Ditemukan 6224 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 16-08-2011 — Upload : 11-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 20/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 16 Agustus 2011 —
7018
  • Gatot Suharto bukan tim leader terdakwa; 9, SAKST In, NUR WABIYUDD teqsentaccnssneteneeseenne i emaeieenieineieennennaneenneonneBahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikanketerangan; Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga denganterdakwa; Bahwa saksi adalah sebagai ketua Pelaksana Pengawas Tekhnis pada Dinas CiptaKarya; $2 2a n= non nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa acuan saksi dalam pelaksanaan pengawasan Tehnis adalah
    SAKSI MOCHAMMAD TAUFIK SISWANTO, ST., MH: 22 e eee Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikanketerangan; Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga denganterdak wa; Bahwa saksi adalah sebagai anggota Pelaksana Pengawasan Tekhnis proyek Lift Bahwa saksi tahu pemeriksaan fisik lift dilakukan oleh Pimpro; Bahwa saksi melakukan pemeriksaan fisik sebanyak 3 kali mulai awal yaitu pada STTpertama dan untuk STT kedua belum; Bahwa pada STT pertama
    adalah 3 lift Pemkot dan lift 1 unit lift di Rumah SakitdiSurabaya Barat; Bahwa saksi adalah sebagai Panitia pengadaan sampai dengan usulan pemenang danwaktu itu pelelangan dilakukan terbuka dan pelelangan tersebut dilakukan 3 masa; Bahwa dari ketiganya pemenang adalah PT Aneka Bangun Eka Pratama berdasarkanproses evaluasi; Bahwa tahapan yang dilakukan adalah rapat koordinasi, yang sebelumnya SKPDmengajukan paket yang akan dilelang lalu rapat koordinasi dengan melibatkan SKPDuntuk mengetahui syarat tekhnis
    dsb dan setelah itu Pengumuman lelang; Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP Penyidikan saksi; Bahwa setelah dilakukan pengumuman dilakukan andwising (penjelasan pekerjaan)dan itu sudah dilakukan dan lengkap, setelah itu pembukaan penawaran; Bahwa saat pembukaan penawaran pertema untuk lift Pemkot dan tabung pesertanyakurang dari 3 maka dilakukan penawaran lelang ulang sehingga diulangi semuaprosesnya; Bahwa proses selanjutnya setelah semua dilalui kemudian adalah evaluasi; 36 Bahwa spesifikasi tekhnis
    masingmasing penyedia mempunyai spesifikasi sendirisendiri dan waktu itu spesifikasi tehnis telah sesuai; Bahwa pada saat pembukaan sampul kedua PT Aneka penawarannya lebih rendah danBahwa spesifikasi tekhnis daLAM KONTRAK SESUAI DENGAN DOKUMENBahwa setelah dilakukan evaluasi kemudian diusulkan sebagai calon pemenangBahwa pesertanya waktu itu adalah PT Prambanan dan yang kedua adalah PT.
Register : 27-02-2014 — Putus : 14-05-2014 — Upload : 19-06-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 102/Pdt/2014/PT SMG
Tanggal 14 Mei 2014 — TUAN FAIZIN Hj. SANADAH
3313
  • Bahwa berdasarkan faktafakta hukum serta alat bukti dokumen yangdiajukan oleh Terbanding II, yaitu bukti T.II1, T.12, T.03, T.II4, T.II5,T.6, T.7, T.l8, T.U9, T.10, T.11, T.12, T13, Tt14,T.U15, T.016, T.1I17 serta berdasarkan pertimbangan Majelis Hakimdalamputusan hal 39 terbukti bahwa proses pelelangan yang dilakukan olehTerbanding II atas permohonan Terbanding I telah sesuai dengan syarat danketentuan UndangUndang dan dengan merujuk ketentuan PetunjukMahkamah Agung sebagaimana Buku II Pedoman Tekhnis
Register : 14-10-2016 — Putus : 20-01-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 63/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 20 Januari 2017 — Ir. RINALDI, MM Bin (Alm) MARDIN
10255
  • FATMAWATI BintiMUSTAFA KAMAL (didakwa dalam berkas perkara terpisah), selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautan danPerikanan Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Bengkulu Nomor : 050/SK/109/APBD2015 tanggal 15 Januari 2015tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) danBendahara Pengeluaran Pembantu APBD Tahun Anggaran 2015, padatanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal
    Hitam Putih tidak layak untuk menampung benih ikan, seharusnyaberdasarkan spesifikasi tekhnis pengadaan benih ikan yang ditetapkanoleh terdakwa selaku PA tanggal 05 Oktober 2015, setelah melakukanpembelian benih ikan lele, gurame dan nila, maka CV.
