Register : 16-09-2016 — Putus : 14-10-2016 — Upload : 14-10-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 1/P/FP/2016/PTUN-SRG
Tanggal 14 Oktober 2016 — H. ZAENI MELAWAN: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
16991
  • Kepala Kelurahan Gebang Raya.10.KEPENTINGAN PEMOHON YANG DIRUGIKAN.Pemohon merasa dirugikan selaku pemilik dan meguasai obyek tanah, sertasudah membayar seluruh biaya permohonan sertipikat tersebut, karenaTermohon pada tanggal 27 Juni 2016 dan atau setidaknya sejak Permohonanini diajukan telah menghentikan proses sertipikatnya, dengan alasan obyektanah tumbang tindin dengan Sertipikat HGB No. 6646/ Gebang Raya atasnama : PT.
Putus : 20-05-2013 — Upload : 26-06-2013
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 302/Pid.B/2013/PN.Bjm
Tanggal 20 Mei 2013 — RUSDIANSYAH alias MACAN bin DUKAMAR
354
  • Adaro Indonesia dalam pembebasan lahansampai dengan pencairan :a) Bagi pemilik lahan yang ingin mengajukan untukpembebasan lahan harus registrasi di bagianpendaftaran dengan membawa Surat Kepemilikanasli dan KTP asili.b) Terhadap Surat Kepemilikannya dilakukanpengecekan lokasi oleh tim kompensasi untukdiketahui apakah lahan tersebut masuk dalamprioritas pembebasan atau tumpang tindin dalamarea pembebasan.
    Apabila terjadi tumpang tindihmaka langsung program pembebasan langsungdihentikan, namun apabila masuk dalam prioritasdan tidak tumpang tindin maka dapat dilakukanproses selanjutnya.c) Selanjutnya dijadwalkan dilakukan pengukuran olehtim mine survey untuk menetapkan luasan lahanyang selanjutnya data diproses sehingga terbitlahPLK (Peta Luasan Kompensasi).d) Setelah terbit PLK kemudian diserahkan ke BagianKompensasi untuk dilakukan negosiasi denganpemilik lahan untuk dilakukan kesepakatan oleh timnegosiasi.e
Register : 19-03-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 10/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
1.MAHYUDDIN IBRAHIM
2.ABDULLAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA LANGSA
Intervensi:
MARZUKI BIN AH
122294
  • Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan a quo tersebut oleh Tergugattelah menyebabkan terjadinya tumpang tindin (Overlapping) antaraSertipikat Nomor 1176 tertanggal 13 Februari 2017 Surat Ukur Nomor499/ 2016 tertanggal 06 Oktober 2016 Luas 24.909 m* atas namaMARZUKI BIN AH yang terletak di Desa Alue Dua Kecamatan LangsaBaro Kota Langsa dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1592 tertanggal 19September 2018, Surat Ukur Nomor 959/2018 tertanggal 19 September2018, luas 820 m?
Putus : 27-08-2013 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 219 /B/PK/PJK/2013
Tanggal 27 Agustus 2013 — BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA Inc. Ltd. vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3016 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut, tentu. melaksanakanketentuan PMK 11/2005 akan justru membawa masalah baru bagiPenggugat.Oleh karena itu, Penggugat merasa bahwa sanksi administrasi yangdiberikan oleh Tergugat melalui penerbitan STP 02 dan KeputusanDJP yang menolak permohonan penghapusan sanksi administrasitersebut adalah suatu hal yang sangat tidak adil mengingatketerlambatan Penggugat dalam memungut dan menyetor PPNadalah sematamata bukan karena kesalahan Penggugat, melainkankarena adanya kesimpangsiuran dan tumpang tindin
Register : 15-07-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN AMBON Nomor 130/Pdt.G/2015/PN.Amb
Tanggal 11 Januari 2016 — SISILIAWATI TANRIM, pekerjaan: Ibu Rumah Tangga beralamat di Jln. Darma Husada Utara Nomor: 18 Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada SEMUEL WAILERUNY, SH, M.Si, DAVID TUNY, SH, dan KORNELES LATUNY, SH, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2015 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 375/2015 tanggal 06 Juli 2015; selanjutnya disebut Penggugat. M e l a w a n 1. Ny. JOHANA HETERINA GASPERSZ, Sebagai Tergugat I ; 2. CLIFF GASPERSZ, Sebagai Tergugat II ; 3. Ny. JANNTY GASPERSZ, Sebagai Tergugat III ; 4. STEVEN GASPERSZ, Sebagai Tergugat IV ; 5. FRELYNO CH. GASPERSZ, SE, Sebagai Tergugat V ; 6. PAULINE GASPERSZ, SE, Sebagai Tergugat VI ; yang semuanya ahli waris dari Ir. Johanis Gaspersz, M.Si (almarhum) dan Ny. Petrosina A. Gaspersz (almarhumah), beralamat di Jalan Mutiara Nomor : 73 RT/RW.001/01 Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau – Kota Ambon, yang dalam hal ini untuk Tergugat I sampai dengan VI diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama 1. DOMINGGUS S HULISELAN,SH DAN 2. RONALD O SALAWANE,SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal t Agustus 2015, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 421/2015 tanggal 7 April 2015 dan kemudian untuk Tergugat II,IV dan V telah mencabut kuasa pada tanggal 20 Agustus 2015, yang selanjutnya disebut Para Tergugat.
