Ditemukan 1530 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tangani tendang tingang tennang tongang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 08-03-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 14-10-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 50/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 12 Oktober 2016 — A.Wahab, dkk ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINSITRASI JAKARTA SELATAN, dkk
68 — 124
  • September 1983, seluas 2.735 M2, atas nama Pemerintah DaerahKhusus lbukota Jakarta, yang terletak di Kampung Rawajati RT.004/04,Kelurahan Rawajati, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan,yang diterbitkan oleh TERGUGAT, dan PARA PENGGUGAT mengetahuisecara pasti pada tanggal 17 Desember 2015, ketika PENGGUGATmemperoleh Copy SHP No. 4/Rawajati dari Kantor Kelurahan Rawajati JakartaSelatan, sehingga PARA PENGGUGAT mendaftarkan Gugatan KepengadilanTata Usaha Negara (PTUN) Jakarta masih dalam tengang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-07-2014 — Upload : 29-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 481 K/Pdt/2014
Tanggal 16 Juli 2014 — DRS. ACHMAD HARHARA (HAJI AHMAD MUHAMAD), DKK MELAWAN DAMIN BIN TONDO
53 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi Tergugat Konvensi pada tanggal 19 September 2012 telah menyatakan upaya hukumbanding, masih dalam tengang waktu 14 hari sebagaimana dimaksud dalamhukum acara perdata. Sehingga pernyataan banding dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sah menurut hukum.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 22-10-2020 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 10-03-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 86/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 9 Maret 2021 — Penggugat:
JAMALUDIN
Tergugat:
Bupati Tegal
266 — 256
  • Jamaludin Kepala Desa SumbarangKecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, dengan tengang waktu 7(tujuh) hari sejak diterimanya surat;Disamping itu Tergugat juga mengirimkan surat Kepada CamatJatinegara Kabupaten Tegal Nomor 700/03/2067/2020 tertanggal18 Mei 2020 Sifat: Rahasia Perihal: Koreksi Intern TerhadapLaporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Dugaan PerbuatanAsusila Yang dilakukan Sdr.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 21-01-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 3/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 6 Mei 2020 — Penggugat:
MAIMUN FIBI
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI ACEH
226 — 159
  • Adapun alasan hukum mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :OBJEK SENGKETA.Bahwa Objek yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh Nomor: 54/KEP11.19/XII/2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang Pembatalan Sertipikat Hak MilikNomor 80 Tahun 2002 Atas Nama Fatimah Binti Sufi, Muchtar, Maimun Fibi danZulkarnain Atas Tanah Seluas 19.391 M2 yang terletak di Gampong KupulaTanjong, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;TENGANG
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Putus : 19-04-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 29/G/2016/PTUN.ABN
Tanggal 19 April 2017 — Nama : CHUN HANS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Petani; Tempat tinggal : di Desa Bilote RT.004, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: 1) ISHAK RAJA, S.Hi.; 2) MARIO ISKANDAR SYAM, S.H.; 3) RIZAL RIZKY KAILUL, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat Pada Kantor Advokat Ishak Raja, S.Hi. dan Rekan beralamat di Jalan Kayu Manis Lingk. Tabahawa Kelurahan Moya RT.02/RW.01, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26/IR-ADV/DK-SKH/TUN/XII /2016 tanggal 5 Desember 2016; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: 1. Nama Jabatan : BUPATI HALMAHERA BARAT, PROVINSI MALUKU UTARA; Tempat Kedudukan : di Jalan Pengabdian No.1, Jati Porniti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 186.1/119/2016, tanggal 22 Desember 2016. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, yaitu : 1) DENY GUNAWAN KASIM, S.H., M.Hum., Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat; 2) ASNATH SOWO, S.Sos., M.Si., Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat; 3) H. FAKAR LILA, S.H., M.Si., Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat; 4) JASON K. LALOMO, S.H., LL.M, Kasubag Organisasi; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Jl. Pengabdian No.1 Jati Porniti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, kemudian memberikan kuasa subtitusi berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi No.01/SK-TUN/I/FES/2017, tertanggal 13 Januari 2017, kepada: 1) FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H.; 2) ARDIYAH LEATEMIA, S.H., M.H.; 3) DIAN J.G. SITANIAPESSY, S.H., M.H.; 4) ELTHER M. LEAUA, S.H., M.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy, S.H., M.H. dan Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Dana Kopra No.1/29, Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2. Nama : SEFNAT PUNANA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Swasta; Tempat Tinggal : di Desa Bilote, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.02/SK-TUN/II/FES/2017, tanggal 3 Februari 2017. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, yaitu : 1) FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H.; 2) ARDIYAH LEATEMIA, S.H., M.H.; 3) DIAN J.G. SITANIAPESSY, S.H., M.H.; 4) ELTHER M. LEAUA, S.H., M.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy, S.H., M.H. dan Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Dana Kopra No.1/29, Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
195 — 50
  • sengketa;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmaksud uraian eksepsi Tergugat Il Intervensi tersebut, apakah gugatanPenggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah melebihitenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;Menimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan: Gugatan dapat diajukan dalam tengang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-11-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 349 PK/Pdt/2012
Tanggal 21 Nopember 2013 — Drs. MS. TAHA BERUTU, SH., vs YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM SUMATERA, dk
21 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kelurahan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,dalam agenda acara sebagaimana yang termaktub dalam surat dimaksud,dan surat panggilan Rapat Pembina telah disampaikan secara patut kepadaSdr.H.lbrahim Abdul Halim dan juga kepada Penggugat yang baru masukterdaftar dalam organ pembina Yayasan dimaksud telah dikirimkan melaluisurat kilat knusus tercatat dari Kantor Pos Negara Jalan SisingamangarajaMedan, dengan kriteria berat 10 gram, Bea kirim Rp 3000, HTNB Rp 400,diposkan melebihi tengang
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 20-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 34/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
ARBAINSYAH,ST
Tergugat:
BUPATI KOTABARU
227 — 184
  • berdasarkan fakta dalilPenggugat dalam gugatannya; Bahwa berdasarkan Tenggang waktu gugatan berdasarkan Pasal 55Undangundang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa gugatan dapatdiajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejaksaat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara, kemudian dengan adanya Upaya Administrasi sebagaimanadiatur dalam Pasal 76 ayat (3) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangHalaman 38Administrasi Pemerintahan, maka tengang
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 23-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 10-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 384/PDT/2016/PT BDG
Tanggal 22 Nopember 2016 — Pembanding/Penggugat : Ir. TRI WARDONOAJI Diwakili Oleh : VICKI PUSPAWARDANA
Terbanding/Tergugat V : KHODIDJAH SAHBUDI SALEH, SH., M.kn
Terbanding/Tergugat III : TITIEK IRAWATI SUGIANTO, SH
Terbanding/Tergugat I : MOCHAMAD SOVIE IRAWAN KHUSWA
Terbanding/Tergugat VI : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KARAWANG
Terbanding/Tergugat IV : TAFIELDI NEVAWAN, SH
Terbanding/Tergugat II : PT. MAHESA GLOBAL
48 — 25
