Nomor 366/PDT/2017/PT.MKSgugur sehingga tidak dapat mengikuti proses seleksi tahap berikutnya, danalasan gugur para peserta tersebut pun berbeda, komposisi bahanbahanyang digunakan, alatalat yang digunakan, analisa pendekatan tekhnis, danjumlah nominal penawaran para peserta tender tidak sama satu denganyang lainnya.

dihadiri oleh 17(Tujuh belas) perusahaan calon peserta tender yang awalnyaberjumlah + kurang lebih 50 (Lima Puluh) calon peserta tender, tetapihingga batas waktu pemasukan dokumen penawaran hanya terdapat9 (Sembilan) perusahaan yang memasukkan dokumen penawarandan dari kesembilan dokumen penawaran tender tersebut terdapatDokumen Penawaran Penggugat IIl dengan Nomor: 19/USSTAWAR/XII/2011 Tanggal 30 Desember 2011.Setelah itu Tergugat IIl mengadakan Koreksi Aritmatika, EvaluasiAdministrasi, Evaluasi Tekhnis

paket Pelebaran jalan Baras Karossa dihadiri oleh 9(Sembilan) perusahaan calon peserta tender yang awalnya berjumlah+ kurang lebin 50 (Lima Puluh) calon peserta tender, dan hinggabatas waktu pemasukan dokumen penawaran 9 (Sembilan)perusahaan memasukkan dokumen penawaran dari kesembilandokumen penawaran tender tersebut terdapat Dokumen PenawaranPenggugat Il dengan Nomor: AUJ/0920212/TWR Tanggal 02Februari 2012.Setelah itu Tergugat IIl mengadakan Koreksi Aritmatik, EvaluasiAdministrasi, Evaluasi Tekhnis

Maret 2012.Untuk paket Pelebaran jalan KalukuSalubatu dihadiri oleh 9(Sembilan) perusahaan calon peserta tender yang awalnya berjumlah+ kurang lebin 50 (Lima Puluh) calon peserta tender, dan hinggabatas waktu pemasukan dokumen penawaran hanya 9 (Sembilan)perusahaan memasukkan dokumen penawaran, dari kesembilandokumen penawaran tender tersebut terdapat Dokumen PenawaranPenggugat IV dengan Tanggal 16 Januari 2012.Setelah itu Tergugat IIl mengadakan Koreksi Aritmatik, EvaluasiAdministrasi, Evaluasi Tekhnis

paket Pelebaran jalan KalukuSalabatu II dihadiri oleh 8(Delapan) perusahaan calon peserta tender yang awalnya berjumlah+ kurang lebih 50 (Lima Puluh) calon peserta tender, dan hinggabatas waktu) pemasukan dokumen penawaran 8 (Delapan)perusahaan memasukkan dokumen penawaran dari kedelapandokumen penawaran tender tersebut terdapat Dokumen PenawaranPenggugat dengan Nomor: 021/PSTAWAR/II/2012 Tanggal 02Februari 2012.Setelah itu Tergugat IIl mengadakan Koreksi Aritmatik, EvaluasiAdministrasi, Evaluasi Tekhnis

Pasal 8 ayat (2) huruf ePeraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2010 TentangPedoman Tekhnis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar WaktuAnggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota HasilPemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PeraturanKomisi........ke halaman 5Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2011 TentangPerubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun2010 Tentang Pedoman Tekhnis Verifikasi Syarat Calon PenggantiAntar Waktu) Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRDKabupaten

SelakuSekretaris sebagaimana disebutkan dalam surat No.171/517/DPRD/2013 Tanggal 16 Oktober 2013 Perihal UsulPeresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenPoso yang diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kabupatenPoso; Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Komisi PemilihanUmum No. 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tekhnis VerifikasiSyarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi danAnggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilinan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu AnggotaDPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota HasilPemilihan Umum sebagai mana telah diubah dengan PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2011 TentangPerubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun2010 Tentang Pedoman Tekhnis Verifikasi Syarat Calon PenggantiAntar Waktu) Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRDKabupaten/Kota Hasil Pemilinan Umum.

Nomor 8 Tahun 2012 TentangPemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta PeraturanKomisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2010 Tentang PedomanTekhnis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu AnggotaDPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota HasilPemilihan .......... ke halaman 1010Pemilihan Umum sebagai mana telah diubah dengan PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2011 TentangPerubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun2010 Tentang Pedoman Tekhnis Verifikasi Syarat Calon

(Fotocopy dari fotocopy); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 03 Tahun2011 Tentang Perubahan atas Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor : 22 Tahun 2010 TentangPedoman Tekhnis Verifikasi Syarat Calon PenggantiAntarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum.

