Ditemukan 1873 data
51 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akantetapi Termohon Kasasi II tetap bersin keras menyatakanbahwa objek tanah miliknya kini berada di Kelurahan SeiSelayur, yang mana jelas meyakinkan bahwa berdasarkan faktadi lapangan objek tanah yang diakui oleh Termohon Kasasi IItumpang tindin dengan objek tanah milik Pemohon Kasasi dantidak sesuai dengan letak yang tertera pada SHM Nomor1389/Desa Srimulya.
Terbanding/Penggugat I : Ocim Bin Acep
Terbanding/Penggugat II : Olim Bin Acep
Terbanding/Penggugat III : Siti Anyi Alias Onyih Binti Acep
Terbanding/Penggugat IV : Encum Bin Acep
Terbanding/Penggugat V : Rumalam Alias Erom Binti Alam
Turut Terbanding/Tergugat II : Arga Bin Tabeng
Turut Terbanding/Tergugat III : Rekson Sitorus
45 — 21
Nomor: 606 PK/Pdt/2011 adalahObyek yang Sama dengan Perkara No.457/Pdt.G/2011/PN.Bks,karena SHGB No.7/Bojong Menteng Tumpah tindin dengan Tanahadat Girilk C.No.215 Persil 10 atas nama Sebih Bin Kemon, adapunPihak dalam Perkara No.457/Pdt.G/2011/PN.Bks tersebut adalahRekson Sitorus selaku Penggugat (Terlawan Tersita);Halaman 14 dari 107 halaman putusan Nomor 212/Pdt/2020/PT BDGBahwa Kemudian Perkara No.633/Pdt.G/2015, Jo.No.234/Pdt/2017/PT.Bdg, Jo.
Jo.Nomor : 415 K/PDT/2018;3.2, Bahwa diketahui dalam Objek perkara aquo terdapat atau salingtumpang tindin dengan dasar masingmasing pihak yang sudahdijelaskan dalam masingmasing Putusan Nomor66/Pdt.G/2005/PN.Bks denganPutusan Perkara Nomor: 633/ Pdt.G/2015/ PN.BKSs. ;4.
IRWANTO, SH.
Terdakwa:
ASMAD S. BADAR
76 — 24
Terdapat perjalanan dinas tumpang tindin yang tidak dapatdipertanggungjawabkan sebesar Rp.420.000,.Halaman 12 dari 183 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2019/PN. PalBahwa dalam Tahun Anggaran 2017 berdasarkan APBDes DesaBinanguna dialokasikan anggaran sebesarRp.1.229.673.678,peruntukkannya terdiri atas :a.Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp.373.811.941,00b. Bidang Pembangunan sebesar Rp. 592.006.000,c.
Terdapat perjalanan dinas tumpang tindih sebesar Rp420.000,00.(1.01.07)Berdasarkan hasil pemeriksaan pertanggungjawaban pelaksanaanAPBDes TA. 2016 keuangan khususnya belanja perjalanan dinas,terdapat perjalanan dinas yang tumpang tindin sebesarRp420.000,00 dengan rincian sebagai berikut:a. Kelalaian pelaksana perjalanan dinas dalammempertanggunjawabkan biaya perjalanan dinasnya.b.
Terdapat perjalanan dinas tumpang tindih sebesarRp420.000,00.Berdasarkan hasil pemeriksaan pertanggungjawaban pelaksanaanAPBDes TA. 2016 keuangan khususnya belanja perjalanan dinas,terdapat perjalanan dinas yang tumpang tindin sebesarRp420.000,00 dengan rincian sebagai berikut:a. Kelalaian pelaksana perjalanan dinas dalammempertanggunjawabkan biaya perjalanan dinasnya.b.
92 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengetahui Lurah AnjunganMelancar dengan Register No.953.2/266/Pem.2012, tanggal 10Desember 2012, Keterangan Garapan/Penguasaan Tanah tanggal 10Desember 2012 seluas 3.560 M2 atas nama Benny Eriyadi adalahmerupakan bagian dari alas hak (data yuridis) yang dimiliki dandijadikan dasar permohonan hak milik oleh NORMILA dan BENNYERIYADI kepada Tergugat ;e Terbitnya surat bukti /alas hak yang dimiliki Normila, Benny Eriyadi, K.Syaali M, Yohanes Amuk, Irwan Fernando, Suherman, S, dan Sabinusbertumpang tindin
1.TENGKU YUSLINARNI
2.T. MIL
3.IRMA DAMAYANTI
4.AZHARI
5.TENGKU LINDAWATI
6.T. DARMA PUTRA
7.T. YULIYANI
8.PARLINDUNGAN. S
9.RIYANDI
10.HERIYONO
11.T. RUDI
12.T. KAHARUDIN
13.SYARII
14.MUHAMMAD SAIDI
15.TENGKU ANTON
16.SURYANA
17.YUHDI
18.KELOMPOK TANI PELALAWAN MAKMUR ABADI dalam hal ini diwaikili oleh ALIMUN dan DAYAT EFENDI
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN
2.Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Cq Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
3.Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pelalawan
Intervensi:
PT. PERSADA KARYA SEJATI dalam hal ini diwakili oleh DODI ASAPUTRA
279 — 143
Persada KaryaSejati;Bahwa selain telah bertentangan dengan peraturan perundangundangansebagaimana telah dipaparkan diatas maka kami selaku kuasa hukumPara Penggugat telah melihat dengan jelimet bahwasanya pembatalanobjek sengketa tersebut sangat urgent dilakukan oleh karena objeksengketa sudah tumpang tindin dengan tanah adat masyarakatKeturunan dari Kerajaan Pelalawan disamping sudah banyak jugamasyarakat perantau dari luar daerah kabupaten Pelalawan, dimanasebahagian besar sudah terbit Surat Keterangan
I PUTU GEDE DARMA PUTRA,SH.