    pencairan, membantu PPTK menyiapkan dokumenHalaman 42 dari 109 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bg.Harga Perkiraan Sendiri dan membantu PPTK menyiapkan Surat PerjanjianKerja ( Kontrak)Bahwa benar Pengangkatan saksi sebagai Bendahara Pengeluaran PembantuBidang Budidaya Perikanan pekerjaan pengadaan benih ikan tahun anggaran2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Bengkulu Nomor : 050/SK/109/APBD2015 tanggal 15 Januari 2015Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis
Register : 27-06-2013 — Putus : 07-11-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.PL.R
Tanggal 7 Nopember 2013 — H. RUSAIDI ZULKIFLI, SP., MBA
5815
  • GUNTUR, S.Pd BIN ALBERT AMIT, yang telah memberikan keterangan padapokoknya adalah sebagai berikut: bahwa saksi adalah PNS pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenPulang Pisau dengan jabatan Kasie Pemeriksaan dan Penyidikan dan berdasarkanSK Bupati Pulang Pisau Nomor : 45/HUK.2011 tanggal 18 Januari 2011 jugamenjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan yangmempunyai Tugas dan Tanggungjawab:* Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :berupa PemelihraanRutin/
    MUHAMMAD RIZALI,SE BIN AMDJAD SYUKUR (alm), yang telah memberikanketerangan pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa saksi adalah PNS pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenPulang Pisau yang bertugas sebagai Pelaksana Sub.Bagian Tata Usaha danberdasarkan SK Bupati Pulang Pisau Nomor : 45/HUK.2011 tanggal 18 Januari2011 juga menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dansebagai PPTK pada Kantor Satpol PP saksi tidak mengetahui tugas dantanggungjawab karena saksi tidak pernah
    Kegiatan (PPTK Kegiatan);* MOH.RAZALT selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK Rutin);133134 bahwa setahu saksi pada Kantor Satpol PP ada Dana berupa Anggaran untukKegiatan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan pada TahunAnggaran 2011 Belanja Langsung adalah Rp. 889.389.000,(Delapan ratusdelapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)sedangkan Belanja Tidak Langsung adalah Rp. 1.360.532.942,43 (satu milyar tigaratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh
    Kegiatan (PPTK);* GUNTUR,S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK);SK Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 61 Tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK), Bendaharawan Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu BendaharaPenerima dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Tahun 20011, yaitu :*H.RUSAIDI ZULKIFLILSP.MBA selaku Pengguna Anggaran / PejabatPenandatangan SPM* KURNI D.
    Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK).....MOH.RIZALI,SE3. Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) .....GUNTUR,S.Pd;Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Mohamad Rizali,SE, saksiGUNTUR,S.Pd, saksi ELITA,A.Md dan keterangan Terdakwa bahwa Belanja Langsungpada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2011sebesar Rp. 899.389.000,( Delapan ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus delapanpuluh Sembilan ribu rupiah) dipergunakan untuk kegiatan : No.