Karya Profesi Mulia selaku Direktur Utama diPerseroan tersebut;Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik namun ada juga yang tidak benar;Bahwa keterangan yang tidak benar menyangkut masyalah tekhnis dilapangan ;Bahwa intinya soal tekhnis dilapangan saksi tidak tahu menahu, namun karena saksiditekan oleh Penyidik, maka dengan sangat terpaksa memberikan keterangan yangtidak saksi ketahui faktanya;Bahwa jawaban saksi atas pertanyaan penyidik harus sesuai

Mien Hartati sampaikan dalam rapattersebut hanya sampaikan siap bantu secara tekhnis bila Rumah Sakit HGA danRumah Sakit Simpangan yang terima bantuan sosial tersebut;Bahwa respon Dr. Maman dan Dr. Warsito atas pernyataan dari Dr.

keputusan serta petunjuk tekhnis tersebut diatas laludilaksanakan Program bantuan alat kesehatan yang bersumber darikeuangan APBD Provinsi jawa baratBahwa dalam pelaksanaannya H.

dimaksudMenimbang bahwa dari fakta serta pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka diperoleh suatu fakta hukum dengan dikeluarkannya Petunjuk Tekhnis dari DinasKesehatan Kota Depok yang ditanda tangani oleh Terdakwa DR.

Pelaksanaan Pemberibantuan alat kesehatan bukan pemberi bantuan keuangan untuk alat kesehatan.Menimbang bahwa dengan adanya petunjuk tekhnis yang dikeluarkan olehTerdakwa Dr.

karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

dengan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Dana BantuanSosial Berupa Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan DalamRangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan PertanianNomor : 08/SPK/SatkerPSP/GM/IV/2012 dengan jangka waktupelaksanaan mulai tanggal 27 Apri 2012 sampai dengan 31 Desember2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pernbuat Komitmen KegiatanPrasarana dan Sarana Pertanian bersama dengan Ketua Kelompok TaniHapakat Jaya dan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yangmengacu pada Pedoman Tekhnis

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah harus mendapat pengesahanoleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaranmateriil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;Serta bertentangan dengan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan SosialTahun 2012, Pedoman Tekhnis Perluasan Areal Tanaman Pangan (cetaksawah) dan Pedoman Pengelolaan Tugas Pembantuan Direktorat JenderalPrasana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2012,Perjanjian

Kerjasa Sama Nomor : 08/SPK/SatkerPSP/GM/IV/2012 tanggal27 April 2012 dan RUKK yang dibuat oleh Kelompok Tani sesuai acuanpada Pedoman Tekhnis Perluasan Sawah Tahun 2012;Bahwa Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan LahanHalaman 12 dari 46 hal Put No.5/PID.SUSTPK/2015/PT.PLK.

YUPSEM ADJOHAN;2 (dua) lembar asli Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan T.A. 2012 atas namaKelompok Tani Hapakat Jaya, luas areal 30 hektar, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Hapakat Jaya MARSON MSALEH dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen I.RINGKAI RAMBANG serta ditanda tangani oleh Tim Tekhnis sar.YUPSEM A DJOHAN, sdr.

(RUKK)Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan T.A. 2012 atas namaHalaman 41 dari 46 hal Put No.5/PID.SUSTPK/2015/PT.PLK.Kelompok Tani Hapakat Jaya, luas areal 30 hektar, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Hapakat Jaya MARSON MSALEH dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir.RINGKAI RAMBANG serta ditanda tangani oleh Tim Tekhnis sar.YUPSEM A DJOHAN, sdr.

Dinas Pertanian dan Peternakanmaupunpetugas tekhnis LM3 ;e Bahwa saksi tahu pihak LM3 Pondok Pesantren Hidayatussalikin membeli sapi tersebut dariSdr.

Jantan Umur 2436 bulanTinggi gumba:Kelas I minimal 121 cm.Kelas II minimal 110 cm.Kelas III minimal 105 cm. e Bahwa Persayaratan tekhnis minimal bibit sapi potong Berdasarkan BAB II huruf E nomor2a Lampiran Peraturan Menteri Pertanian nomor 54/Permentan/OT.140/10/2006 tanggal 20Oktober 2006 bahwa : Setiap bibit sapi potong harus memenuhi persyaratan tekhnis minimalsbb:a.

