Ditemukan 1440 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : banding badung bnding beding badding bajing badong biding
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-05-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 17-02-2017
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Mjl
Tanggal 15 Desember 2016 — Penggugat : NY.SRI MULYATHIE,S.H. Tergugat : 1.NY. SITI HALIMAH 2.Sdr. FINNEY HENRY KATUARI 3.BANK MEGA Tbk Cabang Bandung
100 — 16
  • dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya.Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari padamenggunakan haknya itu. dengan perantaraan hakim untukmelaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan itu harus benarbenar telah dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semuajalan hukum untuk melwan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidakdipergunakan karena lewat waktunya kecuali, kalua putusan itudinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan,bading
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-12-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 03-05-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 29/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 18 Januari 2018 — NITRA HERAWATI ALS. NITRA
54 — 24
  • Hakim Tingkat Pertama, dengandemikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medanmengambil alih alasanalasan dan pertimbanganpertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar serta mempunyailandasan hukum dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukumsendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,kecuali terhadap lamanya pidana penjara apabila Terdakwa tidak membayaruang pengganti;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Bading
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 12-02-2013 — Putus : 26-03-2013 — Upload : 26-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 6/PID.TPK/2013/PT BDG
Tanggal 26 Maret 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Dr Apriliyana P, SH
Terbanding/Terdakwa : Yanos Septadi
128 — 65
  • HukumTerdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan/menyerahkan risalah memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Pebruari 2013 dan risalah55memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti telah diberitahukan dan diserahkandengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Pebruari 2013 ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan/menyerahkan risalah memori bading
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 06-09-2021 — Putus : 06-12-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 359/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 6 Desember 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
97 — 67
  • pemberitahuan tersebut;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula ParaPenggugat, tertanggal 3 Agustus 2021 tersebut telah diajukan dalam tenggangwaktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan olehundangundang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa walaupun Para Pembanding semula Para Penggugattidak mengajukan Memori Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akantetap mempertimbangkan permintaan bading
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-01-2015 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1793 K/PID.SUS/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — TONO Alias ASIA
157 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;Bahwa, kemudian di tingkat bading, Pengadilan Tinggi TIPIKOR pada pengadilanTinggi Medan dalam putusannya tanggal 21 Juli 2014 Nomor 33/Pid.Sus.K/2014/PT.Mdn., ternyata hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadapTerdakwa Tono Alias Asia malah menambah dari 1 tahun 6 bulan menjadi 2(dua) tahun;Bahwa, putusan Pengadilan Tinggi TIPIKOR tersebut menambah hukuman pidanapenjara selama 2 (dua) tahun terhadap diri Terdakwa
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus
Register : 12-10-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PT BENGKULU Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL
Tanggal 19 Nopember 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : HERI ANTONI, S.H
Terbanding/Terdakwa : SUKARDI Bin AHMAD RIFAI
134 — 75
  • Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biayaperkarasejumlah Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya atas putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut Jaksa Penutut Umumtelah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 25 September2020, permintaan bading mana telah diberitahukan kepada Terdakwa padatanggal 25 September 2020 secara sempurna;Menimbang,
Pengadilan PN GIANYAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-07-2015 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 24-10-2017
