Ditemukan 1870 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tingin tindis
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 22-06-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 20-04-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 153/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 13 Nopember 2017 — Penggugat:
AMAQ NURHAYATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
84 — 45
  • Lalu Hasmadi yangmelakukan pengkuran mengatakan bahwa hasil pengukuran/pemetaanGPS, benar terjadi tumpang tindin kepemilikan dimana diatas tanahmilik Penggugatdengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1670, tanggal 3 Agustus 2000. SuratUkur Nomor 370/Sambalia/1999, tanggal 7 April 1999 dengan Luas 9.450m2. atas nama Amaq Nurhayati (Penggugat) yang dikeluarkan olehkepala Kantor Pertanahan Kab. Lombok Timur. terletak di Desa Sambalia,Kec. Sambalia Kab.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 28-01-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 6/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 1 Agustus 2019 — Penggugat:
PT. TANJUNG SILAE SINERGI, diwakili AIKUL PALIT
Tergugat:
Bupati Kutai Barat
Intervensi:
PT Borneo Citra Persada Abadi diwakili Ramli Hasan
1207 — 499
  • Kutai Barat TerhadapPermohonan Hak Guna Usaha PT Borneo CitraPersada Abadi melalui Surat Bupati Kutai BaratNomor 591/1421/BP2TTUP/X/2016 tanggal 06Oktober 2016 ;Foto kopi sesuai dengan aslinya SuratKonfirmasi Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten KutaiBarat Nomor 76/300/6407/IV/2017 tanggal 12April 2017, poin 1 menyebutkan bahwaberdasarkan peta monitoring lokasi KabupatenKutai Barat terhadap lokasi yang dimohonkan PTBorneo Citra Persada Abadi, tidak adanyatumpang tindin
    Tanjung Silae Sinergi dan Perwakilan dari Pemkab ;Bahwa saksi menyatakan pada saat pemasangan patok itu tidak adayang merasa keberatan ;Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tumpang tindin dengan izinyang lain ;Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tentang pertimbangan teknikpertanahan kebetulan saksi masuk pada maret tahun 2017 ;Bahwa saksi tidak pernah di kasih tahu kalau ada surat tersebut ;Bahwa pada saat pemasangan patok tersebut situasi kondisinya samapada saat kita melakukan Sidang Pemeriksaan
    formil secara formil tentunya ketika diterbitkannya sebuahputusan Beschikking yang salah Bupati bertanggung jawab dan harusmelakukan perbuatan hukum berikutnya kan tidak mungkin Bupatihanya memintah maaf apa yang terjadi harus dilakukan pencabutanpembatalannya BPN ini lah yang ada di area perkebunan kitabagaimana koordinatif itu harus dilakukan antara intern perusahaandan pemerintah atau yang berkuasa di lokasi tersebut yaitu Bupatisaya maksudkan demikian karena memang supaya tidak terjaditumpang tindin
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 22-07-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 56/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penggugat:
1.KOMARIAH
3.A. WAHAB
4.SULAIYAH
5.HANIYAH
6.ERNA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
176 — 133
  • dan terhadap SertipikatHak Guna Bangunan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang berdasarkan putusan perkara Nomor 16/G/2009/PTUNPLG,Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tingkat bandingdengan Nomor 24/B/2010/PT.TUNMDN, Putusan Kasasi Nomor 299K/TUN/2010 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 158 PK/TUN/2011 yangtelah berkekuatan hukum tetap, sehingga diatas tanah milik Para Penggugatberdasar Gambar Situasi nomor 556/1979 atas nama Hasyim menjaditumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-01-2009 — Upload : 26-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 274K/TUN/2008
Tanggal 21 Januari 2009 — PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL ; . PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk ; vs. HERMAN SIWY ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN,
163 — 223 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • demikian permasalahan pertamaterhadap atas tanah obyek sengketa statusnya adalah Tanah Negarabukan berasal dari tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 6104 Sebatas nama Loa Sok Tjoe dapat dibuktikan ; Dengan demikian Judex Factie telah melampaui batas wewenangnyasebagai peradilan administrasi, padahal peradilan yang palingberwenang menentukan status tanah/asalusul tanah adalah PeradilanUmum bukan Peradilan Tata Usaha Negara ; Bahwa terlebihlebin lagi Judex Factie telah mengabaikan adanyatumpang tindin
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 25-02-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 17/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 25 Agustus 2020 — Penggugat:
LELI MURNI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Intervensi:
1.Ir.ARYANTI SAYADI.
2.ARYANTO SAYADI.
3.FEBRIYANTI SAYADI.