JUDNAIDY Bin DJAJIS Persyaratan tekhnis minimal bibitsapi potong Berdasarkan BAB II huruf E nomor 2a Lampiran Peraturan Menteri Pertaniannomor 54/Permentan/OT.140/10/2006 tanggal 20 Oktober 2006 bahwa : Setiap bibit sapipotong harus memenuhi persyaratan tekhnis minimal sbb:a.

JUDNAIDY Bin DJAJIS Persyaratan tekhnis minimalbibit sapi potong Berdasarkan BAB II huruf E nomor 2a Lampiran Peraturan Menteri Pertaniannomor 54/Permentan/OT.140/10/2006 tanggal 20 Oktober 2006 bahwa : Setiap bibit sapi potongharus memenuhi persyaratan tekhnis minimal sbb:a.

SurisnoSanggreng (Tenaga Ahli Pengendali Dampak Lingkungan pada KantorPengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai) dan PrasmanSiahaan, ST (Staf Tekhnis) yang telah melakukan pemeriksaan Fisik di lokasipengerukan sedimen saluran irigasi Sungai Nipah di Dusun!

kedalamanpengerukan sedimen) dan bila erosi ini tidak dicegah dapat mengakibatkankerusakan pintu air (longsor).Saluran Pembangunan Air (SPA) pada bagian bangunan gorongorong/outletsepanjang + 5 meter di sebelah utara bagian kanan dan sebelah selatan bagiankiri jembatan irigasi di Dusun mengalami kerusakan, SPA disebelah utarabagian kanan dari jembatan bangunan outlet telah rusak dan terjadi pelurusanSOA tidak seperti semula tidak dibangun bangunan goronggorong/outlet,pelurusan SPA dirnaksud secara tekhnis

SurisnoSanggreng (Tenaga Ahli Pengendali Dampak Lingkungan pada KantorPengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai) dan PrasmanSiahaan, ST (Staf Tekhnis) yang telah melakukan pemeriksaan Fisik di lokasipengerukan sedimen saluran irigasi Sunagi Nipah di Dusun!

No. 30 K/PID.SUS/201 1Sanggreng (Tenaga Ahli Pengendali Dampak Lingkungan pada KantorPengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai) dan PrasmanSiahaan, ST (Staf Tekhnis) yang telah melakukan pemeriksaan Fisik di lokasipengerukan sedimen saluran irigasi Sungai Nipah di Dusun!

RAHMAT bin RASUL yangberdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor :25 Tahun 2007 tanggal 2 Juli 2007 ditunjuk atau diangkat sebagaiKepala Desa Bandung Marga, Kecamatan Bermani Ulu Raya,Kabupaten Rejang Lebong yang bertugas selaku Kepala Desa danberdasarkan Surat Keputusan Bupati No.16/Bup/2007 tanggal 22Januari dan No.38 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 tentangPetunjuk Tekhnis Pelaksanaan Program Beras Untuk KeluargaMiskin bahwa Kepala Desa adalah penanggung jawab untukpenyaluran

Miskintersebut kepada yang bukan sasarannya yaitu kepada AMRANdengan rincian :e Bulan April 2008 menjual kepada AMRAN bin ALI DEMINsebanyak 25 Kg. dengan harga per kilo Rp.2.200, (dua ribudua ratus rupiah) sehingga membayar Rp.55.000, (lima puluhlima ribu rupiah) ;e Bulan Mei 2008 menjual lagi kepada AMRAN bin ALI DEMINsebanyak 12,5 Kg. dengan harga Rp.2.200, (dua ribu dua ratusrupiah) per kilo, sehingga membayar uang sebesar Rp.27.500,(dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;Bahwa berdasarkan Petunjuk Tekhnis

RAHMAT bin RASUL yangberdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor :25 Tahun 2007 tanggal 2 Juli 2007 ditunjuk atau diangkat sebagaiKepala Desa Bandung Marga, Kecamatan Bermani Ulu Raya,Kabupaten Rejang Lebong yang bertugas selaku Kepala Desa danberdasarkan Surat Keputusan Bupati No.16/Bup/2007 tanggal 22Januari dan No.38 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 tentangPetunjuk Tekhnis Pelaksanaan Program Beras Untuk KeluargaHal.6 dari 23 hal. Put.