Putusan PN GIANYAR Nomor 138/PDT.G/2015/PN Gin
Tanggal 19 Oktober 2016 — Pidana Penggugat : 1.Cokorda Gede Nara Jenana. 2.Cokorda Gede Nara Krisnanda Tergugat : 1.Kepala Istana Presiden Tampaksiring 2.Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 3.Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia 4.Gubernur Bali 5.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
112 — 63
  • adalah untukmengetahui luas tanah, pada point angka 3, tanah komplek Istanatersebut semula adalah tanah milik perorangan dan tanah desayang telah dibebaskan haknya dengan pemberian ganti rugi baikberupa uang maupun diberikan penukar tanah oleh pemerintahyang prosesnya telah berlangsung pada tahun 1960; Bahwa yang menanda tangani Berita Acara Inventarisasi adalahPak Winten dari Agraria, Cokorda Ngurah Sutedja, NyomanBading, Nyoman Kerti, Cokorda Ngurah Sutedja sebagai KepalaDesa Tampaksiring, Nyoman Bading
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-04-2016 — Upload : 10-02-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG
Tanggal 22 April 2016 — SOEHARSONO Bin R SOEKARSODI dan AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M. Bin H. SLAMET SUWITO
110 — 56
  • Menanggapi Memori Bading JPU halaman. 11. JPU tidak konsisten, la berbicara mengenai prinsip kesengajaan,namun fakta kesengajaan sama sekali tidak terbukti ada padaperbuatan terdakwa 2. 222 nnn nnn nnn nee Saya tidak serpendapat bahwa menyalahgunakan kewenangansama saja dengan melawan hukum, pertanyaanya : lalu apabedanya pasal 2 dan psl 3 UUTPK ?3. Saya tidak setuju dengan penerapan PP 73 TH 2005, KARENA :Hal 53 Putusan.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 11-10-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 440/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 16 Desember 2021 — Pembanding/Tergugat I : Ketua Serikat Tolong Menolong Mempertahankan Hak STM MH VETERAN PURNAWIRAWAN ABRI Diwakili Oleh : LETTU Chk J. GIRSANG, SH
Pembanding/Tergugat II : Serikat Tolong Menolong Mempertahankan Hak STM MH VETERAN PURNAWIRAWAN ABRI Diwakili Oleh : LETTU Chk J. GIRSANG, SH
Terbanding/Penggugat : PT UNITED ORTA BERJAYA diwakili oleh Direkturnya JONAS atau MUHAMMAD ADLI PURBA
Terbanding/Turut Tergugat I : ALWIJAYA AW
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. HEFADA BUANA INDAH
Terbanding/Turut Tergugat III : Drs. ARMYN alias DOKTORANDUS ARMYN
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. PETISAH PUTRA
Terbanding/Turut Tergugat V : ALWI, SH
Terbanding/Turut Tergugat VI : CAMAT PERCUT SEI TUAN
Terbanding/Turut Tergugat VII : PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG Cq. BUPATI DELI SERDANG
Terbanding/Turut Tergugat VIII : PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA
Terbanding/Turut Tergugat IX : MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat X : PT. IMO REKSA PERKASA
Terbanding/Turut Tergugat XI : PT. BANK TABUNGAN NEGARA Persero Tbk
Terbanding/Turut Tergugat XII : BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL, Kepala Group Divisi Penjualan Asset Kredit I, Asset Manajemen Kredit Badan Penyehatan Perbankan Nasional BPPN
Terbanding/Turut Tergugat XIII : PT. PANGRIBTA GRAHA SARANA
Terbanding/Turut Tergugat XIV : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Terbanding/Turut Tergugat XV : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA
Terbanding/Turut Tergugat XVI : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Turut Terbanding/Tergugat III : KEPALA DESA MEDAN ESTATE
247 — 290
  • Nomor : 1079.K/Sip/1973tanggal 26 Pebruari 1979 ;Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan judex factiePengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut tidaklah dapat dibenarkan danharuslah dibatalkan pada pemeriksaan perkara tingkat banding pada PengadilanTinggi Medan ;Bahwa kembali kepada materi Memori Bading yang diajukan paraPembanding selanjutnya dalam dalil keberatan banding halaman 17 sampaidengan halaman 30 berkaitan dengan pembuktian dan faktafakta yangterungkap dalam persidangan maupun
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 11-10-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 10/PID.SUS.TPK/2019/PT BJM
Tanggal 14 Nopember 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : IMAM CAHYONO, SH
Terbanding/Terdakwa : SYAHRUJI PADILAH Bin JAMALUDIN
136 — 81
  • Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,( lima ribu rupiah).Akta permintaan banding dari Penuntut Umum 24 September 2019 Nomor10/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/PN Bjm, yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Banjarmasin dan akta permintaan bading tersebut telahdiberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Oktober2019 yang dibat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Oktober 2019 yangdiserahkan