  • ., M.kn Notarisdi Kabupaten Serang ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat melaluikuasa hukumnya telah mengajukan permohonan pencabutan pengajuan bandingtertanggal 15 Juni 2016, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat tidak akan mempertimbangkan ;Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula TurutTergugat, diajukan masih dalam tengang waktu dan menurut tata cara sertasyaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang, oleh karena itu permohonanbanding
Pengadilan PN KUPANG Perdata
Register : 29-05-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 12-01-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Kpg
Tanggal 5 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 12
  • olehmasingmasing Penggugat dengan Tergugat tersebut, jelas terlihatbahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah dengan sengajaMENGHILANGKAN pointponit penting dalam Surat Perjanjian tersebut,sehingga terkesan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasiatau Cidera janji, pada hal sebenarnya Cidera Janji atau Wanprestasiitu TIDAK PERNAH ADA DAN TIDAK DILAKUKAN OLEH PIHAKTERGUGAT.Hal ini dapat dlihat dari ketentuan Poin 9 Surat Perjanjian tanggal 14Mei 2016 yang berbunyi sebagai beikut :Bahwa jika dalam tengang
Pengadilan PN PALU Perdata Khusus PHI
Register : 19-06-2015 — Putus : 15-10-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PN PALU Nomor 26/Pdt.SUS-PHI/2015/PN Pal
Tanggal 15 Oktober 2015 — - Penggugat: DWIYANTO WIDODO. - Tergugat: 1. Koperasi Telekomunikasi Seluler (KISEL). 2. PT.Telkomsel
86 — 43
  • Namun dari pada itu jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranyaMajelis Hakim Yang Mulia dapat melihat melinat ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 82 Undangundang Nomor 2 tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) yang isinya:Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimanadimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 UU Nomor 13 tahun 2003tentangKetenagakerjaan, dapatdiajukan hanya dalam tengang waktu1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 05-02-2013 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 K/TUN/2013
Tanggal 16 April 2013 — HENDRIKO WIJAYA, DKK VS NY. IDA FARIDA DAN KAKAN PERTANAHAN KOTA DEPOK;
84 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, cukupberalasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandunguntuk rnenyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini dan ataumenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Gugatan Penggugat telah melampui tengang waktu 90 (Sembilan puluh)hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun1 986;Berdasarkan posita gugatan point 11, Penggugat menerangkan padatanggal 9 November 2010 Tergugat memberitahukan kepada Penggugatbahwa di atas bidangbidang tanah
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 25-03-2013 — Putus : 08-07-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 57-K/PM III-19/AD/III/2013
Tanggal 8 Juli 2013 — Mohamad Jumati
88 — 67
  • Bahwa benar antara niat untuk menghabisi para nelayansetelah mengetahui ada korban meninggal dunia akibattembakan Terdakwa ke kapal nelayan denganpelaksanaan niat tersebut, memiliki tengang waktu yangcukup lama antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam, waktumana Terdakwa memiliki pilihan untuk mengurungkan niatjahatnya tersebut, namun tidak dilakukan dan tetap padaniatnya untuk menghabisi para nelayan dengan caramengumpulkan seluruh nelayan, kKemudian mengikat parakorban dan ditembak dari jarak cukup dekat
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 28 /Pid.Sus/TPK/2015/PN. Dps.
Tanggal 8 Desember 2015 — I NYOMAN JUNIADA
41 — 13
  • Winangun Nomor 0233-01-016359-50-5.SP2D tanggal 25 September 2012 sebesar Rp. 170.000.000,-;7. 1 (satu) lembar Slip penarikan dana dari Rekening BRI Kelompok Tani Bina Winangun Nomor 0233-01-016359-50-5.SP2D tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp. 18.000.000,-;8. 1 (satu) lembar Slip penarikan dana dari Rekening BRI Kelompok Tani Bina Winangun Nomor 0233-01-016359-50-5.SP2D tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp. 40.500.000,-;9. 1 (satu) gabung Keputusan Kepala Desa Batur Tengah nomor : 3/2006 tengang
Pengadilan PN REMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-12-2016 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan PN REMBANG Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Rbg.
