Putusan Nomor 05/Pdt.G.2017/PN.Bitm Bahwa setelah tim tekhnis yang ditunjuk Pemda menghitung biayaperbaikan jembatan akibat kecelakaan tersebut dihitung senilai Rp.21,6 M, akan tetapi Tergugat hanya sanggup Rp. 6 M Bahwa saksi kembali ke lokasi kejadian ketika ada tim dari pusat turundan saksi ikut mendampingi; Bahwatim dari pusat memeriksa sejauh mana pergeserannya; Bahwasampaisekarang jembatan masih bisa dilewati; Bahwa saksi juga ada melihat tongkang yang menabrak jembatantersebut, dan tongkang

Tanjung Jabung Timur Nomor44/Pid.Sus/2015/PN.Tjt atas nama Iswanto dan P.6 tentang PutusanPT.Jambi Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN.Jmb atas nama Iswanto;Surat P.7yakni surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TanjungJabung Timur kepada Direktur Bina Tekhnis Direktorat Bina MargaKementerian Pekerjaan Umum, perihal permohonan bantuan tekhnis;Surat P.14 yakni surat dari Bupati Tanjung Jabung Timur kepada DirekturPT.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tanjung Jabung Timuruntuk meninjau lokasi, dan saksi melihat kKerusakan pada lantai jembatanyang merenggang, kemudian saksi turun ke bawah dengan kapal, dansaksi melihat 1 (Satu) tiang/pilar jembatan hilang , dan tiang pengaman jugahilang, terjadi perenggangan sejauh 28 cm (dua puluh delapan centimeter) ,akan tetapi sampai sekarang jembatan masih bisa dilewati, sampai saat inibelum ada usaha perbaikan, pemerintah daerah cuma menagih dari yangnabrak jembatan, setelah tim tekhnis

Dedy Novrianika menerangkan sampai sekarangjembatan masih bisa dilewati, sampai saat ini belum ada usaha perbaikan,pemerintah daerah cuma menagih dari yang nabrak jembatan, sedangkan saksilwan Zarkasi menerangkan bahwasanya yang bertanggung jawab terhadapjembatan tersebut adalah Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur;Menimbang, bahwa apabila dicermati keterangan saksisaksi Penggugatyang pada pokoknya menerangkan akibat kejadian tersebut terjadi kerusakanpada jembatan Muara Sabak yang setelah tim tekhnis

Mohammad Azmi;

KukarNomor : 128 / 800 / III / 2010, tanggal 02 Maret 2010, tentang penunjukanpejabat pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK) kegiatan APBD Kab.

BERNARD ROBERT, ST.P, MTsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dengan SK Kepala DinasPekerjaan Umum Kab.

BERNARD ROBERT, ST.P,MT sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dengan SK KepalaDinas Pekerjaan Umum Kab.

., tanggal 12 Maret 2020, hal ini telah sesuai dengan maksud PERMANomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi MasyarakatMiskin di Pengadilan serta surat Edaran No.0508.a/DJA/HK.00/III/2014 tentangHalaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Mrkpetunjuk tekhnis PERMA Nomor 1 Tahun 2014 sehingga segala biaya yangtimbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuanperundangundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan

Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya;Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan banding menurut pasal123 ayat (1) Undang Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara juncto PERMA R.I Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara DanPersidangan secara Elektronik tanggal 6 Agustus 2019, yang diundangkan padatanggal 8 Agustus 2019 juncto Lampiran Keputusan Direktorat Jenderal BadanPeradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara nomor 10/Djmt/Kep/1/2021tanggal 8 Januari 2021 Tentang Petunjuk Tekhnis

begitu pula Penasehat Hukum Terdakwa menggaris bawahidakwaan tersebut sebagai Ranah Hukum Perdatajs namun dalam kaitan denganperkara ini adalah Ranah Hukum Pidana, begitu pula Kami sependapatdengan Jaksa Penutut Umum bahwa Pengadilan Negeri Surabayaberwenang mengadilinya ; Menimbang, bahwa dengan demikian maka hemat Majelis maka PengadilanNegeri Surabaya berwenang untuk mengadili perkara ini ; Menimbang, bahwa untuk eksepsi Ad. 2 hemat Majelis tidak perlu dipertimbangkankarena adalah factor non tekhnis

