Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 26-02-2020 — Putus : 09-07-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 8/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 9 Juli 2020 — Penggugat:
ELLYANA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
Intervensi:
ANITA CHENDRIANI UTOMO
171 — 221
  • Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya menerangkansebagai berikut ;1.Saksi HIDAYATUR RACHMANBahwa saksi tahu yang dipersengketakan di persidangan hari ini olehPenggugat, tentang tumpang tindin Surat Segel atas nama IbuELLYANA;Bahwa saksi menyatakan tumpang tindih dengan dulu yang saksi tahutetangga itu namanya bapak ZAINAL;Bahwa luas tumpang tindihnya setahu saksi waktu tahun 1999 lokasitanah disitu itu sebuah kelompok Petani Paser semua tanah disitu,disitu ada namanya Ibu MAYAU tanah itu
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 23-10-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 16-03-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 63/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
1.SURIPTO DHARSONO (AHLI WARIS DARI ACHMAD DHARSONO)
2.AVA HARTONO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Intervensi:
MEILIANI OEIJ
205 — 118
  • AdapunPenggugat II berkeyakinan memiliki sebidang tanah seluas 156.453 M2 yangbertumpang tindin dengan ketiga objek sengketa in litis dengan total seluas3.414 M2.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 10-08-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 439/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 21 September 2020 — Pembanding/Penggugat I : Mirna Rinawati Sinaga
Terbanding/Tergugat I : Hasnul Arifin
Terbanding/Tergugat II : Misriadi
Terbanding/Tergugat III : Ny Sinaga Br Lumbangaol
Terbanding/Tergugat IV : Nisin Bin Miar
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Depok
Turut Terbanding/Penggugat II : Ucok Boy Sinaga
Turut Terbanding/Penggugat III : Patar Sinaga
Turut Terbanding/Penggugat IV : Dana Sinaga
63 — 39
  • berbatasan dengan Jalan Raya Ciherang; Sebelah barat bebatasan dengan Tanah Milik Nisin Miar;Bahwa objek Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 14/Pen.Pdt/ Sita.Eks/2017/PN.Dpk. diletakan diatas tanah milik Para Pelawan yaitu tanah danbangunan yang telah ada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8662 dengan SuratUkur No. 7256/SUKATANI/2006 yang sampai saat ini masih aktif danHalaman 36 dari 51 halaman, Putusan No. 439/PDT/2020/PT.BDG.terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Depok dan tidak adasengketa dan tumpang tindin
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 19-09-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 355/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 7 Februari 2019 — SAIMIN DKK VS PT. SIRATA-RATA ALASTONGA,DK
89 — 78
  • Bahwa sebagian SHM No. 9, 10, 12, 14,dan 15 menurut ParaPembanding tumpang tindin dengan Sertipikat HGB No. 03,namun ternyata Para Pembanding juga mendalilkan bahwakeseluruhan SHM No. 9, 14 dan 15 tumpang tindih denganSertipikat HGB No. 04, sehingga dari fakta ini, bagaimanamungkin SHM No. 9,14 dan 15 yang seluruhnya tumpangtindih dengan Sertipikat HGB No. 04, sebagiannya lagi tumpangtindih dengan Sertipikat HGB No. 03;b.
    Bahwa terhadap SHM No. 10 dan 12 yang menurut ParaPenggugat ,, tumpang tindin sebagiannya bersamaan denganSertipikat HGB No. 03 dan 04, juga sama sekali tidak terbukti didepan persidangan ;Halaman 165 dari 184 Halaman Putusan Nomor 355/Pdt/2018/PT MDN5.
