Ditemukan 2157 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : adanya anaknya atasnya aditiya attanya adithya ayahnya adannya alatnya aditnya ayatnya adathya
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata Tanah
Register : 22-12-2011 — Putus : 03-12-2012 — Upload : 19-12-2013
Putusan PN PARIAMAN Nomor 42/PDT.G/2011/PN.PRM
Tanggal 3 Desember 2012 — Hj. EMA, DKK VS HJ. JUSNI, DKK
93 — 85
  • sengketa olehTergugat C dari sejak awal terbitnya tercatat atas nama almarhum ROHANIberikut peralinan kepemilikannya hingga saat ini menjadi atas nama TergugatH secara berkaum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya denganmemperhatikan pula aspek hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanahdi Minangkabau, sebagai berikut : Bahwa masyarakat Minangkabau dengansistem kekerabatan berdasarkan garisketurunan perempuan (matrilineal) hinggasaat ini masih menjunjung tinggi keberlakuanhukum adatnya
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 09-09-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 156/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 30 Oktober 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
59 — 28
  • Terdapat sekelompok orang yang masih terikat oleh tatananhukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuanhukum tertentu, yang mengakui danmenerapkan ketentuanketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya seharihari;b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hiduppara warga persekutuan hukum tersebut dan tempatmengambil keperluan hidupnya seharihari, dan;c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 27-09-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1554 K/Pdt/2017
Tanggal 27 September 2017 — 1. DARIUS DARUNG, DKK VS PIUS RABUNG
69 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • halaman 62);Pendapat Penelitian dan Kompilasi Hukum Adat Pertanahan di KabupatenManggarai Universitas Nusa Cendana tersebut sejalan dengan PendapatMaribeth Erb dan pendapat Fransiskus Bustan (Dosen Undana Kupang)dan Ni Wayan Sumitri (Dosen IKIP PGRI Denpasar):Maribeth Erb dalam bukunya yang berjudul Vanishing Culture of The WorldThe Manggaraians: A Guide to Traditional Lifestyles, Times Editions, 1999,halaman 54, menulis sebagai berikut: Lingko merupakan tanah adat yangdipergunakan warga persekutuan adatnya
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 30-03-2015 — Putus : 19-06-2015 — Upload : 27-05-2019
Putusan PT AMBON Nomor 11/PDT/2015/PT AMB
Tanggal 19 Juni 2015 — Pembanding/Tergugat : NEGERI SAWAI SEBGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI. Diwakili Oleh : M. AMIN TANGKE
Terbanding/Penggugat : NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, CQ. PENJABAT KEPALA PENERINTAH NEGERI WAHAI. Diwakili Oleh : HAMZA MAUDY MAUSSA, SH
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) MINA SERAM LESTARI
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) WAHANA LESTARI INVESTAMA.
240 — 1074
  • Penggugat untuk menguasahi lokasi tersebut yangsebenarnya Pembanding dan Terbanding telah lepaskan hak adatnya kepadatUrut Tergugat pada tahun 1994 dimana pihak Penggugat telah mendapatkonpensasi atas tanah 5000 ha dengan nilai /+ Rp. 6 M dan Pihak Tergugattelah menerima konpensasi atas tanah 2000 ha /+ 2 M dari pihak TurutTergugat dan sampai saat ini Turut Tergugat dan atau Turut Tergugat IIHal 63 dari 111 Hal Put.
Pengadilan PN GIANYAR Perdata Tanah
Register : 19-09-2016 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN GIANYAR Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Gin
Tanggal 13 Juni 2017 — Cokorda Gede Agung Dkk (Penggugat) Gubernur Provinsi Bali (Tergugat)
119 — 63
  • Desa adat setempat.Bahwa saksi menerangkan, hubungan Desa pekraman dengan sekolahselama ini Hubungannya sangat baik karna kalau ada permasalah danlainnya lapornya tetep ke desa pekraman.Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak ikut menjadi Bendesa ikut menguruskeperluan SD No 1 Pejeng Kaja.Halaman 69 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pat.G/2017/PN Gin Bahwa saksi menerangkan, semua orang yang lahir di Desa pekramantersebut harus masuk anggota Bendesa adat dan apabila sudah kawinotomatis masuk adatnya
Pengadilan PN PAINAN Perdata Tanah
Putus : 04-12-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PN PAINAN Nomor 29/PDT.G/2013/PN. PIN
Tanggal 4 Desember 2014 — Hadri Holy Dt. Rajo Sati, dkk b/d IAzirman dkk.