Terdakwa:
I Wayan Narta
59 — 20
menyelesaikan masalahtersebut sesuai dengan prosedur berdasarkan Permen No. 11 tahunHalaman 20 dari 47 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Gin2016 karena permohonan tersebut terdapat cacat administrasi sehinggakantor BPN mengajukan pembatalan sertifikat, kemudian keluarKeputusan dari Kakanwil dan ditindaklanjuti dengan pembatalan, setelahdiberitahukan kepada yang bersangkutan kemudian dilakukan penarikan; Bahwa dilihat dari plotingang peta ternyata benar terhadap tanahtersebut telah terjadi tumpeng tindin
Terbanding/Tergugat : Direktur Utama PT. BUMI HUTANI LESTARI (BHL) Diwakili Oleh : HARI SETIAWAN, S.H.,M.H
117 — 102
Sehingga apakahTumpang Tindin dengan Tergugat atau pihak lain.
296 — 381 — Berkekuatan Hukum Tetap
timbuldalam sengketa ini sebesar Rp337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuhrupiah);Penggugat merasa tidak puas amar putusan a quo telah mengajukanupaya hukum banding (Bukti T47) juga hal yang sama Tergugat merasatidak puas amar putusan aquo telah mengajukan upaya hukum banding(Bukti T48) ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;Dengan demikian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara a quo belumberkekuatan hukum tetap, sehingga untuk menghormati proses hukumdan untuk menghindari terjadinya tumpang tindin
BUDI SIBORO
Tergugat:
1.WARDI
2.ESTIYO PUDJIANTO
87 — 29
dan menamam sawit diatas tanah milik Penggugattanpa adanya izin Penggugat, akan tetapi setelah dilakukanpemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2021, MajelisHakim mendapati bahwa obyek sengketa yang didalilkan Penggugatsama dengan obyek sengketa yang ditunjuk oleh Tergugat II akantetapi berbeda dengan obyek sengketa yang ditunjuk oleh Tergugat ;Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 3/Padt.G/2021/PN Mkm Bahwa Tergugat hanya menunjuk sebagian dari obyek sengketayang menurut Tergugat tumpang tindin
162 — 20
data yuridisdalam rangka pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakaiatas tanah Negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hakatas tanal). 222222 nn nen nen nn nnn ne nnn nen ne nnn enne=(2) Mengenai kebenaran materiil dari warkah/berkas yang diajukandalam = rangka = permohonan/pengakuan hak sepenuhnyamerupakan tanggung jawab pemohon.Jadi bukan merupakan tanggung jawab penggugat baik inpersonmaupun sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang,sedangkan terhadap terjadinya Tumpang Tindin
Muhammad Thamrin Parenrengi
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
226 — 732
Tentang gugatan salah objek ;Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut yang dimaksudkan olehTergugat II Intervensi adalah bahwa pernyataan Penggugat di dalam satu lokasi ada 2(dua) sertipikat Hak Milik menunjukkan adanya pembuktian bersifat kepemilikan , danjika memang terjadi tumpang tindin maka gugatan ini harus diperiksa dan menjadikewenangan (absolut competence) Pengadilan Negeri Bandung kelas IA Khusus untukmenentukan siapa pemilik sebenarnya atas bidang tanah yang terletak di JI Prof IrSoetami
PT. INTERSKALA MANDIRI INDONESIA
Tergugat:
YULIA FRANSISCA
101 — 86
Padahal faktanya, nilaidari barangbarang tidak sebesar dari apa yang dijumlahkan Penggugat;Bahwa seyogianya Penggugat menerangkan per item harga barang yangdipesan oleh Tergugat sehingga tidak menjumlahkan secara keseluruhansehingga terdapat multitafsir nilai barang yang dibeli oleh Tergugat;Bahwa dengan tidak jelasnya nilai per item barang yang dibeli dan dipesanTergugat, maka Tergugat tidak mengetahui secara jelas berapa harganya dantidak tertutup kemungkinan terdapat tumpang tindin harga barang
139 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
tertanggal 19 Desember 2012dengan Perkara Nomor 33/G/2012/PTUN.SMD, sedangkan objekperkara yakni Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor545/21IUP EKS/DISTAM/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011;Sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, makaGugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari sejak diumumkannya Surat Keputusan tersebut;Sementara anggapan Penggugat yang mengetahui objek sengketaterdapat tumpang tindin