    Bahwa sampai disini, maka dalil Para Pembanding yangmenyatakan, bahwa keseluruhan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1s/d 32 telah tumpang tindin dengan HGB No. 03 dan 04, telahmembuktikan Para Pembanding telah keliru dengan daiildaiiigugatannya sendiri;Halaman 166 dari 184 Halaman Putusan Nomor 355/Padt/2018/PT MDNBahwa oleh karena tanah objek sengketa milik Para Pembandingseluas 44,63 Ha tidak terbukti tumpang tindih dengan lahan yangdikuasai dan diusahai oieh Terbanding dengan alas hak SertipikatHak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1327 K/Pdt/2015
Tanggal 28 Agustus 2015 — RAHMAT SANTOSA, selaku ahli waris Nur Hasibuan (almarhum) dan Hindun (almarhumah), dkk melawan H. BASUKI YASAMIHARJO
51 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Tergugat s/d VI beserta pendahulupendahulunya telahmenguasai/menggarap dan memelihara tanah sengketa selama 49 tahunterhitung sejak tahun 1964 sampai dengan tahun 2013;" Sertifikat Hak Milik Nomor m 5357/KD atas nama Syarifudin R.H. ternyatatumpang tindin dengan Sertifikat Hak Guna Usaha PTP X TanjungKarang yang baru habis masa berlakunya tanggal 24 September 1980;" Sertifikat Hak Milik Nomor m 5357 /KD yang telah dirubah menjadi SHM954 /KPD dengan Surat Ukur / Gambar Tanah Nomor 07 / 2007
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 09-03-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Mks
Tanggal 3 Nopember 2020 — Penggugat:
LUDYA TANDI ALLA
Tergugat:
1.PT BANK MEGA TBK CQ. PT BANK MEGA TBK REGIONAL MAKASSAR
2.KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SULAWESI SELATAN TENGGARA DAN BARAT CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL MAKASSAR
3.TAUFIK
84 — 22
  • kompetensi yang dimilikinya, Ssedangkan Penaksiradalah pihak internal dari instansi Penjual yang melakukanpenaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkanoleh Penjual, termasuk kurator untuk benda seni dan benda antikatau kuno;Bahwa pada praktinya gugatan pembatalan lelang karena penilaianterhadap Nilai Limit di bawah harga pasar yang merugikan debitursering terjadi dan dilakukan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum(PMH) berdasarkan Pasal 1365 Kitab UndangUndang HukumPerdata;Bahwa tumpang tindin
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 26-11-2020 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 191/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 20 Mei 2021 — Penggugat:
1.HJ. LIANI
2.ABDULLAH
3.MUSA
4.Hj. SARIYAH
5.Hj. ASIZEH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMPANG
Intervensi:
SILA KAROLINA
150 — 107
  • PMNA No. 3 Tahun 1997).Hal mana juga sejalan dengan gugatan a quo yang mempermasalahkanbatasbatas dan atau lokasi obyek sengketa dengan hak dari ParaPenggugat dimana keduanya meruakan tanah yang terdaftar (sertipikat)namun oleh Tergugat belum pernah dinyatakan bahwa obyek sengketadengan milik Para Penggugat tumpang tindin?
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tahun 2012
2499 — 1415
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  • Adanya pilihanpenyelesaian sengketa (choice of forum) untuk menyelesaikan sengketa dalamperbankan syariah sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UUa quo pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindin kewenanganuntuk mengadili oleh karena ada dua peradilan yang diberikan kKewenangan untukmenyelesaikan sengketa perbankan syariah sedangkan dalam UndangUndangyang lain (UU Peradilan Agama) secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama38diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-04-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 34/PDT/2021/PT PTK
Tanggal 11 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : H.ABDULLAH MANAF Diwakili Oleh : MARSUM
Terbanding/Tergugat I : PT.BANK BRI SYARIAH
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG
Terbanding/Tergugat IV : NURHIDAYATI
147 — 74
  • Bahwa dengan demikian atas 2 (dua) proses perkara yang sama dl Pengadilan yang sama pula dapat menyebabkan ketidakpastian hukumbagi Tergugat I, hal mana dapat terjadi tumpang tindin putusan yang tidaksejalan satu dan lainnya karena ada perkara yang belum selesai, sehinggademi terciptanya suatu kepastian hukum maka sudah sepantasnya gugatanPenggugat dalam perkara aquo DITOLAK;DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa segala apa yang telah didalilkan dan diuraikan diatas dalam Eksepsi,mohon dianggap sebagai bagian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 06-10-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 499 K/TUN/2017
Tanggal 7 Desember 2017 — GANDHI GAN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA., II. Hj. AISYAH YUDIN., III. PT. MITRA GRAHA SARANA., IV. Hj. ASNI, S.PI., V. PT. BANK MANDIRI (Persero)., VI. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK. KANTOR CABANG ABEPURA;
40 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan positanya Penggugat mendalilkan masalahtumpang tindin tanah tersebut telah selesai dalam Berita AcaraPenyelesaian Tanah Adat Hanyaan Hamadi Kelurahan Argapura, akantetapi tidak pernah mendaftarkan tanah yang menjadi objek sengketakepada Badan Pertanahan Negara sebagai pihak yang berwenangmengeluarkan sertifikat kKepemilikan;4. Bahwa berdasarkan fakta di atas, gugatan Penggugat tidak mempunyaikapasitas dan kualitas sebagai Penggugat dalam gugatan perkara aguo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-08-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 309 K/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA, DK VS KEPALABADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP – BATAM), DK
134 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NINDA PRATAMAVRIESINDO meminta data & izin Sistem Komunikasi Kabel Laut ParaPenggugat dan dalam pembahasan ditemukan kemungkinan overlap(tumpang tindin) antara lokasi reklamasi dengan posisi SistemKomunikasi Kabel Laut milik Para Penggugat, serta Para Penggugatmenyampaikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 94 tahun1999 tentang Perlindungan dan Pengamanan Sistem KomunikasiKabel Laut;Pada tanggal 22 Januari 2015 diadakan pertemuan antaraAsosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut Indonesia (ASKALSI)denganPT
Pengadilan PA KLATEN Perdata Agama
Register : 19-01-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 23-09-2019
Putusan PA KLATEN Nomor 153/Pdt.G/2018/PA.Klt
Tanggal 30 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 4
  • Bahwa, alasan Eksepsi Tergugat yang mendalilkan posita angka 7 danposita angka 11 menurut Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat peristiwanyaterjadi tumpang tindin sehingga mengakibatkan makna keseluruhangugatan menjadi tidak jelas dan kabur maka dalam hal ini sangatlah jelasbahwa posita angka 7 menjelaskan Tergugat adalah Pengawai Negeri Sipildan menurut Peraturan Pemerintah Nomo 10 Tahun 1983 Jo PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang ijin perkawinan dan perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil yaitu
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Tanah
Register : 29-11-2017 — Putus : 23-02-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 129/PDT/2017/PT.PLG
Tanggal 23 Februari 2018 — MUCHTAR DJAMACH, S.H, Dkk MELAWAN NANUNG
77 — 22
  • keputusan sebagaimana diuraikan pada positagugatan angka (9) diatas, maka Tergugat dilegalkan oleh Tergugat III untukmenguasai tanah objek perkara ;Bahwa perbuatan Tergugat yang telan melakukan penguasaan atassebagian tanah milik Penggugat seluas 826 m2 yang merupakan tanah objekperkara dengan mendasarkan kepemilikannya pada gambar = situasiNo.01972/1992, yang nota bene merupakan tanah objek perkara adalahmerupakan perbuatan melawan hukum, karena nyatanyata gambar situasiNo.01992/1992 telah bertumpang tindin
    Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan yangmana sekarang telah berubah nama menjadi Dinas Perumahan dan KawasanPermukiman Provinsi Sumatera Selatan sebagai Tergugat Ill, sejak Tahun1976 dan dihuni oleh Tergugat I, sejak saat itu pula tidak pernah sekalipunPenggugat datang langsung maupun melalui suratmenyurat untuk melakukanklaim terhadap tanah tersebut ;Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Posita angka 6 dan angka 7,dalam hal Gambar Situasi Nomor 1972/1992 atas nama Tergugat telahbertumpang tindin
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 10-05-2017 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 03-08-2018
Putusan PN BANJARBARU Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bjb
Tanggal 28 Juni 2018 — Penggugat:
HARRY JANSJAH LIMANTARA
Tergugat:
1.BIANTORO SUDARGO
2.PT. Puji Surya Indah
3.Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru
229 — 148
  • Bahwa saksi mengetahui tanah dikuasakan dengan Mansyahuntuk menjual tetapi saksi tidak mengetahui pemilik asli tanah tersebut.Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut dalamjawaban yang diajukan oleh kuasa Tergugat dan Il, Tergugat dan Il telahmembantah dengan memberikan jawaban bahwa Penggugat adalah pembeliyang beritikad baik, disamping hal tersebut, Tergugat dan II juga memberikanjawaban bahwa tidak ada tumpang tindin dengan sertifikat Tergugat olehkarena sejak tahun 2005 (transaksi