79 — 7
  • Bahwa saksi tidak kenal dengan Pondan dan juga dengan Siti Malun;Bahwa cara pengangkatan Gala/Datuak adalah harus ada terlebih dahulukesepakatan kaum setelah itu baru didaftarkan di Kerapatan Adat Nagarisetempat ;Bahwa saksi orang air Haji tapi berasal dari Inderapura Muara Sakai ;Bahwa setahu saksi Hadry Holly bukan Datuak Rajo Sati;Bahwa kalau ada acara di Kerapatan Adat Nagari saksi tidak pernahbertemu dengan Hadry Holly memakai pakaian adatnya ;Bahwa kalau ada acara di kerapatan Adat Nagari seluruh
Pengadilan PN Namlea Perdata
Register : 22-01-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 17-01-2022
Putusan PN Namlea Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Nla
Tanggal 7 Oktober 2021 — Penggugat:
Tan Lie Tjen Alias Fery Tanaya
Tergugat:
1.Pemerintah Negara Indonesia Cq Mentri Agraria Tata Ruang (ATR)) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku Cq. Kepala Kantor Pertanahan Buru
2.Pemerintah Negara Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku
164 — 121
  • dahulu atas hak tanahnya kalau belum terbit sertifikatnyastatus tanahnya hanya mengusai atau memeliki tanah Negara tersebutsepanjang masih mengarap tanah tersebut;Bahwa seseorang yang menguasai tanah dianggap sebagai pemiliknya olehmasyarakat meskipun secara hukum istilah menguasai dan memiliki memilikiarti yang tidak sama;Bahwa tanah hak barat yang tidak dikonversi hingga tanggal 24 september1980 haknya hapus dan tanah tersebut dikuasai oleh Negara;Bahwa jika tanah telah dilekati hak barat maka hak adatnya
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-06-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 3 Desember 2019 — Penggugat:
SABENAH. dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Adminitrasi Jakarta Barat
Intervensi:
Maman Suherman, Cs (7 orang)
657 — 523
  • Jadi pemegang hak milik adatitu boleh mengurus hak milik adatnya melalui cara toetsing, yang diatur dalamS.1872117. Dengan dilaksanakannya dengan toetsing akan keluar penetapandari Pengadilan setempat yang menyatakan bahwa hak milik adat ini diubahmenjadi agraris eigendom, dikenal dengan nama eigendom pribumi.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 12-03-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 5/G/LH/2021/PTUN.KPG
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
424 — 280
  • Dengan demikian kawasandimaksud dapat dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya yang salahsatunya sebagai kawasan tambang.Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan dampak dari rencanausaha pertambangan dapat mengakibatkan hilangnya kampung halaman,ruang hidup dan masa depan anak cucu adalah tidak beralasan dan tidakdapat diterima karena mayoritas warga telah menyepakati kehadiranrencana usaha tambang dan PIT Istindo Mitra Manggarai siapmemfasilitasi relokasi kampung beserta prosesi adatnya berdasarkan
    Wujud partisipasi masyarakat tersebutantara lain dalam bentuk kesepakatn besaran ganti rugi, kKesepakatanmengenai relokasi Kampung dengan berbagai prosesi adatnya, kehadiranmasyrakat dalam sosialisasi rencana usaha, public hearing dan kehadiranmasyrakat sidang AMDAL.Bahwa dalil Para Penggugat terkait permohonan penundaan pelaksanaanObjek Sengketa II adalah tidak beralasan hukum karena itu patut ditolakdan tidak diterima.
Pengadilan PN MARABAHAN Perdata
Register : 04-09-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN MARABAHAN Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh
Tanggal 13 Maret 2019 — Penggugat:
1.EUGINIUS SUGIMIN
2.NGADENAN
3.REBINI
4.NGATINO
5.JOHANA FRANSISKA SUMARTINI
6.JASMIN
7.SRIONO
8.SUSANTO
9.SURYANI
10.PURWAJI
11.SUMIATI
12.YAHYA
13.EDU SUGIANTO
Tergugat:
1.TUMEN, S.H.