10629
  • jelas batas sebelah timur dengan tanah negera dan sesudipengakuan penggugat sendiri bahwa objek sengketa adalah sebagian daritanah negera, bahwa penggugat masih tetap mengklaim bahwa tanah milikpenggugat diperuntukan untuk perluasan jalan mutiara tetapi penggugatsendiri tidak dapat membuktikan sebagdimana menjadi pertimbanganMajelis hakim dalam perkara No.06/G/2011/PTUN.ABN.Bahawa sebelum terbitnya sertifikat milik orang tua tergugat, telah melaluibeberapa tahapan dan objek sengketa tidak tumpah tindin
Register : 09-04-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 79/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat:
SIKWANDI
Tergugat:
PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR
5317
  • tuntutankompensasi, dengan alasan bahwa tuntutan Penggugat tentang kenaikanHalaman 28 dari 39 Putusan Nomor 79/Padt.SusPHI/2018/PN.Bdggaji dan pesangon hanya didasarkan pada asumsi yang tidak jelas, selainitu dalil Penggugat dalam perkara a quo tidak memiliki dasar hukum yangbersifat normatif dalam menentukan perhitungan gaji dan pesangon;Berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, oleh karena konstruksigugatan yang diajukan Penggugat tidak sempurna, dan tidak memenuhisyarat formil yaitu tumpang tindin
Putus : 25-11-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1707 K/PDT/2007
Tanggal 25 Nopember 2009 — H. MUSTAR ; Ny. Hj. MINAH; HADI SUROYO,
4438 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bastari ;Sehingga tanah Penggugat/Termohon tidak tumpang tindin dengan tanahmilik Tergugat I/Pemohon dan tanah milik Tergugat II/Pemohon II ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasan kesatu sampai dengan ketiga : Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judexfacti/Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang yang menguatkanputusan Pengadilan Negeri Kayu Agung sudah tepat dan tidak salah dalammenerapkan atau melanggar hukum
Putus : 25-06-2018 — Upload : 06-07-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 190/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 25 Juni 2018 — SUGENG JUMANI dkk lawan NOORJANAH
4425
  • Bahwa bagaimana mungkin hak atas tanah milik Penggugat yangdiperolehdari Soeparti Ramin bertumpang tindin dengan milik ParaTergugat dan baru diketahuinya tahun 2011 saat akan membayar SKPhasil bumi dan bangunan, yang ternyata telah dibayar oleh Tergugat, darimana Penggugattahu hal tersebut;Halaman 17 dari 38 halaman, Putusan No. 190/Pdt/2018/PT SMG8.
Putus : 03-12-2015 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN KENDARI Nomor 186/Pid.B/2015/PN.Kendari
Tanggal 3 Desember 2015 — M. MUCHSIN ZEN Alias ZEN
7619
  • dan kedua ;Menimbang, bahwa oleh karena itu orang yang telah membuat Berita AcaraHasil Rekontruksi Batas Sertifikat tersebut dapat dikatakan tidak valid atau tidakbenar tanpa didukung oleh buktibukti yang sebelumnya dari kantor pertanahanterhadap Hak Milik/SHM Nomor : 00839 tanggal 17 Nopember 2003 dengan luastanah 11.622 ,tentunya data hasil rekontruksi tersebut tidak mempunyai nilaipembuktian;Menimbang, bahwa bagaimana mungkin satu hamparan tanah yang terbagimenjadi 3 sertifikat bisa tumpang tindin
Register : 02-11-2017 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 27-04-2018
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Lbj
Tanggal 24 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
6727
  • Hal ini penting agar putusan Pengadilan terhadap tanahsengketa sekarang nantinya tidak terjadi tumpang tindin dengan putusanterhadap tanah yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketadisebelah barat, sebelah timur maupun sebelah utara; Teristimewa tanahyang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa disebelahTimur adalah tanah milik bapak Abdulahi yang perolehannya jugaberdasarkan Penyerahan Tanah Adat dari Fungsionaris Adat/Tua AdatNggorang bapak Mahmud Hasan samasama dengan Tergugat
Register : 03-12-2020 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 63/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 27 April 2021 — Penggugat:
HASAN POU
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BAUBAU
189117
  • Bahwa dari peta bidang tanah tersebut, terdapat tumpang tindin sebagian SertipikatHak Milik atas nama Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat IIIntervensi dan Sertipikat Hak Milik atas nama La Ode Musdin (vide bukti P2=bukti T9), yang mana selama persidangan berlangsung Para Pihak tidak pernahmembantah tentang adanya tumpang tindih sertipikat tersebut; 5. Bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi (vide bukti T.Il.Int1 danbukti T1) dengan sisa luas 373 m?
Putus : 08-12-2016 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2327 K/Pdt/2016
Tanggal 8 Desember 2016 — LOU BUN HWA vs. ZUBIR, dkk
16268 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang tumpang tindin dengan Hak Milik Nomor11540/Desa Sungai Raya atas nama Lou Bun Hwa Terletak di DesaSungai Raya, Kabupaten Kubu Raya (dahulu Kabupaten Pontianak),Provinsi Kalimantan Barat bertanggal 24 Oktober 2011 Nomor134/BAHGP/DV/2011 (Bukti P.10), yakni sebagai berikut:A.
Register : 13-03-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 06/G/2017/PTUN.PLK
Tanggal 5 Juli 2017 — CHAIRUL KASIM Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
136109
  • CHAIRUL KASIM(Penggugat) sesuai Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 24Tahun 1997, maka Tergugat seharusnya menunda proses dan tidakmenerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 07537 Tahun 2014 Desa /Kelurahan : Mentawa Baru Hulu atas nama AKHMAD FAUZLI.23.Bahwa faktanya Sertifikat Hak Milik Nomor : 07537 Tahun 2014 Desa /Kelurahan : Mentawa Baru Hulu atas nama AKHMAD FAUZI (objeksengketa) ternyata telah tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:5134 tahun 2001 An.