    (tanah SHM No. 1194 vide: bukti bertanda P 1) yang didalilkan dimiliki olehPenggugat tersebut tidak tumpang tindin dan bukan bidang tanah yangtermasuk dalam bidang tanah seluas 10.077 m? (SHM No. 3241/ Kel. Land.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 13-09-2017 — Putus : 19-02-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr
Tanggal 19 Februari 2018 — Penggugat:
Syamsul Gading
Tergugat:
1.PT.TITIAN KALTIM
2.PT.PERTAMINA PERSERO DEPOT SAMARINDA
87 — 22
  • Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat, karenakabur dan tidak jelas (obscuur libel), dimana dalil gugatan Penggugattidak sistemmatis, tumpang tindin sehingga menimbulkanketidakjelasan maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan aquo melalui Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSamarinda;Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 61/Padt.SusPHI/2017/PN SmrBahwa antara Posita dengan Petitum gugatan Penggugattidak jelas, tidak sinkron dan tidak sistemmatis serta tidak mempunyaihubungan
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-12-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 7/PIDSUS-TPK/2021/PT PLK
Tanggal 19 Januari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum I : ERFANDY RUSDY QUILIEM, SH.,MH
Terbanding/Terdakwa : HAMID Alias HAMID Bin TAS AN
113 — 57
  • dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo.Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dandiperbaharui dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP; Bahwa pada pertimbangan putusan di halaman 86 disebutkan ... bahwa dari datadi dalam tabel yang diperkuat olen keterangan saksisaksi tersebut dapatdiketahui bahwa bentukbentuk perbuatan memperkaya diri, baik yang dilakukanoleh Terdakwa maupun pelaku lain, tumpang tindin
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 14-10-2019 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 47/G/2019/PTUN.KDI
Tanggal 19 Maret 2020 — Penggugat:
Hidayat
Tergugat:
BUPATI KOLAKA UTARA
Intervensi:
PT. BOLA DUNIA MANDIRI
399 — 906
  • Bahwa pernyataan tumpang tindih tersebut didasarkan atas adanyaSurat Direktur PT.INCO nomor: 366/Dirjen Minerba2012/NK/AKNPerkara 47/G/2019/PTUNkKdi Halaman 39 dari 107 HalamanTanggal 20 Maret 2012, Perihal tumpang tindin Pertambangandiwilayah Kontrak Karya PT.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 08-04-2021 — Putus : 08-09-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 22/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 8 September 2021 — Penggugat:
Vreddy
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
176 — 100
  • tumpeng tindih sertipikat hak milik nomor 266dan SHM nomor 267 pada sekitar bulan Maret 2021;(Berita Acara Persidangan tanggal10 Agustus 2021);Menimbang, bahwa bukti P8 berupa sebuah surat pemberitahuan lebih lanjutperihal informasi bahwa proses balik nama atas AJB No.682 tidak dapat dilanjutkankemudian berdasarkan keterangan saksi Notaris Indrarini.S menyatakan bahwaselanjutnya pada sekitar bulan Maret 2021, saksi mendapatkan informasi secara lisan daripetugas BPN yang menyatakan terdapat tumpang tindin
Pengadilan PN MUARA TEWE Perdata Tanah
Register : 01-08-2013 — Putus : 10-04-2015 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.Mtw
Tanggal 10 April 2015 — - ANWAR RUSADITA BIN DJOHANSYAH - ROSIHAN BIN DJOHANSYAH Lawan - PT.MITRA BARITO GEMILANG - PT.ASTRAAGRO LESTARI Tbk
98 — 14
  • adanya surat dari Gubernur mengenai RTRWP;Bahwa saat itu hanya Koperasi Karya Mandiri yang menggunakanJalan Angkutan Kayu (Koridor) tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi lokasi Izin Usaha Perkebunan yangdimiliki oleh Koperasi Karya Mandiri terletak di kiri dan kanan JalanAngkutan Kayu (Koridor) tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi lokasi Izin Usaha Perkebunan tersebutsekarang dikelola oleh Tergugat ;Bahwa sepengetahuan saksi pencabutan Izin Usaha PerkebunanKoperasi Karya Mandiri karena lokasinya tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 24-12-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 431 K/TUN/2013
Tanggal 24 Desember 2013 — PT BURU MAKMUR WARGA, DKK vs. KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN (BAPEDAL) PROVINSI MALUKU
116 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini membuktikan bahwa pada saatitu memang tidak ada izinizin lain yang diterbitkan sebelumnya diatasareal lahan yang dimohonkan Para Penggugat tersebut ;Bahwa dalam upaya Para Penggugat mencari kebenaran mengenaiindikasi terjadinya tumpang tindin arel lahan dengan PT. MenaraGroup, kemudian Para Penggugat menerima surat No. 23/KOMAMDL/V/2012 tertanggal 23 Mei 2012 perihal Pembatalan ProsesAMDAL PT.