4.ARI SETIAWAN
5.HENNY SETIAWAN
163 — 60
  • IP.02.05/93973.71/IV/2019, tanggal 29April 2019 diketahui bahwa terhadap permohonan hak atas tanah milikPenggugat oleh Tergugat tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan setelahdilakukan kegiatan pengukuran dan Pemetaan Kadastral ditemukan bahwabidang tanah yang dimohonkan terindikasi berada diatas hak lain ; Bahwa berdasarkan uraian data bukti T5 berupa gambar ukur,Nomor.1242/tahun 2017, diperoleh fakta bahwa bidang tanah yangdimohonkan Penggugat ternyata terindikasi tumpang tindin dengan bidangtanah
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2017 — Putus : 04-01-2018 — Upload : 23-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 606/PDT/2017/PT.DKI.
Tanggal 4 Januari 2018 — I MADE DAPIR >< AGUS SUPARMANTO CS
234 — 170
  • Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sepatutnyaMajelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quomenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk menghindariadanya pengulangan perkara yang diajukan oleh Penggugat dan adanyaputusan majelis hakim yang berbeda serta demi menghindari adanyatumpang tindin pemeriksaan perkara yang berujung pada tumpangtindihnnya putusan pengadilan yang akan memberikan ketidakpastianhukum, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan MS LHOK SEUMAWE Perdata Agama
Register : 16-04-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan MS LHOK SEUMAWE Nomor 114/Pdt.G/2019/MS.Lsm
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
72 — 9
  • Dalam bagian pokok perkara, Tergugat telahmenolak penetapan hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernamaANAK diberikan kepada Penggugat, maka dari itu harapan Penggugatagar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak diberikan kepadaPenggugat menjadi tumpang tindin dan tak bernilai.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 16-09-2016 — Putus : 14-10-2016 — Upload : 14-10-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 1/P/FP/2016/PTUN-SRG
Tanggal 14 Oktober 2016 — H. ZAENI MELAWAN: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
178 — 96
  • Kepala Kelurahan Gebang Raya.10.KEPENTINGAN PEMOHON YANG DIRUGIKAN.Pemohon merasa dirugikan selaku pemilik dan meguasai obyek tanah, sertasudah membayar seluruh biaya permohonan sertipikat tersebut, karenaTermohon pada tanggal 27 Juni 2016 dan atau setidaknya sejak Permohonanini diajukan telah menghentikan proses sertipikatnya, dengan alasan obyektanah tumbang tindin dengan Sertipikat HGB No. 6646/ Gebang Raya atasnama : PT.
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-03-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 11-04-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Spt
Tanggal 13 Agustus 2015 — SA'AYAH; Melawan 1. RUDIANTO; 2.CENDI;
84 — 12
  • , yang dilakukan padahari Selasa, tanggal 8 Februari 2011 oleh Kelurahan Pasir Putin dan ditandatangani oleh team pemeriksa dan juga Lurah Pasir Putih, dengankesimpulan tanah tersebut tidak tumpang tindin dan sesuai dengan suratPernyataan yang dibuat oleh pemohon (SAAYAH/ Penggugat);Surat Pernyataan SAAYAH tertanggal 10 Februari 2011 tentang tentangpenguasaan sebidang tanah negara di JI. Jend. Sudirman + KM.26,073sebelah kanan Jalan RT. 10/ RW. IV dalam wilayah Kel.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 14-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 13/G/2019/PTUN.PLG
Tanggal 17 September 2019 — LENIAWATY vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN,
181 — 86
  • padapokoknya menyatakan bahwa tumpang tindih hak atas tanah adalah salahsatu bentuk cacat hukum administrasi dalam pendaftaran tanah, hal manajuga merupakan aspek pengujian oleh Majelis Hakim terhadap penerbitanobjek sengketa dari segi formal prosedural dan material substansial, olehkarena itu Majelis Hakim menilai meskipun keempat objek sengketamerupakan tanda bukti hak atas tanah yang terdaftar pada KantorPertanahan, namun karena keempat objek sengketa terbit pada tanggal 17Desember 2008 dan tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 08-04-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26/PK/TUN/2011
Tanggal 8 April 2011 —
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terjadi sengketa seperti yang telahdikemukakan diatas, dimana dalam sengketa tersebut berkaitandengan unsur Perdata dan unsur Keputusan Tata Usaha Negara, danunsur perdatanya lebih dominan menyangkut sengketa tersebut makaditerapkan teori melebur, yaitu sengketa tersebut menjadi sengketaPerdata terlebin dahulu yang menyangkut masalah hak kepemilikanatas tanah yang sertifikat hak miliknya menjadi Objek Sengketa;Menimbang bahwa penerapan azas teori melebur ini untukmenghindari Putusan yang tumpang tindin
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 15-05-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 30-06-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 34/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 30 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat I : HABSAH Binti UMAR Diwakili Oleh : M. HUSIN, S.H.
