Apakah penerbitan objek sengketa a quo telah tumpang tindin/letak yang sama dengan tanah milik Penggugat yangbersertifikat sebagaimana dalilHalaman 44 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 170G/2018/PTUN.SMG Pengugat? ;2. Apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketatelah sesuai sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturanperundangundangan yang berlaku dan Azasazas UmumPemerintahan yang baik secara prosedur maupun substansi?

Put Nomor 444 PK/Pdt/2016Nomor 2745, dirubah jadi Nomor 03422, SHM Nomor 3156, dirubah 3423,SHM Nomor 389, dirubah 3421 dan SHGB Nomor 162) jadi sertifikat yangmana satu yang saling tumpang tindin dengan tanah milik Tergugat ?Terhadap jenis gugatan yang diajukan Penggugat demikian, sudah barangtentu tidak bisa dipahami dan dimengerti sehingga akan membingungkanbagi para pihak maupun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini.

Jadi Surat Keputusan Tergugat yang saat inimemberikan izin menambang kepada pihak lain dalamwilayah tumpang tindin dengan IUP Penggugat, terbuktitelah melanggar isi dari Diktum Pertama Keppres No.41/2004.4.1.6.

berkekuatan hukum tetap yaitu mempersoalkankembali Girik C No. 2255 yang telah dimintakan hak miliknya yang dinyatakantumpang tindih dengan Girik C No. 706 oleh Para Penggugat sebagaimanadinyatakan dalam posita gugatannya angka tiga belas;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan hukum dalamperkara Nomor: 76/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel yang menyatakan bahwa antara Girik CNo. 706 milik Para Penggugat dengan Girik C No. 2255 yang menjadi alas hakterbitnya Objek sengketa a quo tidak saling tumpang tindin

Dalam bagian pokok perkara, Tergugat telahmenolak penetapan hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernamaANAK diberikan kepada Penggugat, maka dari itu harapan Penggugatagar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak diberikan kepadaPenggugat menjadi tumpang tindin dan tak bernilai.

Kepala Kelurahan Gebang Raya.10.KEPENTINGAN PEMOHON YANG DIRUGIKAN.Pemohon merasa dirugikan selaku pemilik dan meguasai obyek tanah, sertasudah membayar seluruh biaya permohonan sertipikat tersebut, karenaTermohon pada tanggal 27 Juni 2016 dan atau setidaknya sejak Permohonanini diajukan telah menghentikan proses sertipikatnya, dengan alasan obyektanah tumbang tindin dengan Sertipikat HGB No. 6646/ Gebang Raya atasnama : PT.

. ; Berdasarkan fakta dan uraian diatas dengan terdapat begitu banyak perkarayang diperiksa berbeda tetapi objeknya masih dalam satu hamparan objeksengketa yang di Klaim milik PENGGUGAT dan lebih penting lagi semuanyabelum ada yang inkrah (belum berkekuatan hukum tetap), makadikhawatirkan kedepannya tidak tertutup kemungkinan satu objek tanah(Persil 30 dimaksud) akan terjadi tumpang tindin Putusan yang berbeda dikemudian hari. ;h.

Berdasarkan fakta dan uraian diatas dan dengan terdapat begitu banyakperkara yang diperiksa berbeda tetapi objeknya masih dalam satu hamparanobjek sengketa dan lebih penting lagi semuanya belum ada yang inkrahHalaman 66 dari 107 halaman Putusan Nomor : 61/G/2017/PTUN.BDG(belum berkekuatan hukum tetap) berpotensi akan berbedabeda putusanhukumnya dan akan menimbulkan' ketidak pastian hukum, makadikhawatirkan kedepannya tidak tertutup kemungkinan satu objek tanah(Persil 30 dimaksud) akan terjadi tumpang tindin

Yang dimaksud komplementeradalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayahprovinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapisatu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindin kKewenangandalam penyelenggaraannya;Oleh sebab itu, dalam hal pelaksanaan penataan ruang di KabupatenKulon Progo telah dilaksanakan secara berjenjang dan komplementersesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUPR (Gambar 1);Halaman 41 dari 67 halaman.

penggugat;Bahwa dasar untuk meninjau lokasi tanah tersebut karena ada suratSKPT yang diperlihatkan Penggugat kepada Lurah Tondo yang ditanda tangani oleh Lurah Talise terdahulu;Bahwa ada batas Kelurahan Tondo berupa Pal dekat laut, dulunyabatas Kelurahan Tondo dan Talise ada sungai namun sekarangsungainya sudah kering dan sudah menjadi tempat pemukiman; Bahwa lokasilisasi masuk Kelurahan Tondo sebelah Selatan; Bahwa POLSEK Palu Timur masuk Kelurahan Talise; Bahwa menurut penggugat tanahnya tumpang tindin