2.WONGSONADI
Turut Tergugat:
KEPALA DESA TABING RIMBAH
111 — 192
  • Setelahn ia memanfaatkan sekian lama, ia kemudianmempunyai hak menikmati, kKemudian ia menggarap tanahsecara aktif dan mendapatkan hasil dari tanah itu disebutsebagai hak tetap, setelah turun terumurun lama kelamaanbaru mendapat status hak milik baik oleh Negara maupunlembaga BPN, dan bila merujuk pada teori van vollenhovenhalaman 54 dari 92 halamanPutusan Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Mrh.disebut mengucup mengembang, semakin kuat adatnyasemakin lemah hak miliknya, Ssemakin kuat hak miliknyasemakin lemah adatnya
Pengadilan PN KALABAHI Perdata
Register : 28-07-2021 — Putus : 11-01-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PN KALABAHI Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Klb
Tanggal 11 Januari 2022 — Penggugat:
Muhammad Kari
Tergugat:
Mukhaidir Koko
153 — 78
  • suku Baorae, para pihak yangbersengketa tidak menunjukkan bukti kepemilikan dari tanah yang disengketakan; Bahwa pada penyelesaian sengketa tanah lainnya di wilayah Alor Kecil dalammediasi yang dilakukan oleh kepala suku Baorae, kepala sukuSuku lainnyadipanggil untuk mengikuti mediasi tersebut; Bahwa sikap Penggugat dan Tergugat terhadap putusan kepala suku Baoraeyaitu sepakat dengan keputusan yang diambil kepala suku Baorae karena saat itumasih sementara berada di dalam rumah adat yang aturan adatnya
Pengadilan PN MASOHI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-12-2014 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN MASOHI Nomor 1/PDT.G/2014/PN.MSH
Tanggal 8 Desember 2014 — Penggugat: NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, CQ. PENJABAT KEPALA PENERINTAH NEGERI WAHAI. Tergugat: 1.NEGERI SAWAI SEBGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI. 2.PT. (PERSERO) MINA SERAM LESTARI 3.PT. (PERSERO) WAHANA LESTARI INVESTAMA.
320 — 450
  • negerinegeriadat yang saat ini tidak memiliki bahasa daerah dalam interaksi danpergaulan masyarakatnya, hal mana disebabkan adanya penjajahanbelanda yang memberikan pengaruh hilangnya bahasa daerah padanegerinegeri tersebut seperti sebagian negerinegeri di Pulau Saparua,Pulau Lease maupun sebagian di pesisir Seram Selatan maupun SeramUtara, namun demikian tidak menghilangkan eksistensi dan pengakuaneksternal negeri lainnya terhadap negerinegeri tersebut karena strukturpemerintahan serta tatanan adatnya
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 29-11-2021 — Putus : 04-01-2022 — Upload : 04-01-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 523/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 4 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat I : Drs. Bison Daulat Manurung Diwakili Oleh : HOTMAN MANULLANG, SH
Pembanding/Tergugat II : Tumpal Sinurat Diwakili Oleh : HOTMAN MANULLANG, SH
Terbanding/Penggugat : UZIR
Turut Terbanding/Tergugat III : Pariono Alias Kucung
90 — 115