Pembanding/Penggugat II : M. YUSUF Bin UMAR Diwakili Oleh : M. HUSIN, S.H.
Pembanding/Penggugat III : NURMALA Binti UMAR Diwakili Oleh : M. HUSIN, S.H.
Pembanding/Penggugat IV : FAUZIAH BintI UMAR Diwakili Oleh : M. HUSIN, S.H.
Pembanding/Penggugat V : BADRIAH Binti UMAR Diwakili Oleh : M. HUSIN, S.H.
Pembanding/Penggugat VI : MARZUKI Bin UMAR Diwakili Oleh : M. HUSIN, S.H.
Terbanding/Tergugat I : Hj. HALIMAH Binti ADAM Diwakili Oleh : ABD. RAHMAN M. NOER
Terbanding/Tergugat II : ZAINI Bin A. LATIF Diwakili Oleh : ABD. RAHMAN M. NOER
Terbanding/Tergugat III : MUHAMMAD NAZAR Bin ZAKARIA
Terbanding/Tergugat IV : NILAWATI Binti NURDIN
Terbanding/Tergugat V : BAKHTIAR Bin HASAN Diwakili Oleh : ABD. RAHMAN M. NOER
Terbanding/Tergugat VI : ABDUL MANAF Bin M. TAIB Diwakili Oleh : ABD. RAHMAN M. NOER
Terbanding/Tergugat VII : ROSMIATI Binti ABDULLAH
Terbanding/Tergugat VIII : ROSMANIDAR Binti ZAINAL ABIDIN
64 — 27
  • menunjukkanbahwa Para Penggugat sama sekali tidak mengetahui tentang asal usultanah objek terperkara yang digugat, sehingga memperjelas tentangKekaburan dari pada Gugatan Para Penggugat atas dan terhadap diri ParaTergugat, untuk mana tidaklah berlebihan jika Para Tergugat memintaKepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenanmenyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;2.Bahwa oleh karena objek terperkara yang dijadikan landasan utamaterhadap Gugatannya masih tumpang tindin
Pengadilan DILMIL III 15 KUPANG Pidana Umum
Register : 01-08-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan DILMIL III 15 KUPANG Nomor 21-K/PM.III-15/AD/VIII/2016
Tanggal 26 September 2016 — Pratu Abdurrahim
84 — 23
  • pidana benarbenar terjadidan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga apabila haltersebut tidak dipenuhi barulah permohonan tesebut dapat dikabulkan.Bahwa perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan PenasihatHukum adalah hal yang wajar dalam sistem peradilan yang bebas,karena masingmasing mengkaji persidangan dari sudut pandang yangberbeda, dan Pembelaan Penasihat Hukum adalah merupakan sisi laindari Tuntutan Oditur Militer, ibarat 2 (dua) sisi mata uang sehinggaterlihat seperti tumpang tindin
Pengadilan PN GRESIK Perdata
Register : 11-03-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 27-12-2020
Putusan PN GRESIK Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Gsk
Tanggal 16 September 2020 — Penggugat:
PT. TJAKRINDO MAS
Tergugat:
CV. ARTHA MUAT ABADI
574 — 39
  • Bahwa untuk menghindari adanya tumpang tindin Putusan Hukum yangberbeda untuk sebuah obyek hukum yang sama, maka harus menungguPutusan Hukum terkait Perkara banding sebagaimana tersebut diatas yangtentunya menjadi kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Perkara yangterdahulu; Oleh karena itu Gugatan Penggugat dalam perkara ini harus ditolakatau setidaktidaknya Gugatan tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkVerklaard);Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka (1) dan (2),dan (5) tersebut, akan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-09-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 444 PK/Pdt/2016
Tanggal 1 September 2016 — HARTONO VS MARIAMAN DAN PEMERINTAH RI DI JAKARTA MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBENUR KEPULAUAN RIAU DI TANJUNG PINANG cq. WALI KOTA TANJUNG PINANG DI TANJUNG PINANG cq. CAMAT KECAMATAN TANJUNG PINANG TIMUR DI TANJUNG PINANG
63 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Put Nomor 444 PK/Pdt/2016Nomor 2745, dirubah jadi Nomor 03422, SHM Nomor 3156, dirubah 3423,SHM Nomor 389, dirubah 3421 dan SHGB Nomor 162) jadi sertifikat yangmana satu yang saling tumpang tindin dengan tanah milik Tergugat ?Terhadap jenis gugatan yang diajukan Penggugat demikian, sudah barangtentu tidak bisa dipahami dan dimengerti sehingga akan membingungkanbagi para pihak maupun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-04-2013 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 05 K/TUN/2013