Bahwa perbedaan lelang eksekusi hak tanggungan (parate eksekusi) akibat debiturpailit maupun tidak (lelang biasa) hanyalah dari sisi pbenambahan syarat lelang yangdipersyaratkan oleh KPKNL yakni adanya keterangan tertulis mengenai dimulainyakeadaan insolvensi berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan NegaraNomor 2/KN/2017 tentang petunjuk tekhnis pelaksanaan lelang, selebihnya syaratlainnya sama.o.

Bahwa dengan irahirah SEOLAHOLAH TIDAK TERJADI KEPAILITAN makaperlakuannya adalah lelang parate eksekusi yaitu LELANG EKSEKUSI PASAL 6 UUHalaman 24 dari 52 Putusan Nomor 4/Pdt.SusGugatan LainLain/2020/PN Niaga Smg jo Nomor 1/Pat.SusPKPU/2015 Jo Nomor 11/Padt.SusPailit/2017/ PN Niaga SmgHAK TANGGUNGAN yang tekhnis pelaksanaannya merujuk pada PeraturanMenteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelangdan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentangpetunjuk

tekhnis pelaksanaan lelang.e.

Pasal 6 Peraturan DirekturJenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang petunjuk tekhnis pelaksanaanlelang, yang salah satu syaratnya adalah menyerahkan SALINAN PERINCIANHUTANG / JUMLAH KEWAJIBAN DEBITUR bukannilaitagihan yangdidaftarkan kepada Kurator yang bersifat separatis.f. Bahwa secara hukum berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Jo. Pasal 59 ayat (1) Jo. Pasal60 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU Jo. Pasal 21 Jo.

Hadi Subhan, SH., MH.seorang Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Airlangga tersebut, Tergugatmenilai terkesan tidak obyektif dan sudah diarahkan oleh PARA PENGGUGATsehingga keterangan yang disampaikan lebih bersifat tekhnis sebagai kurator bukannorma hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan ahli Prof. Dr.Nindyo Pramono, S.H, M.S dan Majelis Hakim sependapat dengan ahli Dr.

. : KD.17 / DIRUT / 0312 tentang organisasi dan tata kerja area dan pelaksana tekhnis PT. POS INDONESIA ( persero );16. 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.101 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan di PT. POS INDONESIA (persero); 17. 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT.

.: SE.115 / DIRKUG / 1013 tanggal 09 Oktober 2013 tentang Petunjuk Tekhnis Operasional ( PTO ) penggunaan layanan pengelolaan kas; 20. 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Edaran No. : SE.115 / DIRKUG / 0114 tanggal 20 Januari 2014 tentang Sentralisasi asuransi kas; 21. 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT.

. : KD.17 / DIRUT / 0312 tentang organisasidan tata kerja area dan pelaksana tekhnis PT. POS INDONESIA(persero);16) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POSINDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.101 / DIRUT / 1112 tanggal09 November 2012 tentang Perbendaharaan di PT. POS INDONESIA(persero);17) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT.

Yanto Bin Idris Munap berdasarkan SOP (Standar OperasionalProsedur) Kepala Kantor terkait pengelolaan uang Kantor Pos, diantaranyamengacu pada Keputusan Direksi Nomor : KD.23 / DIRUT / 0312 tanggal 21Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di tingkat pelaksana tekhnis;Bahwa sejak Januari 2014 s/d tanggal 21 April 2014 Saksi Gunara Als.

.: SE.115 / DIRKUG /1013 tanggal 09 Oktober 2013 tentang Petunjuk Tekhnis Operasional ( PTO) penggunaan layanan pengelolaan kas;1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Edaran No. : SE.115 / DIRKUG /0114 tanggal 20 Januari 2014 tentang Sentralisasi asuransi kas;1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT.