Surat keputusan Bupati Lahat Nomor : 536/KEP/BPBD/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pembentukan panitia pengadaan barang/Jasa, Pejabat Pengadaan,Pengawas lapangan, Panitia Penerima hasil pekerjaan Fisik dan Non Fisik dan Tim Pelaksanaan kegiatan perencanaan tekhnis Biaya umum dana bantuan Sosial berpola hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana pada Badan penanggulangan kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada Badan penggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten

Surat keputusan Bupati Lahat Nomor : 537/KEP/BPBD/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan pemantau perkembangan pelaksanaan Kegiatan perencanaan tekhnis dan belanja operasional dana bantuan Sosial berpoal Hibah kegiaatan Rehabilitasi Sosial berpola hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana pada badan penaggulangan kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada Badan penggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten Lahat tahun 20104.

Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat46. Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat47. Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Selawi Kecamatan Lahat48. Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Muara Siban Kecamatan Lahat.49. Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Banjar Negara Kecamatan Lahat50.

Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Jati Kecamatan Lahat.51. Daftar Analisa Biaya Konstruksi (SNI) Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat52. Daftar Analisa Biaya Konstruksi (SNI) Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat53. Daftar Analisa Biaya Konstruksi (SNI) Desa Selawi Kecamatan Lahat54. Daftar Analisa Biaya Konstruksi (SNI) Desa Muara Siban Kecamatan Lahat55. Daftar Analisa Biaya Konstruksi (SNI) Desa Banjar Negara Kecamatan Lahat56.

Paket Kegiatan Bencana Alam Desa TanjungPayang Kecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Tanjung TebatKecamatan Lahat4748495051525354Js565758596061Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa SelawiKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Muara SibanKecamatan Lahat.Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Banjar NegaraKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Jati KecamatanLahat.Daftar Analisa Biaya

Cholil Mansyur,Halaman 15 dari 151Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2014/PN.PlgMBA sebagai koordinator kegiatan untuk menunjuk 6 (enam) Perusahaansebagai Konsultan Perencana (Tekhnis), lalu dibuatlah berkas Perencanaan yangseolaholah dibuat oleh Konsultan Perencana dan ditanda tangani oleh terdakwa IAbu Yazid Bustomi, SE, MM Bin Cik Dung selaku Pejabat Pembuat Komitmendan yang diketahui oleh saksi Drs. A.

Cholil Mansyur,MBA sebagai koordinator kegiatan untuk menunjuk 6 (enam) Perusahaansebagai Konsultan Perencana (Tekhnis), lalu dibuatlah berkas Perencanaan yangseolaholah dibuat oleh Konsultan Perencana dan ditanda tangani oleh terdakwa IAbu Yazid Bustomi, SE, MM Bin Cik Dung selaku Pejabat Pembuat Komitmendan yang diketahui oleh saksi Drs. A.

Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Tanjung PayangKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Tanjung TebatKecamatan Lahat4546474849505152535455565758596061Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Selawi KecamatanLahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Muara SibanKecamatan Lahat.Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Banjar NegaraKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Jati Kecamatan Lahat.Daftar Analisa

Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Tanjung PayangKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Tanjung TebatKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Selawi KecamatanLahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Muara SibanKecamatan Lahat.Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Banjar NegaraKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Jati Kecamatan Lahat.Daftar Analisa Biaya Konstruksi (SNI) Desa Tanjung

dalam pembagianterhadap objek harta bersama tersebut (Vide Pasal 2 ayat (1), dan setelahdilakukan pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka secaramutatis mutandis pihak pertama telah mengalihkan dan melepaskan hakkepemilikan dan penguasaannya atas objekobjek harta bersama tersebut, yangselanjutnya pihak pertama dan pihak kedua mengalihkan dan melepaskan hakkepemilikannya berdasarkan ketentuan pembagian sebagaimana yang telahdisepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;Bahwa ketentuan tekhnis

pembayaran hutang pihak pertama dan pihak keduakepada pihak ketiga sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, b, danc tersebut menjadi tanggungjawab masingmasing pihak pertama dan pihakkedua untuk menyelesaikan tanggungan hutang tersebut kepada pihak ketiga;Bahwa ketentuan tekhnis pembayaran hutang pihak pertama dan pihak keduakepada pihak ketiga sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2) huruf d, e, dan ftersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama dan untuk menyelesaikantanggungan hutang