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-03-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 2 / Pdt / 2019 / PT DPS
Tanggal 25 Maret 2019 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Cq. DINAS KEHUTANAN PROPINSI BALI , dk melawan I NYOMAN LATRA als GURU INA RATIH, dk
83 — 39
  • ., yang dimohonkan bandingtersebut dapat dikuatkan.Halaman. 176 dari 178 Putusan Nomor 2 / Pat /2019/PT DPSMenimbang, bahwa oleh karena para Pembanding tetap dipihak yangkalah, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Pengadilantingkat Bading, maka Para Pembanding harus dihukum untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut.Mengingat,ketentuanketentuan dalam R.Bg,KUH.Perdata,UndangundangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturanperundang undangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-03-2016 — Upload : 01-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 K/PID.SUS/2016
Tanggal 30 Maret 2016 — Arifin,S.H(T1),DK,La Ode Mbirita(T2)
78 — 202 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ARIFIN, SH untuklepas dari uang pengganti yang seharusnya dibebankan kepadaTerdakwa ARIFIN, SH.Bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding telah melampauiwewenangnya yakni memutus perkara a quo dengan melenceng dantidak mendasarkan pada tuntutan Penuntut Umum maupun PutusanMajelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama, yaitu Majelis Hakim TipikorTingkat Bading telah dengan tanpa dasar menghilangkan penerapanuang pengganti tanpa didasarkan pada alasan yang mendasar akanaturan hukum yang berlaku sebagaimana
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 12-06-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 20-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 77/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 1 Agustus 2017 — Pembanding/Tergugat I : PT INDO KARYA GEMA SAKTI
Terbanding/Penggugat : PT KIDECO JAYA AGUNG,
Turut Terbanding/Tergugat II : SDR. ISKANDAR HARDJO
85 — 46
  • kepada PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.781.000,(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diSamarinda No.5/PDT/2009/PT.KT.SMDA tertanggal 9Januari 2009 yang amarnya berbunyi: Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri BalikpapanNo. 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp yang dimohonkan bandingtersebut; Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yanguntuk tingkat bading
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 27-03-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 3/PID.TPK/2019/PT PLG
Tanggal 15 Mei 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : KRINANDAR, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H. JANUARIZKHAN Bin H. IZZEDIN HAN
78 — 48
  • ., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palembang pada tanggal 1 April 2019 dan Memori Bandingtersebut telah diserahkan / diberitahukan dengan baik dan sempurna kepadaJaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2019;Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umummengajukan Memori Bading tertanggal 25 April 2019 yang diterima oleh Sdr. HaminAchmadi,S.H.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 01-09-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 485/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 5 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : Tn. Eric Gunawan Diwakili Oleh : Adi Setiawan, S.H, M.H. Ani Pursiani, S.H., M.H. Elly Puspita Sari., S.H., Ctl
Terbanding/Tergugat I : Ny. Linda Louise Loi, S.E,
Terbanding/Tergugat II : Tn Fulien Surjana Fu Lien
Terbanding/Tergugat III : P.T. Tugu Beton Semesta Abadi
Terbanding/Tergugat IV : Tn. H. Ahmad Baihaqi
Terbanding/Tergugat V : Perseroan Terbatas P.T. Andhikatama Raya Mulia
Terbanding/Tergugat VI : Mansur Bin Saiyan
Terbanding/Tergugat VII : Tn. H. Agus Sopyan, SE
Terbanding/Tergugat VIII : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kabupaten Bekasi Cq. Camat Kecamatan Taruma Jaya Cq. Lurah Kepala Desa, Kelurahan Desa Segara Makmur
Terbanding/Tergugat IX : Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat Cq. Kepala KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
204 — 102
  • .; pemeriksaantingkat bading adalah pemeriksaan ulang yang dilakukan olehpengadilan tinggi terhadap putusan pengadilan negeri ataspermohonan yang berkepentingan. Pemeriksaan ulang adalahpemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan tinggi terhadapperkara perdata yang sudah diputus oleh pengadilan negeri sebagaipengadilan tingkat pertama. Pemeriksaan ulang itu dilakukan sejakawal perkara sampai putusan akhir pengadilan negeri.
