Padahal faktanya, nilaidari barangbarang tidak sebesar dari apa yang dijumlahkan Penggugat;Bahwa seyogianya Penggugat menerangkan per item harga barang yangdipesan oleh Tergugat sehingga tidak menjumlahkan secara keseluruhansehingga terdapat multitafsir nilai barang yang dibeli oleh Tergugat;Bahwa dengan tidak jelasnya nilai per item barang yang dibeli dan dipesanTergugat, maka Tergugat tidak mengetahui secara jelas berapa harganya dantidak tertutup kemungkinan terdapat tumpang tindin harga barang

Erna Nilawati, Husien Hadi dan Helita, ParaPenggugat dengar dari pernyataan Djuli dkk yang menyatakan memilikiSHM diatas bidang tanah Para Penggugat, secara lisan namun tidakpernah Para Penggugat melihat dan tidak pernah Para Penggugatketahui, Para Penggugat baru mengetahuinyaSertipikat Hak Milik atasnama Djuli, Jaapar, Suryani, Erna Nilawati, Husien Hadi dan Helita padasaat sidang Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yangdinyatakan Djuli Dkk telah tumpang tindin dengan bidang tanah ParaPenggugat

Tumpang tindin dengan AkteJual Beli milik Penggugat yakni Akte Jual Beli No. 502/106/TR/WTP/VI/97tanggal 2561997 atas nama HANNY YOLINA dengan luas 105 m?. Yangmana berakibat bahwa Penggugat sampai dengan saat ini, tidak dapatmendaftarkan tanahnya sebagaimana ketentuan pada Pasal 19 ayat (1)dan ayat (2) Undang undang Pokok Agraria ;. Bahwa selain itu, keputusan Tata Usaha Negara/ objek sengketa a quoyang diterbitkan Tergugat bertentangan asasasas umun pemerintahanyang baik yakni a.

A.Yani KM 17.150 denganluas tanah seluas 2.450 M kemudian Tergugat Il Intervensimenjelaskan bahwa tidak mungkin tanah milik Tergugat II Intervensidengan tanah milik Penggugat tumpang tindin karena berdasarkansurat tanah berupa Surat Keterangan Tanah No.228/II/KGXII/1992tanah milik Penggugat terletak di JI. A.Yani Km. 17.200, sedangkanberdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 08900/ Kelurahan Gambuttanah milik Tergugat II Intervensi terletak di JI. A.

Penerbitan SHM No. 326/Gembor Udik Atas Nama Tergugatll Intervensi cacat hukum administrasi karena terjadinyatumpang tindin SHM No. 326/Gembor Udik atas namaTergugat II Intervensi dengan Sertipikatsertipikat Hak Milikatas nama Para Penggugat dan Dadang Sjamsi.b. Penerbitan SHM No. 326/Gembor Udik cacat hukumadministrasi karena adanya Dugaan Tindak PidanaPemalsuan oleh Sdr.

Tertanggal 8 Agustus1990.Hal 140 dari 41 hal Putusan No 70/Pdt/2016/PT JAP1415.Bahwa proses terjadinya Konsolidasi Tanah Kelurahan Entrop,dilatarbelakangi bahwa telah terjadi tumpang tindin Pelepasan Tanah Adatyang dilepaskan oleh Kepala Suku Dawir kepada orang perorang(15 Pelepasan) yang setelah dijumlahkan total luas tanah dari sekianPelepasan Tanah Adat tersebut berjumlah lebih dari 250 Ha, kemudian ataspelepasanpelepasan tersebut dilakukan pengukuran oleh BPN dan didapatikeseluruhan wilayah yang

menguasaisebagian besar bidang tanah objek sengketa, yang ditandai dengan telahberdirinya bangunan berupa rumah tempat tinggal Penggugat yang dikelilingipagar berupa tembok dan hingga saat proses persidangan ini berjalan tidakada pihak yang keberatan atas pembangunan tersebut.Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwaPenggugat tidak dapat melanjutkan proses penerbitan tanda bukti hak milikatas sebidang tanah milik Penggugat dikarenakan terdapat sertipikat lainyaitu Objek Sengketa yang tumpang tindin

Dan saat ini Penggugat telahmengajukan gugatannya, maka sepatutnya Penggugat terlebih dahululahyang harus menerangkan dan membuktikan akan luasan sisa lahannya,yang menurtnya telah terjadi sengketa dan tumpang tindin dengan lahanyang dikuasai para Tergugat;15.

Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Pontianak belum dapat dipastikan siapa pengurus badan hukum /yayasan yang sah secara hukum sebagai pengelola Rumah Sakit IslamPontianak untuk mewakili kepentingan Tergugat II dalam perkara a quo, hal inibersifat fundamental demi menjamin kelangsungan proses perkara a qou sampaimemperoleh putusan pengadilan atas perkara a qou yang berkekuatan hukumtetap terutama dalam hal eksekusi (pelaksanaan) diktum putusan disampinguntuk menghindari adanya tumpang tindin

Indo Kebuntidak tumpang tindin dengan Perjanjian Karya Pengusahaan PertambanganMineral dan Batu Bara( PKP2B) dan Izin Usaha Pertambangan Mineral danBatu Bara (IUP), Yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang hari;Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Perdata No101/PDT/2020/PT JMBBahwa untuk kewajiban membangun kebun plasma 20 (dua puluh) persendari total yang dimohon PT. Indo Kebun telah bekerjasama dengan KUDSinar Tani, Sesuai dengan perjanjian kerjasama Kemitraan antara PT.

./2021/PT SMGkerugian bagi PENGGUGAT, yang mana untuk menghindari adanyatumpang tindin dalam memutuskan suatu perkara maka secara yuridisformil Gugatan a guo hanya dapat diajukan jika PENGGUGAT dapatmembuktikan laporan pidana dimaksud dan putusan pidananya sudahberkekuatan hukum tetap (in kracht), mendasarkan hal dimaksud sudahpantas dan seyogyanya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quomenyatakan gugatan PENGUGGAT masih premature atauPENGUGGAT belum saatnya mengajukan gugatan, oleh karenanyasudah

meminumnya namun baru sampai di lidah dan belum sempatditeguk saksi Syahri langsung memuntahkan lalu saksi Syahri menanyakankembali kepada terdakwa air apa ini lalu terdakwa jawab dengan emosionaludah minum aja kemudian saksi Syahri lari melihat hal tersebut kemudianterdakwa menjadi emosi lalu terdakwa langsung bacok saksi Syahrimenggunakan parang yang dibawa oleh terdakwa dan mengenai bagiankepala belakang saksi Syahri lalu saksi Syahri roboh kemudian terdakwakejar setelah dapat lalu terdakwa tindin

sengketa, ternyata Tergugat tidak melakukan penyelidikan riwayat bidangtanah yang menjadi dasar diterbitkannya Objek Sengketa secara baikdan benar menurut hukum;Demikian pula permohonan Objek sengketa aquo tidak diumumkan dan/atau ditempatkan dikantor Kepala Desasebagaimana telah diatur di dalam Pasal 6 Ayat 1 Peraturan PemerintahNo.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga prosespenerbitan objek sengketa a quo adalah cacat hukum administratif yangmenyebabkan kesalahan objek dan tumpang tindin

., jumlah Anggota Kelompok153.879 KK dan perkara tersebut telah diputus sebagaimana dalamhalaman 59 alinea 2, 3 dan 4, dimana Majelis Hakim dalam pertimbanganhukumnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:Alinea 2: Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan pada pokoknyasama dan anggota kelompok dan jumlahnya pada dasarnyasama, sedangkan Penggugat tidak menguraikan secara spesifikanggota kelompok mana yang memilih opsi keluar yang berhakdiwakilinya, maka telah terjadi tumpang tindin gugatan yangdapat

