Ditemukan 1461 data
ASHAR JAYA
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara
350 — 913
Kdi, tanggal 16Juli 2018:Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Kendari nomor 21/G/2015/PTUN.Kdi padahalaman 6465, yaitu: Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif adalah nilai yangdilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknyahubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tatausaha negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, UsahaMemahami Undangundang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku Il,Sinar Harapan, Jakarta, 1993,
138 — 50
Dalam gugatan, Posita dan petitumgugatan berbeda secara subtantif, sehingga menimbulkan inkonsistensidan ketidakselarasan materi gugatan, karena itu gugatan dinilai kabur(obscuur libel) dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard).Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalamrepliknya menyampaikan tanggapan bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakangugatan kabur dan tidak jelas adalah tidak benar dan patut di kKesampingkan,54dengan alasan :1.Penggugat hanya
33 — 22
yangtelah dicantumkan Penggugat dalam fundamentum petendi surat gugatannya pada pokoknyatidak bertengtangan dengan ratio logis Pasal 189 ayat (3) R.Bg. dan Majelis Hakimmempertimbangkan pula maksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilakukan DemiKeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mengadili menurut hukum dengantidak membedabedakan orang, ketentuan tersebut bermaksud mewujudkan keadilan dankemanfaatan subtantif
83 — 48
Pelayanan subtantif, berupa tugastugas pelayanan dibidang pembinaankehidupan keagamaan, pembinaan kerukunan umat beragama,pembinaan dan pengembangan masyarakat dan pembinaan sertapelestarian lingkungan dan sebagainya.c.
66 — 12
Tergugat I, sehinggaTergugat Il dapat dikatagorikan sebagai Pembeli yang tidak beritikad baiksebagaimana dalam Yurisprudensi 1816 K/PDT/1989, tanggal 22 Oktober 1992dikarenakan tindakan Tergugat II tidak meneliti hak dan status tentang tanahtersebut dan mau menerima pengalihan dari Tergugat atas dasar terikat hutangpada pihak lain dengan kuasa untuk menjual dari Tergugat I, olen karenanyatindakan Tergugat Il tidak secara hatihati (ceroboh) dalam pembelian objeksengketa sehingga telah melanggar hak subtantif
DR. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
224 — 165
sedangkan kepentingan Penggugat yangdirugikan sebagai akibat ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 dan9 pada pokoknya telah menyatakan Bahwa Tergugat mengeluarkan objeksengketa tersebut sangat merugikan Penggugat, halmana Penggugatmenggantungkan nasib Penggugat bekerja keras sebagai Pegawai Negeri Sipil.Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa, Penggugat diperlakukan tidakadil dan sewenangwenang, karena pemberhentian yang dilakukan Tergugattidak didasari pada prosedur hukum yang subtantif
Hidayat
Tergugat:
BUPATI KOLAKA UTARA
Intervensi:
PT. BOLA DUNIA MANDIRI
402 — 909
BOLADUNIA MANDIRI Namun IUP OP tersebut dicabut oleh TERGUGAT makaPENGGUGAT menanggung kerugian untuk memperoleh penghasilan lebihdari tanah miliknya; e) Bahwa karena merasa kepentingannya dirugikan maka PENGGUGATmengajukan gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari; Perkara 47/G/2019/PTUNkKdi Halaman 7 dari 107 Halamanf) Bahwa Kepentingan secara Subtantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukumyang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yangbersangkutan dengan Keputusan
66 — 15
Dan terhadap bukti TR.2 a quo majelis hakim menilai bahwa bukti TR.2tidak memiliki relevansi untuk dijadikan dasar adanya dana bantuan dari orangtua Tergugat dan eksistensi bukti TR.2 tersebut secara subtantif semakinmemperkuat status keberadaan objek sengketa gugatan pada poin 4 sebagaiharta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
66 — 42
semua hasil hutan dari tindak pidana kehutanandapat di jatuhkan bersama sama dengan perampasan alat alattermasuk alat angkutnya, sehigga terhadap barang bukti alat angkutyang digunakan oleh Terdakwa dalam tindak pidana yang di lakukanoleh terdakwa ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganalat angkut yang berupa Dump Truk Warna kuning Nopol DA 9502FA adalah kepunyaan pihak ketiga dalam hal ini yaitu sdr H.Saliminmaka majelis hakim akan menentukannya sendiri.Bahwa walaupun penerapan hukum subtantif
90 — 42
permohonan banding administratif Penggugatdisidangkan oleh seluruh anggota Bapek yang dipimpin oleh MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku KetuaBapek pada tanggal 7 Juli 2017;Bahwa Tergugat akui Keputusan Tergugat memang sudah lewat waktu180 hari, namun demikian dalam peraturan perundangundangan tidakmengatur dampak oleh akibat tidak ditaatinya tenggang waktu 180 hari,Halaman 46 dari 80 halaman Putusan Nomor: 191/G/2017/PTUNJKT.disamping itu, Penggugat telah terbukti secara subtantif
201 — 48
berdasarkan petimbangan pertimbanganyang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakimberkesimpulan bahwa tindakan hukum Tergugat dalammenerbitkan ke empat objek sengketa a quo, secaraprosedur formal telah bertentangan dengan ketentuanPasal 26 ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan Pasal 86 ayat (2) jo.Pasal 87 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, tidakmemenuhi azas publisitas dalam pendaftaran tanah, dansecara subtantif
D I A H, S H
Terdakwa:
Asep Suhendra Bin Jamiludin
62 — 11
melakukan penyusunan peraturanperundangundangan bidang migas, memberikan pertimbangan hukum(legal opinion) dalam permasalahan yang timbul dalam kegiatan hulumaupun hilir migas, pertimbangan hukum terhadap Kontrak Kerja Samadan kontrak lainnya bidang Migas, Izin atau rekomendasi bidang migas,serta memberikan bantuan hukum (litigasi dan nonlitigasi) bidang migas.Bahwa saksi pernah mengikuti pendidikan khusus di bidang Migasberupa diklat prajabatan dan orientasi CPNS Kementerian ESDM yangmemuat materi subtantif
172 — 200
sosialisasidengan masyarakat sekitar pengerjaan proyek;Bahwa permasalahan teknis pelaksanaan pekerjaan mulai timbul terkait denganperizinan pelaksanaan pekerjaan karena berdasarkan Kontrak Induk METODEPELAKSANAAN PEKERJAAN dengan metode Pengalian Pemotongan Aspal(Open Cut/Cutting Asphalt) akan tetapi berdasarkan Surat RekomendasiPekerjaan yang yang dikeluarkan oleh instansi terkait yaitu Dinas PrasaranaWilayah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Agustus 2008No. 620/1834/DPW yang isinya secara subtantif
N.KRISTIN A, SH.MH
Terdakwa:
1.Nofa Haris Als. Noblanc Bin Fachrudin Vigitno
2.Ardhi Arikawahyan Bin Hardiyanto
3.Suyono Bin Sugito
4.Donni Irawan Bin Fachrudin Vigitono
87 — 4
pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa mampubertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Nota Pembelaan tertanggal 4 Desember 2018 yangdisampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaanyang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara subtantif
1.ZAINUL ARIFIN, SH
2.ADENAN SITEPU, SH.
Terdakwa:
1.JASMAN Bin FIRMANSYAH
2.ADI MUSTIKA, S.Sos BIN UMAR RANTA
71 — 29
Sertifikat Tehnis Subtantif Revieu Laporan Keuangan.5. Sertifikat Tehnis Subtantif Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.6. Sertifikat Tehnis Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.7. Sertifikat Assesor Penilaian Mandiri Dan Reformasi Birokrasi.8.
M.ZUHDI.SH,MH
Terdakwa:
1.PASTI JAYADI Bin MAT JURI
2.WISNU NUGROHO Bin PURNOMO
70 — 10
Bahwa dapat Ahli jelaskan secara singkat tugas dan tanggungjawab Ahli selaku Perancang Peraturan Perundang undanganAhli Madya selaku Koordinator Hukum dan Humas yaitumelaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturanperundang undangan, pemberian pertimbangan dan bantuanhukum, pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum, sertaurusan hubungan masyarakat; Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan khusus dibidang Migasberupa diklat prajabatan dan orientasi CPNS Kementerian ESDMyang memuat materi subtantif
86 — 52
ke 2 (dua) tersebut di atas, apakah Para PenggugatHalaman 71 dari 80 Putusan Nomor : 45/G/2017/PTUN.PBRmempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objeksengketa a quo;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan,oleh karena itu) kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupunyurisprudensi;Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif
NORAIDA SILALAHI , SH.MH
Terdakwa:
SUHERI Alias HERI Bin GAIRILAH
48 — 12
Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan khusus di bidang Migasberupa diklat prajabatan dan orientasi CPNS Kementerian ESDM yangmemuat materi subtantif tidak hanya di bidang migas, melainkan jugaketenagalistrikan, mineral dan batubara, panas bumi, serta EBTKE.Selain itu juga berbagai diklat di bidang hukum baik legal drafting, dancontract drafting.
1005 — 471
Simanjuntak,SH.MH.yang telah didengar dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatsebagai berikut :Bahwa yang dilindungi dalam Desain industri adalah bentuk, gambargambar, konfigurasi, warna yang bersifat alternatif.Halaman 55 Putusan No.45/Pdt.Sus.Desain Industri/2018/PN.Niaga Jkt.Pst.Bahwa dalam proses pendaftaran Desain Indusri apabila dalam 3 (tiga)bulan setelah pendaftaran tidak ada pihak yang keberatan atas suatudesain industri maka proses pendaftaran akan terus berlanjut kepemeriksaan subtantif
H. HAIRUNI, SH, MM.
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
209 — 116
angka 18, menurut Tergugat sangat bertentangan antara apayang Penggugat uraikan tentang kerugian Penggugat pada posita dengan apa yangPenggugat rninta pada petitum angka 4 Gugatan perkara a quo.Bahwa pertentangan antara posita angka (18) dengan petitum angka (A)mempertegas dan menjadi bukti dipersidangan mengenai kekaburan danketidakjelasan (obscuur libels) dari Gugatan Penggugat.Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita Gugatan perkara a quo angka 19, 20dan 21, menurut Tergugat adalah secara subtantif