Ditemukan 1746 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : danau datar data datu dalam
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 31-12-2019 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 08-03-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 299/Pdt.G/2019/PN Ckr
Tanggal 11 Februari 2021 — Penggugat:
1.UCU SYAMSUL HUDA
2.DIRAYAH BINTI UMAR HASAN
3.NUNUNG
4.SALAHUDIN UMAR HASAN
5.DURORUL BAHIYAH
6.MULHAH
7.AGUS MUKTI UMAR
8.M. CHUMAEDI
Tergugat:
1.PT. MAJU SUKSES SENTOSA
2.HO HARIATY
3.H. A. KADIR USMAN, SH
4.NOVITAWATI YUDHIANINGSIH, SH
Turut Tergugat:
1.DZATIL HIKMAH, SH., MKn
2.MUHAMMAD RAWI
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL AGRARIA DAN TATA RUANG BPN ATR KABUPATEN BEKASI
205 — 247
  • Muhamad Rawi, saksi tahu untuk yang sertifikat nomor138 nama pemilik awalnya Majen bin Sabenih, nomor 145 atas nama Sanen,nomor 132 atas nama Namin Japin, Asmawi Djaja meninggal dunia tahun1977 serta saksi Tong Asmat yang pada pokoknya menerangkan saksi tahuorang yang bernama Asiran Sempong, Asmawi Sempong datau AsmawiDjaya/Sempong waktu itu pada tahun 1965 saksi baru kenal orang yangbernama Asiran Sempong atau Asmawi Sempong, atau Asmawi Djaja, orangtersebut punya empang dan saksi yang menggarap
Pengadilan PN MARABAHAN Perdata
Register : 04-09-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN MARABAHAN Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh
Tanggal 13 Maret 2019 — Penggugat:
1.EUGINIUS SUGIMIN
2.NGADENAN
3.REBINI
4.NGATINO
5.JOHANA FRANSISKA SUMARTINI
6.JASMIN
7.SRIONO
8.SUSANTO
9.SURYANI
10.PURWAJI
11.SUMIATI
12.YAHYA
13.EDU SUGIANTO
Tergugat:
1.TUMEN, S.H.
2.WONGSONADI
Turut Tergugat:
KEPALA DESA TABING RIMBAH
111 — 192
  • Bahwa saksi baru 1 (Satu) kali dalam memfasilitasi mediasi atauperdamaian tersebut ; Bahwa kesepakatan damai tersebut belum terealisasi karena daripihak SUGIMIN ada beberapa kali mendatangi saksi menanyakankapan realisiasinya dan saksi tidak tahu karena tergantungTUMEN; Bahwa dari pihak TUMEN ada membawa segel tanah tersebut,sementara dari SUGIMIN, NGADENAN tidak ada memperlihatkanbukti kepemilikan apa pun pada saat mediasi datau perdamaiantersebut ; Bahwa saksi tidak mengetahui riwayat tanan objek
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 22-05-2008 — Putus : 07-04-2009 — Upload : 19-12-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 659/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel.
Tanggal 7 April 2009 — PT. KURNAIN HAVIZI, MELAWAN 1. PT. KODECO TIMBER, 2. PT. BINTANG BENGAWAN 3. PT. DWI USAHASARI 4. KOPERASI KARYAWAN DEPARTEMEN KEHUTANAN, 5. OTTO HIDAYATULLAH 6. YUDISTIRA RA1NA PUTRA 7. ABDUL HARIS 8. MUHAMMAD CHOTIB, SH., 9. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA QQ. MENTERI HUKUM 10. DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
166 — 99
  • M01.HT.01.10 tersebut (Mensyaratkan dokumen pendukung bagi persetujuan akta perubahananggaran dasarantara lain :e salinan akta perubahan anggaran dasar Perseroan ; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); bukti pembayaran permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar; bukti pembayaran pengumuman dan Tambahan Berita Negara ; Bukti setor modal perseroan dari bank atas nama Perseroan datau neraca Perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modalperseroan ;e.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-03-2014 — Putus : 06-08-2014 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 6 Agustus 2014 — KUSWARA AWALUDIN Bin OBAN HERYADI
55 — 11
  • seluruhkegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sertasesuai dengan rencana yang ditetapkan serta sesuai dengan prinsip danprosedur secara program dengan menyampaikan data dan informasi beripapelaporan mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan daripelaksanaan program apabila terjadi kendala atau permasalahan penerapandan pencapaian dari sasaran atau tujuan PNPM Mandiri Pedesaan melalui jalurstruktural dan jalur fungsional sebagai upaya untuk memeprcepat prosespenyampaian datau
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 16-06-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN Bbu
Tanggal 16 Nopember 2021 — Penggugat:
PT. Perkebunan Nusantara III Persero
Tergugat:
PT. Bumi Madu Mandiri
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
2.PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
257 — 181
  • Datau P. 92. D;Fotokopi sesuai dengan aslinya Standard Operating Procedure Nomor:SOPDOTS004 tanggal 31 Januari 2020 tentang Tanam danPemeliharaan Tebu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda TT. Il 76. E atau P. 92. E;Fotokopi sesuai dengan aslinya Standard Operating Procedure Nomor:SOPDOTS005 tanggal 31 Januari 2020 tentang Panen Tebu Giling,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT. Il 76. Fatau P. 92.