Register : 22-06-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 27-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 26/PID.TPK/2015/PT MKS
Tanggal 7 Juli 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : ANDI HELMI ADAM, SH
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD NAWIR, SP BIN PATTA IMAN
7742
  • Bantaeng dengan Kelompok Tani Binamungan;1 (satu) rangkap Daftar Kegiatan Bansos PLA Tahun Anggaran2011;311 (Satu) rangkap Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan KegiatanDirektorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TahunAnggaran 2011;1 (Satu) bundel SK Tim Tekhnis Pertanian Tahun 2011;1 (Satu) rangkap Pedoman Pengelolaan Dana Bantauan Sosial;1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman PembayaranDalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
    Pertanggung Jawaban KegiatanPercetakan Sawah Tahap II Kelompok Tani Binamungan;Dokumentasi perluasan areal sawah tahun 2011;381 (Satu) rangkap Perjanjian Kerja Sama Nomor : 02CS/SPK/ PPK/VII/2011 antara PPK PLA Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Bantaeng dengan Kelompok Tani Binamungan;1 (satu) rangkap Daftar Kegiatan Bansos PLA Tahun Anggaran2011;1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan KegiatanDirektorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TahunAnggaran 2011;1 (Satu) bundel SK Tim Tekhnis
Register : 25-05-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Pwt
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
GUNTORO JANGKUNG WISNU MURDIYANTO, S.H
Terdakwa:
GION PRASTIO Als. GION Bin SLAMET SAHIDI
15132
  • O06 Kecamatan AjibarangKabupaten Banyumas atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasukwilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi,mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industry yang tidakmemenuhi SWI, spesifikasi tekhnis, dan/atau pedoman tata cara yangdiberlakukan secara wajib di bidang industri, perobuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada waktu
    Bahwa terdakwa mengemas gula rafinasi campuran molase tersebutmenjadi gula konsumsi dengan tujuan mendapat nilai tambah/keuntunganmeskipun terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpamemperhatikan standar SNI spesifikasi tekhnis, dan/atau pedoman tatacara yang diberlakukan secara wajib di bidang industry karena mengemassendiri menggunakan kantong kandi bekas merk pihak lain yang sudahterkenal dan beredar di pasaran lalu ditimbang menggunakan timbangandigital dengan berat 50 kg dan
Putus : 08-07-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 618 K/Pdt/2015
Tanggal 8 Juli 2015 — GUBERNUR PROVINSI PAPUA cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA VS EMI SURYA, DK
6126 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanah yang digunakan sebagai pembangunan Ring Road akan dikajidan diteliti kKepemilikannya baik pemilik secara adat maupun yang punyasertipikat oleh panitia tanah yang dibentuk oleh Gubernur Papua dan setelahitu penetapan ganti rugi diajukan kepada Gubernur Papua untuk diajukandalam anggaran APBD Propinsi Papua, jadi yang membayar ganti rugi tanahRing Road adalah Pemerintah Propinsi Papua bukan Dinas Pekerjaan UmumPropinsi Papua, karena Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua hanyasebagai pelaksana tekhnis
Register : 03-12-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 03-05-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 29/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 18 Januari 2018 — NITRA HERAWATI ALS. NITRA
9748
  • Benhar Jaya Mandiri tidak lolos karena hanya memasukkan suratpenawaran namun tidak melengkapi persyaratan sehingga perusahaantersebut gugur disebabkan tidak memenuhi syarat kualifikasi administrasi.Bahwa untuk tahapan evaluasi tekhnis Kelompok Kerja (Pokja) PengadaanBarang/Jasa juga tidak turut melakukan evaluasi secara kolektif tetapiHalaman 14 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUSTPK/2017/PT MDNevaluasi tekhnis hanya dilakukan oleh Ketua Kelompok Kerja (Pokja) sajayaitu saksi Suhadiwinata,
    S.Sos yang kemudian memutuskan sesuai hasilevaluasi tekhnis yang lulus kwalifikasi yaitu 4 perusahaan yaitu:1.
    Benhar Jaya Mandiri tidak lolos karena hanya memasukkansurat penawaran namun tidak melengkapi persyaratan sehinggaperusahaan tersebut gugur disebabkan tidak memenuhi syarat kualifikasiadministrasi.Bahwa untuk tahapan tahapan evaluasi tekhnis Kelompok Kerja (Pokja)Pengadaan Barang/Jasa juga tidak turut melakukan evaluasi secara kolektiftetapi evaluasi tekhnis hanya dilakukan oleh Ketua Kelompok Kerja (Pokja)saja yaitu saksi Suhadiwinata, S.Sos yang kemudian memutuskan sesuaihasil evaluasi tekhnis
Register : 23-08-2016 — Putus : 01-11-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN Kot
Tanggal 1 Nopember 2016 — - Ginanjar Wahyudi Als Nanjar Bin Sunarno
7332
  • Apt. selaku Deputi Manajer Tekhnis Badan POMLampung dan Dian Sari, Amd.
Putus : 12-06-2012 — Upload : 22-04-2015
Putusan PN MAROS Nomor 25/Pdt.G/2011/PN.Mrs
Tanggal 12 Juni 2012 — PENGUGAT : NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Cq. KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI SELATAN Cq. BALAI HARTA PENINGGALAN MAKASSAR TERGUGAT : 1. H. MANSYUR. HZ TERGUGAT : 2. AHMAD UMAR TERGUGAT : 3. ASSE SALEHA Binti LAHU TERGUGAT : 4. SULEMAN Bin LAHU TERGUGAT : 5. DORAHING Bin LAHU TERGUGAT : 6. H. SUPU Bin LAHU TERGUGAT : 7. HASNAH NUR Binti LAHU
11923
  • Ruppa Anggota Tekhnis Hukum Balai Harta PeninggalanMakassar, berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Perintah Penugasanmasingmasing tertanggal 20 Desember 2011 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dibawah register No: 53/SK/Dal/Pdt/X1I/2011/PN. Maros tanggal 23 Desember 201 1; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT,; DAN1.
