Ditemukan 1378 data
135 — 292
Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas atas dalil Penggugat yang menyatakanpada tanggal 23 Februari 1996 telah melegalitaskan hak atas tanah dengan pengakuan HakEigendom Verponding 6424 membuat surat pengakuan hak atas tanah milik orang lain,bukanlah perbuatan yang legal, tetapi Perbuatan Melawan Hukum Tanah yang diakuioleh Penggugatfsebagai tanah garapannya sejak tahun 1983 telah dihaki / telah menjadi milik CharlyTorang Siahaan (orang tua Tergugat III), hal ini sebagaimana tersebut dalam AktaPenjualan
366 — 125
Harta sebagaimana suratketerangan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Cterjadi percampuanharta atatan Sipil DKI Jakarta Raya Nomor : 603/1/755.23 tertanggal 21 Mei 2002,sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 KUHPerdata/BW, makademi hukum dalam perkawinan kedua tersebut Telah terjadi percampuran hartasepenuhnya ;32VIVIVillBahwa kecuali Bilyet DepositoBilyet Deposito atas nama PEWARIS masih tersimpan diBankbank yang bersangkutan, maka secara keseluruhan asetaset tersebut dihaki
131 — 63
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Tml hal. 68 dari 89 hal.oleh Penggugat maupu para Tergugat I, II, HI, IV, V, VI, VU, VII dan IX dantelah diperiksa Bersamasama di depan persidangan ini dikaitkan denganketerangan saksi Siswanto dan Utuh Than Unting (keduanya didengarketerangannya di depan persidangan tanpa mengucapkan sumpah/janji,sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti perkara ini), makahakim memperoleh pengetahuannya yaitu bahwa tiaptiap bidang tanahobyek sengketa yang pada saat ini dihaki
LODEWIK BAIKABEL
Tergugat:
1.TRINY TALESU
2.JHON LAMATOKAN
3.YABES JENMAKAL
119 — 33
tanah milik Lodewik Bainkabel (pen ggugat)sekarang berbatasan dengan Jalan aspal; Selatan berbatasan dengan tanah tanah milik Sainudin Kalake; Barat berbatasan dengan tanah milik Lodewik Bainkabel (penggugat) ;Bahwa tanah warisan tersebut secara sepihak oleh para tergugat telahmenguasai dan memilikinya tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugatsebagai yang turut berhak sehingga merupakan perbuatan melawan hukum (PMH)dan perbuatan turut tergugat telah menerbitkan SHM atas tanah obyek sengketayang dihaki
1.Drs. Abd. Rahman Karaeng Sikki
2.Dra. Hj. R. Krg. Suginna
3.Abd. Rahim Krg. Magassing, S.H, M.H.
4.Abdul Rajab Karaeng Rapanna
5.Muh. Yunan Krg. Tompobulu
6.Jamaluddin Krg. Mangawing, SE
7.Patta Kebo Krg. Parang, ST.
8.Fitriani Bakri, S.Sos
Tergugat:
Hasbuddin Adamsyah Bin Tolok Syahid
Turut Tergugat:
1.Andi Nurlina
2.Muh. Ilyas
3.Rustan
4.H. Hasan
217 — 191
ADAM yang sudah begitu lamayakni sejak tahun 1939 tanpa ada klaim dari PENGGUGAT kepadaTERGUGAT maka pasal 10 UU NO. 5 tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok Pokok Agraria telah menetapkan bahwa kewajiban untukmengerjakan / mengusahakan sendiri secara aktif adalah yang mempunyaihak itu secara langsung turut serta dalam proses produksi, serta apabiladikaitkan pula dengan pasal 15 dan pasal 52 ayat (1) UU No 5 tahun 1960tentang aturan mengenai kewajiban memelihara tanah yang dihaki.
Terbanding/Tergugat I : TUAN LA UNA
Terbanding/Tergugat IV : TUAN LA DEHE
Terbanding/Tergugat II : TUAN ALPIAN
Terbanding/Tergugat III : TUAN HUSPIADI
89 — 71
yang diajukan oleh Para Tergugat.Bahwa terhadap dalil gugatan halaman 4 nomor 9 Para Tergugatmenanggapinya sebagai berikut :Bahwa dalam rumusan Pasal 4 ayat (4) disebutkan bahwa apabila di atastanah yang akan diberikan Hak Guna Usaha tersebut terdapat bangunandan/atau tanaman milik pihak lain yang keberadaannya sah secara hukum,maka pemegang Hak Guna Usaha dibebankan untuk memberikan gantikerugian kepada pemilik bangunan/tanaman yang ada di areal itu sebagaipenghargaan terhadap hak atas tanah yang dihaki
134 — 95
Bahwa Penggugat adalah keturunan dan ahli waris dari Ninna Manurungatau Oppu Sanggam yang merupakan keturunan dari Oppu Sosuharonyang telah membuka kampung (Mamukka huta) yang selanjutnya disebuthuta Sosor Mangadar yang meliputi Sokkorsokkor, Harangan Borta,Sibagurbagur, Saba Langit dan Batu Nagok dan telah ditempati, dihaki,diusahakan serta dikuasi selama ratusan tahun.