    Datau P. 102. D;Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PTPN Ill (Persero) DiLuar Rapat Diresksi Tentang Pembahasan Pemberian Pinjaman KepadaAnak Perusahaan Yang Bersumber Dari Pinjaman Dana InvestasiPemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi NasionalNomor: DKSK/KEP29/2021 Tanggal 16 April 2021, selanjutnya padafotokop! bukti Surat tersebut diberi tanda T. II 86. E atau P. 102.
    Datau P.67.D, TT.Il. 54. A atau P.68.A, TT.ll. 54. B atau P.68.B, TT.Il. 54. C atauP.68.C, TT.Il. 55. A atau P.69.A, TT.ll. 55. B atau P.69.B, TT.Il. 55. C atau P.69.C,Halaman 275 dari 289 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN BbuTT... 55. D atau P.69.D, TT.Il. 55. E atau P.69.E, TT.ll. 55. F atau P.69.F, TT.Il.55. G atau P.69.G, TT.Il. 55. H atau P.69.H, TT.Il. 55. atau P.69.1, TT.Il. 56. Aatau P.70.A, TT.Il. 56. B atau P.70.B, TT.Il. 56. C atau P.70.C, TT.II. 56.
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 14-10-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 24/G/2021/PTUN.GTO
Tanggal 19 Januari 2022 — Penggugat:
RIDWAN YASIN, S.H., M.H.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
312 — 499
  • Yusuf, S.Pd,.MM didampingi oleh masingmasing Kepala BadanKepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo Utara SaudaraTahir Datau S.Pd dan Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan danPelatihan Kabupaten Gorontalo Utara Saudara Dhody Wisnuwidhadi, ST.,M.Si.5.
Pengadilan PN SENGETI Pidana Umum Pemalsuan
Register : 30-07-2012 — Putus : 14-01-2013 — Upload : 18-01-2014
Putusan PN SENGETI Nomor 142/Pid.B/2012/PN.SGT
Tanggal 14 Januari 2013 — - MUHTAR D Bin DAHAPAR
149 — 521
  • Datau orang lain untuk membuat surat pernyataan, Nomor : 146/08/AAKU/2001, tanggal 19 Maret 2001;Bahwa terdakwa mendapat laporan dari Sdr. Riswan bahwa hasil rapat diBupati Muaro Jambi, lahan Desa Arangarang yang tersedia untuk perkebunankelapa sawit PT. Sumbertama Nusa Pertiwi dengan luas 1.900 ha, hal ini timbalbalik dengan Jin Prinsip PT. Sumbertama Nusa Pertiwi, Surat TeknisKetersediaan Lahan Calon Lokasi Perkebunan PT.
Pengadilan PN SENGETI Pidana Umum Pemalsuan
Register : 30-07-2012 — Putus : 14-01-2013 — Upload : 16-01-2014
Putusan PN SENGETI Nomor 141/Pid.B/2012/PN.SGT
Tanggal 14 Januari 2013 — - H. UUH SUBHI SIDIEK BIN H. ABDULLAH SIDIEK
118 — 60
  • Datau orang lain untuk membuat surat pernyataan, Nomor : 146/08/AAKU/2001, tanggal 19 Maret 2001;Bahwa terdakwa mendapat laporan dari Sdr. Riswan bahwa hasil rapat diBupati Muaro Jambi, lahan Desa Arangarang yang tersedia untuk perkebunankelapa sawit PT. Sumbertama Nusa Pertiwi dengan luas 1.900 ha, hal ini timbalbalik dengan Jin Prinsip PT. Sumbertama Nusa Pertiwi, Surat TeknisKetersediaan Lahan Calon Lokasi Perkebunan PT.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tahun 2009
275 — 215
  • Tentang : LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
  • lima ratus ribu rupiah).Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor diJalan yang melanggar aturan perintah atau laranganyang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintassebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) hurufcdipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah).Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor diJalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintassebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf datau
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 17-07-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg
Tanggal 28 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
DAVID RAZI, SE. SH. MH.