Bahwa saksi bekerja di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten BangkaTimur bulan Maret 2009 sebagai staff di bagian Geologi dan Sumber DayaHalaman 4 dari 10 Putusan No. 227/Pid.B/2013/PN Sot.Mineral hingga bulan November 2011, dan sejak bulan November 2011, saksimenjabat selaku Inspektur Tambang di Dinas Pertambangan dan Energi ProvinsiKepulauan Bangka Belitung hingga sekarang ini; Bahwa sebagai Inspektur Tambang adalah melakukan pembinaan danpengawasan terhadap tekhnis pertambangan, konservasi sumber

Bahwa tekhnis dari pembayaran uang yang Rp150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) adalah tanggal 18 Februari 2011 dibayarkan sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sewaktu penandatanganan suratperdamaian di Notaris Jaafaar, S.H. sedangkan yang sisaRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan dibayarkan oleh Tergugatkepada Penggugat secara bertahap; Tanggal 30 April dibayarkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas jutarupiah); Tanggal 30 Mei dibayarkan Rp15.000.000.00 (lima belas juta

Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum danmelanggar Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No.Per.03/KN/2010 Tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Lelang Pasal 6ayat 5 poin e.. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum danmelanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15PBI/2012 pasal 1 ayat26.. Menghukum tergugat untuk menangguhkan kelak hak tanggungan diatasobjek sengketa sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatanhukum tetap.10.

Pasal 116 huruf(b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena tidak stabilnya kebutuhan anak tersebutsampai dewasa maka ukuran yang ditetapkan adalah ukuran minimal akanmengalami perubahan sesuai situasi dan kondisinya;Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum ataspermohonan Pemohon, menurut Majelis Hakim dipandang logis dan rasionalserta menyangkut tekhnis acara peradilan sesuai dengan azas sederhana,cepat dan biaya ringan, maka nafkah anak harus

Bahwa tekhnis atau cara penyerahan nafkah tersebut, berfungsi jugauntuk menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan putusan ininantinya karena pelaksanaannya bersifat berkelanjutan (continue),khususnya terhadap aspek pembuktian secara pidana dan perdata gunamengantisipasi bilamana sewaktuwaktu Tergugat tidak melaksanakanputusan ini, sebagaimana telah menjadi fakta empiris yang notoirbahwasanya tidak sedikit putusan yang bersifat condemnatoir berupapenghukuman untuk menyerahkan nafkah anak ternyata

KH NoerAlie Kav 1 (Perum Masnaga) Bekasi atau setidaktidaknya terjadi pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBekasi dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu bendayang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang beradapadanya bukan karena kejahatan,dengan cara sebagai berikut :perbuatan tersebut Terdakwa lakukan Bahwa pada awalnya Terdakwa diangkat sebagai tenaga kerja kontraksebagai staf ahli Direksi bidang pengawasan baik tekhnis

SATAR BADANG;Bahwa dalam pertemuan tersebut, yang dihadiri oleh PPIK,PENGGUGAT, Kasei SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaKabupaten Buol, Dinas PPKAD Kabupten Buol, TERGUGATmemerintahkan PPTK, Dinas PPKAD Kabupten Buol dan PENGGUGATuntuk mencairkan dana Perencanaa Teknis, tapi PENGGUGAT menolakperintah pencairan tersebut dengan alasan Masa Transisi PemerintahKabupaten Buol dan PENGGUGAT memilih pencairan danaPerencanaan Tekhnis dilakukan setelah Bupati/Wakil Bupati Buol terpilihdilantik;Bahwa

meteraisecukupnya yang berupa foto copy, buktibukti mana telah disesuaikan denganaslinya di persidangan dan hanya bukti P3, P8, P9.2, P10, P12 yang tidakdapat ditunjukkan aslinya, namun merupakan copy dari copy, namun bukti suratlainnya dapat ditunjukan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat buktiyang sah;Bukti Surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi:Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda danOlahraga Nomor 820/22/Disdikpora/2012, tanggal 01 Pebruari 2012,tentang Pembentukan Tim Tekhnis