kepada pihak kedua tersebut terhitung sejak akta perdamaianini ditandatangani dan selambatlambatnya sampai pelaksanaan sidang ikrartalak di Pengadilan Agama Kayuagung;Bahwa ketentuan tekhnis pembayaran hutang pihak kedua kepada pihak pertamasebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2) huruf g tersebut menjaditanggungjawab pihak kedua untuk menyelesaikan tanggungan hutang tersebutkepada pihak pertama terhitung sejak akta perdamaian ini ditandatangani danselambatlambatnya sampai pelaksanaan sidang ikrar

talak di Pengadilan AgamaKayuagung;Pasal 4Ketentuan UmumBahwa ketentuan tekhnis terhadap pembagian objek harta bersama sebagaimanatersebut pada (Vide Pasal 2 ayat (1) diatas dilakukan dengan cara dibagi untungantara pihak pertama dan pihak kedua, yakni pihak kedua membayar sejumlahuang sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) kepada pihak pertama.Namun jika tidak terjadi kesepakatan terhadap nilai bangunan dan tanahtersebut, maka terhadap objek tersebut dibagi secara natura, dan jika tidak

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 20138 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo denganNomor : KK

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo denganNomor:KK.15.07.12

sesuai Pedoman Tekhnis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik(UPPO) TA. 2011, Bab IV Tentang Spesifikasi Tekhnis Poin 4.2 Hal. 12 TentangPengadaan Peralatan dan Mesin bahwa Alat Pengolah Pupuk Organik Spesifikasinyaadalah :Kapasitas 800 Kg per jam ;1000 Kg/jam ;Bahan Pisau : baja kekerasan minimal 54 HRC ;Jumlah Pisau minimal 18 buah ;Fungsi : Pencacah, penghancur dan menghaluskan bahan organik ;APPO : telah memiliki test report dari instansi yang berwenang ;Mesin penggerak 8,5 PK sampai 10,5

PK mempunyai standart NasionalIndonesia (SNJ) ;Sedangkan berdasarkan Pedoman Tekhnis Pengembangan Unit Pengolah PupukOrganik (UPPO) TA. 2011, Bab IV Tentang Spesifikasi Tekhnis Poin 4.2 Hal. 13Tentang Kendaraan roda 3 Spesifikasinya adalah :Jumlah roda / ban 3 buah ;Bagian belakang terdapat bak yang dapat berfungsi untuk pengangkut bahanbaku limbah/ sampah ;Daya angkut minimal 500 Kg ;Selanjutnya berdasarkan Pedoman Tekhnis Pengembangan Unit Pengolah PupukOrganik (UPPO) TA. 2011, Bab IV Tentang Spesifikasi

PK mempunyai standart NasionalIndonesia (SNI) ;Sedangkan berdasarkan Pedoman Tekhnis Pengembangan Unit Pengolah PupukOrganik (UPPO) TA. 2011, Bab IV Tentang Spesifikasi Tekhnis Poin 4.2 Hal. 13Tentang Kendaraan roda 3 Spesifikasinya adalah :Jumlah roda / ban 3 buah ;Bagian belakang terdapat bak yang dapat berfungsi untuk pengangkutbahan baku limbah / sampah ;Daya angkut minimal 500 Kg ;Selanjutnya berdasarkan Pedoman Tekhnis Pengembangan Unit Pengolah PupukOrganik (UPPO) TA. 2011, Bab IV Tentang

;Pengadaan ternak sapi / kerbau dilengkapi dengan surat keterangankesehatan hewan dari instansi yang berwenang / dinas peternakan setempat ;Selanjutnya sesuai Pedoman Tekhnis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik(UPPO) TA. 2011, Bab IV Tentang Spesifikasi Tekhnis Poin 4.2 Hal. 12 TentangPengadaan Peralatan dan Mesin bahwa Alat Pengolah Pupuk Organik Spesifikasinyaadalah :Kapasitas 800 Kg per jam ;1000 Kg/jam ;Bahan Pisau : baja kekerasan minimal 54 HRC ;Jumlah Pisau minimal 18 buah ;Fungsi :

sesuai Pedoman Tekhnis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik(UPPO) TA. 2011, Bab IV Tentang Spesifikasi Tekhnis Poin 4.2 Hal. 12 TentangPengadaan Peralatan dan Mesin bahwa Alat Pengolah Pupuk Organik Spesifikasinyaadalah :Kapasitas 800 Kg per jam ;1000 Kg/jam ;Bahan Pisau : baja kekerasan minimal 54 HRC ;Jumlah Pisau minimal 18 buah ;Fungsi : Pencacah, penghancur dan menghaluskan bahan organik ;APPO : telah memiliki test report dari instansi yang berwenang ;Mesin penggerak 8,5 PK sampai 10,5