ASMARA binti ADUD
Tergugat:
1.UKIN AKBAR
2.SAYANI
3.Hj. WAHIDAH
4.RAMLAN
5.MISDIN
6.RASYIDAH, Nyonya BUKRAN AMAN alm
122 — 167
Dengan adanya hak penguasaan atas tanah, maka menimbulkanserangkaian wewenang, kewajiban beserta larangan bagi pemegang hak untukberbuat sesuatu atas tanah yang dihaki (vide buku Hukum Agraria IndonesiaSejarah pembentukan undangundang pokok agraria, isi, dan pelaksanaannyakarangan Prof.
71 — 54
Dalil angka 12 haruslah ditolak atau dinyatakan tidak diterima.Karena :Objek tanah tersebut bukanlah TANAH NEGARA BEBAS dan bukan pulatanah milk Pemerintah Kota Kupang akan tetapi tanah yang dikuasai dan dihaki, diusahakan dan dimiliki oleh TAROTJI ALNABE (Almh) dan suaminyaTHOMAS ALNABE (Alm) jauh sebelum terbentuknya kota Administratifkupang dan pajak Bumi dan Bangunan (PBB)nya masih atas nama TAROTIIALNABE (Almh)//THOMAS ALNABE (Alm).Bahwa kepada Desa Alak (Bapak ABRAHAM BAITANU) pernah mengajakpenghuni
Ni Wayan Korti
Tergugat:
1.Drs. I Wayan Wiryawan
2.Putu Mita Div'e Pramesti
3.Winata Rusli
Turut Tergugat:
1.I Nyoman Suwendri
2.I Nyoman Kari
3.Martalena, SH, M. Kn
4.Badan Pertanahan Nasional Tabanan
105 — 48
Wayan Wiryawan yang terletak di Desa Buwit, Kediri,Tabanan dengan luas 2.037 M2 adalah milik Penggugat dandapat dihaki oleh Penggugat"Petitum gugatan Penggugat angka 3 tersebut sama sekali tidakditunjang oleh datadata dan alasanalasan hukum sebagai dasarbagi Penggugat untuk menuntut tanah milik Tergugat I.> Dalam Posita gugatannya Penggugat sama sekali tidak adamenyinggung tentang :e Kepastian hukum atas kesepakatan jual beli tanahSertifikatHak Millk Nomor : 366, Surat Ukur Tertanggal 25 Juni 1996
1.HELENA CICILIA PIONTEK, SE dkk
2.Gede Steve Sastradinata
3.Made Clifton Candra Dinata
4.Komang Dave Dewananta
Tergugat:
1.Drs. I GEDE WIDARMA SUHARTA, MM
2.MADE ADY MASTIKA
3.Ir. I NYOMAN ARI SISWADI
Turut Tergugat:
1.NI LUH PASMINI
2.KETUT SUADNYANI
3.NI LUH SUHELLI TRISNAWATI
239 — 96
tercatat atas nama KETUTTRISNA ARYADI yang merupakan harta waris yang dihaki oleh Para Penggugatdinyatakan sebagai perbuatan melawan hukumnya Tergugat , Tergugat II, danTergugat III;DALAM KONVENSIDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa karena dalam Jawaban Para Tergugat dan ParaTurut Tergugat termuat juga eksepsi sebagai bantahan terhadap pemenuhansyarat formalitas gugatan maka agar putusan ini tidak siasia nantinya makaharuslah eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ini dipertimbangkanterlebih dahulu
166 — 39
hubunganhukum kongkret dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia, hak inimerupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam Hukum TanahNasional, bahwa Hak Bangsa ini merupakan terminologi dari pasal 1 ayat (1),ayat (2), dan ayat (3), hak bangsa ini meliputi unsurunsur pemegang hakdiartikan bahwa subyek hak bangsa adalah seluruh rakyat Indonesia sepanjangmasa yang bersatu dengan bangsa Indonesia, yaitu generasigenerasiterdahulu, sekarang dan generasigenerasi yang akan datang, selanjutnyatanah yang dihaki
1.ANNI SIREGAR PULUNGAN
2.ROKY RAHMAT
Tergugat:
Kepala Kantor PertanahanWilayah Kota Jakarta Barat
350 — 232
Putusan Nomor: 184/G/2021/PTUNJKT.Si:38.39.40.41.Bahwa, menurut Boedi Harsono, hak atas tanah merupakan hakpenguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajibandan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenaitanah yang dihaki.