yang selanjutnya pada foto copybukti tersebut diberi tanda (P 2);Foto Copy Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 420/1275/Disdikpora,tanggal 13 Maret 2012, perihal Penetapan Lokasi Sekolah PenerimaDana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tingkat SMP/SMPLBKabupaten Buol Tahun Anggaran 2012, yang selanjutnya pada foto copybukti tersebut diberi tanda (P 3);Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda danOlahraga Nomor 820/31/Disdikpora/2012, tanggal 14 Maret 2012, tentangPembentukan Tim Tekhnis

MITRA BALIEMSEJAHTERA dan selaku Penyedia Barang/ jasa belum memiliki keahlian,pengalaman, kemampuan tekhnis untuk menyediakan pembangkit listrik tenagamikro hidro karena PT.

dan JasaPemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0054/ SPPLS BJ/PU/2012 tanggal 24Mei 2012;1718192021222324252627282930311 (satu) lembar frincian rencana penggunaan Surat PerintahPembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor :0054/ SPPLS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;1 (satu) lembar Surat Perfntah Membayar (SPM) Kabupaten Yalimo dengan nomor:0043/ SPMLS BJ/PU/2012 tanggal 30 April 2012 untuk keperluan permintaanpembayaran tagihan 100% kegiatan lanjutan pengawasan tekhnis

pengadaan PLTMH diElelim (DAU) tahun 2011;1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa PemerintahanKabupaten Yalimo tertanggal Elelim 30 April 2012 oleh Bendahara Pengeluaran PiterBado dengan jumlah pembayaran yang diminta senilai Rp. 127.050.000, (seratus duapuluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa nomor : 0043/SPPLS BJ/PU/2012 tahun 2012 tertanggal Elelim 30 April 2012 untuk deskripsikegiatan pengawasn tekhnis

Bahwa dalam pertimbangan hakim pada halaman 19 dalam paragraphke7 (tujuh) mengenai pertimbangan : Bahwa terhadap 1 (satu) buahflasdisc rekaman percakapan antara Fifi Tungka dengan Diky Kondanglimuyang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan dimana barang bukti tersebutbelum diuji secara tekhnis dilaboratorium forensic apakah suara dalamrekaman tersebut benar merupakan asli atau tidak sehingga barang buktiHalaman 6 dari 10 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PT PALtersebut tidak mempunyai nilai pembuktian terhadap

Bahwa pada akhir tahun 2016 Tergugat mengabarkan bahwa dia beradadi Bima dan bekerja serabutan dan belum bisa memberikan nafkah padaTergugat dan anakanak serta meminta salah satu anaknya untuk tinggalbersamanya di Bima dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah (cerai )dengan Penggugat sehingga tahun 2017 yang lalu Penggugat telahmengajukan cerai gugat, namun ada kesalahan tekhnis dalam gugatansehingga gugatannya tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Bima ;6.

Lulus 7Evaluasi secara Tekhnis dengan hasil sebagai berikut :No. Nama Perusahaan Harga Hasil KeteranganPenawaran EyaluasiTerkoreksi(Rp.)1 2 a 4 5CV. Mandiri Karya 337.190.000, Gugur Surat rekomendasiUtama dari Ditjend PHB1 Darat KementrianPerhubungan tidaksesuaiCV. Karya Mandiri 344.009.000, Gugur Surat rekomendasiSafetindo dari Ditjend PHB2 Darat KementrianPerhubungan tidaksesuaiCV.

MT selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan atau Kasubbag Program DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan dansaksi Drs. HARIS KARNO, M.AP selaku pengguna anggaran atau penggunabarang atau kuasa pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen atauKepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi KalimantanSelatan bertentangan dengan :1.