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan dari KantorPertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 27 November 2018,dinyatakan bahwa: berdasarkan data yang ada pada peta pendaftaran,bidang tanah yang dimohonkan tersebut tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik Nomor 9941/2010 atas nama Jasman Ridho, SuratUkur Nomor 20300/2010 Desa Baru, Kecamatan siak Hulu, Kampar;4.

Bahwa sebelum menanggapi Gugatan Penggugat, terlebin dahuluTergugat.Ill, menunjukkan /mengoreksi penomeran / nomor urut dalamHalaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN SbrPosita Gugatan Penggugat, tumpang tindin atau nomor yang rangkap,sehingga sangat mempengaruhi tertid administrasi dalam Jawaban ;2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Para Tergugat(Hj.DEWI,SE Binti H.

Negeri Semarang dalam PutusanNomor 05/Pailit/2014/PN.Niaga.Smg tanggal 13 Mei 2014, dalam lingkupUndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang, selanjutnya Penggugat pula yang semulamengajukan Gugatan lainlain yang dicatat dalam register perkara Nomor :03/Pdt.Sus.Gugatan lainlain/2016/PN.Niaga.Smg dan telah diputus kalahdi Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang, maka Penggugatyang saat ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum namuntumpang tindin

Maka dengan terbitnya sertipikat objeksengketa di atas tanah hak milik adat Para Penggugat, adalahsalah objek, yang mengakibatkan adanya tumpang tindin hakkepemilikan atas tanah, sehingga merugikan Para Penggugat;d.

Pasal 55 KUHP), untuk kemudian diputuskan dalam perkara Pidana;Bahwa agar tidak terjadi tumpang tindin dalam proses hukumnya mohonkepada Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksadan mengadili perkara ini untuk menunda pelaksanaan pemeriksaanHalaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor: 22/G/2020/PTUN.

Bahwa tindakan Tergugat untuk membatalkan SKT Nomor : 041adalah benar dan tepat guna menghindari adanya kerancuan dantumpang tindin SKTSKT yang bermasalah tersebut dan hendakmengeluarkan SKT sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;. Bahwa masuknya Tergugat II Intervensi dalam sengketa ini adalahuntuk menjaga dan memastikan hak Tergugat II Intervensi yangtelah membeli tanah milik H.

tokohmasyarakat) dan Babinkamtibmas Gunung Telihan sesuai Berita AcaraPenyelesaian Tanah Penggugat tanggal 25 Oktober 2013 untuk dapatdimusyawarahkan bersama penyelesaiannya dengan ukuran panjang Timur :Page 49 of 79 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.BON.15.16.17.10+12+43 m dan Barat 72,60 m; lebar Utara : 45 m dan Selatan : 49 m;dengan luasnya : + 3.331 m2 sebagaimana yang telah diuraikan Penggugatpada butir.8 dan butir.9 diatas, yang lokasinya berada pada bagian belakangTerminal, sehingga tumpang tindin

Biri Lege TurutTergugat Il seluas 2.050 m2 ;Bahwa oleh karena itu, sisa tanah Penggugat yang diukur bersama sesuaiBerita Acara Penyelesaian Tanah tanggal 25 Oktober 2013 sebagaimanayang diuraikan Penggugat pada butir.13 dan butir.14 diatas, yang tumpangPage 50 of 79 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.BON.18.19.20.tindin dalam lokasi Sertifikat Hak Pakai No.31 tanggal 05 Desember 1996 a.n.Turut Tergugat Ill pada bagian belakang Terminal Bontang tersebut telahdapat dibuktikan telah dihilangkan atau digelapkan

dibuat YAYASANKALANG INDAH PERMAI", dengan membuat kaplingankaplingan danbatasbatas tanah baru, Parit Baru dan Badan Jalan Baru serta sertaTERGUGAT (TIKIL JUNI SAERANG, SH) dan TERGUGAT II (ALPIANNONO Alias NONO) membuat bangunan Pondok sederhana dari Kayudiatas badan jalan yang telah ada dibuat YAYASAN KALANG INDAHPERMAI untuk untuk menghalanghalangi PARA PENGGUGATmembersihkan, mengelola serta memanfaatkan tanah tersebut, dimanafakta lokasi Tanah KOPERASI SERBA USAHA PENYANG SANGKALEMOtidak tumpang tindin