Action/2012/PN.Jkt.Pst., jumlah Anggota Kelompok153.879 KK dan perkara tersebut telah diputus sebagaimana dalamhalaman 59 alinea 2, 3 dan 4, dimana Majelis Hakim dalam pertimbanganhukumnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:Alinea 2: Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan pada pokoknyasama dan anggota kelompok dan jumlahnya pada dasarnyasama, sedangkan Penggugat tidak menguraikan secara spesifikanggota kelompok mana yang memilih opsi keluar yang berhakdiwakilinya, maka telah terjadi tumpang tindin

karenayang tumpang tindih hanya sebagian saja, tidak secara keseluruhan;Bahwa HGB 35 dan HGB 72 sertipikatnya diterbitkan oleh kantorHal. 92 dari 135 Halaman Putusan No. 20/G/2016/PTUNSRG.pertanahan, maka yang berwenang melakukan pengembalian batasadalah kantor pertanahan karena gambar situasi dan prosespengukurannya dilakukan oleh kantor pertanahan;Bahwa jika instansi atasan yang melakukan pengembalian batas makadilakukan dikoreksi luasannya saja, tidak perlu sampai dibatalkan,karena yang tumpang tindin

Ifa Investama/Penggugat), dimana menurut Penggugat,penerbitan Sertipikat HGB obyek sengketa oleh Tergugat telah merugikankepentingannya karena bidang tanah Sertipikat HGB obyek sengketa untuksebagian tumpang tindin (overlap) dengan bidang tanah Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 35/Desa Bojonegara tanggal 27 Maret 2001;Menimbang, bahwa Penggugat in casu adalah subjek hukum badan hukumperdata, dan Tergugat in casu adalah pejabat tata usaha negara dalam lingkunganeksekutif di bidang pertanahan, oleh

Tahun Anggaran 2010: 2 perjalanan dinas (SPPD) yang kelebinan pembayaran senilaiRp2.550.000,00; 1 perjalanan dinas (SPPD) yang tumpang tindin denganperjalanan dinas lainnya senilai Rp1.350.000,00,00;Hal. 14 dari 114 hal. Put.

Tahun Anggaran 2010 : 2 perjalanan dinas (SPPD) yang kelebihnan pembayaran senilaiRp2.550.000,00; 1 perjalanan dinas (SPPD) yang tumpang tindin denganperjalanan dinas lainnya senilai Rp1.350.000,00,00; 1 perjalanan dinas (SPPD) staf yang tidak berangkat denganmobil; 20 perjalanan dinas (SPPD) yang tiket keberangkatannya tidakterdaftar dalam manifest penerbangan senilai Rp209.079.200,00;Sehingga dari nilai biaya perjalanan dinas yang tidak sesuaiketentuan sebesar Rp216.804.200,00;2.

yang ditujukankepada Kepala Kantor Badan Petanahan Kabupaten Kabupaten Bogorperihal Pembatalan Sertifikat dan Pemblokiran Penerbitan Sertifikat diatastanah milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor terletak disampingGedung PDIP Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong,Tertanggal 18 Januari 2013 yang pada isinya menerangkan bahwaPemerintah Kabupaten Bogor meminta pembatalan dan penundaan prosespenerbitan sertifikat yang diajukan oleh para Penggugat dengan alasandugaan adanya tumpang tindin

Olehkarena itu obyek sengketa berupa Surat Pemyataan Penguasaan FisikBidang Tanah (Sporadik) yang diterbitkan dikategorikan cacat hukumdan harus dibatalkan.10.Bahwa perbuatan Tergugat didalam menerbitkan Surat pernyataanpenguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) yang menjadi obyek sengketatersebut mengakibatkan terjadinya tumpang tindin dengan tanah hak milikPenggugat adalah telah bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini :Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan

kedalam tanah milik Para Penggugat REKONPENSI;Menimbang, bahwa pemagaran tanah dengan seng yang dilakukan olehTergugat REKONPENSI karena Tergugat REKONPENSI merasa selaku pemilik daritanah Sertifikat Hak Milik Nomor 582 dan Sertifikat Hak Milik sebagaimanapertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas yang berada tepat disamping tanah milikPara Penggugat REKONPENSI, dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukanMajelis Hakim dan dihadiri oleh para pihak yang senyatanya tanah milik para pihaktidak tumpang tindin

No. 22/G/2020/PTUN.PLKSengketa dengan menghapus surat ukur, buku tanah, dan sertipikat masingmasing sebagaimana ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (vide bukti P1, P2, T1, T8,T23, T29);Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat ditemukan faktabahwa lokasi Objek Sengketa dan lokasi Sertipikat Hak Milik Penggugatterdapat tumpang tindin sebagian dengan tanah milik Penggugat (vide buktiBerita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 20 November 2020);Menimbang