Tanggal 3 April 2013 — PT. ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK vs. BUPATI KONAWE UTARA, dkk
249 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jadi Surat Keputusan Tergugat yang saat inimemberikan izin menambang kepada pihak lain dalamwilayah tumpang tindin dengan IUP Penggugat, terbuktitelah melanggar isi dari Diktum Pertama Keppres No.41/2004.4.1.6.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 06-10-2016 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 03-04-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 242/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 21 Maret 2017 — Mat Soleh Bin H. Marjuki, DKK;1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, 2. FREDDY THEONARDUS PRASETYO
63 — 49
  • berkekuatan hukum tetap yaitu mempersoalkankembali Girik C No. 2255 yang telah dimintakan hak miliknya yang dinyatakantumpang tindih dengan Girik C No. 706 oleh Para Penggugat sebagaimanadinyatakan dalam posita gugatannya angka tiga belas;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan hukum dalamperkara Nomor: 76/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel yang menyatakan bahwa antara Girik CNo. 706 milik Para Penggugat dengan Girik C No. 2255 yang menjadi alas hakterbitnya Objek sengketa a quo tidak saling tumpang tindin
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Umum Penggelapan
Register : 09-09-2014 — Putus : 23-09-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan PT PEKANBARU Nomor 223/Pid.B/2014/PT. PBR
Tanggal 23 September 2014 — JEFRI ANTONIUS
67 — 18
  • merupakan kejahatan yang diancam denganpidana pokokyang sama, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut:Bahwa pada pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pastipada tahun 2010 di Kampung Ponjen RT.002 RW.005 Kel.Tanjung RiauKec.Sekupang Kota Batam, terdakwa memanggil saksi ERTININGSIH yaituanak kandung terdakwa yang pertama, ke kamar terdakwa, selanjutnya saksi disuruh memijit terdakwa, pada saat sedang memijit, terdakwa memaksa saksiuntuk membuka celana saksi, kemudian saksi di tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 16-08-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1391 K/Pdt/2016
Tanggal 16 Agustus 2016 — NELLY TUDUS VS Para Ahli Waris dari BARNETJE RAWUNG, COWN RAWUNG, ALTJE RAWUNG, ADE RAWUNG, BARINA RAWUNG, NELTJE OLEY, EMOR WOLTER SOMPOTAN, JAN SOMPOTAN, ALFIRA KOKOY, WEMPI KARUNTU, RAMEI SUMURUK, MARIE SUMURUK, MESAK TANGKUDUNG, NELTJE TUDUS DAN NOCH TUDUS, DKK
124 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sulawesi Utara yang telah menyerahkan tanah/objek sengketakepada Tergugat III, dan perbuatan Tergugat III yang telah menguasai objeksengketa berdasarkan penyerahan /penunjukkan dari Tergugat Il, danperbuatan Tergugat II yang telah bermohon untuk menerbitkan sertifikat Hakpakai dimana didalamnya termasuk tanah/objek sengketa kepada TergugatIV serta perbuatan Tergugat IV yang telah menerbitkan sertifikat Hak PakaiNomor 9/Bitung Barat dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Bitung Tengahyang telah tumpang tindin
Pengadilan PN UNAAHA Perdata
Register : 02-12-2020 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PN UNAAHA Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Unh
Tanggal 25 Mei 2021 — Penggugat:
1.Sabaruddin
2.Ilham Adiguna, S.H.,M.H
Tergugat:
PT. TANI PRIMA MAKMUR (TPM)
107 — 38
  • TaniPrima Makmur, Sabaruddin dan Ilham Adiguna ke lokasi tanah saksisesuai sertifikat 00069 an Djabal Nur Moita, namun saat di lokasi saksitidak bisa pastikan tanah saksi karena saat ini sudah tidak jelas lagi karenasudah di penuhi kelapa sawit dan patokpatoknya hilang digusur, saksitidak tahu lagi apakah tanah saksi masuk dalam objek sengketa atau tidak; Bahwa tidak ada yang menyampaikan tanah saksi dengan Sabaruddinsaling tumpang tindin namun saksi dipanggil untuk dimediasi untukmenentukan posisi