Raya yakni terletak dahu/lu di Jalan Yos Sudarso, KelurahanPalangka , Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya (sebelumPemekaran Wilayah Kecamatan Kecamatan Pahandut) dan sekarang diJalan Yos Sudarso XVIII, RT.0O07/RW.025, Kelurahan Palangka,Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi KalimantanTengah, maka untuk itu beralasan menurut hukum Gugatan ini diajukandan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Palangka Raya ;Bahwa oleh karena lokasi Tanah YAYASAN KALANG INDAH PERMAItidak tumpang tindin

29/G/2021/PTUN.SBY.Halaman 46 dari halaman 89h. bahwa, areal seluas +506,36 ha, yang dikeluarkan untuk para petanitersebut pada butir g diatas, tidaklah jelas lokasinya, baik di peta maupun dilapangan karena tidak ditetapbkan dengan jelas pada persil bekas hakerfpacht mana yang dimaksudkan dalam acara pengeluaran tersebut, dansementara itu 1551 KK petani belum menguasai tanah garapan manapun.i. bahwa dengan demikian pemberian HGU tersebut, pada bagianbagiantertentu. yang diberikan HGU, tumpang tindin

Nomor 982, 1038 dan 983, dan juga tumpang tindin denganareal tanah obyek landreform sebagai tanah pertanian berdasarkan SKMenteri Dalam Negeri Nomor SK. 208/DJA/1981 tertanggal 30 Desember1981, dan oleh karenanya ditetapkan untuk menata kembali Areal TanahPerkebunan PT.

Bahwa dengan demikian terbukti Penggugat telah menempuhupaya Administratif sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 6/2018;Bahwa Penggugat mendapatkan kepastian tanah miliknya overlapatau tumpang tindin dengan Obyek Sengketa dan Objek Sengketa IIHalaman 10 Putusan Nomor: 70/G/2020/PTUN.SMGsetelah melalui upaya administratif dan berdasarkan Surat Nomor :MP.01.03/235733.74/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 dari Tergugat Perihal :Surat Pemberitahuan Mediasi telah

SuratUkur Nomor : 195/Banbankerep/2008 tanggal 14 Maret 2008 seluasHalaman 37 Putusan Nomor: 70/G/2020/PTUN.SMG2.250 m2 (dua ribu dua ratus lima puluh meter persegi) atas namaTJIA SIE JOENG (ic.Tergugat Il Intervensi 1) dan Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor : 00512/Banbankerep, penerbitan tanggal 25 Maret2008, Surat Ukur Nomor : 196/Banbankerep/2008 tanggal 14 Maret2008 seluas 2.250 m2 (dua ribu dua ratus lima puluh meter persegi)atas nama BUDI SETIONO (ic.Tergugat II Intervensi 2) telah terjaditumpang tindin

WIDI WULANDARI, Merupakan cacat hukum administratifkarena terdapat tumpang tindin Hak atas tanah dengan Sertipikat HakMilik PENGGUGAT;Bahwa setelah PENGGUGAT teliti dan cermati, yang merujuk kepadaOBJEK SENGKETA yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 11052 adalahbukan berada pada objek lokasi atas tanah Milik PENGGUGAT,melainkan bahwa yang merujuk kepada objek lokasi atas tanah a quoberdasarkan pengakuan dan klaim dari HJ.

WIDI WULANDARI,Merupakan cacat hukum administratif karena terdapattumpang tindin Hak atas tanah dengan Sertipikat Hak MilikPENGGUGAT;Halaman 28 dari 142 Putusan Perkara Nomor : 144/G/2020/PTUN.BDGBahwa dengan demikian atas keputusan TERGUGAT telahmemberikan ketidakpastian hukum kepada PENGGUGAT danbertindak sewenangwenang yang berdampak kerugian nyatakepada PENGGUGAT;21.

Bahwa sertipikat sebagaisuatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendafataran tanah : harus jelas jenis haknya, nomorhaknya, letaknya (territorial/locus), subjek hak, tanggal penerbitan, Badandan/atau Pejabat Pemerintahan, luas, Gambar Ukur dan/atau GambarSituasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di frasa kalimatyang hanya menyebutkan ...diduga tumpang tindin dengan Sertifikat Hak MilikNo. 11052/Cisaranten Kulon .. bukti T4= bukti T Il