Tanggal 21 Juni 2017 — - WASIMAN. HS, dkk melawan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, DSP Unit Pasar Rembang, dkk
140 — 12
  • pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanahsapere rermenentukan, apabila Debitur cidera janji pemegang hak tanggugan pertamamempunyai hak untuk menjual objek hak tanggugan atas kekuasaan sendirimelalui peflelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasilpenjualan tersebui";Bahwa oleh karena para Penggugat sebagai Debitur ternyata tidakmelunasi hutangnya kepada Tergugat II dalam tengang
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 18-07-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 07-02-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 18/G/2018/PTUN.JBI
Tanggal 19 Desember 2018 — Penggugat:
YASMIN SIMAMORA ,dkk
Tergugat:
1.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI JAMBI
2.GUBERNUR JAMBI
Intervensi:
1.Z. ZULKARNAIN
2.BUDI ALFIAN
3.HARIYANTO
4.MAROLI
5.INDRA LESMANA
106 — 20
  • sebagaimana tersebut diataspada Surat Gugatan) di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jambi pada hari yang sama yaitu Hari RABU Tanggal 18JULI 2018 dan telah di daftar/diregister dengan Nomor Perkara:18/G/2018/TUN.JBI, pada hari/tanggal yang sama yaitu Hari RABUTanggal 18 JULI 2018, Maka Tenggang waktu dalam mengajukangugatan masih memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuandalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan TUN, Yang menyatakan Bahwa:Gugatan dapat diajukan hanya dalam tengang
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 19-12-2018 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 30-05-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Sby
Tanggal 28 Mei 2019 — Penggugat:
Fery Hasny
Tergugat:
PT. KING JIM INDONESIA
69 — 14
  • Tergugat tetap tidak menjalankan norma hukum tersebut, Makaberdasarkan halhal tersebut diatas, para Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabayaberkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA1.Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untukseluruhnya;Menyatakan Tergugat terbukti melakukan pelanggaran hukum,khususnya melanggar Pasal 37 ayat (4) Peraturan Daerah (PERDA)Kabupaten Pasuruan No. 22 Tahun 2012 tengang sistemPenyeleanggaran
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk menjalankan Pasal 37 ayat(4) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan No. 22 Tahun2012 tengang sistem Penyeleanggaran Ketanagakerjaan, denganmemberikan tambahan upah sebesar 5 % (lima persen) dari UMKKabupaten Pasuruan terhitung sejak diputusakannya perkara inisampai harihari berikutnya;6. Menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu(uitvourbaar bij voorrad) meskipun ada verzet atau kasasi daritergugat;7.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 27-10-2011 — Putus : 05-04-2012 — Upload : 23-04-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 191/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 5 April 2012 — 1.Turini,2.Lintang Waluyo,DKK;1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur,2.PT. Buana Estate
65 — 144
  • Poin 3 tanggal 9 Juli 1991 yang menyatakan bahwa Bagi mereka yang tidakdituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannyadirugikan, maka tengang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secarakasuitis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata UsahaNegara dan mengetahui adanya keputusan tersebut. dan hal ini sejalan denganYurispudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal21011993, Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 03-02-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 14/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
LUCIA LUWUK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA 1
Intervensi:
PT. PILARMUTIARA PRATAMA
301 — 206
  • Bahwa mengenai dalil Penggugat di dalam posita Gugatan halaman 6romawi lV tentang Tengang Waktu Gugatan yang intinya menyatakan baru mengetahui adanya objek sengketa a quo sejak pertengahan bulanNovember 2020, adalah dalil yang sangat tidak benar dan sangatmengadangada karena sebagaimana bukti resi pengiriman Kantor PosIndonesia Tergugat mengirimkan Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kota Surabaya Nomor: 142/KEP35.78/X/2020 Tanggal 08Oktober 2020 Tentang Pembatalan Pembatalan Hak Milik No.1005