  • mengikuti Sungai mati sampallidisana dimana ia bertemu dengan sungai Seruwai;Bahwa BPRPI sebagai pemilik tanah adat mengelola dan mengusahakantanah secara tradisional dengan bercocok tanam dan menggunakan sebagailahan pertanian yang berumur pendek, yaitu : Jagung, kacang, bayam, cabe,ubi, terong, pisang, padi dan lainlain sebagai Sumber mata pencaharian.Kemudian mendirikan pondok dan rumah sebagai tempat tinggal sertamendirikan Musholla sebagai tempat ibadah;Bahwa BPRPI dalam menguahakan tanah adatnya
Pengadilan PN KUNINGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-05-2015 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN KUNINGAN Nomor 08/Pdt.G/2015./PN.Kng
Kesatuan Masyarakat " Akur Sunda Wiwitan" sebagai Penggugat Lawan R.D. Djaka Rumantaka Sebagai Para Tergugat
170 — 318
  • sepengetahuan Ahli terhadap tanah adat yang merupakan hartabersama sebagai simbol dari masyarakat adat tidak bisa di bagi wariskan;Bahwa masyarakat adat hidup karena eksistensinya bukan karena namanya,dan masyarakat adat berganti nama untuk menjamin kehidupan merekadikarenakan politik yang berbedabeda, sebagai contoh apabila ditanah adatitu ada tambang minyak maka masyarakat adat tersebut akan mengantinama untuk menjamin kelanjutan masyarakat adat itu sendiri;Bahwa di Belanda juga ada masyarakat adatnya
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 28-06-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 42/PDT/2019/PT JAP
Tanggal 27 Agustus 2019 — Pembanding/Tergugat I : HERMAN R. HAMADI
Terbanding/Penggugat I : LAURENS SIBRI
Terbanding/Penggugat II : THONCE SIBRI
Turut Terbanding/Tergugat II : DANIEL HAMADI
Turut Terbanding/Tergugat III : YAKOB IREEUW
Turut Terbanding/Tergugat IV : ALFRED DRUNYI
Turut Terbanding/Tergugat V : JEMS MERAUDJE
Turut Terbanding/Tergugat VI : RIDOLF VEEP
Turut Terbanding/Tergugat VII : ALEXANDERDERINA FAIDIBAN
Turut Terbanding/Tergugat VIII : IBRAHIM HANUEBI
Turut Terbanding/Tergugat IX : SOLEMAN TANIAUW
Turut Terbanding/Tergugat X : STEVEN SEMRA
Turut Terbanding/Tergugat XI : JHONI SANYI
Turut Terbanding/Tergugat XII : YANCE MERAUDJE
Turut Terbanding/Tergugat XIII : NICODEMUS MERAUDJE
Turut Terbanding/Tergugat XIV : FISON MERAUDJE
Turut Terbanding/Tergugat XV : SARCI SEMRA
Turut Terbanding/Tergugat XVI : YUSAK HAMADI
Turut Terbanding/Tergugat XVII : ROYJERS INJAMA
Turut Terbanding/Tergugat XVIII : LUTHER HANASBEY
Turut Terbanding/Tergugat XIX : KAREL HANASBEY
Tu
279 — 1764
  • Waysamba;Berdasarkan kutipan di atas terdapat batasbatas tanah yangtidak jelas luas pengukurannya secara adat dan batasbatasnya yangdijadikan dasar gugatan Para Penggugat tidak jelas, sehinggagugatan Para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;Tidak jelas dasar status klaim adatnya.Bahwa dalam gugatan Para Penggugat mengklaim tanah sengketadalam perkara a quo adalah tanah adat suku Sibri, apa dasarpenentuan tanahtanah adat tersebut tidak jelas disebutkan oleh ParaPenggugat, dimana letak adatnya
    , luas tanah adatnya juga tidak jelas,sedangkan di lokasi sudah terbit beberapa sertifikat hak milikmasyarakat adat Tobati Enggros yang tinggal dan menggarap tanahobyek sengketa tersebut yang diterbitkan oleh Pemerintah (kantorPertanahan Kota Jayapura).