62 — 35
Bahwa dari keterangansaksisaksi dipersidangan bahwa sudah sejak dahulu jalan / gang / lorongtersebut dipergunakan sebagai jalan umum sehingga jelas dari bukti P9batas utara berbatasan dengan lorong, artinya bahwa lorong tersebut sudahmenjadi milik social ; Menimbang, bahwa dalam UndangUndang PokokPutusan No. 01/Pdt.G/2011/PN.Bjw. hal. 61 hari 68 halaman62Agraria Tanah mempunyai fungsi social maka tidak mungkin kemudianfungsi social tersebut kemudian dihaki lagi dengan hak milik / kepemilikanseseorang
102 — 43
pertautan antaraketerangan Saksi KAWAU LANDUNA, Saksi IWAN TEDDY, Saksi NGABI TUBUK danSaksi UMBU KAMBARU JANGGA MEHA, Saksi KARAUHI YADI, Saksi KAHORAHUNGGU ANDING, Saksi NDAMUNG MARAMBA AWANG, dan Saksi LUNDuJIKABORANG, yang saling bertautan sehingga menjadi fakta hukum dan tidak puladibantah baik oleh Para Penggugat maupun oleh Para Tergugat sehingga harusditerima, bahwa KOTA LANDU telah meninggal dunia pada tahun 1971, maka dengandemikian seluruh harta kekayaan KOTA LANDU menjadi harta waris yang dihaki
Sabaruddin bin Muhammad Yatim
Tergugat:
1.Masni Binti Muhammad Yatim
2.Asmawati Binti Muhammad Yatim
3.Ratna Wilis Binti Muhammad Yatim
4.Ali Yurisman Bin Ali Amran
5.Rika Esa Fitri Binti Ali Amran
6.Ova Binti Ali Amran
7.Yeni Fitri
8.Farida Ningsih
117 — 86
Dalam perkara a quo yang diselesaikan oleh KAN LingkuangAua adalah sengketa dalam keluarga anakanak dari almarhumMuhammad Yatim dan almarhumah Nurma tentang tanah warisan darikedua pewaris yang dulunya sebelum dihaki oleh almarhum MuhammadYatim dan Almarhumah Nurma tanah tersebut berasal dari tanah ulayat.Sudah jelas penyelesaian perkara a quo di tingkat Kampung menjaditugas KAN sebagaimana bunyi pasal di atas.Pasal 8 angka 2 Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun2011, sebagaimana diubah dengan
467 — 194
ditentukan dan tidak berulang;.Ad..AMenimbang,bahwa terhadap Eksepsi dari Para Tergugat sebagaimana yang telah disebutkandiatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberikan putusan sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang Hak Legal Standing (Hak Gugat) ParaPenggugat Majelis berpendapat adalah benar bahwa berdasarkan Hukum Adat yang berlaku diMinang Kabau pada dasarnya yang mempunyai hak untuk menggugat terhadap Harta Pusaka Tinggiatau Ulayat Kaum khususnya yang dikuasai atau dihaki
133 — 131
Gd Katjiran bersara istri sitrinya yang saat ini patutdiwarisi, diterima dan dihaki oleh penggugat intervensi (Interventient) ;Menyatakan hukum bahwa Ni Gst Ayu Surastiati, tertulis juga Dra Gusti AyuOka Surastiati, tertulis juga Gusti Aju Oka Surastiati, tertulia juga Gusti A. OkaSurastiati adalah anak perempuan dari almarhum Gusti Putu Gede alias GstPt.
110 — 49
membuktikan bahwa tanah in casu dikuasai olehyang menerangkan, bukti P.1 mana adalah merupakan syarat untuk mengurusSertifikat ( bukti kepemilikan ) dalam hal ini tidak mungkin diterbitkan buktikepemilikan tanpa bukti P1;2 Bahwa di Kalimantan Timur Surat Keterangan Perwatasan sudah merupakansyarat mutlak sebagai bukti bahwa tanah tersebut dikuasai/dihaki oleh yangmenerangkan, karena tanah tersebut adalah tanah Negara ( di Kalimantan /khusus Kalimantan Timur hampir seluruhnya adalah tanah Negara )
Pembanding/Penggugat : MASRAH Diwakili Oleh : Welman Napitupulu, SH. MH
Terbanding/Tergugat : SULISTA
Terbanding/Tergugat : KARDI HARMAN
Terbanding/Tergugat : KAMSIAH
Terbanding/Tergugat : SONY ABDILLAH
Terbanding/Tergugat : cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA SAMARINDA
Terbanding/Tergugat : DRS. ABDUL AZIZ ANSAR
Terbanding/Tergugat : MARLINA SANTOSO
Terbanding/Tergugat : DARMAWAN TJANDRA
Terbanding/Tergugat : ARBAINAH (Ahli Waris dari Alm. Amir bin Hasan)
Terbanding/Tergugat : ATI S (Ahli Waris dari Alm. Amir bin Hasan)
76 — 18
Bahwa memang benar bukti P.1 bukan merupakan bukti kepemilikan akantetapi dengan bukti P.1 membuktikan bahwa tanah in casu dikuasai oleh yangmenerangkan, bukti P.1 mana adalah merupakan syarat untuk mengurusHalaman 74 dari 83 Putusan Nomor 60/Pdt/2016/PT.SMR.Sertifikat ( bukti kepemilikan ) dalam hal ini tidak mungkin diterbitkan buktikepemilikan tanpa bukti P1;Bahwa di Kalimantan Timur Surat Keterangan Perwatasan sudah merupakansyarat mutlak sebagai bukti bahwa tanah tersebut dikuasai/dihaki oleh