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 03-02-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 14/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
LUCIA LUWUK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA 1
Intervensi:
PT. PILARMUTIARA PRATAMA
255 — 162
  • Bahwa mengenai dalil Penggugat di dalam posita Gugatan halaman 6romawi lV tentang Tengang Waktu Gugatan yang intinya menyatakan baru mengetahui adanya objek sengketa a quo sejak pertengahan bulanNovember 2020, adalah dalil yang sangat tidak benar dan sangatmengadangada karena sebagaimana bukti resi pengiriman Kantor PosIndonesia Tergugat mengirimkan Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kota Surabaya Nomor: 142/KEP35.78/X/2020 Tanggal 08Oktober 2020 Tentang Pembatalan Pembatalan Hak Milik No.1005
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Perijinan
Register : 04-06-2013 — Putus : 30-10-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 29/G/2013/PTUN.BJM
Tanggal 30 Oktober 2013 — PT. BORNEO PACIFIC, Suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut Hukum Indonesia beralamat di CBD Pluit, The Honey Lady Tower, 16th Floor, Jl.Pluit Selatan Raya No.1 Jakarta Utara 14440 Indonesia, dalam hal ini diwakali oleh Alexander Thaslim, Warga Negara Indonesia Selaku Direktur Perseroan tersebut, oleh karenanya bertindak atas nama PT. Borneo Pacific berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Borneo Pacific No.01 Tanggal 5 Juni 2008 jo. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Borneo Pacific No.06 Tanggal 15 April 2009, yang masing-masing dibuat dihadapan Ida Rosyidah, SH.MKn., Notaris di Jakarta ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Dewi Susianti, SH. ; 2. Deddy Suryadi, SH.MH. ; Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat Deesh & Partners, beralamat di Gedung Plaza Sentral Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman, No.47, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juni 2013 ; Selanjutnya disebut sebagai ………... PENGGUGAT ; M E L A W A N I. BUPATI TANAH BUMBU, berkedudukan di Jalan Dharma Praja No. 1 Desa Gunung Tinggi, Kecamatan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Nama : Mukhlis, SH. Jabatan : Plt.Kabag Hukum Setda Kabupaten Tanah Bumbu ; 2. Nama : Muhammad Jaelani, SH. Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum & HAM Setda Kabupaten Tanah Bumbu ; 3. Nama : Syaikul Ansari, SH. Jabatan : Kasubbag Usaha bantuan Hukum dan Sosial Sekretariat Korpri Kabupaten Tanah Bumbu ; 4. Nama : Yuliani Fitriasih Widhi, SH. Jabatan : Staf Pelaksana Subbag Bantuan Hukum & HAM ; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Dharma Praja Nomor 1 Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180 / 03/KUM/2013 tanggal 19 Juni 2013; Selanjutnya disebut sebagai ………….… TERGUGAT ; DAN II. PT. BERKAT BANUA INTI, berdasarkan Akta Pendirian No.7 Tanggal 30 April 2001, beralamat di Ariobimo Sentral Building Level 5, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-2 No.5, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, yang dalam hal ini diwakili oleh Anastasia Christie selaku Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.381 tertanggal 12 Februari 2013, mewakili Direksi, Kewarganegaraan Indonesia ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Ranto Simanjuntak, SH.MH. 2. Stella Valentina, SH. 3. Jupriyanto Purba, SH. 4. Elizabeth, SH. 5. Alvajune G. Manuhua, SH. 6. Inri Januar Simangungsong, SH.,MH. Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Advokat magang dan Konsultan Hukum RANTO P. SIMANJUNTAK DAN PARTNERS, beralamat di Citylofts Sudirman Building Lt.11, Suite 11-09, Lobby Lift 2, Jl. KH. Mas Mansyur No. 121, Jakarta 10220, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juni 2013 ; Selanjutnya disebut sebagai ……...........………………...Tergugat II Intervensi ;
497 — 78
  • Bahwa pada tanggal 4 Juni 2013 PENGGUGAT mengajukan gugatan aquoke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin10.Bahwa Pasal 55 UU PTUN menyatakan bahwa : Gugatan dapat diajukanhanya dalam tengang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejakditerimanya atau Quumumkannya Keputusan Badan atu Pejabat TataUsaha Negara " ;11. Bahwa dihitung dari tanggal PENGGUGAT menerima pemberitahuan atasKeputusan Pembatalan Ijin Usaha pertambangan PT.