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 23-10-2018 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN PARIAMAN Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Pmn
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat:
1.AKHIRUDDIN als. KANTUA
2.ONJONG
3.SABARUDDIN als. ABAN
4.SYAHBUDIN
5.M. NASIR
6.BUSTAMAR als. TAMAR
7.HARDI
Tergugat:
1.ABDUL LATIF
2.IDRIS
3.GADIJAH
4.KASINI
5.AYUB
6.DASMAWATI Pgl IKAIH
7.DARNELIS
8.YANI
9.ARIF MAULANA
10.ZULFIKAR dipanggil EPI
11.NELFIA
12.ENI
13.BUSKAMAL als. GADIBUIH
14.BUSKAMIL als. AMIN
15.ASNIMAR
16.SARIFAH NUR
17.HAMID
18.ZAINUDIN
19.PIAK TANDO
20.HOSEN
21.SADRI
22.AWALUDIN
23.BUYUANG ANDAH
24.TUANKU ZAINAL
25.IZAL
26.RINA
27.RINI
28.YENITA pgl. YEN
29.ELI SUHAINI pgl. ELI
30.JARAINI
31.JASMAITA pgl. ITA
32.DEDE SAPUTRA
33.ELVINA
34.WIDIA
35.BARIAH
36.MARDIANIS Pgl.SIMAR
37.ROSMINI Pgl.MINI
38.DINA OKTALIA
39.JASMANI Pgl. IJAIH
40.TK.HIDAYAT
41.WISMADANIA
42.ISDAHLIA
43.UPIK
44.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
Intervensi:
RASYIDIN RASYID
119 — 148
  • RANGKAYO BASAHalaman 65 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 49/Pdt.G/2018/PNPmn Bahwa yang dimaksud dengan Simpang Balahan/Kudung Karetan yaituorang yang dulunya satu keturunan yang sama, kalau terjadi baik burukdiberitanu, dan mereka tidak sekaum; Bahwa selain itu mereka juga tidak satu harta, dan adatnya adalah AdatSalingka Nagari; Bahwa asal keturunannya ada dari Luhak Tanah Datar dan ada dari LuahAgam; Bahwa kalau tidak ada perempuan yang hidup terakhir apakah harta bisadiberikan pada balahannya
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 10-10-2017 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 26-03-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 281/Pid.Sus/2017/PN PLW
Tanggal 14 Maret 2018 — Penuntut Umum:
NOVRIKA.SH
Terdakwa:
KUD. PEMATANG SAWIT Yang diwakili oleh Pengurus Kuasa An. HAIRUL PAGAB Bin UDIN
406 — 587
  • Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;3. Ada wilayah hukum adat yang jelas;Halaman 65 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2017/PN.PLW4. Ada pranata dan perangkat hukum khusunya peradilan adatyang masih ditaati;5.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 05-12-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 199/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 14 Februari 2018 — Pembanding/Penggugat : KURSANI (Kuasa Para Ahli Waris Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta (R. Peta Sanipah) Bin Andi Makawu Awu)
Terbanding/Tergugat I : PT. Total E & P Indonesia Qq. Total Indonesie Balikpapan
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indoensia qq Departemen Pertambangan dan Energi qq Pertamina Pusat qq Pertamina Daerah Kalimantan
103 — 62
  • Bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No. 5Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak UlayatMasyarakat Hukum Adat mengatur:Halaman 59 dari 100 Putusan Nomor 199/PDT/2017/PTSMRPasal 2 ayat (2):Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat olehtatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatupersekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkanketentuanketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannyaseharihari
Pengadilan PN ENDE Pidana Umum
Putus : 05-11-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN ENDE Nomor 73/Pid.B/2018/PN End
Tanggal 5 Nopember 2018 — - GERADUS REO Alias REO - STEFANUS DAWI Alias STEF - WILHELMUS MBUJA Alias MUS - HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI - ALOISIUS MOA Alias ALO
349 — 357
  • mempertegasmengenai batasbatas berlakunya hukum adat dengan mengatur bahwa Suatukesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiaapabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaanNegara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuanhukum yang: tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan RepublikIndonesia; dan substansi norma hukum adatnya
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-05-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 81/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 31 Juli 2018 — -. Ir. HUGENG SYATRIADI VS -. PATI TAMI, DK
87 — 38
  • Bahwa maksud dariYurisprudensi nomor 1311 K/PDT/1983 tidak sebagaimana yang disimpulkanoleh Penggugat/Pembanding pada angka 3 Memori bandingnya.Bahwa justru kesimpulan Penggugat/Pembanding terkait fungsionaris adalah(Tua Golo) telahdisalah artikan oleh Penggugat/Pembanding dengan kesimpulanyang summir bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, sebabpengangkatan seoarng Tua Golo(Fungsionaris Adat) berdasarkan kesepakatanmasyarakat adatnya baik di persekutuan masyarakat adat Nanga Nae maupunpersekutuan