Register : 22-03-2013 — Putus : 18-03-2013 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 224/Pid.B/2013/PN.Sgl
Tanggal 18 Maret 2013 — FARDIANSYAH Als FARDI Bin MARTANG
3557
  • diperairan Desa Batu Belubang Kab.Bangka Tengah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;Bahwa saksi bekerja di Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kepulauan BangkaBelitung tahun 2009 sebagai staff Dinas Dinas Pertambangan dan Energi PropinsiKepulauan Bangka Belitung dan sejak bulan Desember 2011, saksi menjabat selakuInspektur Tambang di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan BangkaBelitung hingga sekarang ini;Bahwa sebagai Inspektur Tambang adalah melakukan pembinaan dan pengawasanterhadap tekhnis
Register : 06-01-2021 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN NEGARA Nomor - 11/Pid.B/LH/2021/PN Nga
Tanggal 26 Januari 2021 — - I WAYAN SUDANA
10654
  • 1 (satu) ekor kijang yang dibawa olehTerdakwa;Bahwa keahlian yang Ahli miliki yaitu pernah mengikuti Diklat PengendaliEkosistem Hutan di PDK Kadipaten pada tahun 2007 selama 1 minggu,kemudian tahun 2008 sampai 2014 di Direktorat Penyidikan danPengamanan Hutan, selanjutnya dari tahun 2014 sampai sekarang di BalaiKSDA Bali sebagai Koordinator perlindungan Kehutanan;Bahwa saat ini Ahli bekerja di Kantor Balai KSDA Bali Denpasar sebagaiKoordinator Perlindungan Hutan;Bahwa Ahli memiliki sertifikasi Tekhnis
Register : 06-07-2021 — Putus : 23-07-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PA UNAAHA Nomor 254/Pdt.P/2021/PA.Una
Tanggal 23 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
1812
  • Pemohon danPemohon II telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaranbiaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telahdiperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimanaPenetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 254/Pdt.P/2021/PA.Una.tertanggal 06 Juli 2021, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin diPengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentangpetunjuk tekhnis
Register : 13-04-2015 — Putus : 25-08-2015 — Upload : 23-10-2015
Putusan PN PADANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg
Tanggal 25 Agustus 2015 — DANURLINA, Bsc
12629
  • Selanjutnya diambil9 (sembilan) Perusahaan dengan total harga penawaran terendah untukdilakukan evaluasi tekhnis yaitu :CV. Fajar UtamaCV. Duta AngkasaCV. Jaya KaranaPT. Bilqis NusantaraCV. Nesia MultimediaCV. Putra TubanCV. Laskar Indo NusaCV. MonarucoCV.A. AlifahHalaman 117 dari 200 Putusan No.14/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.PdgBahwa pada tahap evaluasi tekhnis perusahaan yang lulus pada tahap ini adasebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu :CV. Jaya KaranaPT. Bilqis NusantaraCV.A.
    Selanjutnya diambil9 (sembilan) Perusahaan dengan total harga penawaran terendah untukdilakukan evaluasi tekhnis yaitu :CV. Fajar UtamaCV. Duta AngkasaCV. Jaya KaranaPT. Bilqis NusantaraCV. Nesia MultimediaCV. Putra TubanCV. Laskar Indo NusaCV. MonarucoCV. A. AlifahBahwa pada tahap evaluasi tekhnis perusahaan yang lulus pada tahap ini adasebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu :CV. Jaya KaranaPT. Bilqis NusantaraCV. A.
    Selanjutnya diambil9 (sembilan) Perusahaan dengan total harga penawaran terendah untukdilakukan evaluasi tekhnis yaitu :1 CV. Fajar Utama2 CV. Duta AngkasaCV. Jaya KaranaPT. Bilqis NusantaraCV. Nesia MultimediaCV. Putra TubanCV. Laskar Indo NusaoN Dn fF WwWCV. Monaruco9 CV.A. Alifahe Bahwa pada tahap evaluasi tekhnis perusahaan yang lulus pada tahap ini adasebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu :e CV. Jaya Karanae PT. Bilgis Nusantarae CV.A.