PK mempunyai standart NasionalIndonesia (SNJ) ;Sedangkan berdasarkan Pedoman Tekhnis Pengembangan Unit Pengolah PupukOrganik (UPPO) TA. 2011, Bab IV Tentang Spesifikasi Tekhnis Poin 4.2 Hal. 13Tentang Kendaraan roda 3 Spesifikasinya adalah :Jumlah roda / ban 3 buah ;Bagian belakang terdapat bak yang dapat berfungsi untuk pengangkut bahanbaku limbah/ sampah ;Daya angkut minimal 500 Kg ;Selanjutnya berdasarkan Pedoman Tekhnis Pengembangan Unit Pengolah PupukOrganik (UPPO) TA. 2011, Bab IV Tentang Spesifikasi

PK mempunyai standart NasionalIndonesia (SNI) ;Sedangkan berdasarkan Pedoman Tekhnis Pengembangan Unit Pengolah PupukOrganik (UPPO) TA. 2011, Bab IV Tentang Spesifikasi Tekhnis Poin 4.2 Hal. 13Tentang Kendaraan roda 3 Spesifikasinya adalah :Jumlah roda / ban 3 buah ;Bagian belakang terdapat bak yang dapat berfungsi untuk pengangkutbahan baku limbah / sampah ;Daya angkut minimal 500 Kg ;Selanjutnya berdasarkan Pedoman Tekhnis Pengembangan Unit Pengolah PupukOrganik (UPPO) TA. 2011, Bab IV Tentang

;Pengadaan ternak sapi / kerbau dilengkapi dengan surat keterangankesehatan hewan dari instansi yang berwenang / dinas peternakan setempat ;Selanjutnya sesuai Pedoman Tekhnis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik(UPPO) TA. 2011, Bab IV Tentang Spesifikasi Tekhnis Poin 4.2 Hal. 12 TentangPengadaan Peralatan dan Mesin bahwa Alat Pengolah Pupuk Organik Spesifikasinyaadalah :Kapasitas 800 Kg per jam ;1000 Kg/jam ;Bahan Pisau : baja kekerasan minimal 54 HRC ;Jumlah Pisau minimal 18 buah ;Fungsi :

YUSUF selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)dengan dibuatkan Berita Acara tanggal 16 Juli 2012 yang pada pokoknya pelelangangagal karena tidak menemukan penawaran dari calon penyedia yang memenuhiketentuan administratif dan tekhnis, sehingga penawaranpenawaran tersebut gugurdalam proses Evaluasi Administrasi dan juga evaluasi tekhnis. Bahwa terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin M.

Aceh Tenggara TA 2012;Surat Permintaan Pembayaran Termyn I sebesar 100% Pekerjaan PenyediaanJasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung KantorKementrian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012,Nomor:015/CV.BIRAR/X/2012 tanggal 10 Oktober;Surat Persetujuan Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor:06.a/PPKPGK/KemenagAgara/2012 tanggal 15 Oktober 2012;1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 100%Biaya Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementrian AgamaKab.

Aceh Tenggara TA 2012;Surat Permintaan Pembayaran Termyn I sebesar 100% Pekerjaan PenyediaanJasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung KantorKementrian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012,Nomor:015/CV.BIRAR/X/2012 tanggal 10 Oktober;. Surat Persetujuan Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor:06.a/PPKPGK/KemenagA gara/2012 tanggal 15 Oktober 2012;1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 100%Biaya Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementrian AgamaKab.

No. 04/Pid.Tipikor/2015/PTBNAMemerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;Menetapkan agar barang bukti berupa :Surat Perjanjian Kontrak (kontrak) Nomor:04.a/PPKPGK/KemenagA gara/ 2012 tanggal 21 Maret 2012 Paket Pekerjaan PenyediaJasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung KantorKementrian Agama Kab.

Aceh Tenggara TA 2012;Surat Permintaan Pembayaran Termyn I sebesar 100% Pekerjaan PenyediaanJasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung KantorKementrian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012,Nomor:015/CV.BIRAR/X/2012 tanggal 10 Oktober;.

Aceh Selatan Nomor :954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan /Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan PembantuBendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khususpada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.

