Ditemukan 1553 data
Terbanding/Tergugat : PT.PERTIWI LESTARI
58 — 23
Gambaran kenyataan tersebut kini telahberkesesuaian dengan apa yang terkandung dalam makna lagunasional ciptaan Ismail Marzuki, Ibu Pertiwi yang merupakanpersonifikasi nasional dari Indonesia atau negara yang pada intinyamemaknai hutan, gunung, sawah, lautan merupakan simpanankekayaan dan sebagai harta pusaka untuk nusa dan bangsa, yangsewajibnya ikut dilestarikan bukan untuk di tebang dan dihancurkanhanya demi meraup sebesarbesarnya keuntungan bagi segelintirpihak saja (kaum pemodal dan konglomerat
110 — 74
.) ; Bukti P42 : Fotokopi sesuai asli, Surat dari Direktur Hak Cipta, DesainIndustri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Dirjend hakKekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I,tertanggal 29 Mei 2012, perihal : Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor : C00201200742tentang : Seni Logo Universitas Darul Ulum Jombang dan Surat Pendaftaran CiptaanNomor : C00201200743 tentang lagu Mars Universitas Darul Ulum Jombang ;BuktiP43 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan
Terbanding/Tergugat : DRS. JOHAN EFENDI
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah RI cq Kementerian ATR Kepala BPN Jakarta Selatan,
286 — 141
Ssudut manapun apalagi dari sudut hukum, Tergugat Rekonpensi tidak akan pernah menjadi pemilik atas ke2 SHM a quoterlebin tanah dan bangunan yang tidak pernah dibeli dan tidak pernahdikuasainya, karena Penggugat Rekonpensi tidak pernah menjual objeka quo hingga saat ini;Bahwa hal tersebut terjadi adalah karena jual beli yang dilakukan olehTergugat dengan Johan Effendi Figur adalah berdasarkan APJB dan AJBabalabal yang batal demi hukum (Nitieg), Karena Johan Effendi Figuradalah manusia jadijadian ciptaan
110 — 218
murka, (Hak Oktrooi 1602) menguasai perdagangan untuk dirinya sendiri Hak kedaulat (soevereiniteit) layaknya suatu negara memelihara angkatan Perang, maklumat perang, damai merebut dn menduduki daerah asing diluar negeri memerintah daerah tersebut menetapkan mata uang sendiri dan menarik pajak mengangap manusia jajahan adalah bdakO 19 Masehi, Abad 20 dan Abad ABAD 20 Kemerdekaanhangsa bangsa &DEKLARASI HAK AZAZIMANUSIANiat/dasar hukumi Pancasila dan UUD 45naskah asli adalah Kasih sayang kepadasemua ciptaan
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V
Tergugat:
1.GUSDIANTO
2.ZAINI
3.DENDI ZULHERI
4.PUTRA ABADI, SH
5.DJAMALUS
6.PAIDI
7.RUSDIANTO
8.BARISNO
9.ABADILLAH
10.ABU SALIM, Sos
11.H. M. YUNIS
12.H. ALI AMRAN
13.H. BAKHTIAR
14.Jufrizal
Turut Tergugat:
13.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kab. Kampar
14.KEMENTERIAN KEHUTANAN RI
188 — 120
Mahlukmahluk ciptaan tuhan;6. Mungkin Para Turut Tergugat; bahkan7. Mungkin Penggugat sendiri dan kuasa hukumnya; atau8. Orangorang zhalim dan bejat sekalipun;9. Mungkin para penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau;ataupun10.
206 — 338
Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas SebagaiPenggugat ; Bahwa kedudukan Penggugat adalah sebagai ahli warisyang sah dan satusatunya dari Pangeran Aria SoeraWinata Van Tjimappar dan apabila di runut silsilahnya, akanmengerucut kepada Raja Padjajaran yang berpusat diwilayah Bogor dan sekitarnya termasuk Kota Depok, yangmenguasai daerah atau wilayah sebagai tanah KerajaanPadjajaran yang asal usulnya tanahtanah dengan hakhakadat dan hakhak ciptaan Pemerintah Swapraja atauciptaan Pemerintah Hindia Belanda
198 — 158
Copy dari Fotocopy Surat Pendaftaran Ciptaan Seni Logo PerkumpulanAl Jamiyatul Wasliyah dengan nomor Pendaftaran 036539 dengan jangkawaktu perlindungan berlaku selama 50 (limapuluh) tahun sejak pertama kalidiumumkan yang yang di tanda tangani oleh Direktur Hak Cipta, DesainIndustri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Dirjen HAKIKementrian Hukum dan HAM RI tanggal 26 Mei 2008 bukti mana yangtelah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelen di Kantor PosLubuk Pakam, untuk
162 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
Subekti ... yurisprudensi diartikan sebagaiputusanputusan hakim atau pengadilan yang tetap dandibenarkan oleh MA sebagai pengadilan kasasi, atauputusan MA sendiri yang sudah tetap (konstant).Ditegaskan oleh beliau, bahwa barulah dapat dikatakanada hukum ciptaan yurisprudensi apabila hakim ataupengadilan dalam hal tidak terdapatnya suatu ketentuanyang dapat dipakai atau dijadikan landasan untukmemutus perkara yang dihadapkan kepadanya""Dengan demikian tidak setiap putusan hakim (MA) dapatdisebut dan
227 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
Netway Utama sehingga ciptaan tersebutdapat didaftarkan; Bahwa pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untukmengumumkan dan memperbanyak ciptaannya termasuk jugamengijinkan atau melarang pihak lain untuk mempergunakan ciptaantersebut;Bahwa saksi H.
206 — 115
Ada tanahtanah dengan hak ciptaan Pemerintah HindiaBelanda, seperti hak agrarisch eigendom, landeriyen bezitrecht. Juga dengan hakhakciptaan Pemerintah Swapraja seperti grant Sultan. Tanahtanah dengan hakhak adat danhakhak ciptaan Pemerintah Hindia Belanda dan swapraja tersebut, biasa kita sebuttanahtanah hak Indonesia.Menimbang, bahwa berpedoman pada penjelasan umum UndangUndang Nomor5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dan pendapat Prof: BoediHarsono dalam bukunya ?
184 — 94
dengan sabar dan ikhlasnya memaafkanperbuatan Penggugat walaupun sebetulnya Tergugat tidak menyetujuiPenggugat melakukan oprasi plastik, Tergugat pada saat itu masihsebagai seorang suami Penggugat, Tergugat secara baik baik telahmengingatkan / menyampaikan kepada Penggugat, agar Penggugattetap menerima kekurangan dan kelemahannya sebagai manusia yangseharusnya Penggugat wajib bersyukur kepada Allah SWT atas apayang telah Allah berikan kepadanyadan dengan segala kesempurnaannya dibandingkan makhluk ciptaan
Hal tersebut adalah suatu fakta bahwa telahterbukti Penggugat melawan Tergugat dan melanggar laranganagama dan perbuatan Penggugat tersebut tidak dapatdikategorikansebagai orang yang pandai bersyukur atas Rahmat AllahSWT dan Penggugat mengingkari rahmat Allah SWT tersebut, dengantelah secara nyatanyata merubah ciptaan Allah SWT dengan caramelakukan operasi Plastik ;Halaman 61 dari 249 hal.Putusan Nomor :2244/Pdt.G/2020/PA.Dpk.12.
117 — 14
dalam tatanan teori pemidanaan yang dianut dalam sistem hukumpidana Indonesia, ketika seseorang dinyatakan bersalah sehingga harus baginya dijatuhkanhukuman pidana maka tujuan pemidanaan dimaksud tidak semata pembalasan yang hanyamemberikan kepuasan bagi sikorban atau bagi kepentingan kelompok masyarakat tertentu tetapiadanya sisi lain yakni untuk memberikan pembinaan yang berbasis pada pendidikan moral,intelektual dan yuridis berbudaya hukum karena setiap orang harus bisa dipandang sebagaimakhluk ciptaan
134 — 65
hakkepemilikan atas tanah yang berkarakter yuridis yang bersifat Konstitutif.Ciri khas dari model ketetapan atau keputusan pemberian atas tanahdan yang melahirkan sertipikat yang bersifat konstitutif berasal dariobyek tanah yang berstatus tanah yang dikuasai langsung oleh negaraatau Tanah Negara.Kedua, hak kepemilikan atas tanah yang telah ada baik hak baratmaupun hak adat (terdaftar maupun yang belum terdaftar) diakuikeberadaannya yang oleh UUPA diubah kedalam bentuk baru (konversi)jenisjenis hak ciptaan
56 — 44
Sehingga halhal yangmenyangkut kepentingan Militer, yakni nama baik TNI AU haruslahdikedepankan karena Terdakwa adalah Tentara Nasional Indonesia yangberasal dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat yang tetap menjadi satu. karenaantara para korban dengan Terdakwa samasama sebagai ciptaan Tuhan YangMaha Esa.
106 — 62
Bahwa masyarakat Papua sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umatmanusia yang beradab dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilainilaiagama, demokrasi, hukum dan nilai nilai budaya yang hidup dalam masyarakathukum adat, serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secarawajar ;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum undangundang Otsus Papuatersebut, di jelaskan bahwa Keputusan politik penyatuan Papua menjadi bagiandari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya mengandung
DENRI KASWORO, SH
Terdakwa:
IGUN GUNAWAN Als DUDUY Als IGUN Als GUNAWAN Als BAHRUL SALEH Als BADUD Bin SUHERLI
158 — 80
Anshor Thogutadalah Adalah orang yang membela thogut seperti DPR, aparatpemerintahan TNI POLRI dll.Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggunakan Pancasilasebagai dasar Negara dan UUD 1945 sebagai landasan Negara sertabukan syariat islam atau hukum islam yang dijadikan landasan makaNegara Indonesia adalah Negara kafir termasuk pemerintahannya danpendukung pendukungnya.Bahwa terdakwa tidak setuju dengan system pemerintahan di Indonesiayang tidak sesuai dengan syariat Islam karena merupakan ciptaan
44 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 122 PK/Pid.Sus/2012hal yang relevansecarayuridis dengan objektif, sehingga pemohonPK di pidana berdasarkan rekayasa ciptaan penyidik dan penuntutumum yang sama, tanopa pengawasan sama sekali, sehingga MajelisHakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang melihat secara denganjelas dan terang penyimpangan tindakan Penyidik /Penuntut Umumkarena Saking gemasnya/sangat jengkelnya memaksakan diri untukmemasukan ke dalam amar putusan dengan Memerintahkan kepadaJaksa / Penuntut Umum untuk segera melakukan penyidikanterhadap
92 — 45
bersifat Konstitutif.Ciri khas dari model ketetapan atau keputusan pemberian atas tanahdan yang melahirkan sertipikat yang bersifat konstitutif berasal dariobyek tanah yang berstatus tanah yang dikuasai langsung oleh negaraatau Tanah Negara.Kedua, hak kepemilikan atas tanah yang telah ada baik hak baratmaupun hak adat (terdaftar maupun yang belum terdaftar) diakuikeberadaannya yang oleh UUPA diubah kedalam bentuk baru (konversi)Halaman 71 dari 105 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr.jenisjenis hak ciptaan
113 — 29
yaitu gugatan perdata atas dasarwanprestasi (1247 BW) dan tuntutan pidana atas dasar Penggelapan(Pasal 372 KUHP), kami tanggapi sebagai berikut.Penasehat Hukum berpendapat bahwa ilustrasi tersebut merupakanperkara perdata mengenai Sewa Beli kendaraan bermotor atau kriditmotor bahasa umumnya, jadi sangat berbeda dengan perkara perdatamengenai jual beli sapi, karena secara hukum mengenai masalah sewabeli belum diatur di dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata (BW)tetapi sewa beli (Huurkoop) adalah ciptaan
450 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
menolak dengan tegas ataspertimbangan Hakim Judex Facti pada Pengadilan Tingkat Pertama atasBuktibukti berupa : Katalog : P11, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P66, P67, P68, P69, P70, P 71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, P80, P82, P83, P84, P85, P 86, P87, P88 hanya menunjukkan gambarsehingga tidak dapat diperbandingkan secara detail dengan produkaslinya, karenanya bukti tersebut haruslah dikesampingkan; Hasil Print out bertanda P17, P19, P21, P23, P25, P27, P29 dan P31 dan Surat Pendaftaran Ciptaan