    Selanjutnya diambil9 (sembilan) Perusahaan dengan total harga penawaran terendah untukdilakukan evaluasi tekhnis yaitu :1 CV. Fajar UtamaCV. Duta AngkasaCV. Jaya KaranaPT. Bilqis NusantaraCV. Nesia MultimediaCV. Putra TubanCV. Laskar Indo NusaCV. MonarucoCV. A. AlifahOo ON WD Nn FB WO WNHalaman 157 dari 200 Putusan No.14/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Pdge Bahwa pada tahap evaluasi tekhnis perusahaan yang lulus pada tahap ini adasebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu :1 CV. Jaya Karana2 PT.
    Selanjutnya diambil9 (sembilan) Perusahaan dengan total harga penawaran terendah untukdilakukan evaluasi tekhnis yaitu :1 CV. Fajar UtamaCV. Duta AngkasaCV. Jaya KaranaPT. Bilqis NusantaraCV. Nesia MultimediaCV. Putra TubanCV. Laskar Indo Nusaont Nn on FF WY NYCV. Monaruco9 CV.A. Alifahe Bahwa pada tahap evaluasi tekhnis perusahaan yang lulus pada tahap ini adasebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu :e CV. Jaya Karanae PT. Bilgis Nusantarae CV.A.
Putus : 13-12-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.SRG.
Tanggal 13 Desember 2016 — Ir. MOKHAMAD KHOLIS, MM, Bin H. AHMAD
137129
  • Banten TA. 2013;200. 5 (lima) lembar foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 600/SK.032/ DBT/2013, tanggal 15 Pebruari 2013 tentang Penetapan Koordinator Pejabat Pelaksana tekhnis Kegiatan,Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada unit Kerja Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 berikut 5 (lima) lembar lampiran surat keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang nomor : 600 SK.032/DBT/2013, tanggal
    15 Pebruari 2013 tentang penetapan koordinator PPTK dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegitan pada Unit kerja dinas Bina Marga dan tata Ruang Prov.
    ditetapkan oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten ;203. 1(Satu) bendel Foto Copy dilegalisir Dokumen penelitian kontrak nomor : 761/149.2 /SPK/PJ-KTI/ DBT/VII/ 2013 Tanggal 29 Juli 2013 nilai Rp. 23.419.786.000,- ;204. 1 (satu) berkas Term Of Reference (TOR) pekerjaan pembangunan jembatan Kedaung terletak di Kecamatan Sepatan Timur Batas Wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten TA. 2013 bulan Februari 2013 ;205. 1(Satu) Buku Dokumen Pekerjaan Perencanaan Tekhnis
    Banten TA. 2013;5 (lima) lembar foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan KepalaDinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 600/SK.032/DBT/2013, tanggal 15 Pebruari 2013 tentang Penetapan KoordinatorPejabat Pelaksana tekhnis Kegiatan,Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatanpada unit Kerja Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013berikut 5 (lima) lembar lampiran surat keputusan Kepala Dinas Bina Margadan Tata Ruang nomor : 600 SK.032/DBT/2013, tanggal 15 Pebruari 2013tentang
    Sutadi, S.T., M.Si menerbitkan SuratKeputusan Nomor : 600/SK.032 /DBT/2013, tentang Penetapan KoordinatorPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatanpada Unit Kerja Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013yang ditanda tangani oleh Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si selaku Pengguna Anggaran,dengan susunan sebagai berikut : Muchtar Sutanto, ST, Msi selaku Koordinator PPTK.; Dinihari Mulya Lestari, MT selaku PPTK.
    Sutadi, S.T, M.Si menerbitkan SuratKeputusan Nomor : 600/SK.032 /DBT/2013, tentang Penetapan KoordinatorPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatanpada unit Kerja Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013yang ditanda tangani oleh Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si selaku Pengguna Anggaran,dengan susunan sebagai berikut : Muchtar Sutanto, ST, Msi selaku Koordinator PPTK ; Dinihari Mulya Lestari, MT selaku PPTK ;Pada tanggal 27 Pebruari 2013 Ir. H.
