Nomor: 606 PK/Pdt/2011 adalahObyek yang Sama dengan Perkara No.457/Pdt.G/2011/PN.Bks,karena SHGB No.7/Bojong Menteng Tumpah tindin dengan Tanahadat Girilk C.No.215 Persil 10 atas nama Sebih Bin Kemon, adapunPihak dalam Perkara No.457/Pdt.G/2011/PN.Bks tersebut adalahRekson Sitorus selaku Penggugat (Terlawan Tersita);Halaman 14 dari 107 halaman putusan Nomor 212/Pdt/2020/PT BDGBahwa Kemudian Perkara No.633/Pdt.G/2015, Jo.No.234/Pdt/2017/PT.Bdg, Jo.

Jo.Nomor : 415 K/PDT/2018;3.2, Bahwa diketahui dalam Objek perkara aquo terdapat atau salingtumpang tindin dengan dasar masingmasing pihak yang sudahdijelaskan dalam masingmasing Putusan Nomor66/Pdt.G/2005/PN.Bks denganPutusan Perkara Nomor: 633/ Pdt.G/2015/ PN.BKSs. ;4.

Terdapat perjalanan dinas tumpang tindin yang tidak dapatdipertanggungjawabkan sebesar Rp.420.000,.Halaman 12 dari 183 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2019/PN. PalBahwa dalam Tahun Anggaran 2017 berdasarkan APBDes DesaBinanguna dialokasikan anggaran sebesarRp.1.229.673.678,peruntukkannya terdiri atas :a.Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp.373.811.941,00b. Bidang Pembangunan sebesar Rp. 592.006.000,c.

Terdapat perjalanan dinas tumpang tindih sebesar Rp420.000,00.(1.01.07)Berdasarkan hasil pemeriksaan pertanggungjawaban pelaksanaanAPBDes TA. 2016 keuangan khususnya belanja perjalanan dinas,terdapat perjalanan dinas yang tumpang tindin sebesarRp420.000,00 dengan rincian sebagai berikut:a. Kelalaian pelaksana perjalanan dinas dalammempertanggunjawabkan biaya perjalanan dinasnya.b.

Terdapat perjalanan dinas tumpang tindih sebesarRp420.000,00.Berdasarkan hasil pemeriksaan pertanggungjawaban pelaksanaanAPBDes TA. 2016 keuangan khususnya belanja perjalanan dinas,terdapat perjalanan dinas yang tumpang tindin sebesarRp420.000,00 dengan rincian sebagai berikut:a. Kelalaian pelaksana perjalanan dinas dalammempertanggunjawabkan biaya perjalanan dinasnya.b.

Kalsih, saksi tahunya setelah mengajukangantian buku atau blanko sertipikat ditolak oleh BPN, bahwanyatanah tersebut sudah timpang tindin dengan tanah milik H.Kalsih;> Bahwa, Untuk gugatan Perdata dan Gugatan Tata UsahaNegara kami kalah;> Bahwa, saksi lupa kapan datang terakhir kali ke lokasitersebut;> Bahwa, hanya dibagi hak waris saja, bahwa tanahtersebut milik dari ahli waris> Bahwa, Tanah tersebut ditanami saja, yang dikelolaayahnya Sdr.

objek sengketa oleh Tergugat:Bahwa Para Penggugat belum pernah menyetujui danmenandatangani Berita Acara pengukuran Objek Sengketabeserta bangunan diatasnya, karena pengukuran yang nyatanyatanya ditempati, dikuasai dan digarap oleh Para Penggugatsecara turuntemurun, dilakukan secara diamdiam, secarasembunyisembunyi;Bahwa dengan telah diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat,yang didalamnya terdapat kepentingan Para Penggugat besertabangunan diatasnya, diketahui Para Penggugat secara pastitumpang tindin

Awan Effendy) tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat, sebabdinyatakan tumpang tindin dengan kedua sertipikat yang menjadi obyek sengketa,hal yang secara materiil juga tentu berdampak kerugian ekonomis bagi Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim, telah terdapatkepentingan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, sehinggaHalaman 45prasyarat tersebut secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1)UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan

Dan Majelis Hakim juga tidak menemukanadanya keadaan yang sangat mendesak baik bagi pihak para Penggugat,maupun pihak Tergugat , Sampai menunggu adanya penyelesaian hukum dalampokok perkara ini maka sangatlah berkelebihan kalau tuntutan tersebutdipertimbangkan terlebih dahulu dalam tingkat provisi, sehingga akan terjaditumpang tindin ataupun pertentangan antara putusan provisi dengan putusanatas pokok perkaranya;Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi dari Para Penggugattersebut terkait erat

Penerbitan SHM No. 326/Gembor Udik Atas Nama Tergugatll Intervensi cacat hukum administrasi karena terjadinyatumpang tindin SHM No. 326/Gembor Udik atas namaTergugat II Intervensi dengan Sertipikatsertipikat Hak Milikatas nama Para Penggugat dan Dadang Sjamsi.b. Penerbitan SHM No. 326/Gembor Udik cacat hukumadministrasi karena adanya Dugaan Tindak PidanaPemalsuan oleh Sdr.

Tertanggal 8 Agustus1990.Hal 140 dari 41 hal Putusan No 70/Pdt/2016/PT JAP1415.Bahwa proses terjadinya Konsolidasi Tanah Kelurahan Entrop,dilatarbelakangi bahwa telah terjadi tumpang tindin Pelepasan Tanah Adatyang dilepaskan oleh Kepala Suku Dawir kepada orang perorang(15 Pelepasan) yang setelah dijumlahkan total luas tanah dari sekianPelepasan Tanah Adat tersebut berjumlah lebih dari 250 Ha, kemudian ataspelepasanpelepasan tersebut dilakukan pengukuran oleh BPN dan didapatikeseluruhan wilayah yang

menguasaisebagian besar bidang tanah objek sengketa, yang ditandai dengan telahberdirinya bangunan berupa rumah tempat tinggal Penggugat yang dikelilingipagar berupa tembok dan hingga saat proses persidangan ini berjalan tidakada pihak yang keberatan atas pembangunan tersebut.Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwaPenggugat tidak dapat melanjutkan proses penerbitan tanda bukti hak milikatas sebidang tanah milik Penggugat dikarenakan terdapat sertipikat lainyaitu Objek Sengketa yang tumpang tindin

, berdasarkan keterangan dari semua saksisaksi yangikut sebagai Panitia pengadaan Tanah Embarkasi Haji menerangkan bahwa,mereka selaku Panitia Pengadaan Tanah embarkasi Haji tidak dilibatkan secaraaktif dan tidak melaksanakan tugastugas mereka selaku panitia, tidakmelakukan penelitian atas status tanah, hal ini sesuai dengan keterangan parasaksi dan dikuatkan oleh keterangan ahli dari BPKP, sehingga status tanah yangsebenarnya atas tanah yang akan dibangun Embarkasi Haji tersebut menjaditumpang tindin

Nomor 2421K/Pid.Sus/2017 perantara) serta jumlah yang dibayarkan Pemerintah Provinsi Riaukepada Saksi Murtadi yang tanahnya tumpang tindin dengan tanahmilik Sdr.

Citra dengan Sertipikat Nomor : 1686Kelurahan Simpang Tiga seluas 16.400 M2, dan menyatakantanahnya tumpang tindin sebahagian dengan tanah An. Murtadiyang sudah dibeli oleh Pemerintah Provinsi Riau dari PemohonKasasi, tetapi hingga saat ini H. Bonaparte/Marlinis Syafar tidakpernah mengajukan keberatannya secara PERDATA yaitu denganmengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk dapatmembuktikan siapa pemilik sebenarnya, Akan tetapi H.

T.3);Menimbang, bahwa berpedoman pada surat gugatan Penggugat, jawabjinawab Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2 dikaitkandengan alat bukti para pihak selama pemeriksaan dihubungkan dengan objeksengketa a quo, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdapat permasalahanmengenai asal usul kepemilikan tanah atau tumpang tindin kepemilikan dan asalusul hak atas tanah antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1 terhadap tanahyang diatasnya terbit objek sengketa a quo, oleh

., telah mengakibatkanterjadinya kerancuan berupa tumpang tindin kepemilikanatas sebagian lahan antara Sertifikat Hak Milik No.17/Batangmata Sapo tanggal 26 Mei 2000, Surat Ukur No.00017/1999 tanggal 23 Desember 1999 seluas 160 M2(seratus enam puluh meter persegi) atas nama H. ABD.Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor: 114/G/2019/PTUN.Mks.LATIF., dengan Sertifikat Hak Milik No. 00240/BatangmataSapo tanggal 25 Mei 2018, Surat Ukur No.00245/Batangmata Sapo/2018 tanggal 11 Mei 2018 seluas179 M?