Guhang Amanah Perdana, dan terdakwa II Khairil Anwar, SE Bin SarwaniJamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan telah menyetujuinya denganmembubuhkan tanda paraf pada surat penunjukan tersebut kemudian ditindaklanjuti olehterdakwa I Ir. H.

Yustiar Yuni, MM Bin Yuniartiselaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan terdaka IJ Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamalselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Negara mengalami kerugian lagi karena nilaipembayaran uang yang dilakukan kepada PT.

Yustiar Yuni, MM menunjuk / menetapkan terdakwa IIKhairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)dengan Surat Keputusan Nomor : Ku.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentangPenunjukan / Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu BendaharaPengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan danPerkebunan,..........13Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan, adapun tugas dan wewenang terdakwa II KhairilAnwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku

Yustiar Yuni, MM Bin Yuniartiselaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan terdaka IT Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamalselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Negara mengalami kerugian lagi karena nilaipembayaran uang yang dilakukan kepada PT.

Aceh Selatan Nomor :954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan /Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan PembantuBendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khususpada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.

No. 151 PK/Pid.Sus/2013Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSorong sebagai berikut :KESATU :Bahwa mereka Terdakwa MARTHEN DJITMAU, S.Pd selaku SekretarisKPUD Kota Sorong yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan GubernurPapua Nomor : SK.821.2251 tanggal 19 Februari 2003 dan Terdakwa IlHASAN bin MUSAAD, S.Sos selaku Kasubag Tekhnis KPUD Kota Sorong yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan KPUD Provinsi Irian Jaya Barat Nomor :125/SK/SETKPU/IJB/IX/2004 tanggal 29 September

diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2), (8) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP ;ATAUKEDUA :Bahwa mereka Terdakwa MARTHEN DJITMAU, S.Pd selaku SekretarisKPUD Kota Sorong yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan GubernurPapua Nomor : SK.821.2251 tanggal 19 Februari 2003 Terdakwa II HASAN binMUSAAD, S.Sos selaku Kasubag Tekhnis

No. 151 PK/Pid.Sus/2013HASAN bin MUSAAD selaku Kasubag Tekhnis KPUD Kota Sorongdiperintahkan untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana HarianSekretaris KPU Kota Sorong berdasarkan surat tersebut maka TerdakwaIl HASAN bin MUSAAD menjalankan tugas sebagai Sekretaris KPUDKota Sorong menggantikan Terdakwa MARTHEN DJITMAU, S.Pd,sehingga untuk pembayaran ke IV retensi 5% sebesar Rp.15.483.600,(lima belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah)atas pekerjaan pembangunan Gudang Logistik

Kasubag Tekhnis KPUD Kota Sorong ;i.

Kasubag Tekhnis KPUD Kota Sorong ;SK Bupati Sorong No.821.1/184 tanggal 30 Nopember 1989 tentangPengangkatan saudara Hasan Musaad sebagai Pegawai Negeri Sipil ;Hal. 18 dari 28 hal. Put.

22September 2006 perihal : Penawaran,Pengelolaan Air dengan nilai penawaransebesar Rp. 622.000.000, (enam ratus duapuluh dua juta rupiah) dengan perincian Pembuatan sumur bor sebanyak 2 (dua)unit dengan biaya sebesar Rp.250.000.000, 5 Pengadaan pompa air besertaperlengkapannya sebanyak 10 (sepuluh) unitdengan biaya sebesar Rp. 297.000.000, ,dan Pembuatan embung sebanyak 3 (tiga) unitdengan biaya sebesar Rp. 75.000.000, ;Bahwa kemudian panitia pengadaan barang/jasamelakukan evaluasi adminsitrasi, tekhnis

Setelah panitia pengadaanbarang/jasa melakukan evaluasi administrasi,tekhnis dan harga terhadap dokumenpenawaran milik saksi PAULUSPEGAU, ...

PEGAU, ternyata penawaran saksi PAULUS PEGAUdianggap memenuhi syarat baik dari segiadministrasi, tekhnis dan harga untukpekerjaan pembuatan irigasi tanah dalam,pengadaan pompa air beserta perlengkapannya,dan pembuatan embung, sehingga panitiapengadaan barang/jasa melalui Surat Nomor41/PAN.DISTAN/IX/2006 tanggal 29 September2006 mengusulkan saksi PAULUS PEGAU selakucalon pemenang kegiatan Pengelolaan Lahandan Air (PLA) kepada saksi Ir.