    Nomor : 600/SK.032 /DBT/2013, tentangPenetapan saksi Muchtar Sutanto, ST, Msi sebagai Koordinator PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (Koordinator PPTK) dan saksi Dinihari MulyaLestari, M selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) ;3. Tanggal 27 Pebruari 2013 saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si selaku PenggunaAnggaran menerbitkan SK.No : 600/SK.040/DBT/2013, tentang PenunjukanPanitia peneliti pelaksanaan kontrak selaku Ketua saksi RobbyCahyadi,ST,MT ;4.
Register : 13-05-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 35/Pid.B/2015/PN.Tjt
Tanggal 13 Juli 2015 — BAMBANG GURUNTORO SUHARMANTO Bin WALUYO BROTOHARTOYO.
4938
  • Tjt.e Tim Tekhnis (KPPT,DISHUTBUN, BPN,PENGENDALIANLINGKUNGAN, DINASPERTANIAN, BAPPEDA,ASISTEN I, PEMERINTAHKECAMATAN/ DESA)mengadakan pengkajian dalamhal ini perusahaan dimintauntuk melakukan presentasi didepan tim tekhnis dankemudian turun kelapangan.e Bila izin bisa diproseskemudian tim tekhnis memintakepada perusahaan untukrisalah pertimbangan tekhnispertanahanyang dilengkapidengan data lokasi di BPN.Bila data seluruhnya lengkap maka di rekomendasikan untuk dikeluarkan izinlokasi.Saksi menerangkan
Register : 19-08-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PA MAROS Nomor 497/Pdt.G/2021/PA.Mrs
Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
8060
  • Bahwa rangkaian proses perkawinan yang dimulai daripeminangan harus dimaknai sebagai perbuatan hukum yang dilakukanoleh kedua mempelai, yang karena terkait dengan ketentuanketentuanhukum lain serta adat kebiasaan serta tata krama pergaulan dalammasyarakat setempat, maka tekhnis pelaksaannya dilakukan olehkeluarga calon mempelai lakilaki dengan keluarga calon mempelaiperempuan. Meskipun demikian, pada hakikatnya, pihak prinsipal dariperbuatan hukum tersebut adalah kedua calon mempelai.
    Bahwa demikian halnya dengan serah terima uang belanja,meskipun tekhnis penyerahan, penerimaan, penyimpanan, pengelolaanserta pemanfaatannya tidak langsung dilakukan oleh kedua mempelai,namun demikian perbuatanperbuatan tersebut pada dasarnya adalahperbuatan kedua mempelai. Pihak keluarga hanya bertindak sebagaiwakil karena secara tekhnis kedua mempelai tidak memungkinkan untukdilibatkan menangani secara langsung.Hal. 50 dari 55 Hal. Putusan nomor 497/Pdt.G/2021/PA Mrs.
Register : 10-01-2020 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 04-03-2020
Putusan PA Malili Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Mll
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
1910
  • Huruf E Angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 129/KMA/SK/VIV/2019 tentang Petunjuk Tekhnis Administrasi Perkaradan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan secaraelektronik dilaksanakan atas persetujuan para pihak setelah proses mediasidinyatakan tidak berhasil.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohonmenyatakan mempertahankan maksud dan isi permohonannyaMenimbang, bahwa alasanalasan perceraian yang dikemukakan olehPemohon dalam surat permohonan
Register : 19-12-2016 — Putus : 30-01-2017 — Upload : 25-10-2018
Putusan PA MOROTAI Nomor 129/Pdt.G/2016/PA.MORTB
Tanggal 30 Januari 2017 — Pemohon:
Jainudin Jailan bin Jailan Majid
Termohon:
Fitriani binti Haedar Wisnu
2017
  • Sikap masingmasing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkanhambatan geografis atau tekhnis.
Putus : 05-05-2014 — Upload : 15-04-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 02/PKPU/2014/PN-NIAGA.SBY.
Tanggal 5 Mei 2014 — ANDY KOESMARA, S.H DKK terhadap PT. LADANG RIZKY JAYA SENTOSA
15344
  • Bahwa, terhadap pelaksanaan pengembalian pembatalan pembelian rumah dari keduahak Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II tersebut hingga saat ini belum dapatterlaksana, oleh karena halhal yaitu adanya kendala tekhnis dari kebijakan PemerintahHalamanDaerah/Kota Surabaya dalam hal menerbitkan site plan, sehingga mempengaruhipengajuan a lokasi dana pembangunan di Proyek Perumahaan City Home, termasukpengembalian uang Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II.