Pengadilan PN BLITAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-03-2013 — Putus : 14-09-2007 — Upload : 16-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 383/Pid.B/2007/PN.BLT
Tanggal 14 September 2007 — Drs. H. SOEBIANTORO, MSi.
145 — 170
  • M.H.Ttd.SIGIT PANGUDIANTO, S.H.M.H.Panitera Pengganti,Ttd.162BAMBANG URIPTO, S.H.Dicatat disini bahwa turunan putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetapkarena Terdakwa telah menyatakan bading pada tanggal 19 September 2007.Panitera Pengganti,Ttd.BAMBANG URIPTO, SH.
Pengadilan PN BUKITTINGGI Pidana Umum Penggelapan
Register : 03-04-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 53_Pid_B_2017_PNBkt_Lepas_13072017_Penggelapan
Tanggal 13 Juli 2017 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa Elfita Achtar
654 — 464
  • Rahman Tamin yang di Buktittinggi yang dibawa olehMahyunis;Bahwa Jhonly adalah orang yang pernah akan membeli tanah tersebutsebelum ini, katanya ia telah mengasihkan porsekot kepada Mahyunisdan Jhonly juga yang mengadakan pemblokiran di BPN Bukittinggi dankarena itulah tidak terjadi pembayaran tunai, maka dibuatlah PJB;Bahwa selain itu ada perkara lain yang menyebabkan pemblokiran itudimana likuidator baru mengajukan perkara di Pengadilan Negeri JakartaBarat yang sekarang dalam keadaan bading;Bahwa
Pengadilan PN BATANG Perdata
Register : 16-01-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN BATANG Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Btg
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penggugat:
PT TANGGA BATU JAYA ABADI
Tergugat:
1.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG
2.DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG
3.CV MITRA PRATAMA MULIA selaku KONSULTAN PENGAWAS PEMBANGUNAN RSUD KABUPATEN BATANG
4.BUPATI KABUPATEN BATANG
5.KETUA DPRD KABUPATEN BATANG Cq. KETUA BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN BATANG
119 — 41
  • Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu walaupun ada bading,Verzet maupun Kasasi(Uitvoerbaar bij Vorrad).Apabila pengadilan berpendapat lain mohon kepada Majelis Hakim PengadilanNegeri Batang memutuskan seadiladilnya.Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untukPenggugat dan Tergugat hadir kuasanya sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantarapara pihak melalui mediasi sebagaimana diatur
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 16-12-2014 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 557 K/TUN/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — I. PT. INDOALUMUNIUM INTIKARSA INDUSTRI., II. KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN RI (KAKORLANTAS POLRI) SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)., III. KEPALA KEPOLISIAN RI (KAPOLRI) SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN (PA)., IV. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SARANA DAN PRASARANA (ASSAPRAS) VS PT. MITRA ALUMINDO SELARAS;
133 — 320 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KeputusanKepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia No.Kep/20/MI/2014 tanggal 27 Maret 2014 Tentang Penetapan PemenangPengadaan Bahan Baku TNBK Korlantas Polri TA. 2014, atas nama PT.Indoaluminium Intikarsa Industri (Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi)(vide Bukti T I, Il, WI 1 = Bukti P2I3) maka dalam hal ini adalahkewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta di Jakarta Timur, karena bilasuatu perkara telah menempuh upaya administratif (quasi peradilan) yaituSanggah Banding/Bading
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2017 — Putus : 10-01-2018 — Upload : 03-05-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 25/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 10 Januari 2018 — RABIHAN, SH
44 — 25
  • yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Aswin.Bahwa dalam hal ini Majelis tidak sependapat sebagaimana tersebut tuntutanJaksa Penuntut Umum, yang tidak menerapkan unsur Species yaitumenyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena kedudukan atau jabatan, namun lebih cenderung diterapkan dalamperkara ini diterapkan kepada Terdakwa unsur Genus yaitu melawan hukumtanpa harus menyatakan perihal unsur melawan hukum itu tidak terbukti.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Bading