Terdakwa:
SRI RETNO WIDIYAWATI Binti GAUS SUPENO
207 — 60
  • Lain lain : Rp. 50.000,00Halaman 68 dari 123 Perk No. 59/Pid.SusTPK/2017/PN.Smg.Bahwa ada sosialisasi dari BPN Kabupaten Brebes pada tanggal22 Desember 2015 di Aula Balai Desa Pakijangan yang isinyabahwa Desa Pakijangan, mendapatkan program prona 150Bidang dan penambahan 125 bidang, dan yang bisa mengikutiprona adalah masyarakat yang sudah mempunyai akte, surat Datau segel di bawah tahun 1997, dan tahun diatas 1997 harusmenggunakan akte.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 05-07-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Januari 2022 — Penuntut Umum:
SUSILOWATI, SH., MH
Terdakwa:
Hj.NURHASANAH. SH.MH binti H. AHMAD SAFEI
321 — 176
  • melakukan tindak pidanasebagaimana pada Dakwaan Primair;Menimbang, bahwa dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakimakan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, Pasal 54 Ayat (1) Jo Pasal 9huruf d UndangUndang Nomor: 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas JasaKeuangan;Menimbang, bahwa Pasal 54 Ayat (1) UndangUndang Nomor: 21Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, berbunyi:Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidakmelaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf datau
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-05-2017 — Putus : 27-07-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 27 Juli 2017 — H. AHMAD FIKRI, S.Ag.,MM., Alias FIKRI Bin ANWAR KUSASI,BA
68 — 15
  • Disamping itu, tindakanpenyalahgunaan kewenangan, kesempatan datau sarana merupakan bagiankhusus dari pengertian perbuatan melawan hukum, sebagaimana disebutkandalam pertimbangan sebelumnya;Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepatditerapbkan dalam rangkaian perbuatan terdakwa
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 15-11-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 9 April 2019 — 1. Nama : AHMAD HIDAYAT MUS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Jl. Taman Radio Dalam VII/39 A, RT.013/RW.001, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; 2. Nama : RIVAI UMAR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dosen); Tempat tinggal : Jl. KEL. Jati, RT.005/RW.003, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 021/SK.Pdt.Khs/PTUN/XI/2018, tanggal 14 November 2018, telah memberikan Kuasa kepada: 1) ABDULLAH H. KAHAR, S.H.; 2) ZULFIAN S. REHALAT, S.H.; 3) ABDURRAHMAN SOLISSA , S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ARIVER DWIKARYA, yang beralamat Jl. Poltangan Raya No.48, RT.0019/RW.011, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, Provinsi DKI Jakarta; dan II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 November 2018, memberikan Kuasa kepada: 1) Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.; 2) DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.; 3) SUPRIYADI, S.H., M.H.; 4) AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonseia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum HERU WIDODO LAW OFFICE (“HWL”), Legal Solution and Beyond, yang beralamat di Menteng Square, Tower A, 3rd Floor No. AO-12, Jalan Matraman Raya No.30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320, Telp. 021-29614321, Fax: 021-29614322, www.klikhwl.com; Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; M E L A W A N Nama Jabatan : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA; Tempat Kedudukan : Jl. Anggrek No.9, Lingkungan Dacomib, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini diwakili oleh SYAHRANI SOMADAYO, S.T., M.Si. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 158/PY.03.1-SD/82/Prov/XI/2018, tanggal 03 Desember 2018, telah memberikan Kuasa kepada Hendra Kasim, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Jl. Anggrek No.9, Lingkungan Dacomib, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; dan II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:162/PY.03.1-SU/82/Prov/XII/2018, tanggal 16 Desember 2018, telah memberikan Kuasa kepada: 1) ALI NURDIN, S.H., S.T.; 2) BUDI RAHMAN, S.H.; 3) HENDRA KASIM, S.H., M.H.; 4) FEBI HARI OKTAVIANTO, S.H.; 5) BAGAS IRAWANPUTRA, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat di Jalan Panglima Polim IV No. 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. 021-7395993, Nomor Handphone 081281842419 dan 081322143330, E-mail: anplawfirrrm2015@gmail.com, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
149 — 58
  • pemilihan suara ulang(PSU), hanya dibeberapa tempat saja dan yang saksi tahu di KabupatenKepulauan Sula, Kecamatan Sanana, dan di Kecamatan TaliabuKabupaten Taliabu Barat ;Bahwa saksi menyatakan saksi tinggal di Sanana;Bahwa saksi menyatakan belum pernah mengajukan keberatan, dansaksi diam saja ;Bahwa saksi menyatakan saksi tidak tahu, dari dua puluh (29) orangyang dipromosi dan didemosi apakah ada yang pernah mengajukankeberatan ;Bahwa saksi menyatakan belum pernah dihadirkan sebagai saksi diPanwaslu datau