1.PURWANTO
2.SYARIF
3.MAJID
4.RAHMAN LAJEMMA
5.AMIRULLAH
6.Drs. MUSTAKIM, M.Si
7.LASSE MAKKARAWA
8.ISWAN HI. ABD. RAHMAN
9.SUDIRMAN
10.ZAENAL ABIDIN
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah
207 — 129
yang menjadi kesimpulan akhir dari tugas satgas B, ditemukannyadokumen dokumen sebagaimana hasil dari pengukuran dilapangan oleh satgas Ayang terindikasi tumpangtindih, hanya sebatas itu; Bahwa saksi menyatakan Hasil dari penelitian satgas B, selanjutnya di, Dilaporkankepimpinan untuk selanjutnya dilaporkan ke Provinsi; Bahwa saksi menyatakan satgas B tidak mempunyai kewenangan untukmenyelesaikan terhadap sertipikat yang tumpang tindih, hanya menyampaikan bahwabidang tanah yang terindikasi tumpang tindin
46 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena kedua pertimbangan di atas saling bertentangan atausaling tumpah tindin antara satu dengan yang lainnya maka pertimbangandemikian merupakan pertimbangan yang salah atau melanggar hukumkarenanya harus diabaikan atau dikesampingkan,Bahwa tindakan Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding I,Il melepaskan haknyauntuk memperoleh ganti rugi dari Tergugat Ill/Terbanding Ill merupakanperbuatan melawan hukum maka seyogyanya pula pihak yang melakukanpembebasan, dalam hal ini Tergugat Ill/Terbanding Ill
1.Dien Novita, SP Binti Hamsyari
2.Anita Savitri Binti Alm Ronny Kurniawan
3.Unisya Izhari Rinsta Binti Alm. Ronny Kurniawan
4.Muhammad Raysyahronny Bin Alm. Ronny Kurniawan
5.Erni Eviani Binti Alm. Hamsyari
Tergugat:
5.PT. GCL Indo Tenaga
6.PT. SEPCO III PLTU KALBAR 1
7.PT. Abadi Bersama Link (ABL)
Turut Tergugat:
Barbara Bonardy Bong, SH.
103 — 25
Bukti ini justru membuktikan adanya sengketa antara ParaPenggugat dengan pihak tersebut karena adanya tumpang tindin kepemilikantanah yang terkena jalur pembangunan Jjaringan listrik yang dibangun ParaTergugat.
ANTON RADIUMANTO SANTOSO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
Intervensi:
PEMERINTAH KOTA SURABAYA, DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
123 — 57
SUMAIYA, luas 49.900 M2 terbit tanggal12 Juni 1985 tumpang tindin dengan tanah Sertifikat Hak Pakai No. 23 /Kelurahan Keputih, tanggal terbit 13 Oktober 2005, Surat Ukur tanggal 2Nopember 2004, no. 1239/Keputih/2004, luas 22.050 m2 atas namaPemerintah Kota Surabaya ; Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman10 dari 63halaman7.
PATRIA HANOCH PIETERS
Tergugat:
1.RUDOLF MEZAK RENO REHATTA
2.HENDRIK H. REHATTA
3.BOYKE G. REHATTA
4.ROSALINE A.B REHATTA
5.RIDWAN R. REHATTA
6.MARLEN T.M. REHATTA
7.JONG L.M. REHATTA
8.JOHANTON P.R. REHATTA
9.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
263 — 347
Leonhardt Rehatta sudah membangun rumah di tanah pemberiandari Pemerintah Negeri Soya;Bahwa tanah CV Totobuang tidak ada pembanguan apaapa ;Bahwa pada saat rapat saniri negeri untuk pemberian tanah kepadaLeonard Rehatta saksi mengikutinya dan saksi sebagai masyarakat saatitu saksi belum diangkat sebagai Saniri Negeri Soya;Bahwa ada Permohonan dari Patria Hanoch Piters untuk kornisi terhadaptanah CV Totobuang ;Bahwa komisi tersebut pada bulan Agustus tahun 2019 dan komisitersebut tidak terdapat tumpang tindin
Hj. HERMI HENDRIANI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PAREPARE
Intervensi:
Hj. Maksida
186 — 113
di atas tanah milikPenggugat sehingga terjadi tumpang tindin sedangkan Penggugatmemiliki dasar berupa Sertipikat Hak MilikNo. 2831/Kel. WatangSoreangtanggali3Mar 2015, Surat Ukur No. 00852/ WatangSoreang/2014tanggal03112014, seluas 4.405M?
100 — 33
Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil Penggugatkhususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali ternadap halhal yang diakui oleh Tergugat.Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat berkaitan dengan obyeksengketa, sebab terlalu prematur untuk menyimpulkan telah terjaditumpang tindin hak atas tanah sebagaimana didalilkan Penggugat,tanpa adanya hasil pengukuran ulang pengembalian batas tanah,sebagaimana dimaksud dalam PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun