Ditemukan 1290 data
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE.
203 — 79
., dalam Varia Peradilan, Majalan Hukum Ikatan HakimIndonesia (IKAHI) Tahun XXIII Nomor 275 Oktober 2008, h. 3940);Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian melakukan perbuatanmemperkaya diri Sendiri atau orang lain atau Ssuatu korporasi tersebut diatas, sertasetelah Majelis Hakim menilai faktafakta hukum tersebut diatas, dimana terdapatperbuatanperbuatan Terdakwa sebagai berikut : Menimbang bahwa Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2018mengadakan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar berupa
Gusti Ayu Rai Artini, SH
Terdakwa:
ANAK AGUNG NGURAH ARWATHA
316 — 164
(Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana,Diadit Media, 2007, halaman 421422).Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional Ikatan HakimIndonesia (IKAHI) yang diadakan di Makasar pada bulan September 2007,disebutkan bahwa pada oprinsipnya suatu kebijakan merupakan persoalanKebebasan Kebijakan atau Beleidvrijheid atau Fries Ermessen dari aparaturNegara dalam melaksanakan tugas publiknya, sehingga tidak dapat dinilai hakimpidana ataupun hakim perdata.
105 — 15
., dalam Varia Peradilan, MajalahHukum Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Tahun XXIII Nomor 275 Oktober2008, h. 3940);Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat perbuatan Terdakwa,kejadian, serta keadaan yang melingkupinya sehingga terdapat faktafakta hukumsebagai berikut : Telah ada pengembalian kerugian keuangan negara dari orangHalaman 239 dari 286 halaman, Putusan Nomor : 110/Pid.SusTPK/2014/PN.Bdg.240lain dalam lingkup turut serta yaitu dari : Saksi Drs.
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
ANAS MA RUF, AP., M.Si.
237 — 424
., dalam Varia Peradilan, Majalan Hukum Ikatan Hakim Indonesia(IKAHI) Tahun XXIII Nomor 275 Oktober 2008, h. 3940); Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut diatas, serta setelah MajelisHakim menilai faktafakta hukum tersebut diatas, dimana terdapatperbuatanperbuatan Terdakwa sebagai berikut : Menimbang bahwa Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2018mengadakan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar berupa
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md.
209 — 115
., dalam Varia Peradilan, Majalan Hukum Ikatan Hakim Indonesia(IKAHI) Tahun XXIII Nomor 275 Oktober 2008, h. 3940);Halaman ke 235 Putusan Perkara No. : 32/Pid.Sus/TPK/2020/PN.SBY Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau Suatu korporasi tersebut diatas, serta setelah MajelisHakim menilai faktafakta hukum tersebut diatas, dimana terdapatperbuatanperbuatan Terdakwa sebagai berikut : Menimbang bahwa Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun
LINGGA NUARIE, SH., MH
Terdakwa:
HERI JAMARI
172 — 35
., dalam Varia Peradilan, Majalan Hukum Ikatan HakimIndonesia (IKAHI) Tahun XXIII Nomor 275 Oktober 2008, h. 3940); Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut diatas, serta setelah MajelisHakim menilai faktafakta hukum tersebut diatas, dimana terdapat perbuatanperbuatan sebagai berikut : Menimbang bahwa dalam fakta fakta dipersidangan Saksi ABDULLAHbersamasama Terdakwa HERI JAMARI, Saudara HANIF ANSORI (Alm), telahmelakukan
64 — 0
Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalahdalam kehandak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan(gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dariVaria Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86) ;Menimbang
80 — 31
Artidjo Alkotsar, SH, MH dalam Varia Peradilan,Majalah Hukum Ikatan hakim Indonesia (IKAHI) Tahun XXII Nomor275, Oktober 2008, halaman 3940);Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasitersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai faktafakta hukumtersebut di atas, di mana terdapat perbuatanperbuatan Terdakwasebagaimana tersebut dalam unsur melawan hukum di atas, sehinggamenimbulkan kerugian keuangan negara;Menimbang
87 — 94
Yk.XXII, No. 254 Januari 2007, IKAHI , Jakarta , 2007); Sifat melawanhukumnya tindak pidana korupsi terlebih dahulu harus dibuktikan dalamperkara ini. Pendapat bahwa Melawan Hukum Sebagai Unsur Delik diantarapara pakar, tidak bulat. Sebagian pakar berpendapat bahwa jika pada rumusansuatu delik di muat unsur melawan hukum, unsur tersebut harus dibuktikandan sebaliknya jika tidak dirumuskan, tidak perlu dibuktikan.
1.BAMBANG WIDIANTO, S.H
2.BAGUS HANINDYO MANTRI, SH. MH
3.EDI SUTOMO, S.H
4.WAHER TARIHORAN, SH
Terdakwa:
NGUYEN HANH
635 — 0
RI (1999) dan pendapat Hakim Anggota-2 yang telah dimuat di Majalah Varia Peradilan-IKAHI (Tindak Pidana Perikanan di ZEEI edisi No. 318 Mei 2012 dan Tinjauan Hukum Penahanan, Pidana Penjara dan Subsider Kurungan di ZEE Indonesia edisi No.341 April 2014);
Menimbang, bahwa penerapan Pasal 30 ayat (2) KUHP, jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan adalah penerapan hukum yang tidak tepat terhadap terdakwa.