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Register : 02-10-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 19 Desember 2018 — Pidana - ELI DETUAGE, SKM - NINGSI S GILINTALI
229 — 91
  • penyaluran dana BOK yang disetorkan ke TerdakwaNINGSI S GILINTALI antara lain uang untuk kasubag keuangan, KepalaDinas, Pulsa Sespri, Pulsa Staf Keuangan dan lainlain, bahwa itemitemtersebut bukan merupakan penilaian untuk akreditasi;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa ELI DETUAGE, SKM.memberikan pendapat, bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidakada keberatan;Terhadap' keterangan saksi, Terdakwa NINGSI S GILINTALImemberikan pendapat, bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidakada keberatan;KETRIS DATAU
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum
Register : 19-12-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 643/Pid.B/2018/PN Smn
Tanggal 11 Maret 2019 — Penuntut Umum:
M. ISMET KARNAWAN,SH.MH
Terdakwa:
SANI GOENAWAN
93 — 8
  • perijinan 80 % telah komplit dan malakukan teske konsumen dan respon konsumen baik, sehingga calon pasar mulaimasuk, ada yang sudah ada yang berani booking cash flow setelahperijinan berjalan, selanjutnya mulai pembangunan diawali denganceremonial Ground breking dan akan tetapi dalam proses Gound brekingbanyak dinamika dan masalah salah satunya Terdakwa dan keluargaTerdakwa bahkan Ayah Terdakwa pernah dilaporkan ke Polda dan saksiikut mengurusi;Bahwa apartemen tersebut sekarang sudah terbangun datau
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-09-2014 — Upload : 01-04-2014
Putusan PN GORONTALO Nomor No.02/Pid.Sus.TPK/2013/PN.Gtlo
Tanggal 26 September 2014 — MOHAMMAD FAISAL MOODOETO, S.Sos. M.H
84 — 28
  • DANDY WINARDI DATAU, SE, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik Polda Gorontalo,keterangan yang diberikan dalam BAP sudah benar;Bahwa saksi pernah bertugas di DPRD sejak tahun 20052009, bertugasdibagian umum sebagai Kasubag perlengkapan dan rumah tangga;Bahwa tupoksi saksi adalah mempasilitasi segala kebutuhan danperlengkapan terkait penyelenggaraan persidangan;Bahwa tahun 2008 saksi pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-05-2016 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 591/Pdt.G/2015/PN.Sby
Tanggal 25 Mei 2016 — ARDI HARIJANTO melawan Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktor Jenderal Pajak cq. Kantor Wilyah DJP Banten yang dalam hal ini : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Dkk
190 — 50
  • berikut:Pasal 3 menyatakan sebagai berikut:Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yangberada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempatlain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yangdijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:5)6)54a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dandeposito berjangka, tabungan, saldorekening koran, giro, ataubentuklainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham,datau
Pengadilan PN DOMPU Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 14-03-2011 — Upload : 31-07-2012
Putusan PN DOMPU Nomor 191/Pid.B/2010/PN.DOM
Tanggal 14 Maret 2011 — - Drs. MUHAMMAD ILYAS alias Drs. M. ILYAS SALMAN FARIS
94 — 33
  • banyaknya Tutor menerima honor akan tetapi tidak sama denganyang tertera dalam kwitansi penerimaan honor Tutor;Menimbang, bahwa ternyata terdapat hubungan kausal antarapelaksanaanprogram KF Tahun Anggaran 2007 yang tidak efektif dan gagal mencapai sasaranyang diharapkan dengan kerugian Negara yang ditimbulkannya sebesarRp.213.850.000,(Dua Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsurDapat merugikan keuangan Negara datau
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-05-2017 — Putus : 27-07-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 27 Juli 2017 — PAKUSMAN,SAP.,MM., Alias KUSMAN anak dari WARDELSEOK
61 — 15
  • Disamping itu, tindakanpenyalahgunaan kewenangan, kesempatan datau sarana merupakan bagiankhusus dari pengertian perbuatan melawan hukum, sebagaimana disebutkandalam pertimbangan sebelumnya;Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepatditerapbkan dalam rangkaian perbuatan terdakwa
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-07-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 22/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda
Tanggal 23 Juli 2014 — KASIM ASSEGAF, SE. Bin AMBO TANG
86 — 86
  • melakukan audit tersebit tersebut bersama Tim yaitu : Jumanto, LeoLendra, Bambang Sudjarwo .Bahwa Ahli melakukan audit tersebut mendapatkan datadata dari Penyidik.Bahwa tujuan Ahli melakukan audit tersebut adalah untuk menghitung kerugiankeuangan Negara atas dugaan tindakan pidana Korupsi Pengadaan tanah untukpembangunan rumah murah.Bahwa Ahli melakukan Audit tersebut dengan cara melakukan penilaiankecukupan bukti/data/dokumen yang diperoleh dari penyidik, Melakukanpengujian dan analisis terhadap bukti datau