PUTRA SERUYAN MEGAH JAYA dengan besaranpenawaran Rp.5.882.388.000, dengan hasil evaluasi lulusevaluasi administrasi, tekhnis dan harga.2. PT. ENDEK dengan besaran penawaran Rp.6.403.459.000,dengan hasil evaluasi lulus evaluasi administrasi, tekhnis danharga.3. PT.

PUTRA SERUYAN MEGAH JAYA dengan besaranpenawaran Rp.5.882.388.000, dengan hasil evaluasi lulusevaluasi administrasi, tekhnis dan harga.Halaman 49 dari 200 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2017/PN Pik2. PT. ENDEK dengan besaran penawaran Rp.6.403.459.000,dengan hasil evaluasi lulus evaluasi administrasi, tekhnis danharga.. PT. TRI DHARMA MULIA dengan besaran penawaranRp.6.780.150.000, dengan hasil evaluasi lulus evaluasiadministrasi, tekhnis dan harga.g.

PUTRA SERUYAN MEGAH JAYA dengan besaranpenawaran Rp.5.882.388.000, dengan hasil evaluasi lulusevaluasi administrasi, tekhnis dan harga.. PT. ENDEK dengan besaran penawaran Rp.6.403.459.000,dengan hasil evaluasi lulus evaluasi administrasi, tekhnis danharga.. PT. TRI DHARMA MULIA dengan besaran penawaranRp.6.780.150.000, dengan hasil evaluasi lulus evaluasiadministrasi, tekhnis dan harga.g.

Nomor 76 Tahun 2012Tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan dan Pertanggungjawaban keuangandana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013, besar biaya satuan BOS yangditerima sekolah termasuk untuk BOS buku, dihitung berdasarkan jumlah siswadengan ketentuan untuk siswa SMP/SMPLB/SMPT/SATAP adalah sebesar Rp710.000, / siswa/ tahun yang dicairkan per Triwulan (4 Kali), sehingga tiap kalipencairan adalah sebesar Rp.177.500, / siswa/ Triwulan.

tangal 06 Pebruari 2013 sebesar : Rp. 175.725.000, Triwulan Il tanggal 22 April 2012 sebesar : Rp. 175.725.000, Triwulan Ill tanggal 22 Juli 2013 sebesar : Rp. 152.650.000," Triwulan lV tanggal 07 Septeber 2013 sebesar : Rp. 149.100.000, halaman 4 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.SusTpk/2017/PT.Kpg.Total: Rp. 653.200.000, Bahwasesuai dengan petunjuk tekhnis dana BOS tahun 2012 dan tahun 2013,Tim Manajemen BOS SMPN 1 Kalabahi adalah sebagai berikut :Untuk Tahun 2012 adalah : 1.

Nomor 51 Tahun2011 Tentang Petunjuk Tekhnis pengelolaan dana Bantuan OperasionalSekolah (BOS) dan laporan keuangan bantuan operasional sekolah TahunAnggaran 2012:halaman 16 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.SusTpk/2017/PT.Kpg.> Pasal 2 huruf b menyatakan Pengelolaan dana BOS dilaksanakandengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu sertaterhindar dari penyimpangan.> Lampiran , BAB. Ill Organisasi Pelaksana, E.Tim Manajemen BOSSekolah : Angka3.

Nomor 76 Tahun 2012Tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan dan Pertanggungjawaban keuangan danaBantuan Operasional Sekolah Tahun 2013, besar biaya satuan BOS yang diterimasekolah termasuk untuk BOS buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa denganketentuan untuk siswa SMP/SMPLB/SMPT/SATAP adalah sebesar Rp.710.000, /siswa / tahun yang dicairkan per Triwulan ( 4 Kali ), sehingga tiap kali pencairanadalah sebesar Rp.177.500, / siswa/ Triwulan.

Nomor 76 Tahun 2012Tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan dan Pertanggungjawaban keuanganhalaman 33 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.SusTpk/2017/PT.Kpg.dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013, besar biaya satuan BOS yangditerima sekolah termasuk untuk BOS buku, dihitung berdasarkan jumlah siswadengan ketentuan untuk siswa SMP/SMPLB/SMPT/SATAP adalah sebesarRp.710.000, / siswa/ tahun.Bahwa sesuai dengan petunjuk tekhnis penggunaan dana BOS TA. 2012dan TA. 2013, Komponen yang bisa di biayai dengan