Lulus :Evaluasi secara Tekhnis dengan hasil sebagai berikut :No. Nama Perusahaan Harga Hasil KeteranganPenawaran EyaluasiTerkoreksi(Rp.)1 2 3 4 5CV. Mandiri Karya 337.190.000, Gugur Surat rekomendasiUtama dari Ditjend PHB1 Darat KementrianPerhubungan tidaksesuaiCV. Karya Mandiri 344.009.000, Gugur Surat rekomendasiSafetindo dari Ditjend PHB2 Darat KementrianPerhubungan tidaksesuai3 CV.

MT selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan atau Kasubbag Program DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan dansaksi Drs. HARIS KARNO, M.AP selaku pengguna anggaran atau penggunabarang atau kuasa pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen atauKepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi KalimantanSelatan bertentangan dengan :5.

Bahwa dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan paku jalantenaga surya (solar cell) pada Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2014,yangmenjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan ( PPTK ) adalah saksiMULYADI, ATD. MT dan selaku Pengguna Anggaran / PejabatPembuat Komitmen adalah saksi Drs.Haris Karno, M.AP sebagaikepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ProvinsiKalimantan Selatan.

BAB III HurufA angka 2, kriteria Calon petani penerima dana antara lain:yang tergabung dalam suatu kelompok usaha harusmemiliki nama kelompok, nama ketua kelompok dan alamat yangjelas;2) Kelompok tani calon penerima dana bantuan sosial yangmenghadapi keterbatasan permodalan untuk permodalanpengembangan usaha taninya, namun memiliki potensi untukdikembangkan;3) Kelompok tani yang mengalami risiko sosial;4) Lembaga yang berperan dalam pengembangan usaha pertanian.Serta sebagaimana Petunjuk Tekhnis

III HurufA angka 2, kriteria Calon petani penerima dana antara lain:1) Petani yang tergabung dalam suatu kelompok usaha harusmemiliki nama kelompok, nama ketua kelompok dan alamat yangjelas;302) Kelompok tani calon penerima dana bantuan sosial yangmenghadapi keterbatasan permodalan untuk permodalanpengembangan usaha taninya, namun memiliki potensi untukdikembangkan;3) Kelompok tani yang mengalami risiko sosial;4) Lembaga yang berperan dalam pengembangan usaha pertanian.Serta sebagaimana Petunjuk Tekhnis

SUNOTO Bin KARTO KARDIdisarankan untuk menghadap kepada SUNARYA selakusekretaris Tim Tekhnis Kabupaten Blora yang mengetahui benarprosedur pelaksanaan program Dana Bantuan Sosial untukPerluasan Areal Tebu Rakyat (ekstensifikasi) Tahun Anggaran2012 ini.3 Bahwa oleh SUNARYA yang merupakan sekretaris TimTekhnis Kabupaten Blora yang sebenarnya telahmengetahui bahwa terdakwa Drs.

SUNOTO Bin KARTOKARDI, yang tidak mengetahui seluruh' prosedurpelaksanaan program Dana Bantuan Sosial untukPerluasan Areal Tebu Rakyat (ekstensifikasi) TahunAnggaran 2012 selanjutnya mengikuti seluruhskenario yang dibuat oleh SUNARYA selakusekretaris Tim Tekhnis Kabupaten Blora, yang diawalidengan membentuk sebuah Kelompok Tani fiktif,183pembuatan rekening, menandatangani Surat PerjanjianKerjasama (SPK) dan RUK serta sampai kemudianmencairkan Dana Bantuan Sosial untuk Perluasan ArealTebu Rakyat (

ekstensifikasi) Tahun Anggaran 2012tersebut.Dari uraian tersebut sudah nampak jelas bahwa sebenarnyaSUNARYA selaku sekretaris Tim Tekhnis Kabupaten Blora yangmempunyai tupoksi untuk melaksanakan program DanaBantuan Sosial untuk Perluasan Areal Tebu Rakyat(ekstensifikasi) Tahun Anggaran 2012 menurut juklak sertajuknisnya sekaligus orang yang karena tugas pokok danfungsinya telah mengetahui bahwa terdakwa Drs.