Erna Nilawati, Husien Hadi dan Helita, ParaPenggugat dengar dari pernyataan Djuli dkk yang menyatakan memilikiSHM diatas bidang tanah Para Penggugat, secara lisan namun tidakpernah Para Penggugat melihat dan tidak pernah Para Penggugatketahui, Para Penggugat baru mengetahuinyaSertipikat Hak Milik atasnama Djuli, Jaapar, Suryani, Erna Nilawati, Husien Hadi dan Helita padasaat sidang Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yangdinyatakan Djuli Dkk telah tumpang tindin dengan bidang tanah ParaPenggugat

dan menamam sawit diatas tanah milik Penggugattanpa adanya izin Penggugat, akan tetapi setelah dilakukanpemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2021, MajelisHakim mendapati bahwa obyek sengketa yang didalilkan Penggugatsama dengan obyek sengketa yang ditunjuk oleh Tergugat II akantetapi berbeda dengan obyek sengketa yang ditunjuk oleh Tergugat ;Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 3/Padt.G/2021/PN Mkm Bahwa Tergugat hanya menunjuk sebagian dari obyek sengketayang menurut Tergugat tumpang tindin

data yuridisdalam rangka pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakaiatas tanah Negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hakatas tanal). 222222 nn nen nen nn nnn ne nnn nen ne nnn enne=(2) Mengenai kebenaran materiil dari warkah/berkas yang diajukandalam = rangka = permohonan/pengakuan hak sepenuhnyamerupakan tanggung jawab pemohon.Jadi bukan merupakan tanggung jawab penggugat baik inpersonmaupun sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang,sedangkan terhadap terjadinya Tumpang Tindin

tertanggal 19 Desember 2012dengan Perkara Nomor 33/G/2012/PTUN.SMD, sedangkan objekperkara yakni Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor545/21IUP EKS/DISTAM/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011;Sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, makaGugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari sejak diumumkannya Surat Keputusan tersebut;Sementara anggapan Penggugat yang mengetahui objek sengketaterdapat tumpang tindin

Tentang gugatan salah objek ;Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut yang dimaksudkan olehTergugat II Intervensi adalah bahwa pernyataan Penggugat di dalam satu lokasi ada 2(dua) sertipikat Hak Milik menunjukkan adanya pembuktian bersifat kepemilikan , danjika memang terjadi tumpang tindin maka gugatan ini harus diperiksa dan menjadikewenangan (absolut competence) Pengadilan Negeri Bandung kelas IA Khusus untukmenentukan siapa pemilik sebenarnya atas bidang tanah yang terletak di JI Prof IrSoetami

Padahal faktanya, nilaidari barangbarang tidak sebesar dari apa yang dijumlahkan Penggugat;Bahwa seyogianya Penggugat menerangkan per item harga barang yangdipesan oleh Tergugat sehingga tidak menjumlahkan secara keseluruhansehingga terdapat multitafsir nilai barang yang dibeli oleh Tergugat;Bahwa dengan tidak jelasnya nilai per item barang yang dibeli dan dipesanTergugat, maka Tergugat tidak mengetahui secara jelas berapa harganya dantidak tertutup kemungkinan terdapat tumpang tindin harga barang

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil Penggugatkhususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali ternadap halhal yang diakui oleh Tergugat.Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat berkaitan dengan obyeksengketa, sebab terlalu prematur untuk menyimpulkan telah terjaditumpang tindin hak atas tanah sebagaimana didalilkan Penggugat,tanpa adanya hasil pengukuran ulang pengembalian batas tanah,sebagaimana dimaksud dalam PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun

Bukti ini justru membuktikan adanya sengketa antara ParaPenggugat dengan pihak tersebut karena adanya tumpang tindin kepemilikantanah yang terkena jalur pembangunan Jjaringan listrik yang dibangun ParaTergugat.